Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘POLDA’

Senin, 17 Agustus 2009 | 12:09 WIB

TEMPO Interaktif, Pontianak – Tim Bareskrim Mabes Polri menyita 82 ton timah putih milik Faisal Riza Direktur CV. Liga Akses yang diduga berasal dari pertambangan illegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat . Polisi juga menahan Hadi, seorang pengusaha asal Bangka Belitung dan memeriksa delapan orang lainnya.

Tim gabungan, yang dipimpin langsung oleh anggota Bareskrim Mabes Polri Kompol Witarsa Aji S.ik ini langsung melakukan penggeledahan di gudang milik Haji Bo’od di Jalan Tanjungpura, Pesaguan Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang. Di gudang yang jaraknya hanya beberapa meter dari Kantor Polsek Pesaguan itu, Polisi menemukan sekitar 82 ton biji timah putih, yang diduga illegal yang disimpan CV Liga Akses.

“Dari operasi tersebut berhasil diamankan kurang lebih 82 ton biji timah dan pasir hitam yang berasal dari gudang CV. Ligat Akses milik saudara Faisal Riza Jalan Tanjung Pura Desa Pesaguan Kanan pada Selasa (12/8) lalu,” ungkap Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Ongky Isgunawan kepada Tempo Senin (17/8). Gudang tersebut diakuinya tidak diberi garis policeline, namun sejumlah petugas berpakaian preman, telah berjaga-jaga.

Dijelaskan Ongky, tim terdiri dari dua perwaira pertama dan satu perwira menengah Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim dan Dit Intel Polda Kalbar, Satuan Brimob Polda Kalbar, serta anggota Polres Ketapang.

”Jumlah keseluruhan tim sekitar 370 personil. Operasi yang digelar mulai Rabu (12/8) hingga batas yang tidak ditentukan, yakni Lokasi Batu Menangis dan wilayah Cengkareng Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dan Desa Kemuning,” jelasnya. Barang bukti puluhan karung berisikan biji timah dan ratusan mesin dompeng, genset, Robin, maupun selang telah diamankan di halaman samping Markas Polres Ketapang.

Menurut Ongky, meskipun Hadi telah tahanan, namun statusnya masih menuggu hasil penyidikan Tim Mabes Polri. Hadi kata Ongky bukanlah pemain lama, dari informasi yang didapat kepolisian Hadi merupakan investor dari propinsi Bangka Belitung. Untuk pemeriksaan lebih lanjut Hadi dan ke delapan orang lainnya diamankan oleh anggota Bereskrim Mabel Polri.

Dijelaskannya operasi PETI ini dilakukan secara estafet. Setelah mendapatkan 82 ton timah dan pasir hitam pada 12 Agustus lalu. Polisi juga menggeledah dua lokasi di kecamatan yang sama. Yakni lokasi Batu Menangis dan Cengkareng pada Jumat (14/8) sekitar pukul 22.30 malam.

Dari data yang di dapat dari sumber Tempo, CV. Ligat Akses juga memberikan surat kuasa kepada Erwin Rowel untuk menyediakan gudang tempat penyimpanan sementara yang ditandatangani direktur Fasisal Riza bertanggal 14 Juni 2009 berlokasi di Desa Jungkal, Kecamatan Matan Hilir Selatan. “Tapi gudang itu masih aman,”ungkap sumber tadi. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang yang juga Ketua Harian Tim Pengendalian PETI, Ismet Iswandi mengungkapkan, anak buahnya yang pertama kali mengungkap kasus biji timah putih sebanyak 2,9 ton milik CV Ligat Akses yang diduga berasal dari tambang liar pada 5 Agustus 2009 lalu di Jalan Tanjungpura Pesaguan.

“Hasil tangkapan itu, perlu diproses dan kita serahkan ke Polres Ketapang untuk diselidiki lebih lanjut, apakah diambil diwilayah CV.Ligat Akses atau dari tambang milik orang lain atau tambang liar. Dari laporan awal memang dicurigai PT.Ligat Akses mengambil timah bukan diwilayahnya, itu yang perlu dibuktikan,” kata Ismet, yang baru delapan bulan menjabat, Kadis Pertambangan Ketapang ini.

Menurut Ismet timah yang disita oleh anak buahnya 2,9 ton dan Tim Mabes Polri 82 ton merupakan jenis timah putih yang nilainya lumayan mahal. “Perkilonya, dipasaran bisa 16 dollar Amerika. Kalau timah jauh dibawah itu. Dan anak buah saya sudah cek, bahwa biji timah sebanyak delapan puluhan ton di Gudang Haji Bood, di Pesaguan itu, timah putih, nilainya bisa mencapai puluhan miliaran rupiah. Untuk itu kami akan pantau proses hukumnya,” katanya.

HARRY DAYA

Read Full Post »

Rabu, 24 Desember 2008 , 12:40:00

Perwira Polisi Divonis Tiga Tahun


Hukum telah ditegakkan. Aparat polisi yang notabene penegak hukum kalau bersalah tetap dihukum. Sebagai contoh, tiga perwira polisi, masing-masing mantan Kapolres Ketapan AKBP Akhmad Sun’an SH, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan mantan Kapos Polair Ketapang Iptu Agus Lutfiardi. Ketiganya terbukti terlibat ilegal logging (IL) dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 5 juta.


Divonisnya para perwira itu mudah-mudahan pertanda positif bagi penegakan hukum di negeri ini. Mungkin baru inilah pengadilan berhasil menyidangkan perwira polisi. Soalnya, selama ini yang banyak disidangkan paling polisi berpangkat rendah. Polisi yang tidak memiliki power atau kata orang polisi umpan peluru. Kita berikan aplaus buat para hakim yang berhasil menjatuhkan vonis buat para petinggi polisi itu. Ini artinya tidak pandang bulu.


Cuma, kalau kita lihat ke belakang, kasus IL banyak terjadi di sejumlah daerah terutama yang kayunya masih banyak. Kayu IL dengan mudahnya hilir mudik di jalan raya dan sungai. Hutan lebat pada gundul. Anehnya, tidak satupun aparat polisi yang melihat. Kalaupun ada yang melihat, dibiarkan begitu saja. Lebih aneh lagi, tidak satupun perwira polisi terlibat IL. Semua aman dan bersih.
Sementara kasus tiga perwira polisi di Ketapang itu ditangkap karena ikut bermain dengan para cukong kayu. Polda Kalbar tidak berhasil mengungkapnya. Tapi, Kapolri sendiri turun baru bisa menangkapi para perusak hutan itu. Coba kalau Kapolri tidak turun ketika itu, apakah para perwira itu bisa dijebloskan ke penjara? Publik pasti menjawab pesimis.


Mungkin di sinilah letak persoalannya, adanya komitmen kuat dari pemimpin tertinggi, hukum bisa ditegakkan. Selama pemimpin tidak ada komitmen atau malah menjadikan hukum sebagai komoditas, yakinlah supremasi hukum hanya mimpi. Atau, hukum hanya menjadi bulan-bulanan orang-orang kecil.


Sebagai contoh lagi, Presiden SBY sangat komitmen memberantas korupsi. Pengaruhnya, banyak para pejabat maupun anggota Dewan yang dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun belum optimal, tapi paling tidak indeks persepsi pemberantasan korupsi Indonesia setiap tahunnya meningkat. Apalagi nanti ada KPK di setiap daerah, dipastikan indeks tersebut akan meningkat lagi.


Jadi, semua perlu komitmen pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi. Hukum bisa ditegakkan apabila ada keseriusan dari tiga lembaga hukum yakni polisi, kejaksaan dan pengadilan. Kalau di dalam lembaga itu, para pemimpinnya tidak memiliki komitmen jelas untuk penegakan hukum, dipastikan hukum akan menjadi komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika para pemimpin lembaga hukum itu komitmen, upaya penegakan hukum pasti dirasakan masyarakat.


Bagaimana caranya agar seorang pemimpin memiliki komitmen? Sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab, komitmen ini datang dari dalam hati. Yang namanya hati sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Komitmen itu lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan tanggung jawab. Pemimpin yang baik pasti sadar akan tanggung jawab dan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin, terutama dalam pemerintahan tidak boleh mengkhianati rakyat, tidak boleh mengkomersialisasikan hukum, tidak menyalahgunakan wewenang. Jika kesadaran akan tanggung jawab ini tertanam dalam diri pribadi seorang pemimpin, berarti dia memiliki tanggung jawab.


Harus diakui, pengaruh materi sangat kuat untuk memengaruhi komitmen seorang pemimpin. Apalagi pemimpin itu memiliki pengaruh luas di masyarakat. Orang bisa memberikan apa saja asalkan mendapatkan kepercayaan pemimpin itu. Jangan heran apabila banyak pemimpin menerima suap, karena tidak memiliki komitmen, lupa terhadap tanggung jawabnya.


Tiga perwira polisi yang dijebloskan ke penjara itu membuktikan bahwa Kapolri ketika itu memiliki komitmen. Kapolri sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina seluruh anggotanya yang tersebar di Indonesia. Kita berharap, kejadian itu menyadarkan seluruh pemimpin kita agar memiliki komitmen kuat untuk penegakan hukum, menyejahterakan rakyat dan menciptakan keharmonisan.

Read Full Post »

PENGAKUAN para Juragan Motor, Nahkoda Kapal, Mandor, Masyarakat jadi TUMBAL ILLEGAL LOGGING di Kalbar Indonesia.

 

TUMBAL ILLEGAL LOGGING  

 

Pemilik kayu sudah di periksa tapi tidak ditahan polisi, kayu yang sudah dikerjakan, tinggal dipasang, Surat Proyek dan Surat keterangan Kepala Desa juga ada, penjual kayu juga ada, tapi tidak ditahan. Mengapa saya Pemilik Motor Air bisa dijadikan tersangka Illegal Logging?

Pada saat penangkapan ada 14 buah Motor Air yang ditangkap, mengapa cuma 1 motor air saja jadi masalah atau ditumbalkan? Kemana kayu dan ke 13 Motor Air lainnya? Apa karena pemilik kayunya adalah cukong-cukong besar yang selama ini tidak pernah tersentuh Hukum? Dimana letak Keadilan?

 

(Pemilik Motor Air – Bpk Sapdilah)

(PART 1) : http://www.youtube.com/watch?v=Vv-_RX67p5A

(PART 2) : http://www.youtube.com/watch?v=5A0y0nE4DT0

(PART 3) : http://www.youtube.com/watch?v=iOE_bLoj2o4

(PART 4) : http://www.youtube.com/watch?v=tuPpKQ26c_k

(PART 5) : http://www.youtube.com/watch?v=GMQsXvHu9pY

 

(Juragan Motor – Bpk Maman)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=_f6z-qFZChc

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=xhgE8WRONMg

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=gFwKliQJFmA

 

(Juragan Motor – Bpk Arif)

http://www.youtube.com/watch?v=320H5BLhEDY

(1)   : http://www.youtube.com/watch?v=U009qzZe4rE

(2)   : http://www.youtube.com/watch?v=S9WxCESATJ8

(3)   : http://www.youtube.com/watch?v=RwGr6RgtPvw

(4)   : http://www.youtube.com/watch?v=tCjQAIY4t6I

(5)   : http://www.youtube.com/watch?v=oDe02U8DL4Q

(6)   : http://www.youtube.com/watch?v=pQKtH1HcOu8

(7)   : http://www.youtube.com/watch?v=m2fQLc_c_YU

(8)   : http://www.youtube.com/watch?v=dC772ffiY0w

(9)   : http://www.youtube.com/watch?v=LLqLXhsHxsY

 

(Juragan Motor – Bpk Mater)

http://www.youtube.com/watch?v=WfNvnqPmbBg

 

 

(Nahkoda Kapal – Bpk Saman)

http://www.youtube.com/watch?v=dXE4t9_UP04

 

(Nahkoda Kapal – Bpk Dera)

http://www.youtube.com/watch?v=YBMbqWzSHGc

 

(Nahkoda Kapal – Bpk Sumorio)

http://www.youtube.com/watch?v=GD-SCSa9CGE

 

(Nahkoda Kapal – Bpk Aladin)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=qa1-nFrJq7c

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=J2ecy3j1u8I

 

 

PENGAKUAN EX Mandor IL di Taman Nasional Gunung Palung

(EX Mandor – Bpk Umar)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=eviW4vGy8KQ

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=yVDgdtbufiI

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=dZws4Jw-6Hk

  

TUMBAL ILLOG – (EX Mandor – Bpk Dolah)

 (1)   : http://www.youtube.com/watch?v=jLUY-aD7yTk

(2)   : http://www.youtube.com/watch?v=70AddVNaXx0

(3)   : http://www.youtube.com/watch?v=mT-2Ef5mfWA

(4)   : http://www.youtube.com/watch?v=lG3ZfpSVBWw

 

 

PENGAKUAN EX Mandor IL di Daerah Matan

(EX Mandor – Bpk Dolah)

(1)   : http://www.youtube.com/watch?v=8HiVmD8ynfw

(2)   : http://www.youtube.com/watch?v=J6bLBUz2RmQ

(3)   : http://www.youtube.com/watch?v=uppuG3Kkhno

 

KEGIATAN / PEMBALAKAN IL DI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG

(Pengakuan Ex Mandor – Bpk Dolah)

(1)   : http://www.youtube.com/watch?v=yVcD5YTjc38

(2)   : http://www.youtube.com/watch?v=ONE4a1nHBkk

(3)   : http://www.youtube.com/watch?v=dfhRFXDGIKY

 

 MEREKA SANGAT BUTUH PERHATIAN DARI PEMERINTAH

 

Kapasitas  LP Kelas II B Ketapang   150 Orang.

Pada saat ini Penghuni LP Kelas II B Ketapang berjumlah 278 Orang.

 

30% diantaranya adalah Tahanan Kasus Ilegal Logging, dan menempati Rangking Pertama di LP Kelas II B Ketapang.

 

95% Tahanan Kasus Ilegal Logging yang ada adalah Para Juragan Motor, Nahkoda Kapal , Pemilik Motor air, Pemikul Kayu dan pemilik kayu Belian dalam skala sangat kecil untuk Bangunan rumah.

 

Mereka rata-rata berpendidikan sangat rendah dan awam dalam masalah Hukum dengan latar belakang kehidupan yang sangat MISKIN,

 

Dalam menjalani proses Hukum tidak didampingi Pengacara,mereka secara umum mendapatkan Tuntutan dari  JPU antara 3 s/d 6 tahun Pidana Penjara dan mereka tidak dapat melakukan pembelaan di depan Persidangan Pengadilan dikarenakan ketiadaan Penasehat Hukum dan rasa Ketakutan yang sangat tinggi.

 

Sebagian dari Mereka sudah ada yang di Vonis oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan  Pengadilan Tingggi di Pontianak ditingkat Banding  dengan Pidana antara 18 Bulan s/d 36 Bulan Penjara, dan JPU melakukan Banding / Kasasi.

 

Dengan melihat Kondisi latar belakang yang miskin dan sudah berdampak pada runtuhnya Kehidupan Keluarga .

 

Atas Dasar Kemanusiaan, sangat diharapkan adanya  perhatian dari ;

 

1. Bapak Presiden SBY,

 

2. Bapak Kapolri,

 3. Bapak Ketua Mahkamah Agung,

 

4. Bapak Kepala Kejaksaan Agung,

 

5. Segenap Anggota DPR RI khususnya Komisi III,

 

6. Jajaran Media Cetak & Electronic,

 

Kiranya berkenan meluangkan waktu , datang  melihat dan mewawancarai mereka secara langsung, sehingga bisa mengetahui Kondisi mereka secara utuh , dan layak tidaknya mereka di Katagorikan sebagai Para Pelaku Ilegal Logging ???

 

Secara umum saya menganggap Mereka ini adalah Tumbal Ilegal Logging, mereka bukan  Pelaku Ilegal Logging , Sebagian besar Pelaku Ilegal Logging Sejati masih Bebas dan Belum tertangkap.

 

Mereka ini adalah Korban , Korban Pembiaran Aparat dan Korban  dari Para Pelaku Ilegal Logging Sejati yang tidak bertanggung jawab.

 

Read Full Post »

Ditahan, Mantan Kapolres Malah Berkeliaran

 Laporan: iin/ rzi//PersdaNetwo rk/ugi   

Rabu, 26-11-2008 | 11:02:48

  

JAKARTA, BPOST – Mabes Polri akan mengusut oknum yang memberi kesempatan kepada mantan Kapolres Ketapang yang menjadi terdakwa kasus illegal logging, AKBP Akhmad Sun’an, keluar dari tempat penahanannya di Polres Ketapang.

 

“Kalau benar mantan Kapolres itu keluar dari tahanan untuk keperluan seperti membeli sapi, itu jelas pelanggaran,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Sulistyo Ishak, di Jakarta, kemarin.

 

“Apalagi bila sampai Kapolres Ketapang tidak tahu. Ini artinya ada oknum di sana yang memberi kesempatan dia keluar.  Siapa oknum tersebut, harus diusut,” tegas Sulistyo.

 

Sebagaimana berita Tribun edisi Senin, Sun’an yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Ketapang tepergok keluar tahanan menggunakan sepeda motor pada Minggu (23/11).  Padahal, ia menjalani penahanan di rumah dalam asrama di belakang mapolres.

 

Sun’an mengaku keluar untuk membeli sapi kurban yang akan disumbangkan ke panti asuhan.  Tapi, baik kapolres maupun ketua PN setempat mengatakan tidak pernah memberi izin keluar.

 

Sulistyo mengatakan belum mendapat laporan lengkap dari Polda Kalbar terkait informasi mengenai Sun’an.  Namun demikian, Mabes Polri berjanji terus melakukan monitoring penanganan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

 

Menurut keterangan Sulistyo, untuk kasus pelanggaran seperti ini, penanganannya diserahkan ke polres atau polda setempat.  Mabes Polri tidak akan mengambil alih.

 

“Mabes hanya melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pelanggaran itu.  Seperti, bagaimana penyelesaiannya dan apa sanksi yang atas pelanggaran tersebut,” jelas Sulistyo.

 

“Kalau tidak berjalan, kita pertanyakan.  Kalau kemudian penyelesaiannya tidak sesuai ketentuan atau ada penyimpangan, kapolres atau kapolda kita minta pertanggungjawaban,” tegasnya.

 

Sulistyo menjelaskan, tim dari Irwasum Mabes Polri akan diterjunkan bila memang dari hasil monitoring dan evaluasi penegakan hukum di sana untuk memproses kasus seperti ini tidak bisa berjalan.

 

“Jadi, kita tunggu dulu dan kita monitoring penyelesaian dan penindakannya seperti apa.  Dalam struktur Polri, itu kan berjenjang.  Kalau polres tidak sanggup, ditangani polda.  Polda tidak sanggup, tim Mabes Polri diturunkan,” katanya

 

Karena kasus Sun’an keluar dari tahanan tanpa izin ini juga menyangkut dangan lembaga lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, Mabes Polri meminta kapolres setempat untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi tersebut.  “Polres harus secepatnya melakukan koordinasi lembaga terkai. Sebab dia kan tahanan titipan,” katanya.

 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar, AKBP Suhadi, yang dikonfirmasi Tribun, belum bersedia memberikan komentar mengenai kasus ini.

 

“Ini bukan porsi saya untuk menjawabnya, mungkin Humas Mabes Polri yang dapat memberikan penjelasan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin.

 

 

Segera Periksa

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, yang dihubungi Senin malam, mengatakan, selayaknya Kapolda Kalbar Brigjen Pol R Nata Kesuma segera memeriksa anggotanya yang terlibat memuluskan keluarnya Sun’an dari tahanan.

 

“Tidak mungkin ia bisa keluar tanpa ada yang memberi izin.,  Oknum-oknum yang bermain mesti diperiksa dan ditindak.  Kapolda dan pejabat berwenang hendaknya segera memerintahkan pemeriksaan siapa yang terlibat sehingga ia bisa keluar,” kata Mulfachri.

 

Politisi dari PAN ini juga mempertanyakan dari mana aturannya atau dasar hukumnya, seorang terdakwa, apalagi mantan kapolres, bisa diberikan izin sekadar ambil uang di ATM.

 

“Tidak benar itu, dengan status terdakwa bisa ambil uang di ATM.  Dari mana aturannya?  Siapa yang berikan izin?”  ujar Mulfachri dengan nada tinggi.  Ia mempertanyakan kenapa tahanan bisa keluar masuk semuanya.

 

Menurut dia, kalau Kapolres Ketapang tidak bisa menyelesaikan serta menyelidiki kasus ini, harus diambil alih secara langsung oleh Polda Kalbar.  Kapolda bisa memerintahkan anak buahnya, pejabat berwenang di bawahnya, mengusut kasus ini.

 

Sebagai Wakil Ketua Komsis III, katanya, permasalahan ini bakal ditanyakan secara langsung ke Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dalam pertemuan komisi nantinya.

Read Full Post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.