Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘PEMBALAKAN LIAR’

Ditulis oleh Antara Rabu, 19 Agustus 2009

Tiga perwira yang tersangkut kasus pembalakan liar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mendapatkan remisi dua bulan berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan RI.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Ketapang, Indra M Sofyan, di Ketapang, Selasa, mengatakan ketiga orang tersebut yakni, Akhmad Sun`an, Khadapy Marpaung dan Agus Lutfiardi. “Ketiganya mendapatkan remisi selama dua bulan,” katanya.

Menurut ia, ketiga orang itu baru sekitar tiga minggu menempati lapas, namun sudah menjalani dua pertiga dari masa tahanan selama dua tahun. Selain itu, selama menjalani penahanan, ketiga perwira itu berkelakuan baik dan menjadi panutan bagi narapidana lainnya.

Akhmad Sun`an, Khadapy Marpaung, dan Agus Lutfiardi, merupakan tiga perwira dari Kepolisian Resort Ketapang yang tersangkut kasus pembalakan liar.

Akhmad Sun`an terakhir berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, mantan Kepala Polres setempat. Jabatan terakhir sebelum menjadi tahanan Lapas Ketapang sebagai Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Kalimantan Selatan.Khadapy Marpaung berpangkat Ajun Komisaris Polisi adalah mantan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ketapang, dan Agus Lutfiardi berpangkat Inspektur Satu dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos Polisi Perairan Polres Ketapang.

Ketiga orang tersebut dijerat UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 55 serta 56 KUHP tentang Ikut serta dalam tindak pidana. Mereka dianggap telah melakukan pembiaran dan tidak berbuat apa-apa saat terjadi pembalakan liar di daerah tersebut pada 2008 lalu. Selain ketiga orang tersebut, remisi juga diberikan kepada 81 narapidana lainnya.

Sebanyak tujuh narapidana mendapatkan remisi langsung bebas. Menurut Kepala Pengadilan Negeri Ketapang, Bestman Simarmata, narapidana yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan remisi.

“Remisi adalah hak semua Napi. Namun tidak semua Napi mendapatkan remisi. Napi yang dapat remisi dari Presiden harus benar-benar berkelakuan baik selama masa pembinaan di Lapas. Kita hanya mengapresiasi apa yang sudah menjadihak mereka,” katanya.

Read Full Post »

Kamis, 2009 Juli 30

Ketapang, BERKAT

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya surat Keputusan Penahanan dari Mahkamah Agung RI terhadap AKP Khadaphy Marpaung dan IPTU Agus Lutfiandi telah turun. Kejaksaan Negeri Ketapang selaku eksekutor pun kembali melakukan penahanan terhadap dua mantan perwira Polres Ketapang yang terlibat dalam kasus illegal logging itu. Keduanya pun pada Rabu (29/7) kemarin akhirnya kembali dijebloskan ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Ketapang. Setelah sebelumnya sempat bebas sekian lama. “Memang benar ditahan lagi. Keduanya masuk Lapas tadi pagi,” kata Supriatna salah seorang pegawai Lapas Kelas II B Ketapang, kemarin. Lantas bagaimana kelanjutan proses hukum AKBP Ahmad Sun’an, mantan Kapolres Ketapang yang juga terlibat dalam kasus illegal logging tangkapan tim Mabes Polri tahun lalu itu. “Kabarnya Pak Sun’an mungkin tidak lama lagi menyusul (kembali ditahan,red),” tambah Supriatna. AKP Kadhapy Marpaung mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang, IPTU Agus Lutfiandi mantan mantan Kapospol serta mantan Kapolres Ketapang AKBP Ahmad Sun,an ditangkap tim Mabes Polri sejak 10 April 2008 lalu di Polres Ketapang. Ketiga mantan pejabat Polres Ketapang ini sempat ditahan, namun belakangan bebas di Pengadilan Tinggi Kalbar, namun JPU melakukan kasasi ke Mahakamah Agung. Sementara Budi Arif dari Lembaga Pemerhati Lingkungan Hijau Kalbar memberikan apresiasi terhadap ditahannya kembali ketiga mantan pejabat Polres Ketapang tersebut. Namun, dia cukup heran lantaran baru sekarang eksekusi dilakukan oleh kejaksaan. “Padahal surat perintah penahanan dari MA sudah beberapa bulan lalu. Tapi kenapa JPU tidak melakukan eksekusi, kan lucu, ” kata ungkap Budi. Budi juga menyesalkan hampir sebagian besar pelaku utama illegal logging tangkapan tim Mabes Polri itu dihukum ringan. Bahkan status hukumannya tahanan kota. Artinya mereka tidak pernah menginap dibalik jeruji. Ironinya lagi mereka berkeliaran terang-terangan di muka umum dan tidak tersentuh hukum. “Justru yang masih ditahan di Lapas, hanyalah para nakhoda dan juragan motor saja,” ungkapnya. Merasa mendapat perlakuan hukum yang tidak adil itu, beberapa waktu lalu, para nakhoda dan juragan motor melakukan aksi mogok makan di dalam Lapas. Beberapa di antaranya hingga harus mendapatkan perawatan intesif seperti Aweng. Perlakuan hukum berbeda yang sangat menyolok, terlihat dari bebasnya sekitar 12 pelaku utama illegal logging. Mestinya mereka masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang sudah jelas mereka divonis bersalah dengan hukuman paling sedikit 10 bulan dan maksimal 1,6 tahun penjara. Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan. Ke-12 orang itu antara lain Issiat (pemilik kayu), Wijaya (koordinator dokumen dan dana taktis), Darwis (pemilik kayu dan sawmill PO Kayu Bertuah), Stefanus Chandra (Pemilik sawmil Maranatha), Adi Murdiani (penyewa sawmill Maranatha sekaligus koordinator dana taktis), Freddy Lee (pemilik sawmill CV Rimba Ramin), Dol Solben alias Abdul Jobar (pemilik sawmill Karya Bersama), AKBP A Sun’an (mantan Kapolres), AKP Khadaphy Marpaung (mantan Kasat Reskrim), Iptu Agus Lufiandi (mantan Kapospol), Syaiufl (mantan Kadishut Ketapang) dan Nur Fadri (Ketua tim stok opname Dishut Ktp). Saat ini yang tersisa di Lapas Kelas IIB Ketapang hanyalah Aweng dan Tony Wong. Bahkan pelaku yang menjadi DPO tim Mabes Polri pun tak pernah tertangkap hingga kini. Padahal mereka berlenggang kangkung menghirup udara segar di Ketapang, bahkan masih bermain kayu dalam skala konteiner seperti Iin Soluna dan H. Marhali bos kayu Telok Batang. Terhadap pelaku utama yang menjadi DPO Mabes Polri, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing saat silaturahmi dengan wartawan berjanji akan menindak lanjutinya. “Saya akan lihat lagi. Siapa-siapa yang menjadi DPO Mabes. Kalau memang masih ada yang berkeliaran. Kita akan tangkap,” janji Kapolda. (rob)

Read Full Post »

Selasa, 31 Maret 2009 | 21:57 WIB

KETAPANG, TRIBUN – Kuasa Hukum tiga perwira polisi yang terlibat illegal logging di Ketapang, Jamhuri mengungkapkan, pihaknya tidak mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalbar terhadap kliennya.

Beberapa waktu lalu, Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar meringankan hukuman Akhmad Sun’an, Kadhapy, dan Agus Lutfi. Ketiganya divonis 2 tahun penjara, lebih ringan satu tahun dari putusan Pengadilan Negeri Ketapang. “Setelah putusan PT, kami tidak mengajukan kasasi. Semuanya tergantung pihak kejaksaan,” kata Jamhuri kepada Tribun, beberapa waktu lalu.

Selain perkara Sun’an cs, terdapat delapan perkara illegal logging di Ketapang yang diungkap Mabes Polri, dan telah diputus Pengadilan Tinggi Kalbar. Sebelumnya, 24 berkas perkara illegal logging telah diajukan ke PT dalam proses banding.

“Masih banyak yang belum turun. Masih ditunggu semuanya,” ujar Panitera Muda Pidana PN Ketapang, Sediyan, kepada Tribun, Senin (30/3). Dia menjelaskan semua putusan PT yang diterima, segera disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum serta kuasa hukum terdakwa.

Ketua PT, Rosmala P Sitorus, beberapa waktu lalu, mengatakan kepada Tribun, bahwa masih banyak waktu untuk memutus perkara-perkara tersebut. “Paling lambat enam bulan setelah berkas kami terima, putusan bandingnya akan selesai. Kita memprioritaskan terdakwa yang ditahan,” jelas Rosmala saat itu.

Dari 24 perkara illegal logging mabes polri, yang diputus Pengadilan Negeri (PN) Ketapang akhir Desember 2008 lalu, baru sembilan perkara yang telah diputus di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar. Selain kasus Akhmad Sun’an cs, juga terdapat lima kasus lainnya. Mereka merupakan terdakwa yang dituduhkan sebagai pemilik kayu, antara lain Issiat, Freddy Lie, Wengky Suwandi, Wijaya, dan M Darwis, juga seorang staf dinas kehutanan (Dishut), Nur Fadli.

Sementara itu, putusan banding untuk Kepala Dishut Ketapang, H Syaiful, belum diterima PN Ketapang dari PT Kalbar. Begitu pula, dua pemilik kayu lainnya, Adi Murdani dan Stefanus Chandra. Kasi Pidsus Kejari Ketapang, Jannes Nababan, menerangkan kemungkinan besar pihaknya akan mengajukan kasasi untuk semua perkara ilog mabes polri. “Kita menunggu perintah atasan saja, tapi biasanya, jika putusan kurang setengah dari tuntutan kita akan mengajukan kasasi,” tukas Jannes Nababan.

Sementara Kajari Ketapang, Bambang S, menegaskan pihaknya akan mengajukan kasasi untuk semua kasus illegal logging yang diungkap tim Mabes Polri. “Sesuai undang-undang yang mengatur, sebelum batas waktu tujuh hari habis, kita mengajukan upaya kasasi. Namun demikian, semua tergantung petunjuk kejaksaan agung nantinya. Jika dianggap putusan banding mencukupi, maka kita akan mencabut kasasi kita,” jelas Bambang. (dng)

Read Full Post »

Written by widodo
Jumat, 20 Maret 2009

KETAPANG, TRIBUN – AKBP Akhmad Sun’an, mantan Kapolres Ketapang yang menjadi terdakwa kasus illegal logging, pasrah ditahan di Ketapang.

Ia tak lagi berminat pindah tahanan ke Lapas Brimob Kepala Dua, Depok. Apalagi, Pengadilan Tinggi Kalbar dalam putusan bandingnya mengurangi vonis Sun’an menjadi dua tahun.

Penasihat hukum Sun’an, Jamhuri Amir, yang ditemui Tribun di kediamannya, Kamis (19/3), mengaku sudah menerima petikan putusan PT Kalbar tentang vonis Sun’an yang lebih ringan setahun dibanding vonis PN Ketapang.

Dua terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni mantan Kasatreskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung dan Kasat Polair Ketapang Iptu Agus Luthfiardi, juga mendapat pengurangan hukuman yang sama.

Sebelumnya, pada 22 Desember 2008, majelis hakim PN Ketapang yang diketuai Eddy P Siregar menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, denda Rp 5 juta, atau subsider satu bulan kurungan untuk Sun’an dan dua rekannya, Kadhapy dan Agus.

Ketiga mantan pejabat Polres Ketapang itu sempat ditahan Mabes Polri sebagai tersangka kasus pembalakan liar yang merugikan negara sebesar Rp 216 miliar. Barang bukti 19 kapal berisi 12 ribu meter kubik kayu berhasil diamankan oleh tim Mabes Polri di Sungai Pawan Ketapang pada 14 Maret 2008.

Apakah ketiganya menerima putusan itu atau kasasi? Jamhur mengatakan harus berkoordinasi dahulu dengan ketiga kliennya. “Akan kasasi atau menerima putusan, saya harus koordinasi dahulu. Karena secara resmi saya belum menghubungi mereka,” ujarnya.

Jamhuri juga mengungkapkan, Sun’an kini tak berminat lagi mengajukan permohonan pindah lokasi penahanan ke LP Brimob, Kepala Dua, Jakarta. Sun’an dulunya menginginkan hal itu agar bisa dekat dengan keluarganya.

“Tidak, tidak kami ajukan, beliau (Sun’an) sepertinya sudah pasrah ditahan di Ketapang,” tandas Jamhuri.

Informasi yang diperoleh Tribun menyebutkan, petikan atau ringkasan putusan PT Kalbar terhadap Sun’an, Kadhapy, dan Agus telah diterima PN Ketapang.

Dalam dingkasan putusan PT yang bernomor 64/PID/2009/ PTPTK, yang ditetapkan 5 Maret 2009 oleh ketua majelis Rosmala Sitorus, serta anggota H Neris dan Desna Yeti, tidak dilampirkan pertimbangan pengurangan hukuman pidana.

“Ini baru petikan atau ringkasan, pertimbangan ada pada salinan putusan. Kita baru menerima petikan ini saja,” terang Humas PN Ketapang, Santonius Tambunan.

Tambunan menjelaskan, prinsipnya sama, hakim PT menyatakan Sun’an cs bersalah, hanya saja terdapat pertimbangan meringankan, yang tidak dipertimbangkan sebelumnya.

Petikan putusan ini sendiri telah diserahkan kepada kuasa hukum Sun’an cs, serta jaksa penuntut umum (JPU) Abdul Faried yang menangani perkara itu.

Petunjuk Kejagung

Di tempat terpisah, Kajari Ketapang Bambang S yang dihubungi via telepon selularnya, menerangkan bahwa pihaknya harus meminta petunjuk dari Kejagung terkait putusan majelis hakim PT Kalbar itu.

“Karena ini awalnya perkara yang dilimpahkan Mabes Polri, jadi kita harus koordinasi dengan Kejagung, apakah menerima putusan atau kasasi,” jelas Kajari Bambang.

Umumnya, kata Bambang, jika putusan tak memenuhi sepertiga tuntutan, maka kejaksaan akan melakukan upaya hukum yang lebih tinggi, namun kali ini dirinya tidak bisa memastikan.

“Kalau nanti akan kasasi maupun menerima, akan ada pertimbangannya, jadi kita tunggu saja, ya,” pungkas Bambang.

Deputi Manajer Walhi Kalbar, Blasius H Chandra, yang dimintai tanggapan atas putusan banding PT Kalbar tersebut, menyatakan, vonis tersebut mencederai masyarakat Kalbar secara keseluruhan.

“Tindakan Sun’an, yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim, sudah merugikan masyarakat banyak tapi dia hanya dihukum seringan itu,” katanya.

Kabid Humas Polda Kalbar, Suhadi SW, tidak mau berkomentar banyak mengomentari kasus ini. “Negara kita adalah negara hukum, semua kembalikan lagi pada hukum yang berlaku. Saya akan menghargai keputusan yang telah diputuskan dari pengadilan itu sendiri,” ujar suhadi.

Read Full Post »

100_14821100_1483

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

100_1486100_1491100_1484100_14851100_1493

Read Full Post »

Terdakwa Ilog Pakai Kaos Khusus

Rabu, 7 Januari 2009 | 03:15 WIB

KETAPANG, TRIBUN – Ada yang berbeda di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Selasa (6/1). Pasalnya, seorang terdakwa illegal logging, Abdullah, yang akan disidang mengenakan kaus putih berkerah dengan beberapa kalimat  yang tercetak di depan dan punggung kaus tersebut.

Pada bagian dada, tertulis “Kami Tumbal Cukong Illegal Logging”, sementara pada bagian belakang tercantum “Tangkap Cukongnya, Kamu Pasti Bisa”.

Abdullah yang ditemui Tribun di sela-sela sidang, mengatakan, kaos putih bersablon tersebut merupakan bentuk protes dari para terdakwa ilog yang saat ini ditahan di Lapas Ketapang.

Mereka menilai dirinya menjadi korban peraturan yang tak adil, sementara cukong kayu masih berkeliaran. Bila ditangkap pun hukumannya lebih ringan dibanding masyarakat biasa. “Kaos ini hasil kesepakatan sesama tahanan ilog. Kami telah memesan sekitar 40 kaos, namun yang telah siap baru belasan saja. Kaus saya ini baru datang tadi,” ujar Abdullah.

Keberatan tahanan ilog di lapas semakin menjadi setelah vonis bagi 24 terdakwa ilog diputus. Pasalnya, sebagian segera bisa menghirup udara bebas karena masa hukuman habis setelah dipotong masa tahanan. “Kami ingin diperlakukan adil, tidak dihukum berat,” tukas Abdullah.

Terlihat air mata mengalir di pipinya. Kata dia, dari lebih dari 60 tahanan ilog di lapas, hampir semuanya adalah orang kecil yang membawa kayu untuk kebutuhan pribadi, atau atas perintah majikan.

Abdullah yang asal Kampung Tengah, Telok Melano, mengharapkan mereka diberi keringanan, juga aturan kehutanan dikaji kembali agar tak mengorbankan masyarakat. “Saya ingin ketemu dengan keluarga saya, bertemu dengan kedua anak saya,” ujarnya lirih dari balik jeruji tahanan PN Ketapang.

Ia sudah tujuh bulan menjadi tahanan. Menurut pengakuannya, itu semua berawal dari sekitar lima kubik kayu yang ia bawa menggunakan rakit di Telok Melano. “Itu merupakan perintah kontraktor, saya hanya orang suruhan saja,” katanya.

Rencananya, kaus tersebut akan dikenakan oleh para tahanan ilog setiap mengikuti persidangan di PN Ketapang. “Jika semuanya sudah dapat, kami akan pakai bersama-sama,” tambah Abdullah.

Jaksa penuntut umum (JPU) Citra Krisyanti menyatakan, ia tidak tahu-menahu tindakan terdakwa yang memakai kaus dengan tulisan khusus tersebut. “Yang penting rapi dan sopan saat di persidangan. Soal baju, itu kan bagian dari aspirasi mereka,” kata Citra.

Citra tak mempermasalahkan pakaian yang dikenakan oleh Abdullah, karena masih dipandang sesuai etika yang berlaku. “Nanti dilarang, dibilang melanggar HAM,” tandas jaksa berkulit sawo matang ini sembari tersenyum.

Jajaran para hakim di PN Ketapang sempat berdiskusi membahas penggunaan kaus tersebut saat berada di ruang pengadilan. Namun, tampaknya, hakim tak melihat permasalahan mendasar pada pemakaian kostum tersebut. “Pada prinsipnya, saat masuk di ruang peradilan, mereka harus berpakaian rapi, sopan, dan tidak mengganggu jalannya persidangan,” ujar Humas PN Ketapang, Santonius Tambunan.

Dia mengakui, kejadian seperti itu baru pertama kali terjadi di PN Ketapang. Yang penting tulisan yang tertera pada baju tersebut harus sopan, tidak melanggar etika, dan tidak mengarah kepada pihak-pihak tertentu. “Ini fenomena baru dalam praktik peradilan,” tandas Tambunan.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan, pemakaian kaos tersebut dilarang saat persidangan, jika dianggap mengganggu proses peradilan. “Hakim punya wewenang saat berada dalam persidangan. Yang penting, proses peradilan harus dihargai,” katanya. (Tribun Pontianak/Dasa Novi Gultom)

Read Full Post »

PENGAKUAN para Juragan Motor, Nakoda Kapal, Mandor, Masyarakat jadi TUMBAL ILLEGAL LOGGING, tentang masalah ILLEGAL LOGGING dan KORUPSI di Kalbar Indonesia.

Confessions among local boat drivers, ship captains, former foremen in the field, and the poor locals who bear the blames of Illegal logging in the region of Ketapang, west borneo, Indonesia.

VICTIMS OF ILLEGAL LOGGING

Pemilik kayu sudah di periksa Polisi tapi tidak ditahan polisi, kayu Belian yang diangkut adalah bahan Jembatan Proyek Pemerintah yang sudah dikerjakan, tinggal dipasang saja, Surat Proyek dan Surat keterangan Kepala Desa juga ada, penjual kayu juga ada, tapi tidak ditahan, disaat penangkapan Pemilik kayu ada diatas Motor air bersama Juragan Motor saya, Mengapa saya selaku  Pemilik Motor Air bisa dijadikan tersangka Illegal Logging ?

During the raid, the timber owner had been questioned by the police but no detention was made. The load of timber Belian was the material needed for a Government’s bridge project, which had been prepared and ready to be installed. Letters of authorisation issued on the project as well as from the administrative village head were also presented, at the scene, the timber seller was there too but didn’t get caught, and the timber owner was on the boat with my boat driver. Why should I as a boat owner become an illegal logging suspect?

Pada saat Penangkapan ada 14 buah Motor Air yang ditangkap, Mengapa cuma 1 Motor air saja jadi masalah atau Ditumbalkan? Kemana kayu dan ke 13 Motor Air lainnya? Apa karena pemilik kayunya adalah cukong-cukong besar yang selama ini tidak pernah tersentuh Hukum? Dimana letak Keadilan?

At the time of the raid, a total of 14 boats were seized. Why does only one boat get into trouble or bear the blame? Where have the rest of timbers and 13 boats gone? Is it because the timber owners are powerful timber barons who have never ever been touched by law? Where is the justice?

(The boat owner – Mr Sapdilah // Pemilik Motor Air – Bpk Sapdilah)

(PART 1) : http://www.youtube.com/watch?v=Vv-_RX67p5A

(PART 2) : http://www.youtube.com/watch?v=5A0y0nE4DT0

(PART 3) : http://www.youtube.com/watch?v=iOE_bLoj2o4

(PART 4) : http://www.youtube.com/watch?v=tuPpKQ26c_k

(PART 5) : http://www.youtube.com/watch?v=GMQsXvHu9pY

(The boat driver – Mr Maman // Juragan Motor – Bpk Maman)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=_f6z-qFZChc

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=xhgE8WRONMg

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=gFwKliQJFmA

(The boat driver – Mr Arif // Juragan Motor – Bpk Arif)

http://www.youtube.com/watch?v=320H5BLhEDY

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=U009qzZe4rE

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=S9WxCESATJ8

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=RwGr6RgtPvw

(4) : http://www.youtube.com/watch?v=tCjQAIY4t6I

(5) : http://www.youtube.com/watch?v=oDe02U8DL4Q

(6) : http://www.youtube.com/watch?v=pQKtH1HcOu8

(7) : http://www.youtube.com/watch?v=m2fQLc_c_YU

(8) : http://www.youtube.com/watch?v=dC772ffiY0w

(9) : http://www.youtube.com/watch?v=LLqLXhsHxsY

(The boat driver – Mr Made // Juragan Motor – Bpk Made)

http://www.youtube.com/watch?v=WfNvnqPmbBg

(The ship captain – Mr Saman // Nakoda Kapal – Bpk Saman)

http://www.youtube.com/watch?v=dXE4t9_UP04

(The ship captain – Mr Dera // Nakoda Kapal – Bpk Dera)

http://www.youtube.com/watch?v=YBMbqWzSHGc

(The ship captain – Mr Sumorio // Nakoda Kapal – Bpk Sumorio)

http://www.youtube.com/watch?v=GD-SCSa9CGE

(The ship captain – Mr Aladin // Nahkoda Kapal – Bpk Aladin)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=qa1-nFrJq7c

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=J2ecy3j1u8I

The Ex foreman of Illegal Logging in Gunung Palung National Park

PENGAKUAN EX Mandor IL di Taman Nasional Gunung Palung

(Ex foreman – Mr Umar // EX Mandor – Bpk Umar)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=eviW4vGy8KQ

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=yVDgdtbufiI

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=dZws4Jw-6Hk

THE VICTIM OF ILLEGAL LOGGING // TUMBAL ILLOG

(Ex foreman – Mr Dolah // EX Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=jLUY-aD7yTk

(2) http://www.youtube.com/watch?v=70AddVNaXx0

(3) http://www.youtube.com/watch?v=mT-2Ef5mfWA

(4) http://www.youtube.com/watch?v=lG3ZfpSVBWw

A confession of Ex foreman of Illegal Logging in the region of Matan

ENGAKUAN EX Mandor IL di Daerah Matan

(Ex foreman – Mr Dolah // EX Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=8HiVmD8ynfw

(2) http://www.youtube.com/watch?v=J6bLBUz2RmQ

(3) http://www.youtube.com/watch?v=uppuG3Kkhno

ILLEGAL LOGGING ACTIVITIES IN GUNUNG PALANG NATIONAL PARK

KEGIATAN / PEMBALAKAN IL DI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG

(A story from an ex foreman – Mr Dolah // Pengakuan Ex Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=yVcD5YTjc38

(2) http://www.youtube.com/watch?v=ONE4a1nHBkk

(3) http://www.youtube.com/watch?v=dfhRFXDGIKY

.

.

MEREKA SANGAT BUTUH PERHATIAN DARI PEMERINTAH

Government attention is an urgent need

.

Kapasitas  LP Kelas II B Ketapang   150 Orang. Pada saat ini Penghuni LP Kelas II B Ketapang berjumlah 278 Orang.

The prison of Ketapang is facilitated to accommodate 150 inmates. Currently, the 150-capacity prison has a population of 278 inmates, nearly twice of the standard capacity.

30% diantaranya adalah Tahanan Kasus Ilegal Logging, dan menempati Rangking Pertama di LP Kelas II B Ketapang.

Of the 278 inmates, 30% have been charged with Illegal Logging which claims the top place of the majority in the prison of Ketapang

95% Tahanan Kasus Ilegal Logging yang ada adalah Para Juragan Motor, Nahkoda Kapal , Pemilik Motor air, Pemikul Kayu dan pemilik kayu Belian dalam skala sangat kecil untuk Bangunan rumah.

Among the illegal logging cases, 95% of them are local boat drivers, ship captains, boat owners, and timber owners who only hold a handful amount of timbers for building their own homes.

Mereka rata-rata berpendidikan sangat rendah dan awam dalam masalah Hukum dengan latar belakang kehidupan yang sangat MISKIN,

In general, they are people who receive very little education, have very limited knowledge about laws, and struggle to survive in poverty.

Dalam menjalani proses Hukum tidak didampingi Pengacara, mereka secara umum mendapatkan Tuntutan dari  JPU antara 3 s/d 6 tahun Pidana Penjara dan mereka tidak dapat melakukan pembelaan di depan Persidangan Pengadilan dikarenakan ketiadaan Penasehat Hukum dan rasa Ketakutan yang sangat tinggi.

During the trials, they appear in courts without legal representations, generally, they have been sought sentences ranging from 3 to 6 years in jail by the prosecutors, they don’t even have a chance to defend themselves against the accusations before the judges under the circumstances with no access to lawyers and in a sense of huge insecurity.

Sebagian dari Mereka sudah ada yang di Vonis oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan  Pengadilan Tingggi di Pontianak ditingkat Banding dengan Pidana antara 18 Bulan s/d 36 Bulan Penjara, dan JPU melakukan Banding / Kasasi.

Some of them have been convicted by the District Court in Ketapang and the High Court in Pontianak with imprisonment sentences ranging from 18 to 36 months, but the prosecutors are still unsatisfied and launch appeals against the judge decisions.

Dengan melihat Kondisi latar belakang yang miskin dan sudah berdampak pada runtuhnya Kehidupan Keluarga .

Considering their vulnerability and long suffering in poverty, they are now facing a total financial breakdown and leaving their families in misery.

Atas Dasar Kemanusiaan, sangat diharapkan adanya  perhatian dari :

With a sense of human compassion, an urgent attention is much needed from :

1. Bapak Presiden SBY, (Mr President SBY)

2. Bapak Kapolri, (The National Police chief)

3. Bapak Ketua Mahkamah Agung, (The Supreme Court Chief)

4. Bapak Kepala Kejaksaan Agung, (The Head of Attorney General)

5. Segenap Anggota DPR RI khususnya Komisi III, (Members of Parliament, specially the division of commission III)

6. Jajaran Media Cetak & Electronic, (All the electronic and print media)

Kiranya berkenan meluangkan waktu , datang  melihat dan mewawancarai mereka secara langsung, sehingga bisa mengetahui Kondisi mereka secara utuh , dan layak tidaknya mereka di Katagorikan sebagai Para Pelaku Ilegal Logging ???

Please spare sometime, come and visit these people, talk to them face to face, to get a whole picture of their stories, and evaluate whether it’s fair for these people to be categorized as Illegal Loggers ???

Secara umum saya menganggap Mereka ini adalah Tumbal Ilegal Logging, mereka bukan  Pelaku Ilegal Logging , Sebagian besar Pelaku Ilegal Logging Sejati masih Bebas dan Belum tertangkap.

As far as I concern, they are victims of illegal logging, they are not the real illegal loggers, the biggest proportion of illegal loggers are still at liberty and escape legal punishments.

Mereka ini adalah Korban , Korban Pembiaran Aparat dan Korban dari Para Pelaku Ilegal Logging Sejati yang tidak bertanggung jawab.

They are the real victims, who receive little care from government officials but bear the responsibility for the real illegal loggers.

Read Full Post »

Sabtu, 27 Desember 2008 , 11:23:00

Vonis Ringan dan Bebas IL Ketapang
Bukti Penegakan Hukum Buram


Pontianak. Ringannya vonis terdakwa kasus illegal logging (IL) Ketapang yang melibatkan cukong, Kapolres dan Kepala Dinas Kehutanan setempat, bukti buramnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kalbar.

“Vonis hukum yang tetapkan hakim, sangat-sangat ringan. Kapolres yang termasuk menjadi leading sector lolosnya penebangan dan pengangkutan kayu ilegal hanya divonis tiga tahun dan denda Rp 5 juta. Parahnya lagi, Kadishut justru divonis bebas, meskipun bersyarat,” ungkap Rousdi Said SH MS, Akademisi Hukum Untan, Jumat (26/12).

Ada rasa tidak sensitif dari penegak hukum dalam rangka mengamankan harta negara yang telah dibawa kabur ketika menjatuhkan vonis. Aparatur hukum dinilai tidak punya keberanian karena ada kemungkinan tersangka merupakan kolega yang dikenal baik ketika menjabat di pemerintahan. Oleh sebab itu, mereka tidak menjatuhkan hukuman maksimal, seperti yang diusulkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Harusnya, Jaksa Penuntut Umum tidak boleh tinggal diam, harus melakukan banding ke MA, sehingga vonis hukumnya bisa dipertahankan, yakni 6,8 tahun dengan denda Rp 250 juta, atau mungkin bisa diperberat,” papar Rousdi.

Upaya banding JPU, kemungkinan bisa mengubah vonis yang ditetapkan hakim. Apalagi memandang asas keadilan dan kebocoran keuangan negara yang begitu besar atas kerugian dari dampak IL. Apalagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka mencapai 20 orang. “Tentunya, tidak mungkin hanya divonis rata-rata satu hingga dua tahun saja,” ujar Rousdi.

Rousdi mengatakan, berdasarkan kajian hukum, harusnya pelaku dikenakan pasal berlapis. Bukan hanya UU tindak pidana kehutanan, tetapi juga lingkungan, suap dan korupsi. Sangat aneh apabila JPU dan hakim dinilai tidak berani menggunakan pasal tersebut untuk menetapkan vonis. Apalagi kasus IL Ketapang menjadi vokus hukum di Indonesia, karena mereka yang disidang merupakan pejabat polisi dan pemerintahan. “Inilah yang kita sesalkan. Apalagi ketika proses persidangan berlangsung, kejahatan IL tetap berlanjut, terbukti masih ada pelaku IL yang ditangkap karena melakukan kasus serupa. Ini menandakan tidak ada efek jera. Apalagi Kapolres hanya ditahan selama tiga tahun. Ini membuat pelaku IL akan semakin berani mencuri kayu kita,” tegasnya.

Terkait putusan tiga oknum perwira polisi yang jauh dari tuntutan jaksa dan vonis bebas bersyarat Kadishut Ketapang, pelaksana harian  Konsorsium Anti Ilegal Logging (KAIL), Happy Hendrawan mengatakan sejak awal memang sudah diperkirakan. “Di mana yang saya lihat aspek politis lebih mengedepan dibanding aspek kebenaran hukum,” jelas Happy.

Belum lagi bebasnya Kadishut Ketapang walaupun bersyarat yang tentu menjadi persoalan baru. Artinya, jika Kadishut bebas dan tidak terbukti, lalu siapa di Dishut Ketapang yang sepantasnya bertanggung jawab terhadap masalah ilegal logging di Ketapang.

“Tentu ini menjadi PR. Jika Kapuas Hulu saja yang begitu besar dan dahsyat pada periode 2002-2006 bisa berhenti, kok Ketapang masih saja berlangsung. Apakah memang ada tangan-tangan setan yang bergerak tanpa terendus aparat hukum?” tanyanya kesal.

Terkait putusan majelis hakim terhadap para terdakwa dari oknum perwira polisi, ketiganya terbukti melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar pasal 56 ke 2 KUHP Jo pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta melanggar pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan.  Sedangkan pasal 78 ayat 5 berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, maka putusan majelis hakim sudah sangat sesuai dengan perkiraan khalayak umum.

“Sementara, atas tuntutan JPU yang menuntut ketiganya dengan penjara 6 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 25 juta saja dirasakan sudah sumir. Apalagi dengan pertimbangan hakim yang salah satunya menganggap bahwa itu terlalu berat. Maka, vonis ketiganya dijatuhkan selama tiga tahun dan denda Rp 5 juta,” tegas Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan ILmu Politik Untan ini.

Yang dinilai tuntutan sumir menurut Happy adalah tak satu pun dari dakwaan yang disebutkan JPU itu menyebutkan tentang perbuatan korupsi tepatnya melalui perbuatan gratifikasi. Padahal, sudah jelas ada unsur upeti yang ditemukan selama proses persidangan.

Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU tersebut dengan pertimbangan hakim yang menilai ketiganya masih memiliki tanggungan keluarga, serta diyakini bisa berubah atau memperbaiki kesalahannya merupakan wujud atau bentuk ketidaksamaan warga negara atau seseorang di mata hukum.

“Majelis hakim lupa bahwa mereka berbuat karena memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai aparatur penegak hukum sehingga jelas tidak saja perbuatan pidana tetapi lebih berat dari itu. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum tetapi menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dihukum sama dengan nakhoda kapal. Padahal, nakhoda itu hanya sekadar mencari sesuap nasi sebagai penyedia jasa transportasi dan hanya buruh saja,” kesalnya.

Lanjut mahasiswa paskasarjana UGM ini, hakim lupa bahwa dampak dari perbuatan mereka justru jauh lebih dahsyat terhadap kaidah-kaidah negara hukum, sosial dan budaya hukum masyarakat secara luas. “Aspek ini jelas telah dinafikan hanya untuk memenuhi syarat formal bahwa Polri peduli pada pemberantasan ilegal logging,” ungkapnya.

Pria berkacamata minus ini menilai lagi-lagi korps hakim di PN Ketapang telah mencederai rasa keadilan masyarakat luas. Karena dalam pembacaan amar putusan, banyak fakta hukum yang muncul sebagaimana dibacakan sendiri oleh majelis hakim. Seperti ketiga terdakwa diakui telah menerima upeti berupa uang dari sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang perkayuan.

Penerimaan uang dari sejumlah pengusaha tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meloloskan ribuan kubik kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah agar dapat keluar dari wilayah Kabupaten Ketapang.

“Jika demikian, maka mestinya pihak penyidik juga sudah dapat melakukan penyidikan atas potensi telah terjadinya tidak pidana korupsi dan pencucian uang, apabila asumsi penyidikan pidana pencucian uang harus terlebih dahulu ada pidana awalnya, jika memang pidana korupsinya ingin ditelantarkan dan jika benar-benar ingin meminimalisir tindakan kejahatan di lingkup aparatur penegak hukum,” ulasnya. (amk/her)

Read Full Post »

Rabu, 24 Desember 2008 , 12:40:00

Perwira Polisi Divonis Tiga Tahun


Hukum telah ditegakkan. Aparat polisi yang notabene penegak hukum kalau bersalah tetap dihukum. Sebagai contoh, tiga perwira polisi, masing-masing mantan Kapolres Ketapan AKBP Akhmad Sun’an SH, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan mantan Kapos Polair Ketapang Iptu Agus Lutfiardi. Ketiganya terbukti terlibat ilegal logging (IL) dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 5 juta.


Divonisnya para perwira itu mudah-mudahan pertanda positif bagi penegakan hukum di negeri ini. Mungkin baru inilah pengadilan berhasil menyidangkan perwira polisi. Soalnya, selama ini yang banyak disidangkan paling polisi berpangkat rendah. Polisi yang tidak memiliki power atau kata orang polisi umpan peluru. Kita berikan aplaus buat para hakim yang berhasil menjatuhkan vonis buat para petinggi polisi itu. Ini artinya tidak pandang bulu.


Cuma, kalau kita lihat ke belakang, kasus IL banyak terjadi di sejumlah daerah terutama yang kayunya masih banyak. Kayu IL dengan mudahnya hilir mudik di jalan raya dan sungai. Hutan lebat pada gundul. Anehnya, tidak satupun aparat polisi yang melihat. Kalaupun ada yang melihat, dibiarkan begitu saja. Lebih aneh lagi, tidak satupun perwira polisi terlibat IL. Semua aman dan bersih.
Sementara kasus tiga perwira polisi di Ketapang itu ditangkap karena ikut bermain dengan para cukong kayu. Polda Kalbar tidak berhasil mengungkapnya. Tapi, Kapolri sendiri turun baru bisa menangkapi para perusak hutan itu. Coba kalau Kapolri tidak turun ketika itu, apakah para perwira itu bisa dijebloskan ke penjara? Publik pasti menjawab pesimis.


Mungkin di sinilah letak persoalannya, adanya komitmen kuat dari pemimpin tertinggi, hukum bisa ditegakkan. Selama pemimpin tidak ada komitmen atau malah menjadikan hukum sebagai komoditas, yakinlah supremasi hukum hanya mimpi. Atau, hukum hanya menjadi bulan-bulanan orang-orang kecil.


Sebagai contoh lagi, Presiden SBY sangat komitmen memberantas korupsi. Pengaruhnya, banyak para pejabat maupun anggota Dewan yang dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun belum optimal, tapi paling tidak indeks persepsi pemberantasan korupsi Indonesia setiap tahunnya meningkat. Apalagi nanti ada KPK di setiap daerah, dipastikan indeks tersebut akan meningkat lagi.


Jadi, semua perlu komitmen pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi. Hukum bisa ditegakkan apabila ada keseriusan dari tiga lembaga hukum yakni polisi, kejaksaan dan pengadilan. Kalau di dalam lembaga itu, para pemimpinnya tidak memiliki komitmen jelas untuk penegakan hukum, dipastikan hukum akan menjadi komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika para pemimpin lembaga hukum itu komitmen, upaya penegakan hukum pasti dirasakan masyarakat.


Bagaimana caranya agar seorang pemimpin memiliki komitmen? Sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab, komitmen ini datang dari dalam hati. Yang namanya hati sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Komitmen itu lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan tanggung jawab. Pemimpin yang baik pasti sadar akan tanggung jawab dan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin, terutama dalam pemerintahan tidak boleh mengkhianati rakyat, tidak boleh mengkomersialisasikan hukum, tidak menyalahgunakan wewenang. Jika kesadaran akan tanggung jawab ini tertanam dalam diri pribadi seorang pemimpin, berarti dia memiliki tanggung jawab.


Harus diakui, pengaruh materi sangat kuat untuk memengaruhi komitmen seorang pemimpin. Apalagi pemimpin itu memiliki pengaruh luas di masyarakat. Orang bisa memberikan apa saja asalkan mendapatkan kepercayaan pemimpin itu. Jangan heran apabila banyak pemimpin menerima suap, karena tidak memiliki komitmen, lupa terhadap tanggung jawabnya.


Tiga perwira polisi yang dijebloskan ke penjara itu membuktikan bahwa Kapolri ketika itu memiliki komitmen. Kapolri sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina seluruh anggotanya yang tersebar di Indonesia. Kita berharap, kejadian itu menyadarkan seluruh pemimpin kita agar memiliki komitmen kuat untuk penegakan hukum, menyejahterakan rakyat dan menciptakan keharmonisan.

Read Full Post »

Mantan Kepala Polres Dihukum

Dua Mantan Anak Buahnya Divonis Serupa

Selasa, 23 Desember 2008 | 00:59 WIB

Ketapang, Kompas – Mantan Kepala Kepolisian Resor Ketapang Ajun Komisaris Besar Akhmad Sun’an (47) divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang. Ia dinilai bersalah karena dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk menguras hasil hutan yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, secara tidak sah.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Eddy P Siregar juga menyatakan, menjatuhkan tambahan hukuman berupa denda Rp 5 juta atau pidana kurungan satu bulan.

Putusan serupa dijatuhkan kepada dua mantan anak buah Sun’an, yakni mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Ketapang Ajun Komisaris Khadafi Marpaung (33) dan mantan Kepala Polisi Pos Air Polres Ketapang Inspektur Satu Agus Lutfiadi (39).

Vonis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni masing-masing penjara enam tahun delapan bulan dan denda Rp 25 juta.

Menurut majelis hakim, perbuatan Sun’an dan kedua anak buahnya melanggar ketentuan Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 50 Ayat 3 huruf (f) juncto Pasal 78 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam persidangan tersebut, yang dinilai memberatkan ketiga terdakwa antara lain mereka merupakan aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum dan mendukung program pemerintah tentang pemberantasan pembalakan liar.

Dalam konteks itu, pihak yang diberi kesempatan mengambil hasil hutan secara tidak sah oleh ketiga terdakwa adalah Adi Murdiani, Issiat Iayak, dan M Darwis (ketiganya berstatus sebagai saksi), serta Wijaya (terdakwa dalam perkara serupa).

Hal yang meringankan, menurut majelis hakim, antara lain ketiga terdakwa berperilaku baik selama di persidangan dan dimungkinkan dapat memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang.

Terhadap putusan itu, penasihat hukum ketiga terdakwa, Jamhuri, menyatakan banding. Sementara itu, jaksa penuntut umum Sri Rahayu dan Ali Said menyatakan pikir-pikir.

Sun’an yang ditemui seusai persidangan enggan mengomentari vonis hakim. ”Nanti dinilai membela diri. Saya minta maaf kepada masyarakat jika dinilai merugikan negara dan merusak hutan,” katanya singkat.

Gratifikasi

Dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan pula, para pengusaha, yang mengetahui bahwa sebagian kayu yang mereka miliki ilegal, sempat berkoordinasi dengan ketiga terdakwa dan memberikan sejumlah uang. Tujuannya, agar kayu-kayu ilegal tersebut tidak ditahan. ”Uang itu diberikan antara lain untuk perbaikan Kantor Polres Ketapang dan keperluan Sun’an pergi ke Kuching, Malaysia,” kata majelis hakim.

Pakar hukum tindak pidana korupsi dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, Prof DR Redatin Parwadi MA, berpendapat, pemberian uang kepada Sun’an tergolong gratifikasi. ”Ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Siapa pun yang menerima gratifikasi berkaitan dengan tugasnya untuk melancarkan kegiatan melanggar hukum sangat wajar mendapat hukuman,” katanya.

Jaksa seharusnya jeli melihat kasus ini. ”Tak hanya dalam konteks tindak pidana pembalakan liar, tetapi juga tindak pidana korupsi,” kata Redatin. (why)

Read Full Post »

Selasa, 23 Desember 2008 , 12:09:00

Tiga Polisi Terlibat IL Divonis Penjara


Hakim cukup tegas, tiga polisi diganjar tiga tahun penjara. Fakta persidangan menyatakan terjadi setoran upeti agar kayu ilegal lolos.

Ketapang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menjatuhkan vonis tiga tahun penjara, dan denda Rp 5 juta kepada tiga oknum polisi terlibat kasus illegal logging (IL) Ketapang, Selasa (22/12). Para tedakwa itu terbukti menerima upeti untuk meloloskan kayu tanpa dokumen.

Sidang putusan mulai digelar pukul 15.30 dan selesai jelang magrib. Pengunjung sidang terlihat memadati ruang sidang yang dilangsungkan di Lantai II PN Ketapang ini. Eddy Parulian Siregar SH MH sebagai hakim ketua memimpin jalannya persidangan didampingi dua hakim anggota, Rendra SH dan Sumaryono SH.


Setelah palu hakim dijatuhkan, ketiga terdakwa tertunduk lesu. Mereka yang statusnya sekarang menjadi terpidana itu adalah mantan perwira di Polres Ketapang masing-masing mantan Kapolres Ketapan AKBP Akhmad Sun’an SH, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan mantan Kapos Polair Ketapang Iptu Agus Lutfiardi.


Dalam amar putusan majelis hakim, Sun’an, M Kadhapy dan Agus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tindak pidana dimaksud, karena ketiganya dianggap sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dari kawasan hutan yang diambil dengan memiliki izin atau dokumen yang sah.


Dengan demikian, majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketiganya diyakini bersalah dan melanggar pasal 56 ke-2 KUHP Jo pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Serta melanggar pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan.


JPU yang semula menuntut ketiganya dengan penjara 6 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 25 juta dirasakan hakim terlalu berat. Maka, vonis ketiganya dijatuhkan selama tiga tahun dan denda Rp 5 juta. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU tersebut, karena hakim menilai ketiganya masih memiliki tanggungan keluarga, serta diyakini bisa berubah atau memperbaiki kesalahannya.

Selama persidangan, ketiganya juga dinyatakan selalu sopan. Kesemua itu, termasuk menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim meringankan vonis ketiga terdakwa dari tuntutan JPU.


Dalam pembacaan amar putusan, ketiga terdakwa diakui telah menerima upeti berupa uang dari sejumlah pengusaha yang bergerak dibidang perkayuan. Penerimaan uang dari sejumlah pengusaha tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meloloskan ribuan kubik kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah agar dapat keluar dari wilayah Kabupaten Ketapang.

Hanya saja, ribuan meter kubik kayu olahan yang dimuat dibelasan unit kapal belum berhasil keluar, karena pada 14 Maret 2008, kapal-kapal yang memuat kayu olahan di Sungai Pawan ditangkap Tim Mabes Polri karena tak dilengkapi dokumen yang sah.

Terbukti nego

Dari amar putusan majelis hakim, terkuak juga bahwa M Kadhapy Marpaung selaku Kasat Reskrim Polres Ketapang kerap negosiasi dan berkoordinasi dengan sejumlah pengusaha kayu di Ketapang. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membicarakan soal kayu olahan yang illegal yang hendak dibawa ke Pulau Jawa, serta menentukan jumlah nominal rupiah yang harus diterima dari sejumlah pengusaha.


Adanya pemberian upeti ini sesuai keterangan saksi-saksi di antaranya Darwis, Adi Murdiani, Wijaya dan lainnya. Meskipun dalam persidangan, para saksi mencabut keterangannya. Namun majelis hakim tak mengiyakan, sebab dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) keterangan saksi dimintai dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.


Kisaran nilai rupiah masing-masing pengusaha pernah menyetor Rp 8 juta untuk untuk Sun’an berangkat ke Kuching, Malaysia. Uang tersebut dimintai Kadhapy melalui Iin Solinar yang selanjutnya Iin Solinar menyampaikan ke pengusaha lainnya. Tak hanya sekali itu, uang dari pengusaha seperti A’un (kini DPO) yang nilainya puluhan juta juga pernah sampai ke para terdakwa.


Terhadap pembelaan kuasa hukum yang menyatakan Sun’an tak pernah menerima uang dari pengusaha kayu, juga dimentahkan majelis hakim. Sun’an diakui majelis hakim memang tak pernah terima uang dari pengusaha kayu, akan tetapi menerima dari Kadhapy.

Menurut majelis hakim, itu artinya ada kerjasama Sun’an dan Kadhapy. Apalagi, Kadhapy diakui sebagai aparat di lapangan yang berkoordinasi langsung dengan para pengusaha.


Jamhuri Amir SH, kuasa hukum tiga terdakwa usai sidang menyatakan menolak putusan tersebut. Dirinya pun akan melakukan upaya banding. Sementara, Sri Rahayu SH didampingi M Ali Said SH dimintai tanggapannya atas putusan tersebut, mengatakan pihaknya akan mengkaji putusan tersebut.


“Kita pikir-pikir dulu, kan ada waktu seminggu, bisa banding karena vonisnya jauh lebih ringan dengan tuntutan kita dan bisa juga tidak,” ucapnya singkat. (lud)

Read Full Post »

Minggu, 21 Desember 2008 , 07:13:00

Penebang Liar Manfaatkan Banjir untuk Keluarkan Kayu
Biaya Lebih Murah Dibanding Jalan Darat

Yang namanya illegal logging di ranah Kalbar ternyata tak bakalan pernah habis dari aktifitas penebang liarnya. Kendatipun orang nomor satu di Mabes Polri sudah mengumandangkan perang terhadap pembabat hutan. Toch nyatanya, nun jauh dihulu sungai Mempawah, masih terdengar raungan mesin chaisaw.

Hamdan Pinyuh

BEREJALAN menyusuri Sungai Mempawah hingga hulu sungainya berjam-jam. Maka sesekali daerah yang kita lewati  akan mendampatkan suatu pendengaran yang tak asing di telinga kita, yakni raungan suara mesin chainsaw. Kondisi itu jelas dan tidak bisa dipungkiri, kalau pelaku penebangan liar di hutan-hutan rimba, hutan lindung maupun hutan di tanah negara (HO)  masih terus terjadi. Tak hanya itu, hasil tebangan dan peracikan kayu-kayu log itupun tak pula sulit ditemukan. Sabtu kemarin, bersama rombongan speedboat Bupati wartawan Pontianak Post bersama dua media harian lainnya menuju Dusun Telayar.

Setibanya di komplek pemukiman 32 KK itu, dalam keheningan dan gemerciknya air di sungai, nun di seberang sungai (300 meter-red), terdengar raungan mesin chainsaw membelah kesunyian di hutan itu. Jika diamati suara mesin yang meraung itu, jelas ada warga sedang membabat hutan. Disepanjang tepian hulu sungai  juga terlihat jalur-jalur kecil rimba yang sengaja dibuka untuk memudahkan penebang masuk  ke hutan.

Pada kondisi banjir, dimana limpahan air hingga ke dalam hutan memang mempermudah penebang  untuk mengeluarkan kayu-kayu dengan cara dirakit. Bahkan, di tengah perjalanan speedboat bertemu dengan sebuah motor dong-dong sedang merakit kayu olahan. Biasanya, kayu-kayu untuk dimangkalkan di dermaga Sebukit Rama. Kemudian kayu tersebut lalu diangkut dengan truk melewati jalan Sebukit dan keluar di Desa Pasir. Jikapun benar itu dilarang, kenapa masih bisa lewat ke arah Sungai Kunyit maupun arah Mempawah. Lantas bagaimana dengan kasus seorang guru yang membawa kayu lalu ditangkap. Padahal yang sudah dirakit dan distel untuk rumah sendiri. Dampaknya penangkapan itu malah memunculkan aksi solidaritas sesama pendidik yang demo mengajar.

Ada pepatah mengatakan, jika ingin membasmi penebangan liar. Jangan tangkap warga penebangnya. Tapi ciduklah pemilik atau pemasok modal alias cukungnya yang bisa terdiri atas pejabat, oknum dan pengusaha. Baru  illegal logging tak terjadi lagi. Kalau sudah tertangkap, jangan kenal istilah 86. Tetapi siap untuk di 87 kan ke JPU hingga pengadilan menjatuhkan pula vonis yang setimpal dengan perbuatanya. “Mungkin pelakunya  bisa kapok, jera alias tobat”.  (*)

Read Full Post »

Sabtu, 20 Desember 2008 , 15:08:00

Hakim Tunda Vonis Kasus IL Sun’an Cs
Karyoto Disidang Disiplin

Ketapang. Sidang putusan illegal logging (IL) yang melibatkan tiga perwira polisi, AKBP Akhmad Sun’an SH, AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan Iptu Agus Lutfiardi, Jumat (19/12) kemarin, batal digelar. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang beralasan berkas vonis belum siap.

“Berkas vonis masih perlu disempurnakan dan dimatangkan kembali oleh majelis hakim agar berkas tiga terdakwa itu benar-benar siap untuk dibacakan dalam persidangan,” kata Hakim Ketua, Eddy Parulian Siregar SH MH didampingi dua hakim anggota, Rendra SH dan Sumaryono SH.

Alasan lainnya lantaran konsentrasi terbagi untuk penanganan perkara lainnya. “Bukan hanya perkara ini saja yang ditangani, banyak perkara lainnya yang harus kami kerjakan. Memang perlu waktu menyempurnakan berkasnya. Juga supaya majelis hakim tidak terlalu tegang dan bisa sedikit bernapas,” ujar Eddy Parulian yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang.

Vonis kasus dari hasil operasi Mabes Polri itu diagendakan kembali, Senin (22/12) mendatang. “Sidang kita tunda hingga Senin depan,” kata Eddy ketika memimpin sidang di ruang lantai II PN Ketapang, kemarin pukul 15.30 WIB.

Usai palu sidang dipukul ketua majelis hakim, mantan Kapolres Ketapang, Akhmad Sun’an bersama mantan Kasat Reskrim M Kadhapy Marpaung dan Agus Lutfiardi mantan Kapos Polair Ketapang, bergegas keluar ruangan sidang. Ketiganya langsung menuju pintu depan PN dan masuk ke mobil khusus untuk dibawa ke tahanan umum Polres Ketapang.

Kabar penundaan vonis terhadap ketiga terdakwa memang sudah terdengar sebelumnya. Apalagi di papan pengumuman jadwal sidang PN, nama ketiga terdakwa itu baru dituliskan siang harinya, Jumat (19/12) kemarin. Kadhapy berada di urutan 9, Akhmad Sun’an di nomor urut 10 dan Agus Lutfiardi berada di urutan 11.

Sidang kemarin dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Sri Rahayu SH dan M Ali Said SH. Sebelum sidang, ketiga terdakwa tiba di PN Ketapang sekitar pukul 15.00. Ketiganya didatangkan dengan menggunakan mobil dinas Provos Polres Ketapang dengan pengawalan kepolisian.

Kena getah

Selama dalam penahanan sel Mapolres, Akhmad Sun’an memang pernah berbuat ulah karena keluar tahanan beberapa waktu lalu. Kapolres Ketapang AKBP Drs Karyoto pun terkena getahnya.

Jumat (19/12) sekitar pukul 15.30 kemarin, Karyoto menjalani sidang disiplin di Polda Kalbar. Sunan yang seharusnya berada di dalam ruang tahanan ternyata bebas keluar. Persoalan itu kemudian terpublikasi hingga Propam Polda Kalbar turun memeriksa ke Ketapang.

Bahkan ketika itu, Kapolda, Brigjen Pol Drs R Nata Kesuma mendatangi Polres Ketapang sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya mengenai penanganan kasus atensi Kapolri.

Sidang disiplin terhadap Karyoto dilaksanakan di sebuah ruangan lantai III Mapolda Kalbar. Karyoto mendapat giliran disidang disiplin setelah Propam menggelar sidang untuk mantan pimpinan dan anggota Ditpolair Polda, AKBP Suharyanto erkait hilangnya barang bukti kayu hasil tangkapan beberapa waktu lalu.

Beberapa orang polisi yang menjaga jalannya sidang tidak memperkenankan sejumlah wartawan untuk meliput. “sidang disiplin itu pada dasarnya tertutup dan hasilnya baru bisa disampaikan ke publik setelah sidang berakhir. Ya memang tidak bisa diliput langsung,” kata Kapolda Kalbar melalui Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Drs Suhadi SW.

Sidang yang dilaksanakan tersebut menurut alumni magister ilmu sosial Untan ini merupakan bentuk komitmen Kapolda beberapa waktu lalu yang menyatakan akan memproses perkara keluarnya tahanan di Polres Ketapang. ”Kapolda komitmen akan memproses semua anggota yang tak disiplin, tak terkeuali kapolres. Anggota yang lain sudah sidang langsung di Polres, tapi kalau untuk tingkat AKBP yang menyidangkan Polda dibawah pimpinan Wakapolda dan Irwasda,” ujarnya.

Menurut Suhadi, Kapolda dalam persoalan ini tidak main-main terutama bagi anggota yang lengah, lalai dan tidak disiplin tetap akan dikenakan sanksi. ”Masyarakat tak perlu khawatir dan ragu kalau ada anggota polisi yang tidak disiplin dan masyarakat lapor, maka akan tetap ditindaklanjuti,” terangnya.

Mengenai sanksi disiplin itu, suami dari Ny Agustina ini mengatakan ada berbagai bentuk sanksi yang bisa diberikan yaitu teguran baik lisan maupun tertulis, demosi, penempatan di tempat khusus dan tidak diberikan kesempatan sekolah untuk beberapa periode. ”Khusus untuk pak Karyoto ini dengan bobot pelanggaran yang seperti itu, biasanya diberikan teguran tertulis. Namun bentuk teguran tertulis ini tetap akan masuk dalam CV (Curriculum Vitae/riwayat pekerjaan, red) yang bersangkutan,” tukasnya.

Sementara, soal sidang yang melibatkan bekas Direktur Polair, Suhadi mengatakan hal itu terkait pemberantasan ilegal logging sekitar April silam Ditpolair menangkap tersangka pembalakan liar, berikut barang bukti. Barang bukti ketika itu dititipkan pada sebuah perusahaan lantaran tempat penyimpanan BB di Ditpolair sudah tidak memungkinkan.

Namun dalam perjalanannya ternyata barang bukti itu banyak berkurang dan setelah dicek ternyata digunakan dan diolah oleh perusahaan yang dititipi. ”Dari hal tersebut, pihak Ditpolair dikenakan disiplin, kemudian pihak perusahaan ditahan di Polres Pontianak karena mengambil barang bukti yang berarti pencurian. Terhadap kelalaian itu ada dua sanksi yang diterima yaitu teguran tertulis dan demosi. Hasil sidang itu dilampirkan dalam CV, jadi kemanapun pindah dibawa,” bebernya. (lud/her)

Read Full Post »

Oleh Tanto Yakobus

Jauh bukan berarti luput dari pengawasan. Di daerah bukan lantas bisa berbuat enaknya saja. Sebab di Republik ini kita punya aturan yang jelas. Dari pusat sampai daerah pakai aturan yang sama.

Demikian juga dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim, semua sudah ada prosedur tetap (protap) pada lembaga masing-masing dalam menangani kasus.


Dengan demikian, aturan hukum yang diterapkan di Jakarta, perlakuannya sama persis di daerah-daerah di Republik ini.


Artinya, tidak ada pengecualian hukum bagi seseorang. Apalagi bila seseorang itu statusnya tahanan, terpidana atau malah narapidana sekalipun. Sebab protap penanganannya sudah jelas. Aturan hukumnya jelas. Namun teorinya tidaklah seindah praktik di lapangan.


Sebagai orang awam, kita kaget juga dengan perlakukan hukum terhadap mantan Kapolres Ketapang, AKBP Akhmad Sun’an—yang bisa berkeliaran mencari sapi untuk kurban.


Padahal statusnya jelas sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Ketapang–yang dititipkan di ruang tahanan Mapolres Ketapang. Kini, mantan Kapolres Melawi itu tengah menjalani masa pesidangan di Pengadilan Negeri Ketapang terkait kasus illegal logging yang menyeret banyak pejabat di Ketapang.


Kita tidak tahu apakah dengan mudahnya Sun’an keluar masuk ruang tahanan karena ada perlakukan khusus? Kita juga tidak tahu apakah ada perbedaan perlakukan terhadap tahanan yang mantan pejabat penegak hukum dengan orang awam?


Atau memang ada ikatan emosional karena kesamaan korp? Sehingga walau pun statusnya tahanan, dia masih bisa bebas menghirup udara di luar.

Sebetulnya kejadian seperti Sun’an itu bukan kali pertama saja, tapi banyak kasus-kasus serupa terjadi. Dengan berbagai macam alasan mereka yang statusnya tahanan bebas beraktivitas di luar.

Jadi terhadap kasus Sun’an bukan berarti karena Ketapang jauh dari pantauan kita, atau jauh dari pengawasan aparat penegak hukum lainnya.

 

Sekali lagi, itulah fakta hukum kita. Praktiknya tak selalu seindah teorinya. Sebab antara praktik lapangan dan teori selalu bertolak belakang.


Tak heran juga dari dulu kasus-kasus kakap di negeri ini tak pernah tuntas penyelesainya. Sebab aparat penegak hukum kita hampir-hampir berwajah opurtunis. Begitu dia menyelesaikan suatu kasus, begitu juga dia membuat kasus itu tambah rumit.


Misalnya, biaya untuk penyelesaian satu kasus korupsi senilai Rp100 juta, biaya penyelesainya bisa lebih dari Rp100 juga bahkan bisa mencapai miliaran. Mulai dari proses penyidikan, penyelidikan hingga proses persidangan, butuh biaya yang tidak sedikit. Karena disana sini ada uangnya. Entah apa namanya, yang jelas semuanya butuh uang pelicin.


Demikian juga dengan tersangka atau terdakwa, bila punya duit, bisalah mengatur semuanya. Maka tak heran status tahanan sekali pun bisa tetap keliaran di luar tahanan, seperti Sun’an itu.


Jadi semakin kakap kelas kasus yang ditangani, maka semakin besar pulalah biaya penyelesainya. Dan semakin berduit para tersangka maupun terdakwa, maka semakin enaklah dia, walau pun statusnya pesakitan, tapi hidupnya tidak.

Keadilan yang seadil-adilnya ternyata masih mimpi di negeri ini. Faktanya, ada perlakuan beda antara Sun’an dengan tahanan lainnya.

 

http://tuahtanto.blogspot.com/2008/11/keadilan-masih-mimpi.html

 

Read Full Post »

PENGAKUAN para Juragan Motor, Nahkoda Kapal, Mandor, Masyarakat jadi TUMBAL ILLEGAL LOGGING di Kalbar Indonesia.

 

TUMBAL ILLEGAL LOGGING  

 

Pemilik kayu sudah di periksa tapi tidak ditahan polisi, kayu yang sudah dikerjakan, tinggal dipasang, Surat Proyek dan Surat keterangan Kepala Desa juga ada, penjual kayu juga ada, tapi tidak ditahan. Mengapa saya Pemilik Motor Air bisa dijadikan tersangka Illegal Logging?

Pada saat penangkapan ada 14 buah Motor Air yang ditangkap, mengapa cuma 1 motor air saja jadi masalah atau ditumbalkan? Kemana kayu dan ke 13 Motor Air lainnya? Apa karena pemilik kayunya adalah cukong-cukong besar yang selama ini tidak pernah tersentuh Hukum? Dimana letak Keadilan?

 

(Pemilik Motor Air – Bpk Sapdilah)

(PART 1) : http://www.youtube.com/watch?v=Vv-_RX67p5A

(PART 2) : http://www.youtube.com/watch?v=5A0y0nE4DT0

(PART 3) : http://www.youtube.com/watch?v=iOE_bLoj2o4

(PART 4) : http://www.youtube.com/watch?v=tuPpKQ26c_k

(PART 5) : http://www.youtube.com/watch?v=GMQsXvHu9pY

 

(Juragan Motor – Bpk Maman)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=_f6z-qFZChc

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=xhgE8WRONMg

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=gFwKliQJFmA

 

(Juragan Motor – Bpk Arif)

http://www.youtube.com/watch?v=320H5BLhEDY

(1)   : http://www.youtube.com/watch?v=U009qzZe4rE

(2)   : http://www.youtube.com/watch?v=S9WxCESATJ8

(3)   : http://www.youtube.com/watch?v=RwGr6RgtPvw

(4)   : http://www.youtube.com/watch?v=tCjQAIY4t6I

(5)   : http://www.youtube.com/watch?v=oDe02U8DL4Q

(6)   : http://www.youtube.com/watch?v=pQKtH1HcOu8

(7)   : http://www.youtube.com/watch?v=m2fQLc_c_YU

(8)   : http://www.youtube.com/watch?v=dC772ffiY0w

(9)   : http://www.youtube.com/watch?v=LLqLXhsHxsY

 

(Juragan Motor – Bpk Mater)

http://www.youtube.com/watch?v=WfNvnqPmbBg

 

 

(Nahkoda Kapal – Bpk Saman)

http://www.youtube.com/watch?v=dXE4t9_UP04

 

(Nahkoda Kapal – Bpk Dera)

http://www.youtube.com/watch?v=YBMbqWzSHGc

 

(Nahkoda Kapal – Bpk Sumorio)

http://www.youtube.com/watch?v=GD-SCSa9CGE

 

(Nahkoda Kapal – Bpk Aladin)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=qa1-nFrJq7c

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=J2ecy3j1u8I

 

 

PENGAKUAN EX Mandor IL di Taman Nasional Gunung Palung

(EX Mandor – Bpk Umar)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=eviW4vGy8KQ

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=yVDgdtbufiI

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=dZws4Jw-6Hk

  

TUMBAL ILLOG – (EX Mandor – Bpk Dolah)

 (1)   : http://www.youtube.com/watch?v=jLUY-aD7yTk

(2)   : http://www.youtube.com/watch?v=70AddVNaXx0

(3)   : http://www.youtube.com/watch?v=mT-2Ef5mfWA

(4)   : http://www.youtube.com/watch?v=lG3ZfpSVBWw

 

 

PENGAKUAN EX Mandor IL di Daerah Matan

(EX Mandor – Bpk Dolah)

(1)   : http://www.youtube.com/watch?v=8HiVmD8ynfw

(2)   : http://www.youtube.com/watch?v=J6bLBUz2RmQ

(3)   : http://www.youtube.com/watch?v=uppuG3Kkhno

 

KEGIATAN / PEMBALAKAN IL DI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG

(Pengakuan Ex Mandor – Bpk Dolah)

(1)   : http://www.youtube.com/watch?v=yVcD5YTjc38

(2)   : http://www.youtube.com/watch?v=ONE4a1nHBkk

(3)   : http://www.youtube.com/watch?v=dfhRFXDGIKY

 

 MEREKA SANGAT BUTUH PERHATIAN DARI PEMERINTAH

 

Kapasitas  LP Kelas II B Ketapang   150 Orang.

Pada saat ini Penghuni LP Kelas II B Ketapang berjumlah 278 Orang.

 

30% diantaranya adalah Tahanan Kasus Ilegal Logging, dan menempati Rangking Pertama di LP Kelas II B Ketapang.

 

95% Tahanan Kasus Ilegal Logging yang ada adalah Para Juragan Motor, Nahkoda Kapal , Pemilik Motor air, Pemikul Kayu dan pemilik kayu Belian dalam skala sangat kecil untuk Bangunan rumah.

 

Mereka rata-rata berpendidikan sangat rendah dan awam dalam masalah Hukum dengan latar belakang kehidupan yang sangat MISKIN,

 

Dalam menjalani proses Hukum tidak didampingi Pengacara,mereka secara umum mendapatkan Tuntutan dari  JPU antara 3 s/d 6 tahun Pidana Penjara dan mereka tidak dapat melakukan pembelaan di depan Persidangan Pengadilan dikarenakan ketiadaan Penasehat Hukum dan rasa Ketakutan yang sangat tinggi.

 

Sebagian dari Mereka sudah ada yang di Vonis oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan  Pengadilan Tingggi di Pontianak ditingkat Banding  dengan Pidana antara 18 Bulan s/d 36 Bulan Penjara, dan JPU melakukan Banding / Kasasi.

 

Dengan melihat Kondisi latar belakang yang miskin dan sudah berdampak pada runtuhnya Kehidupan Keluarga .

 

Atas Dasar Kemanusiaan, sangat diharapkan adanya  perhatian dari ;

 

1. Bapak Presiden SBY,

 

2. Bapak Kapolri,

 3. Bapak Ketua Mahkamah Agung,

 

4. Bapak Kepala Kejaksaan Agung,

 

5. Segenap Anggota DPR RI khususnya Komisi III,

 

6. Jajaran Media Cetak & Electronic,

 

Kiranya berkenan meluangkan waktu , datang  melihat dan mewawancarai mereka secara langsung, sehingga bisa mengetahui Kondisi mereka secara utuh , dan layak tidaknya mereka di Katagorikan sebagai Para Pelaku Ilegal Logging ???

 

Secara umum saya menganggap Mereka ini adalah Tumbal Ilegal Logging, mereka bukan  Pelaku Ilegal Logging , Sebagian besar Pelaku Ilegal Logging Sejati masih Bebas dan Belum tertangkap.

 

Mereka ini adalah Korban , Korban Pembiaran Aparat dan Korban  dari Para Pelaku Ilegal Logging Sejati yang tidak bertanggung jawab.

 

Read Full Post »

Ditahan, Mantan Kapolres Malah Berkeliaran

 Laporan: iin/ rzi//PersdaNetwo rk/ugi   

Rabu, 26-11-2008 | 11:02:48

  

JAKARTA, BPOST – Mabes Polri akan mengusut oknum yang memberi kesempatan kepada mantan Kapolres Ketapang yang menjadi terdakwa kasus illegal logging, AKBP Akhmad Sun’an, keluar dari tempat penahanannya di Polres Ketapang.

 

“Kalau benar mantan Kapolres itu keluar dari tahanan untuk keperluan seperti membeli sapi, itu jelas pelanggaran,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Sulistyo Ishak, di Jakarta, kemarin.

 

“Apalagi bila sampai Kapolres Ketapang tidak tahu. Ini artinya ada oknum di sana yang memberi kesempatan dia keluar.  Siapa oknum tersebut, harus diusut,” tegas Sulistyo.

 

Sebagaimana berita Tribun edisi Senin, Sun’an yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Ketapang tepergok keluar tahanan menggunakan sepeda motor pada Minggu (23/11).  Padahal, ia menjalani penahanan di rumah dalam asrama di belakang mapolres.

 

Sun’an mengaku keluar untuk membeli sapi kurban yang akan disumbangkan ke panti asuhan.  Tapi, baik kapolres maupun ketua PN setempat mengatakan tidak pernah memberi izin keluar.

 

Sulistyo mengatakan belum mendapat laporan lengkap dari Polda Kalbar terkait informasi mengenai Sun’an.  Namun demikian, Mabes Polri berjanji terus melakukan monitoring penanganan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

 

Menurut keterangan Sulistyo, untuk kasus pelanggaran seperti ini, penanganannya diserahkan ke polres atau polda setempat.  Mabes Polri tidak akan mengambil alih.

 

“Mabes hanya melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pelanggaran itu.  Seperti, bagaimana penyelesaiannya dan apa sanksi yang atas pelanggaran tersebut,” jelas Sulistyo.

 

“Kalau tidak berjalan, kita pertanyakan.  Kalau kemudian penyelesaiannya tidak sesuai ketentuan atau ada penyimpangan, kapolres atau kapolda kita minta pertanggungjawaban,” tegasnya.

 

Sulistyo menjelaskan, tim dari Irwasum Mabes Polri akan diterjunkan bila memang dari hasil monitoring dan evaluasi penegakan hukum di sana untuk memproses kasus seperti ini tidak bisa berjalan.

 

“Jadi, kita tunggu dulu dan kita monitoring penyelesaian dan penindakannya seperti apa.  Dalam struktur Polri, itu kan berjenjang.  Kalau polres tidak sanggup, ditangani polda.  Polda tidak sanggup, tim Mabes Polri diturunkan,” katanya

 

Karena kasus Sun’an keluar dari tahanan tanpa izin ini juga menyangkut dangan lembaga lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, Mabes Polri meminta kapolres setempat untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi tersebut.  “Polres harus secepatnya melakukan koordinasi lembaga terkai. Sebab dia kan tahanan titipan,” katanya.

 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar, AKBP Suhadi, yang dikonfirmasi Tribun, belum bersedia memberikan komentar mengenai kasus ini.

 

“Ini bukan porsi saya untuk menjawabnya, mungkin Humas Mabes Polri yang dapat memberikan penjelasan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin.

 

 

Segera Periksa

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, yang dihubungi Senin malam, mengatakan, selayaknya Kapolda Kalbar Brigjen Pol R Nata Kesuma segera memeriksa anggotanya yang terlibat memuluskan keluarnya Sun’an dari tahanan.

 

“Tidak mungkin ia bisa keluar tanpa ada yang memberi izin.,  Oknum-oknum yang bermain mesti diperiksa dan ditindak.  Kapolda dan pejabat berwenang hendaknya segera memerintahkan pemeriksaan siapa yang terlibat sehingga ia bisa keluar,” kata Mulfachri.

 

Politisi dari PAN ini juga mempertanyakan dari mana aturannya atau dasar hukumnya, seorang terdakwa, apalagi mantan kapolres, bisa diberikan izin sekadar ambil uang di ATM.

 

“Tidak benar itu, dengan status terdakwa bisa ambil uang di ATM.  Dari mana aturannya?  Siapa yang berikan izin?”  ujar Mulfachri dengan nada tinggi.  Ia mempertanyakan kenapa tahanan bisa keluar masuk semuanya.

 

Menurut dia, kalau Kapolres Ketapang tidak bisa menyelesaikan serta menyelidiki kasus ini, harus diambil alih secara langsung oleh Polda Kalbar.  Kapolda bisa memerintahkan anak buahnya, pejabat berwenang di bawahnya, mengusut kasus ini.

 

Sebagai Wakil Ketua Komsis III, katanya, permasalahan ini bakal ditanyakan secara langsung ke Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dalam pertemuan komisi nantinya.

Read Full Post »

2008 19:39:36 WIB

Kapolri: Waspadai Pembalakan Liar Dengan Modus Lelang

 

KAPOLRI Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri meminta jajarannya mewaspadai praktek pembalakan liar dengan modus baru seperti melalui lelang terselubung.

“Saya sudah arahkan kepada para Kapolda di Kalimantan untuk mewaspadai kasus itu dengan modus-modus lelang,” kata Kapolri saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kamis (20/11).

Menurut Kapolri, sejumlah kasus pembalakan liar (illegal logging) di sejumlah daerah menunjukkan seolah-olah terdapat kayu temuan sedangkan tersangkanya tidak diketahui.

Bambang Hendarso meminta jajarannya agar menangkap juga para tersangka pembalakan liar, bukan sekedar menemukan kayu-kayu hasil tebangan liar.

Kapolri menegaskan, operasi pemberantasan pembalakan liar tetap menjadi skala prioritas Polri terutama di daerah-daerah yang masih memiliki kawasan hutan cukup luas seperti di Kalimantan.

“Illegal logging merupakan skala prioritas dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Semua kasus akan kami tindaklanjuti,” kata Bambang yang merupakan Kapolri pertama dalam tiga tahun terakhir yang mengunjungi Kalteng.

Sejumlah aktifis lingkungan di Kalimantan Tengah selama ini menduga terjadi kasus pembalakan liar dengan modus lelang, yakni cukong penebang dan pemodal sengaja menebang kayu untuk kemudian diarahkan agar mudah ditemukan oleh aparat sebagai kayu temuan tanpa tersangka.

Para cukong melalui perusahaannya selanjutnya dapat memiliki kayu tersebut dengan membeli murah melalui pelelangan terencana dan mendapatkan dokumen resmi atas kayu hasil tebangan liar tersebut.

Pada akhirnya, kayu hasil tebangan liar yang jumlahnya bahkan terkadang melebihi angka produksi resmi perusahaan HPH itu dapat dijual ke pasaran dalam dan luar negeri karena telah mendapatkan legalitas hukum sebagai kayu temuan negara.

Dinikmati Pejabat

Selain menguntungkan cukong, modus lelang diduga juga menguntungkan sejumlah pejabat.

“Save Our Borneo”, sebelumnya juga mengkritisi keputusan Bupati Katingan yang membagi uang dari biaya pengganti proses lelang kayu hingga masuk kantong anggota dewan.

Koordinator SOB, Nordin secara tegas meminta Pemkab Katingan segera mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pengelola Pembagian dan Penggunaan Biaya Pengganti Proses Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan, dan Rampasan.

Dalam Keputusan itu, Bupati Katingan mencantumkan insentif pembagian biaya pengganti lelang untuk anggota dewan hingga sebesar 10 persen sedangkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Unsur Muspida, dan Tim Koordinasi mencapai sebesar 14 persen.

Nordin menilai, berapa pun persentase untuk DPRD dan kalangan yang tidak ada sangkut pautnya tetap tidak etis, karena anggota dewan tidak berjasa dalam kegiatan pemberantasan illegal logging di lapangan.

“Kalau dalihnya dalam rangka rapat kordinasi penyusunan kebijakan penanggulangan illegal logging juga tidak masuk akal, karena rapat anggota dewan sudah ada biaya tersendiri yang dianggarkan,” tegasnya.

Pembagian uang pengganti lelang hingga ke kantong DPRD, menurut Nordin, merupakan bentuk kompromi dalam proses hukum illegal logging. Pelibatan anggota dewan secara langsung menunjukkan adanya kompromi politik dalam kejahatan illegal logging.

Bila demikian yang berlaku, Nordin menegaskan, anggota dewan juga harus ikut bertanggung jawab saat terjadi pelanggaran hukum di lapangan karena ikut menikmati uang dari lelang kayu. (Ant)

Read Full Post »

Sindikat Mafia Peradilan Tingkat Tinggi.

 

Sdra Supriyatna  bagian dari Sindikat Mafia Peradilan ???

 

Pada hari ini yang bersangkutan selaku KPLP Lapas II B Ketapang memberikan info kepada Media Equator Post ,bahwa Mahkamah Agung telah mengabulkan  permntaan Kasasi Kejaksaan Negeri Ketapang atas Kasus Korupsi PSDH-DR saya / Tony Wong,dan menjatuhkan Hukuman 4 tahun Penjara.

 

Adanya Info tersebut terindikasi sangat jelas,bahwa suatu keputussan MA / Mahkamah Agung yang salinan Keputusannya belum disampaikan ke para Pihak yang berwenang,dan masih merupakan Rahasia Negara sudah diketahui oleh sdra Supriyatna Padi selaku KPLP Lapas IIB Ketapang,dan di Publikasikan ke Media Cetak.

 

Ada action dari sdra Supriyatna Padi selaku KPLP Lapas IIB Ketapang,kami curigai yang bersangkutan dikarenakan hal-hal sbb:

·         Sdra Supriyatna Padi adalah bagian dari Sindikat Mafia Peradilan Tingkat Tinggi.

·         Sdra Supriyatna Padi sengaja meniupkan Issue dengan tujuan  menjatuhkan Mental Penasehatan Hukum maupun Keluarga saya.

·         Sdra Supriyatna Padi adalah bagian dari barisan sakit hati yang pernah saya laporkan ke Mabes Polri.

 

Hal-hal yang menjadi pertanyaan kami adalah sbb:

  • Dalam kontek Kepentingan apa sdra Supriyatna Padi memberikan Info yang masih menjadi Rahasia Negara ???
  • Dari mana sdra Supriyatna Padi mendapatkan Info Keputusan MA tersebut ??? apakah ybs menpunyai LINK langsung di MA / Mahkamah Agung ???
  • Dari sekian banyak Keputusan MA / Mahkamah Agung yang salinannya sudah diturunkan dan tidak di Ekskusi,mengapa tidak pernah di Publikasikan ke Media ??? dan di persoalkan ???
  • Mengapa Sdra Supriyatna Padi selaku KPLP Lapas IIB Ketapang tidak  memilih topic info yang berkaitan dengan Tugas dan Jabatannya ??? sebagai contoh,mungkin akan lebih baik menginfokan latar belakang kehidupan sosok-sosok para Juragan Motor,Nokada yang menjadi Terdakwa Ilegal Logging.dimana  para Cukong Ilegal Logging BENARAN ???

Terlepas dari benar tidaknya pemberitaan tersebut,saya selaku warga Negara wajib patuh untuk menjalaninya,saya akan perlihatkan ke Publik ,dimana Perbedaan Dasar Pertimbangan Hukum antara Pengadilan Negeri Ketapang  dan Mahkamah Agung ??? Adil tidaknya Keputusan yang saya terima sepenuhnya saya serahkan ke Para Pakar Hukum dan Public yang menilainya.

 

Wassalam Tony Wong 

                                                               

                                         

*******************************************************************

 

(EQUATOR POST)

 

Sabtu, 22 November 2008 , 00:35:00

MA Putuskan Kasus Tony Wong
Kasasi Dikabulkan, Dijerat 4 Tahun?

 

Ketapang. Masih ingat kasus Tony Wong? Terpidana vonis bebas korupsi PSDH-DR Kabupaten Ketapang Mei 2008 lalu ini masuk tahap putusan Mahkamah Agung. Putusan atas kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ketapang itu telah turun.


“Surat tersebut (dari MA, red) telah diterima Pengadilan Negeri Ketapang,” kata Sarjono, Bagian Umum PN Ketapang ditemui wartawan di PN Kabupaten Ketapang, Jumat (21/11) siang. Surat diterima PN Ketapang, Kamis (20/11).


Ditanya isi putusan MA tersebut, Sarjono mengaku belum tahu karena belum membacanya. “Maaf saya juga belum membaca isi surat itu, jadi belum tahu isinya karena surat itu langsung kami serahkan kepada Kepala PN Kabupaten Ketapang,” kata Sarjono.


Kepala PN Kabupaten Ketapang, Parulian Saragih SH belum bisa ditemui karena dikabarkan pergi ke Pontianak, Jumat (21/11) pagi. “Pak Ketua berangkat tadi pagi ke Pontianak,” tandas Sarjono.


Sebelumnya, sejumlah staf di PN Kabupaten Ketapang mengaku baru mendengar kabar sudah masuknya putusan MA dari pengajuan kasasi JPU. “Dengar-dengar sih sudah masuk di PN, tapi saya juga belum melihat suratnya,” kata sumber di PN Kabupaten Ketapang yang enggan namanya dikorankan.


Ditanya berapa lama biasanya surat tersebut berada di meja Ketua PN Kabupaten Ketapang? “Tidak tentu, satu hari juga bisa selesai kalau sudah diproses pak ketua,” tambah Sarjono. Sebagaimana biasanya, ketika surat dari luar masuk diterima Bagian Umum.


Selanjutnya diserahkan ke Kepala PN. Dari Kepala PN, surat tersebut dikembalikan lagi ke Bagian Umum yang selanjutnya akan disampaikan ke Bagian Panitera. “Setelah sudah di Panitera baru akan dibuatkan tebusan ke pihak-pihak terkait,” ucapnya.


Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang, Jannes Nababan SH dihubungi Equator kemarin mengaku belum tahu soal tersebut. Biasanya, sikap MA terhadap kasasi yang dilayangkan JPU dikirim terlebih dahulu ke PN Kabupaten Ketapang. “Kami sifatnya menunggu dari PN,” kata Jannes yang juga JPU terhadap kasus PSDH-DR Tony Wong. “Kalau memang sudah turun, Senin (24/11) akan segera kita koordinasikan dengan PN Kabupaten Ketapang,” timpalnya.


Jamhuri Amir SH, salah seorang Penasihat Hukum Tony Wong dalam kasus PSDH-DR Kabupaten Ketapang dikonfirmasi kemarin, mengaku belum tahu soal tersebut.


Informasi awal putusan MA itu diketahui dari Kepala Keamanan LP Kelas II B Kabupaten Ketapang, Supriyana Padi. Menurutnya, isi kasasi tersebut kabarnya menjerat TW empat tahun penjara. “Namun untuk kepastiannya, kita tunggu pernyataan resmi Kepala PN Kabupaten Ketapang yang juga hakim ketua dalam sidang kasus tersebut.


Sementara itu, Tony Wong meskipun divonis bebas dalam korupsi PSDH/DR, namun ia kembali diringkus karena terlibat illegal logging. Ia dibekuk Tim Reskrim Polres Ketapang yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Yudi Wiyono SIk. Penangkapan itu tak lama setelah vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim PN Kabupaten Ketapang. Tony Wong saat ini masih menjalani proses sidang di PN Kabupaten Ketapang. (lud)

 

Read Full Post »

URAIAN SINGKAT KRONOLOGIS KEJADIAN

 

 

·        Pada  bulan February 2007 saya menginfornasikan Kegiatan Ilegal Logging ( “IL”) di Ketapang  dan adanya keteribatan Oknum dan Pihak Alas Kusuma ke Media dan Mabes Polri ;

 

·        Pada  tanggal 09 s/d 21 Maret 2007. Saya dan Asnawar menjadi penunjuk jalan Team Metro TV menuju Pawan Utara dan kemudian  dilanjukan oleh saya sendiri menyusup ke Samatan Malaysia bersama Team Metro TV. 

 

·        Pada  tanggal 26 Maret 2007 Metro Realitas menayangkan Berita Ilegal Logging di Ketapang.

 

·        Pada  tanggal 23 April 2007 saya  menyuruh sdra Asanawar memandu Team pencari fakta dari Mabes Polri turun ke TKP Bukit Lawang dan sekitarnya, .Karena situasi semakin hangat dan pihak Polres Ketapang mengetahui sdra Asnawar selaku penuntun jalan,maka sdra Asnawar saya suruh menyingkir ke Jakarta,

 

·        Pada tanggal 25 April 2007 sdra Gusti Hardiansyah dari Alas Kusuma  Group mengirim SMS.yang mengatakan sebagai berikut :

 

Tel: 628152230144

Subject: ASWR,P’TONY YTH. TERIMA KASIH ATAS

Date: 25/04/2007 4:13:21 PM

 

ASWR,P’TONY YTH. TERIMA KASIH ATAS PERLAKUANNYA. KATA ORG BIJAK FITNAH ITU LEBIH KEJAM DARI PEMBUNUHAN. ABANG KIRIM ORG ADE SURAT TUGAS NDAK?? BANYAK YG KECEWA….

 

 

·        Pada tanggal 26 April 2007 R Joko Santoso  membuat Laporan Polisi  NO POL : LP / A.238 / IV / 2007 tertanggal 26 April 2007.                                              

     a/n :

o       Asnawar

o       Tony Wong

     ( Dugaan kepemilikan kayu IL di Sawmill Ketapang Timber )

 

 

·        Pada tanggal 28 April 2007 AKP Arbert Dedy Membuat  Laporan Polisi  N0 POL :  LP/A.245/IV/2007 tertanggal 28 April 2007  

     a/n Tony wong ( Dugaan Korupsi PSDH-DR )

 

 

·        Pada tanggal 07 Mei 2007 pagi pukul 08.00 s/d 13.00 Pertemuan dengan Bapak Brigjen Polisi  Martius Salempang dan Staf di Hotel Ambara.

 

·        Pada tanggal 07 Mei 2007 sekitar jam 17.45 saya ditangkap di terminal B Bandara Soekarno Hatta,penangkapan tsb tanpa surat penangkapan.

 

·        Pada tanggal 09 Mei 2007 pada Jam 00.30 saya resmi ditahan dan dititipkan di rutan Mabes Polri.dengan berbagai tuduhan atas beberapa Laporan Polisi,dan saya ditahan berdasarkan ancaman Hukuman terberat , yaitu tuduhan Korupsi PSDH-DR.

 

·        Pada tanggal 12 Mei 2007 saya mulai BAP dalam tuduhan Korupsi PSDH-DR.

 

·        Pada tanggal 15 Mei 2007 saya di pindahkan dari Rutan Mabes Polri ke Rutan Polda Kalbar.

 

·        Pada 17 Mei 2007 saya mendapat Surat B / 464 / V / 2007 / Reskrim Prihal : Pemberitahuan untuk dilakukan pemeriksaan.

 

·        Pada tanggal 17 Mei 2007 saya mulai di BAP di Mapolda Kalbar dalam tuduhan sebagai TSK   Ilegal Logging

 

o       Pada tanggal 18 Mei 2007 saya di BAP tambahan di Mapolda Kalbar dalam Tuduhan yang sama.

o       Pada tanggal 19 Mei 2007 saya di BAP tambahan di Mapolda Kalbar dalam Tuduhan yang sama.

o       Pada tanggal 24 Juli 2007 saya di BAP tambahan di Mapolda Kalbar dalam Tuduhan yang sama.

 

o       Pada tanggal 05 Juni 2007 Polres Ketapang menerbitkan SPDP / 55 / VI / 2007

           a/n       

1.    Tony Wong

2.    Asnawar alias As Bin Abunawi

3.    Sujadi alias Lim Tau Tien

 

o       Pada  tanggal 26 Mei 2008 Pengadilan Negeri Ketapang menbebaskan saya dari Dakwaan Korupsi dengan pertimbangan bahwa perkara saya adalah perkara perdata.

 

o       Pada tanggal 26 Mei 2008 Pihak Polres menunggu di halaman LP Ketapang,dan kembali Menangkap saya dengan kasus IL ,dan pada tanggal 27 Mei 08 saya Resmi ditahan di Rutan Mapolres Ketapang

 

·        Pada  tanggal 29 Juli 08 saya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang.

 

·        Pada tanggal 13 September 2007 saya di limpahkan ke Pengadilan Ketapang dan saat ini sedang dalam pemeriksaan saksi.

 

·        Pada hari kamis  tanggal 30 Oktober 2008 pada saat persidangan saya dengan acara pemeriksaan saksi , tidak seperti biasanya,  seluruh personel Reserse Polres Ketapang Kalimantan Barat sebanyak 30 orang dengan berpakaian preman bersama Bapak Kapolres menghadiri persidangan , Kehadiran tersebut  karena mendapatan informasi saya akan diputus bebas sehingga dapat ditangkap lagi , dan memberikan  tepukan tangan kepada Jaksa Penuntut Umum layaknya menonton pertunjukan.

 

Read Full Post »

Sabtu, 25 Oktober 2008 , 11:22:00

Pertanyakan Pelaku Illog

MASIH ingat dengan temuan Kepolisian Resor Ketapang terhadap 2.460 batang kayu tak bertuan, di perairan Tanjung Satai beberapa waktu lalu. Hingga kini belum berhasil diungkap siapa pemilik kayu tak berdokumen tersebut.

Abdul Maat, sekretaris Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Wilayah Ketapang, berharap kepolisian dapat secepatnya mengusut dan mengungkap pemilik kayu. Pelaku Illegal Logging (Illog) semacam ini ditegaskan dia, harus dikuak ke permukaan dan diketahui publik. “Biar menimbulkan efek jera bagi pelaku lainnya,” ucap Maat, sapaan akrabnya kepada Pontianak Post.

 

Intinya dia menegaskan, FKKM sangat mendukung tindakan jajaran Kepolisian Resor Ketapang dalam menertibkan illegal logging di tanah kelahirannya tersebut. Sebagai daerah kepulauan di Kabupaten Kayong Utara, dia yakin Kecamatan Pulau Maya Karimata menyimpan berbagai misteri menyangkut praktik-praktik illegal logging. Dia khawatir masih terdapat kawasan lain yang belum terjamah dan menjadi tempat disembunyikannya kayu-kayu tak bertuan dalam jumlah yang sangat besar. Maat berharap pengungkapan yang dilakukan kepolisian terhadap kayu-kayu yang disembunyikan di Perairan Desa Tanjung Satai, bak menyisir kemungkinan-kemungkinan disembunyikannya kayu-kayu tak berdokumen lainnya di tempat lain pada kecamatan tersebut.

 

“Kita minta agar kepolisian dapat mengungkap siapa pemilik kayu tersebut dan selekasnya menangkap cukong-cukong pembalakan liar di Sungai Berante,” tandas Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Kayong Utara tersebut. Dia sendiri telah begitu yakin, pelaku dari pemilik kayu tak bertuan yang dikuak di Dusun Pintan serta Sungai Berante mengacu pada satu nama. Bahkan dia mengaku telah melaporkan indikasi pemilik kayu-kayu tersebut ke kepolisian beberapa waktu lalu. (ote)

Read Full Post »

Sabtu, 25 Oktober 2008 , 10:56:00

Lagi, Kayu Belian Diamankan
 

PONTIANAKAksi pembalakan liar semakin menjadi-jadi. Kayu-kayu hasil hutan Kalbar terancam habis, oleh orang tak bertanggungjawab. Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Kalimantan Barat kembali beraksi menangkap pembalak liar dari Kabupaten Kayong Utara.

 

Kapal Andika Sampurna yang memuat 464 batang kayu belian dengan berbagai ukuran,  dari Telok Melano Kecamatan Simpang Ilir diamankan di perairan Sungai Karawang kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, Senin (20/10) sekitar pukul 20.30 Wib.

 

Kapal ini sempat bersembunyi di wilayah Telok Batang selama dua hari (18-19 Oktober), menunggu petugas lengah.  Entah siapa yang memberikan informasi, kapal ini kemudian memberanikan diri keluar mengangkut kayu menuju Rasau Jaya KKR. Lalu ditangkap SPORC.

 

“Saat patroli illegal logging di KKR, kita mengamankan, 464 batang kayu jenis belian. Setelah di cek dan diperiksa, nahkoda mengaku akan dibawa ke Rasau Jaya,” kata Kepala Unit Penyidikan SPORC, Dedi Hardinianto kepada wartawan kemarin di Pontianak.

 

Tiga tersangka sudah ditetapkan. Mereka kini dititipkan di Lembaga pemasyarakatan. Ketiganya adalah M Yusuf (49) warga Banjar Serasan Pontianak Timur, selaku nahkoda. Kemudian Abdul Rahim (48)  warga Telok Melano dan Awang Linong (31) Desa Rasau Jaya KKR sebagai pemilik kayu.

 

“Kayu milik A Rahim ada sekitar 168 batang. Ia berpartner dengan Awang. Awang ini membeli kayu dengan harga murah untuk pengerjaan proyek jembatan di Rasau Jaya. Ketika ditangkap kedua pemilik kayu ini berada di atas kapal,” kata Dedi.

 

Ia mengatakan, pada saat pengangkutan pemilik kayu hanya membawa surat jalan dari kepala desa Rasau Jaya dan surat jalan dari kepala desa Telok Melano. “Isi surat itu menyatakan Awang membeli kayu untuk pemenuhan bahan baku pembangunan jembatandi Rasau Jaya. Ini tidak dibenarkan dan bukan dokumen yang sah,” tegas Dedi.

 

Menurut Dedi, pemilik membeli kayu belian ini dari PO Cipta Karya di Telok Melano.  Lalu diangkut menuju Rasau Jaya menggunakan kapal. “Kalau lihat kayunya masih bagus, tapi saya belum bisa memastikan apakah kayu ini hasil tebangan lama atau hasil tebangan baru, karena kayu belian sulit diprediksi,” kata Dedi.

“Di Ketapang hanya CV Eriko saja yang berdasarkan surat dari Dinas Kehutanan untuk menerbitkan dokumen kayu belian,” tambah Dedi menegaskan.

Menurut Dedi dalam aksi ini tersangka akan dijerat dengan undang-undang nomor 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 3 pasal 78 ayat 7 dan 15 tentang kehutanan. “Ancamannya paling ringan lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” tegas Dedy.

Tangkapan ini menambah jumlah kasus yang ditangani oleh SPORC Kalbar sepanjang 2008. Sebelumnya, sudah ada empat  kasus. Dua diantaranya pengangkutan kayu tanpa dilengkapi izin serta satu kasus penjualan telur penyu dari Kepulauan Riau ke wilayah Kalbar.  Kemudian Kapal Layar Motor Rahmat Bersama Indah yang mengangkut 1.170 batang atau 133,1063 meter kubik kayu gergajian kelompok Meranti, tanggal 6 Oktober 2008 .  (ody)

Read Full Post »

Rabu, 22 Oktober 2008 , 09:22:00

Pembabat Hutan Conglongkong Ditangkap

 

SINGKAWANG-Tiga pembabat hutan Conglongkong, Kecamatan Singkawang Selatan, Minggu (19/10) sekitar pukul 13.00 WIB ditangkap anggota Polsek Singkawang Selatan. Penangkapan Se Pong (66), Asang (39) dan Ng Ho (41) ini setelah anggota kepolisian memperoleh informasi tentang pembabatan hutan tersebut.


Kini, ketiganya dijebloskan kedalam tahanan Mapolsek Singkawang Selatan. Menurut keterangan, ketiganya masing-masing bertindak sebagai pemilik modal, sopir serta buruh. Mereka sudah menjalani bisnis tersebut sejak enam bulan.Se Pong sebagai pemilik modal dan Asang sebagai sopir terjalin hubungan ayah dan anak. Selain sebagai supir Asang juga diketahui pemilik truk bak terbuka berwarna merah yang turut diamankan di TKP.
 

“Ketiganya kita tangkap basah. Berikut 102 batang kayu campuran ukuran 8×12 meter dan 5×12 meter dengan panjang empat meter,” ungkap Kapolres Singkawang, AKBP Parimin Warsito SH melalui Kapolsek Singkwang Selatan, IPTU Suhar, Selasa (21/10) siang. Ketiga tersangka, kata Suhar, dikenakan pasal 78 UU nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. “Penangkapan ini berawal dari laporan warga. Ketika kita tindaklanjuti ternyata disana terlihat truk bak terbuka berwarna merah yang berisikan berbagai jenis kayu campuran yang sedang amblas,” kata mantan Kapolsek Sui Raya ini.Se Pong menyatakan nekat menjalani bisnis illegal logging untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Warga Jalan Kridasana ini mejual setiap batang kayu campuran kisaran Rp30-35 ribu. “Pembeli kayu datang langsung ke lokasi,” akunya.

 Satu batang pohon jelas Se Pong dapat menghasilkan empat batang kayu. Setiap pohon ditebang dengan menggunakan machine saw. Upah karyawan untuk menebang satu batang pohon hingga menjadi batangan kayu siap jual mencapai Rp15 ribu perbatang. “Itu belum termasuk upah angkat kayu dari gunung sampai ke mobil,” katanya. Ditanya dimana yang menjual kayu tersebut, tersangka mengaku tidak tahu. “Berdasarkan laporan warga itu bukan hutan lindung. Sehingga saya berani melakukan penebangan. Saya sudah izin dengan warga setempat,” ujarnya.Senada, Asang menyebut hasil mengangkut kayu menggunakan truk tidak pernah mendapat bayaran dari ayahnya. “Saya hanya sebatas membantu. Waktu mau mengangkut, jalan becek sehingga mobil amblas. “Masih ada barang bukti yang akan kita angkut. Karena hujan, sehingga terkendala,” kata Suhar. (zrf)

 

 

Read Full Post »

Rabu, 22 Oktober 2008 , 06:25:00

Helikopter untuk Operasi Ilog Siap Beraksi

PONTIANAK – Sebuah Pesawat Helikopter NBO 105 Bolco tahun 1985, yang didatangkan dari Markas Besar Kepolisisan Republik Indonesia sejak Sabtu (18/10) siap digunakan untuk latihan Aman Malindo. “Helikopter ini juga akan digunakan untuk latihan Aman Malindo dengan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dan memback up pengamanan Pilkada di Kalbar, ” kata pilot Ferry Setiawan dan rekan-rekannya kepada Pontianak Post saat ditemui di Mapolda Kalbar kemarin.

Helikopter ini, kata Ferry, sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Bahkan lebih tinggi dari helikopter yang ada di Mapolda Kalbar. “Sudah 3000-an jam terbang. Bisa juga digunakan untuk emergency landing,” tegasnya.  Ia mengatakan, helikopter ini bisa terbang hingga 10.000 kilometer diatas permukaan laut. Sebenarnya, kata dia, bisa lebih dari itu, yakni 13.000 kilometer. “Diatas itu sebenarnya bisa, namun oksigen di atas ketinggian 10.000 sudah berkurang. Dan itu sudah tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan,” katanya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Polisi Suhadi SW menambahkan, kurang lebih 40-an anggota Polri dari Mabes akan diturunkan dalam latihan itu. Untuk anggota Polda Kalbar sendiri, kata Suhadi, akan diturunkan sejumlah 87 personil. “Semuanya akan dikirim ke Malaysia untuk menjalankan latihan bersama,” tegas Suhadi.

Ia menjelaskan, pada latihan disana itu, juga akan dihadiri oleh Kapolri Jendral Bambang Hendarso dan Pejabat Setingkat Kapolri dari Kepolisian Malaysia, Dato’ Mohmad Bin Saleh. “Kedua petinggi itu nantinya akan bertemu dan akan membahas permasalahan yang dihadapi kedua negara, termasuk Kalbar yang bertetangga ini,” kata Suhadi.

PATROLI IL

Suhadi menambahkan, pesawat helikopter itu juga akan digunakan untuk operasi illegal logging yang disinyalir kembali marak akhir-akhir ini. Terutama di wilayah Kabuapten Ketapang, Kayong Utara, Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu.  “selain untuk Aman Malindo, helikopter ini juga akan dilakukan untuk operasi illegal logging,” tegas Suhadi.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini, Polda Kalbar akan menggencarkan kembali aksi pemberantasan pembalakan liar. Untuk itulah, kata Suhadi, helikopter ini digunakan untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit, yang di dalamnya banyak terjadi penebangan hutan secara liar. “Dalam waktu dekat ini kita akan terus lakukan operasi. Kita tidak akan pernah tinggal diam,” kata Suhadi.  Helikopter itu berwarna biru putih. Namun ukurannya, lebih kecil bila dibandingkan dengan yang sudah terparkir lama dan dioperasionalkan oleh Polda Kalbar. (ody)

Read Full Post »

Selasa, 21 Oktober 2008 , 07:58:00

2.460 Batang Kayu Tak Berdokumen
Diamankan dari Pulau Maya Karimata

 

KETAPANG–Sebanyak 2.460 batang kayu dari jenis campuran diamankan Kepolisian Resor Ketapang dari Perairan Desa Tanjung Satai, Kecamatan Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Ribuan batang kayu tersebut kini diamankan dan tertumpuk di Sawmill PT Maya Lestari Khatulistiwa Telok Batang, Kecamatan Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara.

 

Kepala Kepolisian Resor Ketapang Ajun Komisaris Besar Polisi Karyoto melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Ajun Komisaris Polisi Yudi Wiyono, menyebutkan kayu-kayu tersebut merupakan hasil temuan Tim Polres Ketapang dalam operasi yang berlangsung pada 3-4 Oktober lalu. Operasi di wilayah perairan Desa Tanjung Satai tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Samapta Ajun Komisaris Polisi Murjatmo Edi. Kayu-kayu diamankan dari dua titik berbeda yakni di Dusun Pintan serta Tanjung Berante. Belum diketahui berapa kubikasi dari kayu-kayu itu. Sejauh ini, Yudi menyebut, bahwa keseluruhan jenis kayu merupakan campuran dengan rata-rata panjang serta lebar 25 centimeter dan 30 centimeter, serta memiliki panjang hingga 4 meter.

 

Kayu-kayu tersebut telah dititipkan di sawmill tidak jauh dari Dermaga Telok Batang, sejak 18 Oktober. Pembongkaran terakhir dilakukan pada 19 Oktober pukul 14.00 WIB. Terdapat paling tidak sepuluh tumpuk, ketika Pontianak Post melihat langsung tumpukan-tumpukan kayu yang menggunung di sawmill yang masih beroperasi tersebut. Enam tumpuk telah diberi garis polisi dengan prakiraan mencapai 1.129 batang. Sementara sisanya terdiri dari empat tumpuk dan siap untuk mendapat garis kuning.

 

Sejauh ini Yudi menyebut mereka belum dapat menyimpulkan siapa gerangan pemilik kayu-kayu berharga dalam jumlah tak sedikit tersebut. Sementara dia mengatakan kayu-kayu yang dibawa dari perairan Pulau Maya itu sejauh ini merupakan kayu temuan. “Belum ada tersangka yang ditetapkan, semua masih dalam proses penyelidikan,” ucapnya.

Sulitnya menjangkau kawasan Pulau Maya diprediksi menjadi sebab masih berlangsungnya aktivitas pengangkutan kayu tak berdokumen. Jumlah yang tak sedikit tersebut menandakan bahwa kegiatan illegal logging telah berlangsung lama di wilayah itu. Dan kepolisian telah berhasil mengungkap adanya indikasi tersebut, dengan diamankannya jumlah batang kayu campuran yang tak sedikit tersebut. (ote)

 

 

 

Read Full Post »

Nusantara | Pontianak | Kamis, 16 Okt 2008 07:45:00 WIB

Polda Kalbar Bentuk Tim Khusus Berantas Judi

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Kalimantan Barat, membentuk tim khusus guna memberantas judi serta kejahatan lainnya di wilayah hukumnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Pol Suhadi SW.

“Tim khusus beranggota 41 orang, baru dibentuk pasca komitmen Kapolri yang baru agar menekan seminimal mungkin praktek judi di wilayah hukum Polda masing-masing,” kata Suhadi SW, ketika dihubungi melalui telepon genggam, di Pontianak, Rabu (15/10).

Ia menjelaskan, Kapolda Kalbar, Brigadir Jenderal Pol, Raden Nata Kesuma, setelah mendapat pengarahan langsung oleh Kapolri, Jenderal Pol Bambang Hendarso, di Jakarta kemarin agar menekan seminimal mungkin praktek judi dan illegal logging atau pembalakan hutan secara liar di Kalbar yang sempat marak beberapa bulan lalu.

Suhadi menambahkan, hasil pertemuan Kapolda Kalbar dan Kapolri di Jakarta, pihaknya membuat kebijakan agar seluruh Kepolisian Resort (Polres) memberantas judi dalam tiga hari terhitung sejak Senin (13/10).

“Kita tidak segan-segan menindak Kapolres yang terbukti tidak bekerja serius dalam memberantas judi di wilayah hukum masing-masing, bila perlu Kapolresnya dicopot,” ujarnya.

Ia mengatakan, hingga hari ini belum ada laporan dari Kapolres-kapolres mengenai hasil penegakan hukumnya setelah diperintahkan agar menekan praktek judi dan illegal logging.

“Paling tidak dalam tiga bulan kedepan akan kita lakukan evaluasi apakah sudah berjalan sesuai perintah atasan,” kata Suhadi.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalbar, Brigjen Pol Raden Nata Kesuma membantah saat ini praktek pembalakan hutan secara liar kembali marak.

“Yang ada para cukong saat ini berusaha mengeluarkan kayu hasil pembalakan liar yang lalu. Itu bisa dilihat dari kualitas kayu yang sudah menurun dan dari pantauan juga tidak ada aktivitas pembalakan hutan secara liar,” katanya.

Ia mengatakan, dikeluarkannya hasil pembalakan liar yang sudah lama ditimbun dan disembunyikan karena melihat kebutuhan kayu untuk lokal saat ini yang sulit terpenuhi akibat dilarangnya praktek pembabatan hutan.

“Momen ini dimanfaatkan para cukong untuk mengeluarkan kayu dalam jumlah kecil, untuk mengelabui petugas di lapangan, tetapi kita tidak ingin kecolongan dengan memeriksa dokumen setiap kayu keluar,” katanya.

Ia juga membantah, kembali banyaknya tangkapan kayu-kayu tanpa dokumen karena efek jera yang dilakukan aparat hukum masih rendah.

“Malah kita temukan para cukong menggunakan dokumen tahun 2004 agar kayu-kayu tersebut bisa lolos,” kata Nata Kesuma.

Untuk memunuhi kebutuhan kayu, ia menyarankan masyarakat menempuh jalur-jalur yang sah, seperti adanya aturan pemerintah daerah yang membolehkan membawa kayu kurang dari empat meter kubik tetapi khusus untuk daerah tebangan, katanya.

Saat ini, pihaknya saat ini kembali mengintensifkan patroli bersama antara Polda Kalimantan Tengah dan Polda Kalimantan Timur untuk menekan praktek-praktek ilegal. (Ant)

Read Full Post »

(PONTIANAK POST)

 

Rabu, 15 Oktober 2008 , 06:44:00

Jelang Pemilu illegal Logging Kembali Marak

 

PONTIANAK- Aktivitas pembalakan liar diperkirakan meningkat menjelang pemilihan umum. “Kebutuhan dana untuk kampanye membuat pembalakan liar cenderung meningkat. Sebab kejahatan ini umumnya dilakukan kalangan yang status sosialnya tinggi,” kata Koordinator Kampanye Advokasi Lingkungan Hidup Deman Huri di Pontianak kemarin.

Ia menambahkan, sebagian dari pelaku mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. “Kebutuhan dana instan untuk kampanye terindikasi illegal market akan terjadi menjelang Pemilu 2009, termasuk pembalakan liar. Ini yang harus diwaspadai aparat terkait,” katanya. Pihaknya menilai komitmen kepolisian dalam menertibkan pembalakan liar cukup baik. Mestinya komitmen ini diikuti oleh instansi lainnya. “Operasi kepolisian masih bersifat musiman sehingga ketika operasinya selesai, illegal logging mulai marak lagi,” ujar Deman.

Menurutnya, tanpa diikuti komitmen instansi lainnya, sulit bagi kepolisian untuk bekerja sendiri. Polisi juga harus membangun koordinasi dengan intasi lain yang terkait. Apalagi pembalakan sudah termasuk kejahatan yang bersifat transnasional. “Aktor utamanya ada di luar negeri. Diplomasi yang lemah membuat cukong bisa bebas berkeliaran,” ungkapnya.

Pembalakan liar bukan hanya melibatkan masyarakat, juga kelompok masyarakat sekitar hutan, pengusaha dan oknum aparat pemerintah. Kejahatan itu sudah berbentuk sel, yang kelompok satu dengan lainnya saling tidak mengenal.

Deman mengungkapkan, modus utama illegal logging yakni kejahatan ekonomi. Sehingga kejahatan ini berorientasi pada ekplotatif dan melibatkan orang banyak. Penangananya tidak hanya bisa dilakukan dengan penegakan hukum. Walaupun aparat sukses secara hukum, ini tidak akan berbanding lurus dengan menurunnya kasus illegal logging di Kalimantan Barat.

Penanganan kasus dengan modus economic crime tidak bisa dilakukan hanya menggunakan penegakan hukum, tetapi juga gerakan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, yang dijadikan korban oleh para cukong. (mnk)

Read Full Post »

Nusantara
Pontianak | Senin, 13 Okt 2008

Pembalakan Liar Bercokol di Balik Ekspansi Sawit

by : Budi Winarno

 

PEMBALAKAN liar di sejumlah daerah di wilayah Kalimantan Barat masih terus berlangsung. Diduga kuat, pelaku illegal logging kini menggunakan modus land clearing (pembersihan lahan) dari kawasan perkebunan sawit. Padahal, banyak perusahaan yang melakukan pembersihan lahan itu tidak dilengkapi dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).

Direktur Yayasan Titian Pontianak, Yuyun Kurniawan mengatakan, sebagian besar praktik land clearing untuk perkebunan sawit yang sekarang sedang marak terjadi di Kalbar dilakukan tanpa IPK. “Ini catatan dari hasil investigasi kami, termasuk hasil konfirmasi ke Dishut dan Bapedalda,” jelasnya, Minggu (12/10) di Pontianak.

Yuyun mengatakan, perkara illegal logging dengan modus land clearing ini adalah modus yang paling halus. Sebab pola-pola seperti ini terkait erat dengan arah pembangunan Kalbar yang membuka pintu lebar bagi ekspansi perkebunan kelapa sawit.

“Kalau pemerintah daerah tidak memerhatikan hal ini, bisa disimpulkan bahwa akar persoalan illegal logging telah bercokol di balik program ekspansi sawit dan IPK yang tidak diurus. Ini banyak terjadi di sejumlah daerah di Kalbar, terutama Kabupaten Ketapang,” ungkap Yuyun.

Sebelumnya, polisi telah memetakan empat modus operandi yang biasa dilakukan sejumlah pelaku dalam praktik illegal logging. Modus pertama memasukkan kayu ke industri tanpa dokumen (tebangan rakyat). Kedua, penggunaan masyarakat lokal sebagai tameng seperti dalam kasus kayu tenda biru dan koperasi-koperasi. Ketiga, penggunaan dokumen lelang fiktif dalam menjual kayu. Dan terakhir penggunaan dokumen lelang lama.

Yuyun melanjutkan, dari pemetaan soal modus, polisi hanya melihat modus illegal logging dari sisi peredaran kayunya, tetapi tidak melihat pada sisi praktik penebangannya. “Artinya, penegakan hukum sampai saat ini masih berkutat di sekitar daerah muara, di mana kayu sudah dikeluarkan pelaku dari hutan,” terangnya.

Polisi, kata alumni Fakultas Kehutanan Untan ini, tidak mengantisipasi ketika kayu masih berdiri tegak di hutan dan kini terancam oleh ekspansi sawit. “Nilai kayu yang masih berdiri di hutan itu jauh lebih besar dibandingkan nilai ekonomi kayu jika dinilai sebatas rupiah,” katanya.

Yuyun mengatakan, saat ini ekspansi sawit di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu sudah mengancam kawasan-kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan, salah satu satwa liar yang sangat dilindungi. “Jadi kita memerlukan perhatian serius aparat penegak hukum, agar praktik illegal logging dapat diberantas hingga ke akar,” katanya. Andi Fachrizal

Read Full Post »

11 Oktober 2008 20:28 WIB

Kapolri: Pembalakan Liar Harus Nol!

 

JAKARTA–MI: Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menegaskan pembalakan liar harus nol atau tidak boleh terjadi lagi saat ini dan penanganannya menjadi tanggung jawab para kapolda.

“Pembalakan liar harus ‘zero’ (tidak ada). Kalau ada polda yang masih ada pembalakan liar, berarti kapolda yang tidak mau bertindak. Saya tidak mau terima alasan lagi jika masih ada pembalakan liar,” tegasnya di Jakarta, Sabtu (11/10).

Ia mengatakan, seorang kapolda seharusnya dapat membina kapolres, kapolwil dan jajarannya di bawahnya agar ikut terlibat dalam menanggulangi pembalakan liar. “Kapolda perlu melibatkan peran serta masyarakat untuk kasus pembalakan liar,” katanya.

Jika kapolda tidak sanggup memberantas pembalakan liar hanya karena keterbatasan sarana maka yang harus dilakukan adalah meminta bantuan kepada Mabes Polri. “Kalau tidak mampu menangani pembalakan liar ya lapor ke atasnya dan bukannya malah diam saja,” ujarnya.

Bambang Hendarso mengatakan, baik yang membiarkan pembalakan liar maupun semua pihak yang terlibat pembalakan liar akan ditindak tegas oleh Polri. Polri saat dipimpin Jenderal Sutanto sangat gencar melakukan operasi pembalakan liar di terutama Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

Di Sumatra Utara, Kapolda Sumut saat dijabat Bambang Hendarso berhasil menangkap Adelin Lis, cukong kayu yang puluhan tahun membabat hutan. Kini Lis kabur padahal ia divonis 10 tahun penjara dan membayar pengganti kerugian negara ratusan miliar rupiah.

Di Ketapang, Kalimantan Barat, Polri juga membongkar pembalakan liar yang kayunya dikirim langsung ke Malaysia tanpa membayar apa-apa ke kas negara. Kapolda Kalbar Zainal Abidin Ishak dicopot sedangkan tiga pimpinan di Polres Ketapang pun diseret ke pengadilan. (Ant.OL-06)

Read Full Post »

Sabtu, 11 Oktober 2008 , 06:50:00

Ribuan Batang Kayu Illegal Diamankan

 

PONTIANAK –Ribuan batang kayu illegal kembali berhasil diamankan oleh Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Kalbar saat sedang berpatroli, tanggal 6 Oktober 2008 lalu. Ini membuktikan bahwa aksi illegal logging di Kabupaten Kayong Utara dan jalur Ketapang masih tetap berlangsung hingga sekarang.

 

Kapal Layar Motor Rahmat Bersama Indah yang mengangkut 1.170 batang atau 133,1063 meter kubik kayu gergajian kelompok Meranti diamankan di desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan Ketapang. Mereka diamankan saat Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Kalbar dan Pusat Jakarta melakukan patroli dengan menggunakan kapal Badak Laut Direktorat Jenderal PHKA Dephut RI. “Pada tanggal 6 Oktober 2008, tim menemukan KLM Rahmad Bersama Indah mengangkut hasil hutan berupa kayu gergajian yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan maupun dokumen lainnya,” kata Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalbar, Maraden Purba bersama Kepala Seksi Penyidikan dari Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan Jakarta, Suharyono serta Kepala Unit Penyidikan SPORC Kalbar, M Dedy Hardinianto kepada wartawan di Pontianak, kemarin.


Menurut Dedy, di KLM tersebut sebenarnya juga ditemukan kayu dengan kelompok yang sama sebanyak 227,9700 mter kubik atau 1537 batang. Kayu ini, lanjut Dedy dilengkapi dengan dokumen Surat Angkut Lelang dan disimpan di bawah Dek Kapal. Kayu ini merupakan kayu hasil pemenang lelang oleh PT Maya Lestari Telok Batang, Kabupaten Kayong Utara. “Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata secara administrasi dokumennya sah,” katanya.

 

Dedy melanjutkan, pada tanggal 5 Oktober 2008, kapal tersebut mengangkut lagi kayu. Kali ini dinaikkan keatas dek kapal. Menurut Dedy, kayu ini berasal dari CV Tri Murti Telok Melano. Kayu itu memang dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan, namun FAKO tersebut sudah berakhir. Dokumen itu, dimulai dari tanggal 24 September sampai dengan 1 Oktober 2008. “Ini indikasi pelanggaran terhadap tindak pidana kehutanan, yakni penggunaan dokumen secara berulang. Penggunaan dokumen FAKO secara berulang berindikasi perbuatan laundry-ing dari sumber kayu yang illegal menjadi legal,” kata Dedy. 


Menurut dia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 pasal 12 ayat 2 huruf d menyatakan, surat keterangan hasil hutan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila masa berlakunya sudah habis. Dedy mengatakan, kayu-kayu itu awalnya diangkut menggunakan kapal kecil dari Teluk Melano Sukadana KKU ke Pulau Sempadi. Setiba di pulau tersebut, kayu kemudian dinaikkan ke kapal besar untuk diangkut ke tempat tujuan melintasi Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan Ketapang.

 

“Kayu ini rencananya akan dibawa ke pelabuhan Semarang Tanjung Emas,” katanya sembari mengatakan nahkoda kapal tersebut kini sudah dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak. Tersangka akan dijerat dengan undang-undang nomor 41 tahun 1999 pasal 50 ayat 3 pasal 78 ayat 7 dan 15 tentang kehutanan. “Ancamannya paling ringan lima tahun penjara dan denda Rp1 miliar,” tegas Dedy.

 

Barang bukti kayu dan KLM Rahmad Bersama Indah kini diamankan di tepian Sungai Kapuas, seputar areal Jembatan Kapuas II, Kabupaten Kubu Raya. Sembilan orang Anak Buah Kapal tidak ditahan dan mereka menunggu di atas kapal. Tangkapan ini menambah jumlah kasus yang ditangani oleh SPORC Kalbar sepanjang 2008. Sebelumnya, sudah ada tiga kasus. Dua diantaranya pengangkutan kayu tanpa dilengkapi izin serta satu kasus penjualan telur penyu dari Kepulauan Riau ke wilayah Kalbar. 

 

Pengawasan Dishut KKR

 

Sementara itu dalam kasus yang berbeda,Komandan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Kalbar, Dedi Santoso mengatakan bahwa saat pihaknya melakukan patroli di perairan sungai Kapuas tepatnya di Kecamatan Sei Raya KKR, Kamis (9/10) menemukan ribuan batang kayu yang ditambat di Sawmill SMS. Atas temuan itu, anggotanya langsung melakukan penyelidikan. “Setelah dilidik oleh anggota, ternyata kayu itu milik Sawmil SMS dan dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU),” kata Dedi kepada Pontianak Post. Kayu itu jenisnya adalah campuran berbentuk bulat dan saat ini sedang dalam penyelidikan dan pengawasan Dinas Kehutanan KKR.

 

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kubu Raya, M Sadiq Aziz dikonfirmasi secara terpisah membenarkan hal itu. Dia menjelaskan, kayu tersebut merupakan kayu hasil menang lelang oleh SMS dari Ketapang. “Kayu itu adalah hasil lelang dan diangkut menggunakan kapal menuju SMS,” katanya. Saat diangkut, kayu itu disertai dengan Surat Angkut Lelang (SAL) dari Kabupaten Ketapang dan statusnya masih diamankan sementara. “Saya belum tahu pasti berapa batang dan berapa meter kubik. Mungkin sekitar ribuan batang,” katanya. Menurutnya, pemilik kayu sebelumnya khawatir karena kapal akan tenggelam saat mengangkut kayu. Hal itu dikarenakan, kayu yang dibawa dalam jumlah besar dan kapal mengalami sedikit kerusakan. “Mereka takut kapal tenggelam bersama kayu-kayunya, yang nantinya mengakibatkan kerugian dalam jumlah besar,” jelasnya.

 

Ia menjelaskan, kayu yang ada tersebut baru sebagian saja. Masih banyak kayu-kayu lain yang belum diangkut dari Ketapang. “Sebagian masih belum terangkut dan berada di Ketapang. Semuanya merupakan kayu hasil menang lelang,” ungkapnya. Lebih jauh dia menjelaskan, bahwa pihak SMS juga sudah membayar dana Provisi Sumber Daya Hutan. Ia mengatakan, sebenarnya, tidak perlu lagi membayar dana PSDH. Namun, karena ada kontroversi dalam PP nomor 18 tahun 1994 hal itu belum mendapatkan kepastian. “Untuk masalah PP 18 ini kita juga sudah melakukan konfirmasi ke Departemen Kehutanan RI,” katanya. (ody)

Read Full Post »

Nusantara | Pontianak | Jum’at, 10 Okt 2008 15:41:00 WIB

SPORC Amankan 1.170 Batang Kayu Olahan Tanpa Dokumen

SATUAN Polisi Reaksi Cepat (SPORC) Kalimantan Barat, Senin (6/10) lalu sekitar pukul 10.30 WIB mengamankan 1.170 batang kayu olahan jenis meranti disekitar Muara Sukabangun, Desa Sukabangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

“Penangkapan ini terjadi saat kita melakukan patroli saat Operasi Pengamanan Hutan dalam rangka pemberantasan illegal logging menggunakan kapal patroli Badak Laut milik SPORC Kalbar,” kata Kepala Unit Penyidikan SPORC Kalbar, Muhammad Dedy Harnianto, dalam konferensi persnya, di Pontianak, Jumat (10/10).

Muhammad Dedy menjelaskan, pada saat ditangkap Kapal Motor Rahmat Bersama Indah yang dinahodai oleh US, 50, bersama sembilan anak buah kapalnya sedang membawa kayu olahan tersebut tujuan Semarang yang telah dipesan oleh H. Sodik di Semarang.

“Pada saat diminta dokumen-dokumennya nahoda kapal hanya bisa menyerahkan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang sudah habis masa berlakunya. Atas temuan tersebut kita menduga tindakan tersebut sudah berulang kali dilakukan tersangka,” ujarnya.

Dedy menambahkan, karena nahoda kapal tidak dapat menunjukkan dokumen sah, maka pihaknya menyeret KM itu ke Pontianak.

Saat ini kapal beserta ribuan batang kayu olahan dijadikan barang bukti dan disimpan di Pos SPORC di bawah Jembatan Kapuas II Pontianak.

Diperiksa

Para tersangka jika terbukti melakukan pembalakan hutan secara liar akan dikenakan pasal 50 ayat (3) huruf h Yo pasal 78 ayat (7) dan (15) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

“Saat ini para tersangka sedang diperiksa intensif di Pos SPORC guna mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka dan apakah masih ada tersangka lain,” kata Dedy.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalbar, Brigjen Pol, Raden Nata Kesuma membantah saat ini praktik pembalakan hutan secara liar kembali marak.

“Yang ada para cukong saat ini berusaha mengeluarkan kayu hasil pembalakan liar yang lalu. Itu bisa dilihat dari kualitas kayu yang sudah menurun dan dari pantauan juga tidak ada aktivitas pembalakan hutan secara liar,” ujarnya.

Kapolda Nata Kesuma mengatakan, dikeluarkannya hasil pembalakan liar yang sudah lama ditimbun dan disembunyikan karena melihat kebutuhan kayu untuk lokal saat ini yang sulit terpenuhi akibat dilarangnya praktek pembabatan hutan.

“Momen ini dimanfaatkan para cukong untuk mengeluarkan kayu dalam jumlah kecil, untuk mengelabui petugas di lapangan, tetapi kita tidak ingin kecolongan dengan memeriksa dokumen setiap kayu keluar,” katanya.

Ia juga membantah, kembali banyaknya tangkapan kayu-kayu tanpa dokumen karena efek jera yang dilakukan aparat hukum masih rendah.

“Malah kita temukan para cukong menggunakan dokumen tahun 2004 agar kayu tersebut bisa lolos,” kata Nata Kesuma.

Untuk memunuhi kebutuhan kayu, ia menyarankan masyarakat menempuh jalur-jalur yang sah, seperti adanya aturan pemerintah daerah yang membolehkan membawa kayu kurang dari empat meter kubik tetapi khusus untuk daerah tebangan, katanya.

Saat ini, pihaknya saat ini kembali mengintensifkan patroli bersama antara Polda Kalimantan Tengah dan Polda Kalimantan Timur untuk menekan praktiek-praktik illegal. (Ant)

 

Read Full Post »

Selasa, 23 September 2008 , 06:40:00

635 Meter Kubik Kayu Operasi Illog Polres Dilelang

KETAPANG–Sebanyak 635,3645 meter kubik kayu sitaan hasil operasi illegal logging Polres Ketapang pada 2008 telah dilelang. Pelelangan tersebut berlangsung di Aula Polres Ketapang Jalan Brigjend Katamso Nomor 1 Ketapang, Senin, 22 September.

Jumlah 635,3645 meter kubik tersebut dibagi atas empat paket. Paket I sebanyak 51,329 meter kubik yang terdiri dari belanggiran, perepat, meranti, dana gelam. Sementara paket II sebanyak 193,7465 meter kubik yang merupakan gabungan dari kayu jenis meranti, bengkirai, serta belian. Paket III terdiri dari meranti, bengkirai, dan keruing sebanyak 158,4058 meter kubik. Untuk paket IV, terdiri dari meranti, bengkirai, kapur, keruing, serta campuran sebanyak 231,8832 meter kubik. Paket I yang dilepas dengan harga Rp41.519.512 akhirnya terjual ke Suharto yang menawar dengan harga Rp42 juta. Hanya terjadi dua kali putaran dalam penawaran paket ini, di mana Suharto menyisihkan enam penawar lain.

Kegiatan pelelangan yang seharusnya berlangsung pukul 10.00 wib, akhirnya molor hingga pukul 10.40 wib. Beberapa peserta mempertanyakan adanya dana reboisasi (DR) yang besarannya berbeda untuk tiap paket. Sempat terjadi perdebatan antara peserta lelang dengan Sikat Gudag, kepala Bidang Perlindungan Hutan. Mereka mempersoalkan aturan yang memperkenankan DR, berdasarkan P.48 dan P.18. Beberapa kegiatan pelelangan di daerah lain malah tak mengenal adanya pembayaran DR. “Mengapa di Ketapang malah kami dikenakan beban untuk membayar itu?” ucap salah satu peserta.

Tak ingin memperpanjang perdebatan, Yudi Wijaya dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak langsung memulai proses pelelangan. Pagi itu dia memimpin pelelangan tersebut bersama Wakapolres Kompol Deni Y Putro.Dari seluruh paket yang dilelangkan, tampaknya perebutan untuk memenangkan paket II yang begitu gencar. Penawaran sempat terjadi hingga lima putaran yang akhirnya dimenangkan Eddy Irawan. Entah mungkin karena terdapat tidak kurang 124,5649 meter kubik atau 2.558 batang belian pada paket ini. Namun yang pasti, paket yang semula dilepas seharga Rp242.192.650, akhirnya dilepas dengan Rp250 juta. Dua paket lain masing-masing paket III dan paket IV, terjual dengan harga Rp127.300.000 dan Rp175.900.000. Paket III yang semula ditawar seharga Rp126.724.740 dimenangkan Budi Santoso. Sementara paket IV dengan limit harga Rp175.404.032 dimenangkan H Robby. (ote)

Read Full Post »

Rabu, 27 Agustus 2008
Cukong Kayu Malaysia
Polisi Malaysia Belum Bisa Tangkap

Pontianak,-  Polis Diraja Malaysia (PDRM) belum mampu menangkap cukong yang diduga mendanai aktivitas illegal logging di Kalimantan Barat. Padahal nama-nama cukong yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar, sudah berada di tangan mereka.

Pada tahun 2007 lalu, semasa kekuasaan Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Zainal Abidin, sudah melakukan kerjasama dengan PDRM terkait masalah ini.

’Sebenarnya sudah ada perjanjian ekstradisi. Selama saya menjabat di sini (Polda Kalbar) belum ada DPO yang diserahkan,’kata Kapolda Kalbar Brigjen Pol Raden Nata Kesuma kepada wartawan bersama Pesuruh Jaya Polis (setingkat Kapolda) Kontijen Sarawak, Deputy Commisioner Polis Datok Mohmad Bin Saleh kemarin di Mapolda Kalbar.

’Ini memang permasalahan yang menghangat. Illegal Logging memang keterlibatan antara orang Sarawak dan Kalimantan Barat. Kami Sarawak ambil tindakan dari masa ke masa, mungkin perbedaan hukum Indonesia dan Malaysia juga jadi masalah pokok,’ timpal Mohmad.

Kapolda Kalbar mengungkapkan, memang benar ada beberapa nama yang masuk dalam DPO, yang diduga warga negara Malaysia yang terlibat aktifitas pembalakan liar hutan Kalbar. Kapolda pun menjelaskan, dalam melakukan penangkapan itu, tidak bisa sembarangan.

’Ternyata pernah ada DPO yang pernah datang ke sini, kita juga tidak bisa lakukan apa-apa,’ ungkapnya.

Menurut Kapolda lagi, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Mabes Polri terkait hal ini. ‘Kita tanya mabes, ternyata belum cukup bukti untuk melakukan penangkapan terhadap DPO itu,’ katanya.

Pesuruh Jaya Polis Sarawak mengatakan, kegiatan pembalakan yang dilakukan oleh cukong-cukong asal Malaysia, bukanlah hanya permasalahan bisnis semata. api lebih pada permasalahan yang ada di negeri Sarawak,?katanya.

Kendati demikian, menurutnya permasalahan illegal logging ini memang menjadi perhatian serius pihaknya. ‘Ini memang perlu ditangani bersama,’ ungkapnya.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai temuan helipad di Taman Nasional Betung Kerihun perbatasan Indonesia Malaysia yang sempat heboh itu, Mohmad mengatakan, tidak mengetahui secara detail. aya tidak bisa koment karena saya tidak tahu apa-apa,?katanya.

Zaini Basri Konsulat Malaysia untuk Kalimantan Barat menjelaskan, helipad yang ditemukan itu, sebenarnya digunakan untuk mengukur batas sempadan kedua negara ini. ‘Itu pada tahun 2007 lalu,’ tegasnya.

Ia menambahkan, pembuatan helipad itu di bawah perjanjian Sosek Malindo. api saya tidak tahu juga, digunakan untuk apa saat ini,?katanya.

Kapolda mengungkapkan, apakah helipad itu juga digunakan untuk aktivitas illegal logging atau untuk kegiatan lainnya. Untuk menuju daerah dimana ada helipad itu, kata Kapolda diperlukan waktu sedikitnya sembilan hari sembilan malam. enuju kesana memang sulit. Letaknya di tengah hutan. Tapi kita tanggung jawab karena (helipad) masuk ke daerah kita,?ungkapnya.

log untuk daerah kita (Kalbar) memang terjadi. Tapi kalau helipad itu digunakan untuk ilog, sampai saat ini belum bisa dibuktikan,?tambah orang nomor satu di koorps berbaju cokelat Kalbar ini disela-sela pertemuan PDRM Kontijen Sarawak dan Polda Kalbar. (ody)

Read Full Post »

Minggu, 24 Agustus 2008
Ketua DPRD Sesalkan Illog Ketapang Masih Ada

Ketapang,-  Ketua DPRD Provinsi Kalbar Zulfadhli, mengaku sangat menyesalkan masih terkuaknya praktik illegal logging (Illog) di Kabupaten Ketapang.

Hal tersebut dikatakan dia kepada Pontianak Post, Sabtu, 23 Agustus,dihubungi melalui telepon selulernya. “Kami prihatin mengapa (persoalan illegal logging) belum pernah tuntas,” ucap figur yang karib disapa Bang Zul tersebut.

Hal itu dilontarkan dia menyikapi terkuaknya penangkapan kayu jenis belian sebanyak 450 batang, oleh Polsek Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pada 20 Agustus lalu, di Perairan Sungai Kupah. Kayu tersebut dibawa sebuah kapal motor bernama Karya Utama.

Ironisnya, kayu-kayu dari kelas nomor wahid di Provinsi Kalbar tersebut berasal dari Kabupaten Ketapang. Padahal sebelumnya Polair Polda Kalbar telah mengamankan sebuah kapal motor yang membawa 1.336 batang kayu belian. Diamankannya kayu-kayu tersebut karena tak dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Lagi-lagi kayu tersebut ternyata juga dibawa dari Kabupaten Ketapang.

Zulfadhli berharap dalam hal ini harus ada ketegasan dari aparat penegak hukum. “Jangan sampai kasus-kasus illegal logging ini hadir terus,” tandasnya.

Zulfadhli mengingatkan jika masih saja terkuak praktik-praktik illegal logging, mereka akan meminta kepada gubernur untuk segera mengambil langkah. Bukan tidak mungkin dalam kewenangannya, gubernur sebagai kepala daerah melakukan koordinasi terhadap seluruh aparat penegak hukum.

Upaya yang tentu saja dilakukan untuk mendukung pemberantasan praktik illegal logging. “Ini (praktik illegal logging) sudah mencoreng nama Kalbar, seolah-olah kita tidak mampu mengurus daerah ini,” keluh ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar tersebut. (ote)

 

Read Full Post »

Jumat, 22 Agustus 2008
Lagi, Kayu Illegal dari Ketapang Diamankan

Pontianak,-  Aksi illegal logging di bumi Kalimantan Barat kembali marak. Cukong-cukong kayu masih berkeliaran. Setelah Pol Air Polda Kalbar menangkap upaya penyelundupan 2.236 batang kayu belian tanpa dokumen, kali ini Kepolisian Sektor Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (KKR) unjuk gigi.

Sekitar 450 batang kayu jenis Belian tanpa dilengkapi dokumen diamankan dari sebuah kapal motor bernama Karya Utama, Rabu (20/8) di perairan Sungai Kupah KKR. Dalam penangkapan itu nahkoda kapal, Iy, berhasil diamakan kepolisian.

Penangkapan ini juga dibenarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sei Kakap KKR, AKP Dedi Mulyadi.

’Kayu Belian itu kita tangkap dari Kapal Motor KU, saat membawa kayu tanpa dokumen di perairan Sungai Kupah. Nahkodanya kita tetapkan sebagai tersangka,’katanya menjawab Pontianak Post kemarin di Pontianak.

Sepertinya, di Kabupaten Ketapang, aksi pembalakan liar masih terus berlangsung. Padahal saat ini, di bumi ale-ale tersebut, public masih menyoroti siding kasus illegal logging dengan terdakwa mantan Kapolres Ketapang, AKBP Sun’an dan anak buahnya mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Khadafy serta mantan Kapospol IPTU Agus Luthfy, dalam penangkapan sekitar 12 ribu meter kubik kayu illegal, langsung oleh mabes Polri belum lama ini. ‘kayu yang berhasil kita tangkap itu berasal dari Kabupaten Ketapang,’katanya menjelaskan.

Sebelumnya, Pol Air juga mengamankan sebuah kapal motor yang membawa 1336 batang kayu belian tanpa dilengkapi Faktur Angkutan Kayu Olahan (Fako) juga dari Kabupaten Ketapang.

Ia menambahkan, kayu itu rencananya akan diperjualbelikan tersangka. Diduga, tersangka hanya orang suruhan. Sementara pemiliknya sampai saat ini belum diketahui.

’Kita masih terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Belum tahu kayu itu akan dibawa kemana oleh tersangka,’kata Kapolsek yang baru saja dua minggu menjabat, menggantikan AKP Franky tersebut.

Menurutnya, keberhasilan penangkapan ini tak lepas dari kerjasama pihak kepolisian dan Koramil yang berada disana. Terlebih, juga dari kepedulian masyarakat terhadap permasalahan yang menjadi gunung es bagi kelestarian hutan Kalbar ini.

Ia mengungkapkan, untuk sementara tersangka masih diamankan di Mapolsek Sei Kakap. Ia menambahkan, kasus ini akan segera dilimpahkan ke Poltabes Pontianak untuk pengembangan. ‘Kita akan serahkan berkas perkaranya ke Poltabes Pontianak untuk ditindaklanjuti,’jelasnya. (ody)

Read Full Post »

19/08/08 18:54

Mantan Kadishut Ketapang Diadili

Ketapang, Kalbar (ANTARA News) – Kasus dugaan illegal logging yang melibatkan mantan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Ketapang, Kalbar, Saiful H Iskandar, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat, Selasa.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Eddy Parulian Saragih, itu berlangsung pukul 12.37 WIB, usai sidang kasus serupa dengan para terdakwa mantan pejabat di Kepolisian Resort Ketapang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Widodo dan Anton M secara berganti membacakan surat dakwaan. Namun sebelumnya hakim bertanya apakah surat dakwaan sampai ke tangan terdakwa dan terdakwa dalam kondisi sehat. “Sudah diterima Pak, Alhamdulillah saya sehat,” jawab Saiful.

Adapun isi dakwaan JPU, terdakwa telah dengan sengaja menerima, menjual, dan membeli hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah dan melanggar undang-undang.

Saiful didakwa melanggar Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 50 ayat (3) huruf f juncto pasal 78 ayat (5) serta Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Usai pembacaan dakwaan, terdakwa yang diberi kesempatan berbicara, mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan.

“Saya keberatan dan tidak mengerti maksudnya, sebab saya dipersalahkan atas apa yang sudah menjadi tugas rutin saya,” katanya.

Sementara pengacara terdakwa, Alamudin, mengatakan atas keberatan terdakwa tersebut, Selaku penasihat hukum dirinya akan mengajukaan keberatan atas dakwaan JPU dalam bentuk pembelaan, sehingga tidak perlu mengajukan eksepsi.

“Hak terdakwa untuk mengajukan keberatan, dan kewenangan pengadilan untuk menanyakannya. Alasannya sudah tugas, melakukan hal biasa kok bisa dipersalahkan,” kata Alamudin kepada wartawan.

Menanggapi sikap keberatan terdakwa, JPU Widodo mengatakan, pihaknya akan menghadirkan saksi dari Mabes Polri dalam sidang selanjutnya yang akan digelar Selasa (26/8).

“Kami minta waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi-saksi, termasuk saksi dari Mabes,” katanya.

Atas pernyataan itu, pangacara terdakwa, Alamudin mengatakan, menjadi wewenang JPU untuk menghadirkan saksi. “Tapi kita lihat saja nanti apakah saksi yang dihadirkan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan, yakni mengetahui, melihat, mengalami sendiri, dan berada di tempat kejadian,” katanya.

Usai sidang pembacaan dakwaan terhadap Saiful H Iskandar, majelis hakim juga memanggil terdakwa Adi Murdiani dan Stefanus Chandra, untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh JPU Anton M dan Citra Krisiani.

Keduanya didakwa melakukan penyimpanan 6.000 keping kayu bulat besar dan kecil yang diperoleh tidak sesuai hukum.

Didampingi tim pengacara Jamhuri dan Syakran, baik Adi dan Chandra sama-sama mengajukan keberatan atas dakwaan yag dibacakan JPU kepada mereka.

Dalam dua pekan terakhir, sejumlah orang yang diduga pelaku “illegal logging” di Kabupaten Ketapang, menjalani persidangan.

Kasus “illegal logging” dengan kerugian negara mencapai Rp216 miliar, terbongkar saat di tim Mabes Polri melakukan operasi di Ketapang pada Maret lalu.

Tiga perwira yakni mantan Kapolres Ketapang AKBP Akhmad Sunan, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Khadaffi dan mantan Kepala Pos Polisi Air Polres Ketapang, Agus Luthfiardi sempat ditahan di Mabes Polri.

Sebelum menahan tiga perwira Polri itu, Polri telah menahan 26 tersangka termasuk tujuh pejabat Dinas Kehutanan Ketapang sebagai tersangka.

Pada 14 Maret 2008, Polri menangkap 19 kapal berisi 12 ribu meter kubik kayu olahan siap diselundupkan ke Malaysia di muara Sungai, Pawan, Ketapang.
(*)

Read Full Post »

Kamis, 14 Agustus 2008
Ternyata, Illegal logging Masih Marak
Belian Tanpa Dokumen Diamankan

Pontianak,-  Aksi cukong pencuri kayu Kalimantan Barat memang semakin meresahkan. Hal ini menuntut kinerja lebih keras dan efektif oleh pihak kepolisian.

Tak jarang pula, dalam proses penanganan perkara illegal logging, kepolisian mendapat tekanan atau istilah halusnya bantu-bantu?dari berbagai pihak, untuk mempetieskan kasus itu.

Hal itu ditegaskan Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pembinaan Dirpolair Kalbar, Kompol Heri Susanto menjawab Pontianak Post kemarin di Pontianak.

’Kalau tekanan tidak, tapi hanya diminta bantu-bantu atau minta dilepaskan dan tidak diproses. Ini biasanya orang suruhan cukong kayu yang datang,’kata Heri.

’Saya heran sudah salah kok masih berani minta dilepaskan. Kita tetap tidak ada toleransi, tetap proses. Kalau kita bantu, kita yang ditindak,’tambahnya menegaskan.

Heri juga membenarkan, kalau aksi illegal logging beberapa bulan belakangan ini kembali marak. Banyak pemain kayu yang menggunakan jalur air, untuk meloloskan kayu-kayu hasil jarahanya. ‘Ke depan kita akan tingkatkan patroli dan perintahkan setiap pos-pos di wilayah penjagaan untuk meningkatkan pengamanan. Setiap pos masing-masing diisi empat orang yang bergantian melakukan penjagaan,’katanya.

Menurut Heri, selama ini Polair juga mengalami sedikit kendala dalam melakukan pengamanan. Tapi itu bukan sebuah halangan untuk menegakkan hukum.

’Hanya saja wilayah perairan Kalbar ini sangat luas. Kita terkadang tidak bisa mengcover wilayah-wilayah yang cukup jauh. Kalau yang lainnya kita tidak ada kendala,’terangnya.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol R Nata Kesuma mengatakan, untuk mengantisipasi penyelundupan kayu lewat air, Polda Kalbar sudah mendapat bantuan satu buah kapal, yakni Kapal Maleo dari Mabes Polri.

’Sekarang disana (mabes) sedang menunggu adanya informasi tentang kegiatan illegal logging di Kalbar. Harus ada informasi yang tepat, karena untuk mengoperasikan kapal ini membutuhkan biaya yang besar. Sehingga kalau kita melakukan patroli saja, nanti jadi sia-sia,?kata orang nomor satu di korps baju cokelat Kalbar ini.

Selain itu, maraknya aksi illegal logging tak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Tak jarang, cukong kayu memanfaatkan kondisi ini, dengan menjadikan masyarakat sebagai tameng untuk memuluskan aksinya menjarah hutan Kalbar.

’Kami hanya pelaksana penegakan hukum, regulasi hukum dan kebijakan yang membuat adalah pemerintah. Kita hanya imbau supaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,’kata Heri.

’Selama ini kita nangkap, para tersangkanya banyak mengaku tidak tahu aturan dan hukum tentang penebangan dan pengangkutan. Oleh karena itulah, kita minta pemerintah bisa mensosialisasikan hukum lebih baik kepada masyarakat,’tambahnya.

Ia juga mengatakan, kebiasaan para pelaku illegal logging menggunakan masyarakat sebagai tameng. Lanjutnya, polisi terkadang kita dibenturkan dengan masyarakat dalam penegakan hukum.

Salah satunya tidak punya Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Terakhir pada Selasa (12/8) kemarin, Polair mengamankan sedikitnya 2.236 batang kayu belian berbagai ukuran di perairan Jungkat, pada sebuah Kapal Repelita. Dalam penangkapan itu lima orang berhasil diamankan, salah satunya adalah sang nahkoda, Sd.

’Kita mendapatkan informasi masyarakat dari Kendawangan tentang adanya kapal motor yang mengangkut kayu tanpa dokumen. Setelah kita periksa dan ternyata benar, lalu anggota yang sedang lakukan patroli melakukan penangkapan di perairan Jungkat,’katanya.

Heri menambahkan, aksi itu melanggar undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. ‘Yakni pasal 78 angka ketujuh dengan ancaman lima tahun penjara,’ tegasnya.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Suhadi mengatakan, FAKO dan segala macam merupakan suatu bentuk aturan hukum yang memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk melakukan kegiatan illegal logging.

Heri mengatakan, dari Januari hingga Juli 2008, sudah 20 kasus penangkapan kayu tanpa dokumen yang dilakukan oleh Pol Air. “Jumlah kayunya sekitar seribu meter kubik lebih,’katanya.

Dari jumlah itu, kata dia, satu kasus sudah diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). ‘Yakni kasus dengan barang bukti sebanyak 500 meter kubik yang dibawa dengan KM Panca Nikmat,’tegasnya.

Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Suhadi SW mengatakan, terkadang masih adanya putusan dari pengadilan yang dapat menurunkan motivasi anggota di lapangan. ‘Kadang-kadang polisi sudah setengah mati tapi selagi dipengadilan, hukumannya bebas. Ini juga berpengaruh terhadap kinerja anggota kita di lapangan,’tegasnya. (ody)

Read Full Post »

Balai Besar TNKS Protes Pembukaan Jalan dalam Kawasan

Rabu, 13 Agustus 2008 | 01:23 WIB

 

Pontianak, Kompas – Perkara pembalakan liar di Kalimantan Barat yang melibatkan sejumlah aparat kepolisian mulai disidangkan, Selasa (12/8). Tiga mantan pejabat di kepolisian diajukan ke Pengadilan Negeri Ketapang. Mereka didakwa membiarkan kejahatan, yakni terjadinya pembalakan liar di Ketapang.

Ketiga mantan pejabat yang diadili kemarin adalah mantan Kepala Kepolisian Resor (Polres) Ketapang Ajun Komisaris Besar Akhmad Sunan, mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang Ajun Komisaris Khadafi Marpaung, dan mantan Kepala Satuan Polair Polres Ketapang Inspektur Satu Agus Lutfiardhi.

Sidang dimulai pukul 10.15 dan dipimpin Ketua Majelis Hakim Edy Parulian Siregar—dibantu dua anggota majelis hakim Sumaryoto dan Rendra. Dalam kaitan ini, tim jaksa penuntut umum (JPU) yang membacakan dakwaan terdiri atas Abdul Farid, Tri Rahayu, dan M Ali Said, sedangkan kuasa hukum ketiga terdakwa adalah Jamhuri Amir.

Membantu pembalakan liar

JPU dalam dakwaan primernya menyebutkan, tiga mantan pejabat Polres Ketapang itu telah membantu praktik pembalakan liar di Ketapang, Kalbar.

Tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (3) huruf (f), juncto Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juncto Pasal 56 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukumannya penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Selanjutnya, dalam dakwaan sekundernya, JPU menyatakan, ketiganya melanggar Pasal 50 Ayat 3 huruf (h) juncto Pasal 78 Ayat (7) UU No 41/1999, yang ancaman hukumannya pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 10 miliar, atau Pasal 421 KUHP— menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tak melakukan atau membiarkan sesuatu, yang ancaman hukumannya penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Sidang hanya berlangsung sekitar 45 menit dan bisa dikatakan tidak ada pengunjung dari kalangan masyarakat. Menurut jadwal, sidang dilanjutkan Selasa (19/8) mendatang.

Perkara pembalakan liar di Ketapang ini antara lain berkaitan dengan pengangkutan 12.000 meter kubik kayu olahan senilai Rp 216 miliar. Rencananya, kayu itu akan dikirim ke Sematan, Malaysia. Perkara ini dibongkar pertengahan Maret lalu dan melibatkan 26 tersangka, termasuk tiga terdakwa dari perwira polisi tersebut serta Kepala Dinas Kehutanan Ketapang, Saiful.

TNKS

Masih terkait perusakan hutan, kemarin Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) memprotes pembukaan jalan dalam kawasan taman nasional yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Merangin, Jambi. Alasannya, pembukaan jalan telah melanggar aturan dan merusak hutan negara.

Kepala Balai Besar TNKS Suyatno Sukandar mengatakan, pihaknya semula tak mempersoalkan keberadaan jalan setapak yang menghubungkan Desa Renah Kemumu-Tanjung Kasri di Kecamatan Jangkat, Merangin, sepanjang 12 kilometer di zona khusus taman. Namun, sebulan terakhir terjadi peningkatan pembangunan jalan yang berarti merusak hutan. (WHY/ITA)

 

 

Read Full Post »

Rabu, 13 Agustus 2008 , 12:02:00

Tiga Oknum Polisi Didakwa Membantu IL

 

Ketapang, Mantan Kapolres Ketapang, AKBP Drs Akhmad Sunan SH dan dua orang perwira,  mantan Kasat Reskrim AKP M Kadapy Marpaung SIk serta mantan KapospolAir Iptu Agus Lutfiardi menjalani sidang perdana, Selasa (12/8) di PN Ketapang. Ketiganya didakwa dalam perkara kejahatan bidang kehutanan.


Sidang dipimpin Hakim Ketua, Eddy Parulian Siregar SH MH didampingi dua hakim anggota, Rendra SH dan Sumaryono SH. Sidang bergantian, diawali dengan menghadapkan Akhmad Sunan. Dususul M Kadhapy dan Agus Lutfiardi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Ketapang, Abdul Farid SH didampingi Sri Rahayu SH dan M Ali Said Kurniawan SH.


Dalam surat dakwaannya, JPU dalam dakwaan pertama primair menyebutkan Akhmad Sunan, M Kadaphy Marpung dan Agus Lutfiardi dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana untuk melakukan kejahatan terhadap aksi Adi Murdiandi, Wijaya, dan M Darwis sebagai pebisnis alias cukong illegal logging (IL) Ketapang. Ketiganya disebutkan telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.


Dakwaan pertama primair ketiganya dikenakan pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan dakwaan subsider pertama pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Mantan petinggi di jajaran Polres Ketapang itu juga diancam pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 421 KUHP. 


Perbuatan-perbuatan yang dilakukan terdakwa, menurut JPU dilakukan sekitar 8-10 Maret 2008, Adi Murdiani yang bertugas sebagai penerbit Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan Dokumen Angkutan Kayu Olahan (DAKO) pada CV Maranata.


Perusahaan ini bergerak di bidang penggergajian kayu olahan, telah menerbitkan DAKO terhadap kayu-kayu atas permintaan pemilik kayu bernama Asun. Adi Murdiani walaupun punya kewajiban untuk mengetahui asal usul kayu-kayu namun hal itu tidak dilakukan sehingga kayu-kayu itu ilegal atau diperoleh bukan dari pemegang sah IPK, UPH dan pemegang lelang tersebut.


Adi Murdiani, yang juga disidangkan terpisah, selanjutnya menerbitkan DAKO atas kayu-kayu dimaksud, lalu kayu-kayu tersebut dimuat ke kapal KM Piala Indonesia dan KM Bintang Semesta yang akan dibawa ke Gresik dan Semarang. Sebelum kayu-kayu tanpa SKSHH selesai dimuat ke atas kapal untuk berlayar, terdakwa Akhmad Sunan, M Kadaphy Marpaung dan Agus Lutfiardi terlebih dahulu memberi bantuan berupa kesempatan, sarana atau keterangan.


Caranya, Adi Murdiani lebih dahulu memberikan sejumlah uang kepada M Kadaphy dan Agus Lutfiardi. Secara berjenjang, M Kadaphy melapor untuk hasil yang sama kepada Kapolres Ketapang, Akhmad Sunan.


Bentuk pelaporan yang telah terjalin itu telah membantu Adi Murdiani melakukan kegiatan mengangkut, menguasai hasil hutan berupa kayu-kayu walaupun tanpa dilengkapi SKSHH. Pengangkutan penguasaan terhadap kayu-kayu hasil penebangan liar lainnya juga telah dijalankan dengan cara-cara yang sama oleh Wijaya maupun M Darwis terhadap ketiga terdakwa.


Diketahui, sebelum kapal-kapal berisi kayu berlayar menuju tempat tujuan yang direncanakan 14 Maret 2008, Tim dari Mabes Polri telah menangkap kayu-kayu tersebut beserta Adi Murdiani. Berdasarkan hasil pengembangan penyidik, terdakwa Akhmad Sunan, M Kadaphy Marpaung dan Agus Lutfiardi ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.


Kuasa Hukum tiga terdakwa oknum polisi, Jamhuri Amir SH mengatakan akan menyampaikan eksepsi guna menepis tuntutan yang disampaikan JPU. “Klien kami tak bersalah karena semua tangkapan Mabes Polri sudah di cek dan masing-masing kapal telah menunjukkan dokumen kayu yang dimuat di kapal untuk diangkut ke Gresik dan Semarang,” kelit Jamhuri.

Lelang Kapal IL

12 unit kapal yang diamankan Tim Mabes Polri saat penertiban illegal logging (IL) Ketapang Maret 2008 lalu, telah dilelang, Senin (11/8). Pelelangan berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Ketapang.  Lelang terbuka itu dimenangkan sejumlah pengusaha.

Dari 12 unit kapal, empat kapal dimenangkan Philipus Kaleh. Kapal yang dimenangkan pengusaha lokal Ketapang ini di antaranya, KLM Sejarah Pelra Rp 102.000.000, KLM Bintang Semesta Rp 133.000.000, KLM Jayakarta Abadi Rp 101.000.000, dan KLM Piala Indonesia Rp 203.000.000.
Tiga unit kapal lainnya dimenangkan Eddi Sutario yakni KLM Mitra Niaga Rp 129.400.000, KLM Mulya Rezeki Rp 199.200.000 dan KLM Utama Sakti Rp 148.700.000. Berikutnya, dua unit kapal dimenangkan Hasan Achmad yakni KLM Bintang Tamara Rp 202.500.000 dan KLM Tri Buana Rp 98.000.000. Selebihnya, masing-masing dimenangkan Gusman Bong untuk KLM Biduk Indonesia Rp 102.000.000, Indra K memenangkan lelang KLM Nusa Bangsa Rp 98.300.000. H Abd Muthalib pemenang lelang KLM Bukit Harapan Rp 101.000.000.

Dari 12 unit kapal yang dilelang, total uang yang masuk ke kas negara mencapai Rp 1.618.100.000. (lud)

 

 

Read Full Post »

Senin, 11 Agustus 2008 , 11:18:00

Terlibat IL, Tiga Oknum Perwira Polisi Disidangkan

 

Giliran oknum polisi terlibat IL dihadapkan ke meja hijau. Berkas telah dilimpahkan. Sidang dipastikan seru.

Ketapang, Setelah empat orang pebisnis illegal logging (IL) Ketapang menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ketapang awal Agustus lalu, menyusul tiga oknum perwira polisi. Berkas mantan para petinggi di Polres Ketapang yang terlibat itu telah dilimpahkan.

“Memang benar, berkasnya sudah dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan,” kata Jamhuri Amir, Kuasa Hukum tiga tersangka oknum perwira AKBP Akhmad Sunan, AKP M Kadhapy Marpaung dan IPTU Agus Lutfiadi, ditemui Equator, kemarin.

Pelimpahan berkas tersebut dilakukan, Rabu (6/8). Jadwal sidangnua belum dikatahui. “Kita menunggu PN Ketapang kapan mereka akan menjadwalkan. Kapan pun kita siap menjalani sidang,” katanya. 

Seperti diketahui, sejak dilimpahkan berkasnya oleh Mabes Polri, tiga perwira ditahan terpisah dari pelaku lainnya. Ketiganya ditahan di Polres Ketapang dan sedangkan pelaku lainnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II B Ketapang.

Penahanan ini sempat memicu kontroversional dan menimbulkan pertanyaan publik. Pengamat Hukum Kalbar, Rousdy Said SH MS mengkritisi agar semua pelaku diperlakukan sama dan tak harus dibeda-bedakan hanya karena status atau jabatan.

Penahanan terpisah sempat diluruskan Kajari Ketapang, Bambang Supriyadi, SH beberapa waktu lalu. Menurutnya, tiga perwira tersebut ditahan di Polres karena ketiganya masih ada kaitan dengan pelaku lain termasuk sejumlah pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) seperti Asong, Aun dan Iin. Sehingga tidak sulit bila sewaktu-waktu dimintai keterangan guna melengkapi berkas perkara yang sedang diproses.

Pantauan Equator dalam beberapa minggu ini, penahanan tiga oknum perwira polisi tersebut memang terlihat khusus. Mereka menempati salah satu kamar asrama Polres Ketapang yang masih berada dalam kawasan kompleks Mapolres Ketapang.

Sumber Equator di PN Ketapang menyebutkan proses sidang tiga perwira diprediksi bakal seru. Mengingat, jumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dihadapkan tidak tanggung-tanggung dan tak seperti biasanya, yakni berjumlah tujuh orang. ”Ini sidang yang akan menyedot perhatian banyak orang,” ujarnya. Informasinya, tujuh JPU tersebut di antaranya dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang diperbantukan dari Kejaksaan Negeri Ketapang.

Sementara itu, sidang untuk terdakwa dari kalangan pebisnis IL yakni Wijaya, Issiat, dan M Darwis digelar 1 Agustus 2008 lalu. Jamhuri Amir mendampingi para terdakwa sebagai penasihat hukum. Sedangkan Wengki Suandi saat sidang perdana di hari yang sama didampingi kuasa hukumnya, Alamudin, SH.

Sidang perdana empat pelaku IL itu dengan materi mendengarkan dakwaan JPU. Sidang selanjutnya kembali digelar dua pekan kemudian terhitung sejak sidang perdana digelar. Majelis Hakim yang memimpin persidangan diketuai Parulian Saragih SH selaku hakim ketua didampingi dua hakim anggota, Santonius Tambunan, SH dan Yogi Dulhadi, SH.

Masih ada para pelaku lain yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Awalnya terdapat 30 tersangka yang berhasil diringkus dalam operasi pemberantasan IL oleh Mabes Polri Maret lalu ini. Namun jumlah tersangka itu berkurang.

Soal jumlah pasti pelaku yang sudah dilimpahkan berkasnya ke PN Ketapang ini, Kajari Ketapang belum dapat dikonfirmasi. Sedangkan Kasi Pidsus, Jannes Nababan, SH yang coba ditemui di ruang kerjanya tampak sibuk bersama Kasi Intel dan Kasi Datun. “Maaf, kami masih sibuk bang, coba temui Pak Urif,” tukasnya Jannes sambil memegang lembaran berkas acara pemeriksaan. (lud)

 

Read Full Post »

Minggu, 10 Agustus 2008 , 18:57:00

Fakta IL Matan Ketapang Terkuak

 

Jajaran Polres ketapang sempat membantah dan mengaku telah mengecek ke lokasi. Kenyataannya, praktik illegal logging (IL) yang mengikis areal hutan produktif di Desa Pematang Gadong terbukti. Bagaimana kondisi hutan produktif seluas 35 hektar itu. Berikut laporan Wartawan Harian Equator, Kamiriludin dari Ketapang.

Sabtu, (9/8) sekitar pukul 10.00, saya tiba di Desa Pematang Gadong, Kecamatan Matan Hilir Selatan guna memastikan kebenaran informasi praktik IL. Informasi awal menyebutkan, praktik IL masih berlangsung. Kapolres Ketapang, AKBP Karyoto, SIk bersikeras menyatakan tak ada praktik tersebut di lokasi yang dimaksud.

Padahal sebelumnya, Kepala Desa Pematang Gadong, Abdurrahman sudah sering mendapat laporan sekaligus keluhan masyarakat setempat. Pelaku pembalakan liar itu orang luar dan bukan masyarakat Desa Pematang Gadong.

Dari Kecamatan Delta Pawan sebagai ibukota Kabupaten Ketapang, menuju Matan Hilir Selatan harus melewati Kecamatan Benua Kayong. Bila menggunakan kendaraan bermotor roda dua dengan kecepatan sedang, bisa memakan waktu sekitar 60 menit. Dari pusat Desa Pematang Gadong menuju lokasi pembalakan yang diinformasikan masyarakat setempat, ditempuh menggunakan speed boat sekitar 20 menit perjalanan.

Ketika saya bersama sejumlah warga tiba di pinggir Sungai Pesaguan, tampak jalan atau lorong yang digunakan pelaku IL untuk lalu lalang. Dari jalur ini, diprediksi para pelaku mengeluarkan hasil kayu yang mereka tebang. Kami pun tak sungkan dan memberanikan diri masuk dan menelusuri alur jalan itu. Dari pinggir sungai ke lokasi tebangan sekitar 500 meter.

Di lokasi itu, tak seorang pun kami jumpai. Namun, dari tanda-tanda yang ditinggalkan, pelaku belum lama menghentikan aktivitasnya. Terbukti hasil tebangan kayu di hutan yang juga dikenal dengan sebutan hutan Lubuk Padang ini, masih baru. Sejumlah kayu tebangan itu masih mengeluarkan getah kayu yang segar. Debu kayu yang digesek pun tampak masih baru dengan warna kemerah-merahan. Menurut informasi warga, diperkirakan baru sekitar lima hari terakhir pelaku meninggalkan lokasi. Setelah aktivitas mereka mulai bocor dan tercium publik.

Sekitar 20 meter dari pinggir Sungai Pesaguan, terdapat tiga bagan (base camp) sebagai tempat pelaku IL beristirahat. Letak bagan satu dengan lainnya juga tak berjauhan. Dalam bagan itu ditemukan periuk untuk menanak nasi, kelambu dan bantal serta perlengkapan lainnya. Tak jauh dari bagan, ditemukan satu unit gerobak untuk mengangkut atau mendorong kayu. Gerobak disimpan agak tersembunyi dekat pohon asam (salak hutan). Di sekitar itu juga ditemukan dua jeriken berisi masing-masing 20 dan 40 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi tertutup rapat. BBM ini untuk mesin cainshaw.

Penelusuran ke dalam hutan terus dilakukan melalui jalan mirip jalur kereta api yang dibuat pelaku. Rute jalan baru dibuat itu sekitar 1 kilometer dengan lebar tak lebih satu meter. Jalan itu untuk memperlancar akses para penebang liar. Jalur tersebut jika dilanjutkan akan menembus Lubuk Sumpok. Menurut warga, di Lubuk Sumpok, Desa Pematang Gadong dikenal memiliki banyak kandungan emas. Sangat memungkinkan terjadinya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Di lokasi hutan, terdapat empat tumpukan kayu kalengan (setengah olahan). Dua tumpukan jumlah kayunya lebih banyak dibanding dua tumpukan lainnya. Setiap tumpukan, dari warna kayu terlihat masih baru diolah, terlihat dari tanda bekas gesekan mesin chainsaw. Selain empat tumpukan, jumlah kayu kalengan yang bertebaran di beberapa titik juga terbilang cukup banyak. Kayu yang bertebaran itu belum sempat dikumpulkan pelaku menjadi satu tumpukan.

Belum lagi kayu berbentuk balok. Kayu yang tumbang tak jauh dari akarnya itu terlihat porak poranda. Sangat jelas, kayu-kayu tersebut belum sempat dipotong dan dibelah menjadi kayu setengah olahan. Namun ada satu balok kayu ukuran sedang sudah dipotong dan dibelah menjadi dua kalengan.

 


Kayu yang ditemui di hutan yang hendak dijadikan hutan lindung ini umumnya kayu lokal. Menurut warga, sebagian kayu sudah ada yang dikirim keluar melalui Sungai Pesaguan.*

 

Read Full Post »

Nasional | Jakarta | Jum’at, 08 Agt 2008 14:46:06 WIB

MA : Illegal Logging Kejahatan Kemanusiaan

KETUA Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, mengatakan, praktik illegal logging atau pembalakan liar, sudah mengandung unsur kejahatan kemanusiaan.

“Dasar itu harus dipikirkan oleh hakim yang tidak hanya menyebutkan pasalnya saja, tapi dia harus berpikir komprehensif dalam menghadapi perkara illegal logging,” katanya, di Jakarta, Jumat (8/8).
Ia menjelaskan unsur kejahatan kemanusiaan itu, karena illegal logging membuat generasi ke generasi menderita.

Selain itu, kata dia, illegal logging juga merupakan kejahatan lintas generasi, karena jika melakukan satu kali penebangan kayu maka 60 tahun baru dapat tergantikan.

“Penebangan satu kayu dengan 60 tahun itu, berarti harus melewati dua generasi. Itu menjadi pengorbanan lintas generasi,” katanya.

Selain itu, kata dia, illegal logging juga merupakan kejahatan lintas bangsa, seperti, terjadinya asap dari Indonesia ke negara lain.

Ia menyebutkan dari praktik illegal logging itu telah menimbulkan dampak yang besar, seperti, kejadian banjir, longsor dan pemanasan global. “Karena itu, hakim dalam menghadapi perkara itu, untuk berpikir komprehensif lagi,” ujar Bagir.

Perihal penggunaan undang-undang yang dapat dikenai terhadap pelaku illegal logging, apakah UU Korupsi atau UU Kehutanan, ia berpijak pada aturan hukum, yakni, apabila pelaku terbukti memenuhi unsur kedua UU itu, maka hukumannya dipilih yang terberat dari salah satu UU tersebut plus 1/3 hukuman penjaranya.

“Jadi kita melihat yang terbuktinya saja,” katanya.

Disamping itu, ia juga meminta kehati-hatian para hakim dalam menangani perkara korupsi. “Pasalnya perkara korupsi itu, adalah, perkara yang kompleks,” katanya.

Sebelumnya dilaporkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan surat edaran Kejaksaan Agung (Kejagung) tertanggal 16 Juli 2008, telah meringankan pelaku illegal logging.

Pasalnya sanksi yang diterapkan diprioritaskan menggunakan UU Kehutanan dibandingkan UU Korupsi.Surat edaran tersebut perihal Penanganan Perkara di Bidang Kehutanan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi, dengan tanda tangan Jaksa Agung, Hendarman Supandji.

“Keluarnya surat edaran itu berbahaya karena pelaku pengrusakkan hutan, tidak dijerat UU Korupsi, melainkan UU Kehutanan,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (5/8). (Ant)

Read Full Post »

Kayu Ilegal Berkedokan SKAU Ditangkap

 

Thursday, 07 August 2008

 Kubu Raya, BERKAT.

Sebanyak 1.924 batang kayu log (setara tidak kurang dari 300 M3) berdiameter 20-30 sentimeter dengan panjang 4 meter berhasil ditangkap satuan Reskrim Polda Kalbar dalam suatu operasi pada 4 Agustus 2008 lalu tepat di belakang pabrik PT WBA Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang diketahui hingga kini masih melakukan operasi pengolahan kayu.

 

Dengan kedok menggunakan SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu), kayu – kayu tersebut berasal dari Desa Sungai Radak Kecamatan Terentang dengan jenis antara lain meranti, jelutung dan kempas yang peruntukannya bagi perusahaan industri.

 

Sedangkan dalam SKAU yang berlogokan Departemen Kehutanan untuk dijadikan “surat sakti” bagi si pemilik meloloskan kayu – kayu itu tercantum jenis kayu sengau, sungkai, ketapang, akasia, durian, karet dan jabon.

 

Padahal seperti yang diisyaratkan dalam Permenhut Nomor P.33/Mehhut-II/2007 perubahan Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan SKAU untuk Pengambilan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak menyebutkan SKAU hanya berlaku untuk jenis kayu yang dibudidayakan berasal dari hutan rakyat dengan jenis – jenis kayu seperti yang disebutkan diatas.

 

“Kayu ini eks transmigrasi milik rakyat dengan meminta koperasi untuk dijualkan. Tapi setelah kita cek antara surat dan fisik tidak sesuai jenisnya,” kata Kasat III Reskrim Polda Kalbar, AKBP Pol I Wayan Sugiri, SH, S,Ik, M,Si saat dikonfirmasi, kemarin.

 

Kendati ada dugaan kayu – kayu tersebut akan dibawa ke PT WBA sebagai pembeli, namun Wayan belum berani memastikan hal itu. “Belum tahu. Hanya kebetulan saja di daerah itu. Apalagi PT WBA dikarenakan tempatnya memungkinkan untuk dititipkan sementara,” jelas Wayan.

 

Begitu juga dengan tersangka. Meskipun sudah lima orang yang telah diperiksa akan tetapi dikatakan Wayan polisi belum dapat menetapkan siapa yang menjadi tersangka dalam kasus ini. “Ada lima yang kita periksa sebagai saksi,” tegasnya.

 

Sumber BERKAT menyebutkan, dari sejumlah saksi yang diperiksa, termasuk di antaranya adalah sang pemilik berinisial YS yang diduga selama ini sebagai pemasok kayu ilegal dengan modus menggunakan SKAU ke PT WBA milik AC seperti yang dilakukannya pada akhir bulan Juli lalu. (rob)

 

Read Full Post »

Kamis, 07 Agustus 2008 , 11:32:00

Illegal Logging Kikis Hutan Lindung Matan

 

Aparat diminta cepat tanggap. Berantas IL, jangan beri peluang terjadinya pelanggaran.Ketapang, Pambalakan liar di Kabupaten Ketapang terus berlanjut. Kali ini, kawasan hutan lindung Matan di Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang mulai dirambah para penebang liar. 

 

 
“Aktivitas ini berlangsung kurang lebih dua pekan terakhir di areal hutan produksi lahan gambut Desa Pematang Gadung. Sekitar 35 hektar hutan produktif yang akan dijadikan hutan lindung, telah dirambah,” kata Abdurahman, Kepala Desa Pematang Gadung kepada Equator, Selasa (5/8)


Menurut Abdurahman, para penebang liar terbilang nekat dan berani. Tiga buah mesin chainsaw setiap harinya beroperasi. “Ini hasil laporan masyarakat kepada saya,” kata Abdurahman.


Diakui Abdurahman memang dilematis karena mereka pada mulanya untuk keperluan masyarakat setempat dan hanya satu buah mesin chainsaw. Tetapi memasuki minggu kedua mulai bertambah menjadi tiga unit mesin. “Bahkan sudah mulai ada yang membuka jalur baru,” kata dia.


Diakuinya, sejak Maret 2008 lalu, aktivitas perkayuan di Kabupaten Ketapang sempat terhenti total. Itu setelah Tim Mabes Polri turun langsung menggelar operasi pemberantasan. Dari 30 tersangka, sudah empat orang yang dilimpahkan ke persidangan.


Menurut Abdurahman, pihak Desa Pematang Gadung tidak dapat bertindak karena terbentur alasan klasik. Pihaknya pun sudah pernah memanggil oknum penebang ini. Diharapkan intansi terkait segera turun tangan. “Desa sedang mengusulkan agar lahan gambut yang masih sangat lebat hutannya dapat dijadikan lokasi pelepasan satwa liar terutama orang utan,” kata Abdurahman.

 
Upaya ini, dikatakan dia, untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang disebabkan beberapa faktor antara lain penebangan liar dan penambangan emas tanpa izin. “Kita memang merencanakan menjadikan kawasan areal hutan produksi itu menjadi hutan lindung atau mungkin hutan lindung desa. Karena kawasan ini masih banyak menyimpan kekayaan flora dan fauna, salah satunya orang utan. Sangat disayangkan jika rusak,” tutur Abdurrahman.


Pemanasan global, kata dia, sedikit banyaknya dipengaruhi menipisnya hutan. Sebagai tempat persediaan air tanah, maka hutan lindung dapat dijadikan salah satu usaha untuk menekan pemanasan global tersebut.


Dia juga menilai, pembukaan lahan pertambangan emas di Lubuk Sempok dalam setahun belakangan menjadikan kawasan yang kaya flora dan fauna ini mulai terancam. Ditambah lagi, aktivitas illegal logging (IL) yang terus berlangsung.


Kawasan ini memang kawasan produktif yang sering dimanfaatkan masyarakat secara tradisional baik memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada seperti kayu dan rotan, juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berburu hewan, salah satunya rusa yang masih banyak di kawasan ini,” tambahnya. “Kita sulit untuk bertindak tegas sebab khawatir berbenturan dengan masyarakat, namun kita sudah mengingatkan mereka yang beraktivitas,” ujar dia.


Tris Mulyadi dari LSM Cinta Nusantara Kabupaten Ketapang meminta kepolisian segera bertindak agar aktivitas IL cepat dihentikan dan ditindak. Yang dikhawatirkan justeru ada upaya membuka peluang bagi pelaku lain. “Masyarakat kita sering latah, jika melihat orang lain aman dalam berbuat pelanggaran seperti IL maka mereka pun ikut-ikutan,” ucap Tris.


Supaya kerusakan hutan tidak bertambah parah, Tris menyarankan aparat segera bertindak dan memproses pelakunya hingga dikenakan hukuman setimpal. “Mumpung kegiatannya masih baru maka harus segera diatasi,” harap Tris. (lud)

Read Full Post »

 Senin, 04 Agustus 2008 , 13:18:00

Berkas Pelaku IL Ketapang Rampung

 Ketapang.  Empat pelaku pembalakan hutan  di Kabupaten Ketapang telah disidangkan. Menyusul, berkas terakhir tersangka oknum Dinas Kehutanan Ketapang dilimpahkan kepolisian ke Kejaksaan Negeri, Jumat (01/08).


“Semua pelaku IL Ketapang yang diproses Mabes Polri telah dilimpahkan seluruhnya ke Kejari Ketapang guna proses hukum berikutnya,” kata Kapolres Ketapang, AKBP Karyoto SIk melalui Kasat Reskrim Polres Ketapang, AKP Yudi Yuwono SIk dikonfirmasi Equator, Sabtu (02/08) kemarin. Berkas terakhir para pelaku yang dilimpahkan adalah dua tersangka oknum Dishut Ketapang.

 “Jumat (01/08) adalah kloter terakhir pelimpahan perkara tahap dua oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Mereka adalah oknum dari Dishut Ketapang,” aku Yudi. Dengan pelimpahan ini, berarti kinerja kepolisian sudah rampung dalam menangani kasus IL Ketapang. Tinggal melihat kinerja Kejaksaan dan Pengadilan yang menindaklanjuti kasus yang dilimpahkan tersebut.

 
Keterangan yang dihimpun Equator, oknum Dishut Ketapang dibawa Mabes Polri dan tiba di Bandara Rahadi Usman Ketapang, Jumat (01/08) sore. Mereka langsung diserahkan ke Kejaksaan berikut Berkas Acara Pemeriksaan (BAP). Kepala KPLP Kelas II B Ketapang, Supriyana IPBc dikonfirmasi via selular, Sabtu (02/08) malam, mengatakan telah masuk di LP dua orang dari Dishut Ketapang. Dia adalah, Sfl sebagai Kepala Dishut Ketapang dan Fdl, salah seorang staf Dishut Ketapang. Keduanya dibawa langsung Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Ketapang, Abdul Farid SH. “Keduanya sudah masuk dan dibawa langsung oleh Pak Farid, kita masukkan di Blok Tahanan B 2 B bergabung dengan tahanan lainnya. Mereka kita perlakukan sama dan tidak ada yang diistimewakan, semua sama rata. Apalagi kondisi ruang tahanan kita sudah melebihi kapasitas,” kata Supriyana.


Seperti diketahui, Mabes Polri mengamankan 30 tersangka IL Ketapang dan diangkut ke Mabes Polri. Secara rinsi, para tersangka itu antarea lain delapan orang oknum Dishut Ketapang dan tiga orang oknum perwira polisi. Ditanya soal jumlah oknum Dishut lainnya yang diamankan Mabes Polri, Supriyana mengaku tidak tahu. Namun dia mengaku, hanya dua yang dititipkan ke LP guna menjalani proses hukum selanjutnya yakni Kepala Dinas dan salah seorang stafnya.


“Informasi yang saya dapatkan, katanya hanya dua orang ini saja (Sfl dan Fdl, red) yang akan diproses lebih lanjut hingga ke Pengadilan. Sedangkan yang lainnya tidak terbukti. Mungkin mereka dibebaskan. Tetapi saya juga belum tahu persis dan ini informasi yang saya dapat sementara, yang pasti dua orang sudah kita terima,” akunya.


Sementara itu, empat pelaku di antaranya dari kelompok pebisnis alias cukong, Kamis (31/7) telah menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang. Mereka adalah Wjy, Iss, Dar, dan Awg. Anggota Komisi A DPRD Kalbar, Tony Kurniadi ST mengatakan semua pelaku yang terlibat kasus IL di Kabupaten Ketapang harus diproses hingga ada unsur jera. Semua tersangka harus diperlakukan sama, tanpa memandang mereka mantan pejabat atau aparat. ”Justru mantan pejabat dan aparat mendapatkan hukuman lebih. Meskipun bukan pelaku utama, tetapi mereka yang memberikan jalan kepada pelaku dalam membalak hutan di Ketapang,” tegas Tony.


Semua elemen mulai eksekutif dan legislatif serta masyarakat harus mengawal proses hukum IL Ketapang karena kasus terbesar yang merugikan negara Rp 18 triliun pertahunnya atau hampir 18 kali lipat APBD Kalbar. Tidak cukup hanya memecat oknum aparat dan eksekutif yang terlibat, tetapi juga diberikan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum sesungguhnya. “Saya khawatir, kalau tidak dikawal elemen eksekutif, legislatif dan masyarakat, proses hukumnya buram dan tersangka divonis ringan atau bahkan bebas,” ungkap Tony. Sulhani.


Aktivis Konsorsium Anti Illegal Logging (KAIL) Kalbar mengatakan dalam penanganan kasus tersebut mestinya tidak ada diskiriminasi, karena semuanya berstatus sebagai tersangka. “Ini penting karena saya dengar sejumlah tersangka yang sekarang ditahan itu merasa iri dan diperlakukan tidak adil. Mereka yang pejabat polisi itu tidak ditahan di tempat yang sama. Padahal mereka juga mencicipi hasil kegiatan ilegal yang dilakukan, bahkan mungkin nilainya lebih besar,” ungkap Sulhani.


Mestinya, lanjut dia, aparat hukum yang terlibat dalam kasus tersebut harus mendapatkan perlakuan sama atau lebih berat dari masyarakat awam yang terlibat. Sebab mereka telah menyalahgunakan jabatan yang diamanahkan negara dan mereka paham dan mengerti bahwa apa dilakukan itu salah. “Butuh sikap serius dari penegak hukum,” ujar dia. (lud/amk/her)

  

Read Full Post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.