Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘HUKUM’ Category

Kamis, 2009 Juli 30

Ketapang, BERKAT

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya surat Keputusan Penahanan dari Mahkamah Agung RI terhadap AKP Khadaphy Marpaung dan IPTU Agus Lutfiandi telah turun. Kejaksaan Negeri Ketapang selaku eksekutor pun kembali melakukan penahanan terhadap dua mantan perwira Polres Ketapang yang terlibat dalam kasus illegal logging itu. Keduanya pun pada Rabu (29/7) kemarin akhirnya kembali dijebloskan ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Ketapang. Setelah sebelumnya sempat bebas sekian lama. “Memang benar ditahan lagi. Keduanya masuk Lapas tadi pagi,” kata Supriatna salah seorang pegawai Lapas Kelas II B Ketapang, kemarin. Lantas bagaimana kelanjutan proses hukum AKBP Ahmad Sun’an, mantan Kapolres Ketapang yang juga terlibat dalam kasus illegal logging tangkapan tim Mabes Polri tahun lalu itu. “Kabarnya Pak Sun’an mungkin tidak lama lagi menyusul (kembali ditahan,red),” tambah Supriatna. AKP Kadhapy Marpaung mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang, IPTU Agus Lutfiandi mantan mantan Kapospol serta mantan Kapolres Ketapang AKBP Ahmad Sun,an ditangkap tim Mabes Polri sejak 10 April 2008 lalu di Polres Ketapang. Ketiga mantan pejabat Polres Ketapang ini sempat ditahan, namun belakangan bebas di Pengadilan Tinggi Kalbar, namun JPU melakukan kasasi ke Mahakamah Agung. Sementara Budi Arif dari Lembaga Pemerhati Lingkungan Hijau Kalbar memberikan apresiasi terhadap ditahannya kembali ketiga mantan pejabat Polres Ketapang tersebut. Namun, dia cukup heran lantaran baru sekarang eksekusi dilakukan oleh kejaksaan. “Padahal surat perintah penahanan dari MA sudah beberapa bulan lalu. Tapi kenapa JPU tidak melakukan eksekusi, kan lucu, ” kata ungkap Budi. Budi juga menyesalkan hampir sebagian besar pelaku utama illegal logging tangkapan tim Mabes Polri itu dihukum ringan. Bahkan status hukumannya tahanan kota. Artinya mereka tidak pernah menginap dibalik jeruji. Ironinya lagi mereka berkeliaran terang-terangan di muka umum dan tidak tersentuh hukum. “Justru yang masih ditahan di Lapas, hanyalah para nakhoda dan juragan motor saja,” ungkapnya. Merasa mendapat perlakuan hukum yang tidak adil itu, beberapa waktu lalu, para nakhoda dan juragan motor melakukan aksi mogok makan di dalam Lapas. Beberapa di antaranya hingga harus mendapatkan perawatan intesif seperti Aweng. Perlakuan hukum berbeda yang sangat menyolok, terlihat dari bebasnya sekitar 12 pelaku utama illegal logging. Mestinya mereka masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang sudah jelas mereka divonis bersalah dengan hukuman paling sedikit 10 bulan dan maksimal 1,6 tahun penjara. Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan. Ke-12 orang itu antara lain Issiat (pemilik kayu), Wijaya (koordinator dokumen dan dana taktis), Darwis (pemilik kayu dan sawmill PO Kayu Bertuah), Stefanus Chandra (Pemilik sawmil Maranatha), Adi Murdiani (penyewa sawmill Maranatha sekaligus koordinator dana taktis), Freddy Lee (pemilik sawmill CV Rimba Ramin), Dol Solben alias Abdul Jobar (pemilik sawmill Karya Bersama), AKBP A Sun’an (mantan Kapolres), AKP Khadaphy Marpaung (mantan Kasat Reskrim), Iptu Agus Lufiandi (mantan Kapospol), Syaiufl (mantan Kadishut Ketapang) dan Nur Fadri (Ketua tim stok opname Dishut Ktp). Saat ini yang tersisa di Lapas Kelas IIB Ketapang hanyalah Aweng dan Tony Wong. Bahkan pelaku yang menjadi DPO tim Mabes Polri pun tak pernah tertangkap hingga kini. Padahal mereka berlenggang kangkung menghirup udara segar di Ketapang, bahkan masih bermain kayu dalam skala konteiner seperti Iin Soluna dan H. Marhali bos kayu Telok Batang. Terhadap pelaku utama yang menjadi DPO Mabes Polri, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing saat silaturahmi dengan wartawan berjanji akan menindak lanjutinya. “Saya akan lihat lagi. Siapa-siapa yang menjadi DPO Mabes. Kalau memang masih ada yang berkeliaran. Kita akan tangkap,” janji Kapolda. (rob)

Advertisements

Read Full Post »

Selasa, 2009 Juli 14

Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyatakan kekecewaannya mengetahui beberapa di antara para cukong illegal logging (IL) Ketapang dibebaskan dari hukuman.

“Saya sangat kecewa dan tak terima. Hati kecil saya kalau sudah mendengar itu sangat sedih dan kecewa. Anggota saya sudah kerja di-P21 jaksa kemudian dibebaskan. Berarti ada sesuatu yang harus kita cermati. Ada apa ini sebenarnya. Apakah saya yang salah. Tapi mudah-mudahan tidak lah,” tegas Kapolda kepada wartawan kemarin disela menyaksikan persiapan puncak HUT Bhayangkara ke-63 di Mapolda Kalbar.

Kapolda katakan pihaknya sudah mengajukan pasal-pasal dengan hukuman yang setimpal. Akan tetapi jika ada keputusan pengadilan di luar itu, maka merupakan kewenangan dari hakim.

“Yang jelas saya sudah katakan pada anggota, zero ileggal logging. Anggota saya yang terlibat saya tahan. Dan terhadap cukong yang dikenai tahanan kota saya akan cek ke Polres setempat,” tuturnya.

Ia tegaskan kalau dirinya tidak akan menangguhkan penahanan terhadap siapapun pelaku illegal logging. Berkaitan dengan tiga perwira yang dihukum, Kapolda nyatakan tidak akan intervensi karena sudah ranah hukumnya hakim.

“Tapi menurut saya kalau seorang pamen yang pernah menjadi kapolres ternyata ditahan di polresnya sendiri, itu satu pukulan bagi Sunan, khadafi. arkat dan martabatnya telah jatuh,” tukasnya. (rob)

Read Full Post »

Selasa, 31 Maret 2009 | 21:57 WIB

KETAPANG, TRIBUN – Kuasa Hukum tiga perwira polisi yang terlibat illegal logging di Ketapang, Jamhuri mengungkapkan, pihaknya tidak mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalbar terhadap kliennya.

Beberapa waktu lalu, Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar meringankan hukuman Akhmad Sun’an, Kadhapy, dan Agus Lutfi. Ketiganya divonis 2 tahun penjara, lebih ringan satu tahun dari putusan Pengadilan Negeri Ketapang. “Setelah putusan PT, kami tidak mengajukan kasasi. Semuanya tergantung pihak kejaksaan,” kata Jamhuri kepada Tribun, beberapa waktu lalu.

Selain perkara Sun’an cs, terdapat delapan perkara illegal logging di Ketapang yang diungkap Mabes Polri, dan telah diputus Pengadilan Tinggi Kalbar. Sebelumnya, 24 berkas perkara illegal logging telah diajukan ke PT dalam proses banding.

“Masih banyak yang belum turun. Masih ditunggu semuanya,” ujar Panitera Muda Pidana PN Ketapang, Sediyan, kepada Tribun, Senin (30/3). Dia menjelaskan semua putusan PT yang diterima, segera disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum serta kuasa hukum terdakwa.

Ketua PT, Rosmala P Sitorus, beberapa waktu lalu, mengatakan kepada Tribun, bahwa masih banyak waktu untuk memutus perkara-perkara tersebut. “Paling lambat enam bulan setelah berkas kami terima, putusan bandingnya akan selesai. Kita memprioritaskan terdakwa yang ditahan,” jelas Rosmala saat itu.

Dari 24 perkara illegal logging mabes polri, yang diputus Pengadilan Negeri (PN) Ketapang akhir Desember 2008 lalu, baru sembilan perkara yang telah diputus di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar. Selain kasus Akhmad Sun’an cs, juga terdapat lima kasus lainnya. Mereka merupakan terdakwa yang dituduhkan sebagai pemilik kayu, antara lain Issiat, Freddy Lie, Wengky Suwandi, Wijaya, dan M Darwis, juga seorang staf dinas kehutanan (Dishut), Nur Fadli.

Sementara itu, putusan banding untuk Kepala Dishut Ketapang, H Syaiful, belum diterima PN Ketapang dari PT Kalbar. Begitu pula, dua pemilik kayu lainnya, Adi Murdani dan Stefanus Chandra. Kasi Pidsus Kejari Ketapang, Jannes Nababan, menerangkan kemungkinan besar pihaknya akan mengajukan kasasi untuk semua perkara ilog mabes polri. “Kita menunggu perintah atasan saja, tapi biasanya, jika putusan kurang setengah dari tuntutan kita akan mengajukan kasasi,” tukas Jannes Nababan.

Sementara Kajari Ketapang, Bambang S, menegaskan pihaknya akan mengajukan kasasi untuk semua kasus illegal logging yang diungkap tim Mabes Polri. “Sesuai undang-undang yang mengatur, sebelum batas waktu tujuh hari habis, kita mengajukan upaya kasasi. Namun demikian, semua tergantung petunjuk kejaksaan agung nantinya. Jika dianggap putusan banding mencukupi, maka kita akan mencabut kasasi kita,” jelas Bambang. (dng)

Read Full Post »