Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘CORRUPTION’ Category

Sindikat Mafia Peradilan Tingkat Tinggi.

 

Sdra Supriyatna  bagian dari Sindikat Mafia Peradilan ???

 

Pada hari ini yang bersangkutan selaku KPLP Lapas II B Ketapang memberikan info kepada Media Equator Post ,bahwa Mahkamah Agung telah mengabulkan  permntaan Kasasi Kejaksaan Negeri Ketapang atas Kasus Korupsi PSDH-DR saya / Tony Wong,dan menjatuhkan Hukuman 4 tahun Penjara.

 

Adanya Info tersebut terindikasi sangat jelas,bahwa suatu keputussan MA / Mahkamah Agung yang salinan Keputusannya belum disampaikan ke para Pihak yang berwenang,dan masih merupakan Rahasia Negara sudah diketahui oleh sdra Supriyatna Padi selaku KPLP Lapas IIB Ketapang,dan di Publikasikan ke Media Cetak.

 

Ada action dari sdra Supriyatna Padi selaku KPLP Lapas IIB Ketapang,kami curigai yang bersangkutan dikarenakan hal-hal sbb:

·         Sdra Supriyatna Padi adalah bagian dari Sindikat Mafia Peradilan Tingkat Tinggi.

·         Sdra Supriyatna Padi sengaja meniupkan Issue dengan tujuan  menjatuhkan Mental Penasehatan Hukum maupun Keluarga saya.

·         Sdra Supriyatna Padi adalah bagian dari barisan sakit hati yang pernah saya laporkan ke Mabes Polri.

 

Hal-hal yang menjadi pertanyaan kami adalah sbb:

  • Dalam kontek Kepentingan apa sdra Supriyatna Padi memberikan Info yang masih menjadi Rahasia Negara ???
  • Dari mana sdra Supriyatna Padi mendapatkan Info Keputusan MA tersebut ??? apakah ybs menpunyai LINK langsung di MA / Mahkamah Agung ???
  • Dari sekian banyak Keputusan MA / Mahkamah Agung yang salinannya sudah diturunkan dan tidak di Ekskusi,mengapa tidak pernah di Publikasikan ke Media ??? dan di persoalkan ???
  • Mengapa Sdra Supriyatna Padi selaku KPLP Lapas IIB Ketapang tidak  memilih topic info yang berkaitan dengan Tugas dan Jabatannya ??? sebagai contoh,mungkin akan lebih baik menginfokan latar belakang kehidupan sosok-sosok para Juragan Motor,Nokada yang menjadi Terdakwa Ilegal Logging.dimana  para Cukong Ilegal Logging BENARAN ???

Terlepas dari benar tidaknya pemberitaan tersebut,saya selaku warga Negara wajib patuh untuk menjalaninya,saya akan perlihatkan ke Publik ,dimana Perbedaan Dasar Pertimbangan Hukum antara Pengadilan Negeri Ketapang  dan Mahkamah Agung ??? Adil tidaknya Keputusan yang saya terima sepenuhnya saya serahkan ke Para Pakar Hukum dan Public yang menilainya.

 

Wassalam Tony Wong 

                                                               

                                         

*******************************************************************

 

(EQUATOR POST)

 

Sabtu, 22 November 2008 , 00:35:00

MA Putuskan Kasus Tony Wong
Kasasi Dikabulkan, Dijerat 4 Tahun?

 

Ketapang. Masih ingat kasus Tony Wong? Terpidana vonis bebas korupsi PSDH-DR Kabupaten Ketapang Mei 2008 lalu ini masuk tahap putusan Mahkamah Agung. Putusan atas kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ketapang itu telah turun.


“Surat tersebut (dari MA, red) telah diterima Pengadilan Negeri Ketapang,” kata Sarjono, Bagian Umum PN Ketapang ditemui wartawan di PN Kabupaten Ketapang, Jumat (21/11) siang. Surat diterima PN Ketapang, Kamis (20/11).


Ditanya isi putusan MA tersebut, Sarjono mengaku belum tahu karena belum membacanya. “Maaf saya juga belum membaca isi surat itu, jadi belum tahu isinya karena surat itu langsung kami serahkan kepada Kepala PN Kabupaten Ketapang,” kata Sarjono.


Kepala PN Kabupaten Ketapang, Parulian Saragih SH belum bisa ditemui karena dikabarkan pergi ke Pontianak, Jumat (21/11) pagi. “Pak Ketua berangkat tadi pagi ke Pontianak,” tandas Sarjono.


Sebelumnya, sejumlah staf di PN Kabupaten Ketapang mengaku baru mendengar kabar sudah masuknya putusan MA dari pengajuan kasasi JPU. “Dengar-dengar sih sudah masuk di PN, tapi saya juga belum melihat suratnya,” kata sumber di PN Kabupaten Ketapang yang enggan namanya dikorankan.


Ditanya berapa lama biasanya surat tersebut berada di meja Ketua PN Kabupaten Ketapang? “Tidak tentu, satu hari juga bisa selesai kalau sudah diproses pak ketua,” tambah Sarjono. Sebagaimana biasanya, ketika surat dari luar masuk diterima Bagian Umum.


Selanjutnya diserahkan ke Kepala PN. Dari Kepala PN, surat tersebut dikembalikan lagi ke Bagian Umum yang selanjutnya akan disampaikan ke Bagian Panitera. “Setelah sudah di Panitera baru akan dibuatkan tebusan ke pihak-pihak terkait,” ucapnya.


Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Kabupaten Ketapang, Jannes Nababan SH dihubungi Equator kemarin mengaku belum tahu soal tersebut. Biasanya, sikap MA terhadap kasasi yang dilayangkan JPU dikirim terlebih dahulu ke PN Kabupaten Ketapang. “Kami sifatnya menunggu dari PN,” kata Jannes yang juga JPU terhadap kasus PSDH-DR Tony Wong. “Kalau memang sudah turun, Senin (24/11) akan segera kita koordinasikan dengan PN Kabupaten Ketapang,” timpalnya.


Jamhuri Amir SH, salah seorang Penasihat Hukum Tony Wong dalam kasus PSDH-DR Kabupaten Ketapang dikonfirmasi kemarin, mengaku belum tahu soal tersebut.


Informasi awal putusan MA itu diketahui dari Kepala Keamanan LP Kelas II B Kabupaten Ketapang, Supriyana Padi. Menurutnya, isi kasasi tersebut kabarnya menjerat TW empat tahun penjara. “Namun untuk kepastiannya, kita tunggu pernyataan resmi Kepala PN Kabupaten Ketapang yang juga hakim ketua dalam sidang kasus tersebut.


Sementara itu, Tony Wong meskipun divonis bebas dalam korupsi PSDH/DR, namun ia kembali diringkus karena terlibat illegal logging. Ia dibekuk Tim Reskrim Polres Ketapang yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Yudi Wiyono SIk. Penangkapan itu tak lama setelah vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim PN Kabupaten Ketapang. Tony Wong saat ini masih menjalani proses sidang di PN Kabupaten Ketapang. (lud)

 

Advertisements

Read Full Post »

Anti-corruption drive in Jakarta has results

Stephen Fitzpatrick, Jakarta correspondent | September 24, 2008

INDONESIA’S aggressive anti-corruption drive is showing strong results, with an annual Transparency International index shooting the country up the world rankings.

The independent Berlin-based body’s survey of corruption perceptions has Indonesia sitting on 126th place, up from 143rd last year.

Indonesia director for Transparency International, Todung Mulya Lubis, yesterday described the rise as “significant” despite its translating into only a three-percentage-point improvement on the scale used for the survey.

“It indicates that the Government’s efforts to eradicate corruption are appreciated by respondents; they have begun to see how serious the Government is in handling corruption, particularly the actions of the Corruption Eradication Commission in seizing (corrupt) state officials,” the human rights lawyer said.

The survey of 180 countries collates a range of public polls to assess the degree of public sector corruption as perceived by business people and analysts.

Critics say the method has no base reference point and that the survey instruments are not used equally in all countries. Nor does it take account of different definitions of corrupt behaviour in different societies.

However, the organisation’s head, Huguette Labelle, yesterday said in Berlin that the latest results showed that “in the poorest countries, corruption levels can be a life or death issue when money for hospitals or providing clean water is misused”.

The Indonesian secretary-general for Transparency International, Rizal Malik, said that despite the good result there was a range of corruption-fighting measures “not yet complete” in the country.

“The Corruption Eradication Commission has failed to touch powerful state officials, especially those in the central Government,” Mr Malik said.

“This can be seen in the case of the Bank Indonesia funds suspected to have been received by government ministers MS Kaban and Paskah Suzeta.”

The two men, forestry minister and state-owned enterprises minister respectively, were recently implicated in an investigation into the use of 100 billion rupiah ($12.7 million) in central bank funds to bribe politicians in the previous government.

President Susilo Bambang Yudhoyono, who came to office on a strong corruption-fighting platform, admonished the two men privately but did not sack them.

There is disappointment that Dr Yudhoyono may have gone easy on the two because of the involvement in the case of former Bank of Indonesia deputy governor Aulia Pohan, whose daughter is married to the President’s son.

Mr Malik said there was a range of corruption-fighting measures that had not yet been addressed at all, including implementing anti-corruption practices in individual government departments and addressing freedom of the press issues.

Read Full Post »