Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ditulis oleh Antara Rabu, 19 Agustus 2009

Tiga perwira yang tersangkut kasus pembalakan liar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mendapatkan remisi dua bulan berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan RI.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Ketapang, Indra M Sofyan, di Ketapang, Selasa, mengatakan ketiga orang tersebut yakni, Akhmad Sun`an, Khadapy Marpaung dan Agus Lutfiardi. “Ketiganya mendapatkan remisi selama dua bulan,” katanya.

Menurut ia, ketiga orang itu baru sekitar tiga minggu menempati lapas, namun sudah menjalani dua pertiga dari masa tahanan selama dua tahun. Selain itu, selama menjalani penahanan, ketiga perwira itu berkelakuan baik dan menjadi panutan bagi narapidana lainnya.

Akhmad Sun`an, Khadapy Marpaung, dan Agus Lutfiardi, merupakan tiga perwira dari Kepolisian Resort Ketapang yang tersangkut kasus pembalakan liar.

Akhmad Sun`an terakhir berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, mantan Kepala Polres setempat. Jabatan terakhir sebelum menjadi tahanan Lapas Ketapang sebagai Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Kalimantan Selatan.Khadapy Marpaung berpangkat Ajun Komisaris Polisi adalah mantan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ketapang, dan Agus Lutfiardi berpangkat Inspektur Satu dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos Polisi Perairan Polres Ketapang.

Ketiga orang tersebut dijerat UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 55 serta 56 KUHP tentang Ikut serta dalam tindak pidana. Mereka dianggap telah melakukan pembiaran dan tidak berbuat apa-apa saat terjadi pembalakan liar di daerah tersebut pada 2008 lalu. Selain ketiga orang tersebut, remisi juga diberikan kepada 81 narapidana lainnya.

Sebanyak tujuh narapidana mendapatkan remisi langsung bebas. Menurut Kepala Pengadilan Negeri Ketapang, Bestman Simarmata, narapidana yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan remisi.

“Remisi adalah hak semua Napi. Namun tidak semua Napi mendapatkan remisi. Napi yang dapat remisi dari Presiden harus benar-benar berkelakuan baik selama masa pembinaan di Lapas. Kita hanya mengapresiasi apa yang sudah menjadihak mereka,” katanya.

Advertisements

Read Full Post »

100_14821100_1483

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

100_1486100_1491100_1484100_14851100_1493

Read Full Post »

PENGAKUAN para Juragan Motor, Nakoda Kapal, Mandor, Masyarakat jadi TUMBAL ILLEGAL LOGGING, tentang masalah ILLEGAL LOGGING dan KORUPSI di Kalbar Indonesia.

Confessions among local boat drivers, ship captains, former foremen in the field, and the poor locals who bear the blames of Illegal logging in the region of Ketapang, west borneo, Indonesia.

VICTIMS OF ILLEGAL LOGGING

Pemilik kayu sudah di periksa Polisi tapi tidak ditahan polisi, kayu Belian yang diangkut adalah bahan Jembatan Proyek Pemerintah yang sudah dikerjakan, tinggal dipasang saja, Surat Proyek dan Surat keterangan Kepala Desa juga ada, penjual kayu juga ada, tapi tidak ditahan, disaat penangkapan Pemilik kayu ada diatas Motor air bersama Juragan Motor saya, Mengapa saya selaku  Pemilik Motor Air bisa dijadikan tersangka Illegal Logging ?

During the raid, the timber owner had been questioned by the police but no detention was made. The load of timber Belian was the material needed for a Government’s bridge project, which had been prepared and ready to be installed. Letters of authorisation issued on the project as well as from the administrative village head were also presented, at the scene, the timber seller was there too but didn’t get caught, and the timber owner was on the boat with my boat driver. Why should I as a boat owner become an illegal logging suspect?

Pada saat Penangkapan ada 14 buah Motor Air yang ditangkap, Mengapa cuma 1 Motor air saja jadi masalah atau Ditumbalkan? Kemana kayu dan ke 13 Motor Air lainnya? Apa karena pemilik kayunya adalah cukong-cukong besar yang selama ini tidak pernah tersentuh Hukum? Dimana letak Keadilan?

At the time of the raid, a total of 14 boats were seized. Why does only one boat get into trouble or bear the blame? Where have the rest of timbers and 13 boats gone? Is it because the timber owners are powerful timber barons who have never ever been touched by law? Where is the justice?

(The boat owner – Mr Sapdilah // Pemilik Motor Air – Bpk Sapdilah)

(PART 1) : http://www.youtube.com/watch?v=Vv-_RX67p5A

(PART 2) : http://www.youtube.com/watch?v=5A0y0nE4DT0

(PART 3) : http://www.youtube.com/watch?v=iOE_bLoj2o4

(PART 4) : http://www.youtube.com/watch?v=tuPpKQ26c_k

(PART 5) : http://www.youtube.com/watch?v=GMQsXvHu9pY

(The boat driver – Mr Maman // Juragan Motor – Bpk Maman)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=_f6z-qFZChc

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=xhgE8WRONMg

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=gFwKliQJFmA

(The boat driver – Mr Arif // Juragan Motor – Bpk Arif)

http://www.youtube.com/watch?v=320H5BLhEDY

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=U009qzZe4rE

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=S9WxCESATJ8

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=RwGr6RgtPvw

(4) : http://www.youtube.com/watch?v=tCjQAIY4t6I

(5) : http://www.youtube.com/watch?v=oDe02U8DL4Q

(6) : http://www.youtube.com/watch?v=pQKtH1HcOu8

(7) : http://www.youtube.com/watch?v=m2fQLc_c_YU

(8) : http://www.youtube.com/watch?v=dC772ffiY0w

(9) : http://www.youtube.com/watch?v=LLqLXhsHxsY

(The boat driver – Mr Made // Juragan Motor – Bpk Made)

http://www.youtube.com/watch?v=WfNvnqPmbBg

(The ship captain – Mr Saman // Nakoda Kapal – Bpk Saman)

http://www.youtube.com/watch?v=dXE4t9_UP04

(The ship captain – Mr Dera // Nakoda Kapal – Bpk Dera)

http://www.youtube.com/watch?v=YBMbqWzSHGc

(The ship captain – Mr Sumorio // Nakoda Kapal – Bpk Sumorio)

http://www.youtube.com/watch?v=GD-SCSa9CGE

(The ship captain – Mr Aladin // Nahkoda Kapal – Bpk Aladin)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=qa1-nFrJq7c

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=J2ecy3j1u8I

The Ex foreman of Illegal Logging in Gunung Palung National Park

PENGAKUAN EX Mandor IL di Taman Nasional Gunung Palung

(Ex foreman – Mr Umar // EX Mandor – Bpk Umar)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=eviW4vGy8KQ

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=yVDgdtbufiI

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=dZws4Jw-6Hk

THE VICTIM OF ILLEGAL LOGGING // TUMBAL ILLOG

(Ex foreman – Mr Dolah // EX Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=jLUY-aD7yTk

(2) http://www.youtube.com/watch?v=70AddVNaXx0

(3) http://www.youtube.com/watch?v=mT-2Ef5mfWA

(4) http://www.youtube.com/watch?v=lG3ZfpSVBWw

A confession of Ex foreman of Illegal Logging in the region of Matan

ENGAKUAN EX Mandor IL di Daerah Matan

(Ex foreman – Mr Dolah // EX Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=8HiVmD8ynfw

(2) http://www.youtube.com/watch?v=J6bLBUz2RmQ

(3) http://www.youtube.com/watch?v=uppuG3Kkhno

ILLEGAL LOGGING ACTIVITIES IN GUNUNG PALANG NATIONAL PARK

KEGIATAN / PEMBALAKAN IL DI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG

(A story from an ex foreman – Mr Dolah // Pengakuan Ex Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=yVcD5YTjc38

(2) http://www.youtube.com/watch?v=ONE4a1nHBkk

(3) http://www.youtube.com/watch?v=dfhRFXDGIKY

.

.

MEREKA SANGAT BUTUH PERHATIAN DARI PEMERINTAH

Government attention is an urgent need

.

Kapasitas  LP Kelas II B Ketapang   150 Orang. Pada saat ini Penghuni LP Kelas II B Ketapang berjumlah 278 Orang.

The prison of Ketapang is facilitated to accommodate 150 inmates. Currently, the 150-capacity prison has a population of 278 inmates, nearly twice of the standard capacity.

30% diantaranya adalah Tahanan Kasus Ilegal Logging, dan menempati Rangking Pertama di LP Kelas II B Ketapang.

Of the 278 inmates, 30% have been charged with Illegal Logging which claims the top place of the majority in the prison of Ketapang

95% Tahanan Kasus Ilegal Logging yang ada adalah Para Juragan Motor, Nahkoda Kapal , Pemilik Motor air, Pemikul Kayu dan pemilik kayu Belian dalam skala sangat kecil untuk Bangunan rumah.

Among the illegal logging cases, 95% of them are local boat drivers, ship captains, boat owners, and timber owners who only hold a handful amount of timbers for building their own homes.

Mereka rata-rata berpendidikan sangat rendah dan awam dalam masalah Hukum dengan latar belakang kehidupan yang sangat MISKIN,

In general, they are people who receive very little education, have very limited knowledge about laws, and struggle to survive in poverty.

Dalam menjalani proses Hukum tidak didampingi Pengacara, mereka secara umum mendapatkan Tuntutan dari  JPU antara 3 s/d 6 tahun Pidana Penjara dan mereka tidak dapat melakukan pembelaan di depan Persidangan Pengadilan dikarenakan ketiadaan Penasehat Hukum dan rasa Ketakutan yang sangat tinggi.

During the trials, they appear in courts without legal representations, generally, they have been sought sentences ranging from 3 to 6 years in jail by the prosecutors, they don’t even have a chance to defend themselves against the accusations before the judges under the circumstances with no access to lawyers and in a sense of huge insecurity.

Sebagian dari Mereka sudah ada yang di Vonis oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan  Pengadilan Tingggi di Pontianak ditingkat Banding dengan Pidana antara 18 Bulan s/d 36 Bulan Penjara, dan JPU melakukan Banding / Kasasi.

Some of them have been convicted by the District Court in Ketapang and the High Court in Pontianak with imprisonment sentences ranging from 18 to 36 months, but the prosecutors are still unsatisfied and launch appeals against the judge decisions.

Dengan melihat Kondisi latar belakang yang miskin dan sudah berdampak pada runtuhnya Kehidupan Keluarga .

Considering their vulnerability and long suffering in poverty, they are now facing a total financial breakdown and leaving their families in misery.

Atas Dasar Kemanusiaan, sangat diharapkan adanya  perhatian dari :

With a sense of human compassion, an urgent attention is much needed from :

1. Bapak Presiden SBY, (Mr President SBY)

2. Bapak Kapolri, (The National Police chief)

3. Bapak Ketua Mahkamah Agung, (The Supreme Court Chief)

4. Bapak Kepala Kejaksaan Agung, (The Head of Attorney General)

5. Segenap Anggota DPR RI khususnya Komisi III, (Members of Parliament, specially the division of commission III)

6. Jajaran Media Cetak & Electronic, (All the electronic and print media)

Kiranya berkenan meluangkan waktu , datang  melihat dan mewawancarai mereka secara langsung, sehingga bisa mengetahui Kondisi mereka secara utuh , dan layak tidaknya mereka di Katagorikan sebagai Para Pelaku Ilegal Logging ???

Please spare sometime, come and visit these people, talk to them face to face, to get a whole picture of their stories, and evaluate whether it’s fair for these people to be categorized as Illegal Loggers ???

Secara umum saya menganggap Mereka ini adalah Tumbal Ilegal Logging, mereka bukan  Pelaku Ilegal Logging , Sebagian besar Pelaku Ilegal Logging Sejati masih Bebas dan Belum tertangkap.

As far as I concern, they are victims of illegal logging, they are not the real illegal loggers, the biggest proportion of illegal loggers are still at liberty and escape legal punishments.

Mereka ini adalah Korban , Korban Pembiaran Aparat dan Korban dari Para Pelaku Ilegal Logging Sejati yang tidak bertanggung jawab.

They are the real victims, who receive little care from government officials but bear the responsibility for the real illegal loggers.

Read Full Post »

China‘s tainted milk scare spreads globally

BEIJING, China (CNN) — African governments have stopped importing Chinese dairy products as the crisis which has seen more than 52,000 Chinese children poisoned by melamine-tainted goods spreads.

Burundi, Gabon and Tanzania have joined governments closer to China — including Indonesia, Taiwan, Japan, Singapore and Malaysia — in banning Chinese dairy products. At least 11 countries have banned imports.

The precautions come as the number of affected children in China continues to swell. Four babies have died from melamine-tainted infant formula and more than 52,000 children have fallen ill, Chinese authorities say.

“I think we will see more cases, but it is, of course, impossible to predict how many cases there finally will be,” said Hans Troedsson, the the World Health Organization’s China representative. “We have to remember that China is a large country with a population of 1.3 billion people. However, of course, 40- to 50,000 children are affected as reported now. It’s a staggering figure, but where we will end up is too early yet to say.”

On Monday, China‘s top quality control official, Li Changjiang, resigned as a result of the scandal, which has seen the arrest of at least 18 people.

Two brothers arrested last week on charges of selling contaminated milk could face death if convicted, according to China Daily, a state-run newspaper. The raw milk used to produce powdered baby formula had been watered down and the chemical melamine was added to fool quality checks, the newspaper said.

Chinese Premier Wen Jiabao visited Beijing hospitals and a supermarket to show his concern. China’s Health Ministry said about 13,000 children were hospitalized, while another 40,000 had undergone outpatient treatment.

“What we need to do now is to ensure that nothing like this happens in the future, not only in dairy products, but in all foods,” he said. “Manufacturers and owners of dairy companies should show more morality and social responsibility in these cases. They are heartless, so we have to create strict law and legislation. I’m sorry.”

The repercussions from the scandal were felt as far away as Africa.

Burundi imports milk products from two suspect Chinese companies and the government has set up a commission to investigate how much tainted product could remain on store shelves, officials said.

“For the moment, nobody knows if the milk is being sold on the Burundi market,” Noel Nkurunziza, president of a Burundi consumer association known as ABUCO, is quoted as saying in The Guardian newspaper and other publications.

In Asia, Singapore announced a recall of all Chinese milk products on Tuesday.

The head of Indonesia’s Food Safety Watch said she was instituting a temporary ban of all milk imports from China, although contaminated milk has not been found in the country.

In issuing its recall of milk products, Singapore had already suspended the import and sale of milk and dairy products from China on Friday, after it said it has found traces of melamine in three Chinese-made dairy products.

The Agri-Food and Veterinary Authority said “White Rabbit Creamy Candy” was ordered off of shelves after tests showed it was contaminated. White Rabbit is among the best-known candy brands in China and one of the few exported widely. The United States is among 40 nations that import the candy, a man in the administrative office of the Shanghai-based company told CNN Monday.

Earlier, Singapore’s agri-food agency said it found melamine in two other milk-based Chinese imports: the Yili brand “Choice Dairy Fruit Bar Yoghurt Flavored Ice Confection” and the Dutch Lady brand of strawberry-flavored milk.

In Bangladesh, three Chinese powdered milk brands — Sanlu, Suncare and Yashili — have been taken off shelves and all milk powder imports at Bangladeshi ports will be inspected. Bangladeshi TV showed the country’s Rapid Action Battalion climbing over a fence to raid a storage facility believed to contain tainted milk.

In Malaysia, Health Minister Datuk Liow Tiong Lai announced that import of Chinese milk products had been stopped.

In addition to banning imports, thousands of tons of tainted milk powder have been recalled.

In the Philippines Monday, the country’s Bureau of Food and Drugs banned the distribution and selling of two brands of imported Chinese milk that could possibly be tainted, the Philippines News Agency reported.

The milk brands were Yili and China Mengniu Diary Company, the agency reported.

One of the implicated Chinese plants is operated by a subsidiary of the Marudai Food Co. in Japan. Marudai said it was recalling five types of products from the plant, would halt operations there for one month, and will send employees to the subsidiary to examine quality controls. The factory will be shut down through October 19.

Even some countries that don’t import Chinese dairy products, such as Malaysia and Brunei, have banned milk products from China.

In Hong Kong, concerned parents have swamped hospitals. A 3-year-old Hong Kong girl was reported this weekend as the first case outside of mainland China. The girl was treated for kidney stones at Princess Margaret Hospital and released, Hong Kong’s government Web site reported. Her condition is being monitored.

A second child, a 4-year-old boy, had similar renal symptoms, the government reported Monday. The boy, a Hong Kong native, had consumed milk products contaminated with melamine and was diagnosed with a kidney stone in mainland China, the Department of Health said.

He was treated at Princess Margaret on Monday and was in stable condition.

The hospital said Monday it has provided medical consultation to 63 people who might have consumed contaminated milk products. The patients, 34 males and 29 females, ranged in age from 2 months to 17 years old.

A Hong Kong government hotline has received nearly 1,000 calls.

Melamine is commonly used in coatings and laminates, wood adhesives, fabric coatings, ceiling tiles and flame retardants. Some Chinese dairy plants have added it to milk products to make it seem to have a higher protein level.

Melamine is the same industrial contaminant from China that poisoned and killed thousands of U.S. dogs and cats last year.

Read Full Post »

Wednesday, September 24, 2008 1:02 PM

RI yanks Chinese dairy-based products

The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Wed, 09/24/2008 10:49 AM  |  Headlines

Indonesia is pulling 28 types of Chinese-made dairy products from stores for investigation, as a worldwide frenzy erupts over findings of tainted and severely hazardous dairy products from the mainland.

The products include Oreo cookies and wafers, Indoeskrim Meiji’s Gold Monas ice cream, M&Ms milk chocolate candies, Snickers candy bars, and Nestle UHT milk, the Drug and Food Monitoring Agency (BPOM) said Tuesday.

The action is being taken following reports that four infants in China were killed and more than 6,240 sickened after consuming formula milk products contaminated with melamine — commonly found in plastics, fertilizers and cleaning agents, and which is used illegally to boost the protein content of dairy products.

Despite the limited number of dairy products from China in the local market, BPOM head Husniah Rubiana Thamrin warned consumers to be alert to the possibility of melamine contamination in some dairy items, including yogurt, candy and ice cream.

“That’s why we’re pulling them from the market, to prevent any possible poisoning similar to what we’ve seen in China,” she said, adding that all regional offices had been notified to pull the products from stores and test them.

“I have talked with all importers about the decision and they have agreed to report to us and help recall the products,” she said on the sidelines of a hearing with the House of Representatives’ Commission VIII, which oversees religious, social and women’s affairs.

“We will immediately examine the products’ content to check whether they contain the chemical substance melamine,” she added.

Nestl* Indonesia, through its head of communications, released a response saying that all of its dairy-based products were safe for consumption and contained no harmful substances.

“Our products are controlled routinely and thoroughly to ensure that they comply with local standards as well as Nestl* standards,” said Brata T. Hardjosubroto.

Thomas Darmawan, chairman of the Indonesian Food and Drinks Producers Association, expressed similar views, saying consumers should not panic, because Chinese dairy products only accounted for a tiny proportion of the country’s dairy product imports.

“I hardly see imports of raw material from China for the production of dairy products,” Darmawan said as reported by Reuters.

Indonesia imports about 250,000-300,000 tons of powdered milk annually, mostly from Australia, New Zealand and Canada.

The BPOM’s Husniah added Indonesia had temporarily banned imports of dairy products from China.

“We will resume the imports only after we have finished our investigations,” she said. (ewd)

List of products:

1.Jinwei Yogoo various fruit-flavored fermented milk
2.Jinwei Yogoo fruit-flavored fermented milk
3.Jinwei Yogoo plain milk
4.Guozhen full cream milk
5.Indoeskrim Meiji Gold Monas chocolate-flavored
6.Indoeskrim Meiji Gold Monas vanilla-flavored
7.Oreo wafer stick
8.Oreo chocolate sandwich
9.Oreo cookie
10.M&Ms milk chocolate candy
11.Snickers nugget biscuit
12.Snickers chocolate various flavors
13.Dove Choc
14.Yoghurt natural choice
15.Yoghurt flavored
16.Yoghurt ice bar with real fruit
17.Yili bean club matcha red bean ice bar
18.Yili bean club red bean ice bean
19.Yili prestige
20.Chocliz dark chocolate bar
21.Yili Superbean chestnut ice bar
22.Nestl* dairy farm UHT pure milk, 1 liter
23.Yili high-calcium low-fat milk beverage
24.Yili high-calcium milk beverage
25.Yili pure milk, 250 ml and 1 liter
26.Dutch lady strawberry-flavored
27.White rabbit creamy candy
28.Yili choice dairy frozen yogurt bar

Source: Health Ministry

Read Full Post »

Hutan Dihabisi, Banjir Makin Menjadi-jadi

/

Sabtu, 20 September 2008 | 07:20 WIB

Dalam tiga tahun terakhir sejak 2006, Pulau Kalimantan boleh dikatakan luput dari bencana besar kebakaran hutan dan lahan serta dampak serbuan kabut asap. Itu bukan karena tidak ada kegiatan pembakaran hutan atau lahan, melainkan selama itu pulau tersebut beruntung karena tidak dilanda kekeringan panjang.

Namun, bagi yang berdiam di pulau yang kaya sumber daya alam ini bukan berarti bebas dari bencana. Pulau Kalimantan yang seharusnya sejak Juli 2008 memasuki kemarau, bahkan puncaknya September ini, justru terjadi sebaliknya.

Hujan terjadi hampir setiap hari. Tak heran bila sebagian wilayah di Kalimantan justru terjadi banjir beberapa kali karena perubahan iklim ini. Parahnya, banjir yang terjadi tidak hanya di satu lokasi, tetapi terjadi di beberapa daerah pada setiap provinsi dan cenderung terus meluas. Genangan banjir pun tidak hanya berlangsung lama, tetapi juga dalam dan sebagian berarus deras.

Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Palangkaraya Hidayat mengungkapkan, iklim tahun ini di Kalimantan akan turun sepanjang tahun, termasuk pada bulan-bulan musim kemarau. Kondisi ini disebut kemarau basah.

Masalahnya, hujan lebat yang turun seperti bulan Agustus lalu dua kali lipat dari kondisi normal. ”Normalnya, pada bulan Agustus cuma 100-an milimeter per bulan. Sejauh ini malah sampai 200 milimeter,” katanya.

Karena kondisi itulah, Hidayat sebelumnya mengimbau agar daerah di sisi hilir juga mewaspadai banjir kiriman dari hulu. Peringatan itu ternyata benar-benar terbukti ketika selama dua minggu kemudian banjir kiriman dari hulu menerjang kecamatan-kecamatan hilir Sungai Katingan.

Berdasarkan data Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), tercatat 19.814 keluarga di delapan kecamatan di Kabupaten Katingan terkena dampak banjir tersebut. Banjir juga menggenangi rumah milik 2.613 keluarga di empat kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Hampir bersamaan waktunya, banjir juga melanda Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan Timur (Kaltim). Pada Agustus dan awal September ini, misalnya, tiga kabupaten penghasil pertambangan batu bara dan bijih besi di provinsi Kalsel, yakni Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, dilanda banjir besar. Banjir di sana tidak hanya merendam rumah penduduk, tetapi menewaskan empat warga yang terjebak banjir berarus deras.

Selain kerusakan jalan trans- Kalimantan pada ruas Banjarmasin-Batulicin semakin parah, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kalsel melaporkan sedikitnya lebih dari 1.000 hektar tanaman padi puso. Kerusakan tanaman padi seluas itu akibat banjir sejak Januari hingga September terjadi enam kali. Dari 13 kota/kabupaten, sebanyak 11 kabupaten hampir setiap tahun dilanda beberapa kali banjir. Tak heran bila Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana memasukkan Kalsel pada 11 provinsi di Indonesia yang rawan bencana.

Banjir tidak hanya menggenangi dataran rendah atau pinggiran sungai. Di Balikpapan, Kaltim, yang memiliki sebagian wilayah berbukit-bukit, misalnya, juga dilanda banjir. Banjir besar yang terjadi saat bersamaan dengan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Kaltim pada Juli lalu, misalnya, disertai longsor sehingga menewaskan dua anak akibat tertimpa reruntuhan rumah.

Di Kalbar, banjir terparah justru terjadi bulan September yang melanda tiga kabupaten, yakni Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi. Banjir yang paling parah, berdasarkan laporan, terjadi di Kabupaten Melawi karena merendam 10.000 rumah yang dihuni sekitar 50.000 warga. Sebagian dari mereka terisolasi selama sepekan akibat kepungan banjir.

Banjir di Kalimantan ternyata tidak hanya terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan catatan Kompas, selama sembilan bulan dalam tahun 2008 hampir setiap bulan terjadi banjir. Hanya bulan Februari dan Mei yang tidak ada laporan banjir.

Kondisi ini membuktikan bahwa banjir di Kalimantan bukan sekadar besaran curah hujan lagi sebab kalau itu masalahnya, dari dulu orang di sini telah mengantisipasi dengan mendirikan rumah panggung. Yang terjadi justru ini adalah buah dari kerusakan alam semakin parah. Kondisi ini setidaknya diakui Gubernur Kalsel Rudy Ariffin saat rapat mitigasi bencana beberapa waktu lalu di Banjarmasin, Kalsel.

Kondisi kerusakan lingkungan yang paling masif adalah terus berlangsungnya pembabatan hutan. Pada Januari-Februari di Kalbar, misalnya, digemparkan dengan penangkapan 34.500 batang kayu log ilegal di Sungai Kapuas. Kayu-kayu itu diklaim hasil tebangan sekitar 800 warga Kabupaten Kapuas Hulu. Tangkapan kayu itu merupakan yang terbesar sekaligus melibatkan pelaku terbanyak dalam sejarah penangkapan pembalakan liar di Kalbar.

”Kami terpaksa menebang kayu di sekitar Sungai Kapuas untuk bertahan hidup setelah hampir sebulan pada Desember 2007 desa kami tergenang banjir hingga 4 meter. Gara-gara terendam banjir, ladang kami gagal panen, menoreh getah karet tidak bisa, mencari ikan juga sulit,” kata Jor (30), warga Kecamatan Embaloh, Kabupaten Kapuas Hulu, yang ditemui beberapa waktu lalu.

Pembabatan hutan secara ilegal tidak hanya dilakukan warga di Kabupaten Ketapang, Kalbar, tetapi juga melibatkan pejabat dinas kehutanan dan kepolisian setempat. Jaringan perdagangan pun tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga untuk penyelundupan kayu ke Malaysia.

Tebang pohon

Menebang pohon untuk bertahan hidup pada saat banjir sudah menjadi mekanisme bertahan hidup turun-temurun masyarakat yang bermukim di daerah aliran Sungai Kapuas. Semakin tinggi dan lama banjir itu merendam permukiman dan ladang penduduk, hampir dipastikan semakin banyak pula kayu yang ditebang.

Memanfaatkan banjir untuk memilirkan kayu-kayu itu tidak hanya dilakukan rakyat, tetapi juga perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan (HPH). Cara ini ditempuh hampir di semua daerah aliran sungai (DAS) Kalimantan dan berlangsung puluhan tahun karena biayanya paling murah. Cara inilah yang dikenal banjir kap.

Semakin banyak kayu di DAS Kapuas yang ditebang, ini berarti semakin besar pula potensi banjir dengan frekuensi dan intensitas yang lebih banyak. Bencana banjir di Kalbar yang beberapa kali berlangsung dalam dua tahun terakhir ini setidaknya membuktikan hipotesis itu.

Dr Ir Gusti Zakaria Anshari MES, Ketua Pusat Penelitian Kehati dan Masyarakat Lahan Basah (PPKMLB) Universitas Tanjung Pura, Pontianak, sekaligus Ketua Forum DAS Kapuas, menilai, DAS Kapuas cukup mengkhawatirkan karena sumber daya hutan yang menjadi sumber tangkapan air juga sudah rusak. Pasalnya, selain pembabatan hutan, sekarang sebagian konversi lahan di DAS Kapuas menjadi perkebunan juga tidak direncanakan dan dilakukan dengan baik. Kondisi ini semakin parah dengan adanya penambangan emas tanpa izin (peti) di Sungai Kapuas.

”Sungai Kapuas sudah mengarah ke kondisi genting. Perlu penanganan serius agar jangan telanjur parah dan akan semakin sulit untuk mengobatinya,” kata Gusti.

Panjang Sungai Kapuas, kata Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Suhartadi, sekitar 1.086 kilometer dan memiliki DAS 10,15 juta hektar. Sekitar 2,2 juta dari DAS itu termasuk kritis dan bahkan 607.253 hektar di antaranya dalam kondisi sangat kritis. DAS Kapuas yang tergolong agak kritis mencapai 4,24 juta hektar dan yang berpotensi kritis 2,89 juta hektar. ”Deforestasi, penambangan liar, serta perubahan fungsi lahan turut memengaruhi kekritisan DAS Kapuas,” kata Suhartadi.

Data Dinas Kehutanan Kalbar menunjukkan, dari total kawasan hutan di Kalbar yang mencapai 9,1 juta hektar, sekitar 2,1 juta hektar di antaranya tergolong lahan kritis. Di luar kawasan hutan, ada sekitar 3 juta hektar lahan yang kritis. Pada pertengahan tahun lalu, Masyarakat Perhutanan Indonesia Komda Kalbar sempat merilis, laju kerusakan hutan di Kalbar hampir 165.000 hektar per tahun atau 23 kali luas lapangan sepak bola per jam.

Jumlah kasus pembalakan liar di Kalbar yang turut mempercepat laju kerusakan hutan tergolong memprihatinkan. Dinas Kehutanan Kalbar mencatat, terdapat 406 kasus pembalakan liar di Kalbar dalam kurun waktu 2005-2007. Selain itu, kegiatan penambangan emas ilegal di pinggir-pinggir sungai di Kalbar juga cukup memprihatinkan. Data Dinas Pertambangan Kalbar tahun 2005 mencatat ada 1.480 peti yang melibatkan sekitar 10.093 penambang.

Keberadaan peti itu juga banyak memakai bahan kimia merkuri yang berpotensi mencemari sungai. Kerusakan lingkungan ini terus bertambah karena rehabilitasi lahan di Kalbar melalui program Gerakan Rehabilitasi Lahan dalam kurun waktu 2004-2006 sendiri baru 40.090 hektar.

DAS Kritis

Kondisi DAS yang sebagian kritis juga ada di 26 sungai besar lainnya di Kalbar. Tercatat dari 27 sungai di Kalbar yang memiliki DAS 14,86 juta hektar, sekitar 1,34 juta hektar pada kondisi sangat kritis, 2,1 juta hektar dalam kondisi kritis, 6,14 juta hektar dalam kondisi agak kritis, dan 3,73 juta hektar dalam kondisi potensial kritis.

”Jika kondisi ini tidak segera ditangani oleh berbagai pihak, bencana banjir yang lebih luas bisa menjadi ancaman serius bagi wilayah Kalbar,” kata Suhartadi.

Ironis lagi, di tengah parahnya kerusakan hutan Kalbar, ternyata masih ada sedikitnya 62 izin perkebunan kelapa sawit di Kalbar yang diterbitkan di kawasan hutan seluas 430.810 hektar. Jika persoalan tumpang tindih izin ini tidak ditangani serius, bukan mustahil banjir yang terjadi semakin meluas akibat konversi hutan tersebut.

Fakta kerusakan DAS yang paling parah juga terjadi di Kalsel. Meski daerah ini hanya tinggal satu HPH yang beroperasi, kerusakan hutan terus berlangsung akibat pembukaan lahan untuk pertambangan batu bara dan bijih besi berlangsung besar-besaran sejak tahun 80-an. Tak heran bila kawasan Pegunungan Meratus yang menjadi daerah sumber aliran utama sungai-sungai di Kalsel dipenuhi lubang-lubang tambang yang menganga. Ironisnya, sebagian besar yang sudah tidak ditambang lagi ditinggalkan tanpa reklamasi.

Semestinya, kata Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kalsel Rakhmadi Kurdi, DAS yang baik itu minimal 30 persen berupa hutan utuh pada satu wilayah kabupaten.

Akan tetapi, fakta di Kalsel, hutan gundul sangat luas, lubang bekas tambang yang tidak direklamasi juga terus bertambah. Dampaknya, erosi pun semakin besar, sungai-sungai akhirnya mendangkal dan bisa dipastikan ketika banjir air meluap ke mana-mana bahkan berarus deras. ”Untuk mengatasi ini, kuncinya tidak hanya menghentikan pembabatan kayu dan pengendalian pembukaan tambang, yang lebih penting bagaimana semua pihak serius mengembalikan daerah-daerah yang mengalami kerusakan tersebut, termasuk lahan kritis menjadi hijau kembali. Jika tidak, bencana banjir semakin menjadi-jadi,” katanya.

Budi, warga Katingan, Kalteng, menambahkan, pihaknya meminta kepada pemerintah lokal agar dalam melakukan reboisasi hutan yang gundul di pedalaman melibatkan masyarakat. ”Jangan mereka diam saja dan hanya bisa mendirikan pos kesehatan dan kasih sedikit bantuan saat banjir tiba,” ujarnya.

Read Full Post »

Monday, September 15, 2008 10:43 AM

Indonesia‘s judicial system rated the worst in Asia: Survey

Lilian Budianto ,  The Jakarta Post ,  Jakarta   |  Mon, 09/15/2008 10:08 AM  |  Headlines

Indonesia‘s judiciary earned poor marks from expatriate business executives for having the worst system in Asia, in a survey conducted by a Hong Kong consulting firm.

Regional financial hubs Hong Kong and Singapore topped the list for having the best judicial systems on the continent.

The survey, conducted by the Political and Economic Risk Consultancy (PERC), ranked Indonesia last against the other 12 Asian countries.

The judiciary “is one of Indonesia’s weakest and most controversial institutions, and many consider the poor enforcement of laws to be the country’s number one problem,” PERC said, as quoted by AFP.

The agency did not provide specific examples.

Indonesia‘s poor ranking stems from the executives’ strong dissatisfaction with legal proceedings, which are dogged by systemic corruption, senior lawyer and human rights advocate Todung Mulya Lubis told The Jakarta Post on Sunday.

“It is not surprising Indonesia ranked at the bottom,” he said.

“Indonesia has yet to give businesspeople the legal certainty crucial in the investment world.”

Todung gave the example of the recent Supreme Court ruling against Singapore-based investment firm Temasek Holdings, which was found guilty of breaching anti-monopoly laws.

Analysts have said Temasek was subjected to disfavorable divestment for “confusing and illogical reasons” made under the 1999 Competition Law. Temasek has continued to insist on its innocence.

The PERC survey confirms findings in several previous surveys. A recent report by the World Bank and its private arm, the International Financial Cooperation, showed Indonesia ranked 129th out of the 181 countries surveyed in terms of doing business.

In December 2007, a Transparency International Indonesia study ranked the judiciary as the most corrupt institution after the police.

A survey conducted by the Corruption Eradication Commission this year put the Attorney General’s Office as the least credible for fighting corruption, followed by the courts and the police.

Hong Kong‘s judicial system topped the vote with a score of 1.45 on a scale where zero represents the best performance and 10 the worst.

Regional rival Singapore was in second place with a score of 1.92, followed by Japan (3.50), South Korea (4.62), Taiwan (4.93) and the Philippines (6.10).

Malaysia was in seventh place with a score of 6.47, followed by India (6.50), Thailand (7.00) and China (7.25). Indonesia’s lowest score of 8.26 came after Vietnam’s 8.10.

Survey respondents were 1,537 corporate executives working in Asia. They were asked to rate the judicial systems in the countries where they reside, using such variables as the protection of intellectual property, corruption, transparency, enforcement of laws, freedom from political interference and the experience and educational standards of lawyers and judges.

PERC said the less favorable perceptions of China’s and Vietnam’s judicial systems were rooted in political interference, adding the Communist Party “is above the law in both countries”.

Although India and the Philippines are democracies, expatriates did not look favorably on their judicial systems because of corruption, PERC added

Read Full Post »

Older Posts »