Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘CUKONG’

Kamis, 2009 Juli 30

Ketapang, BERKAT

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya surat Keputusan Penahanan dari Mahkamah Agung RI terhadap AKP Khadaphy Marpaung dan IPTU Agus Lutfiandi telah turun. Kejaksaan Negeri Ketapang selaku eksekutor pun kembali melakukan penahanan terhadap dua mantan perwira Polres Ketapang yang terlibat dalam kasus illegal logging itu. Keduanya pun pada Rabu (29/7) kemarin akhirnya kembali dijebloskan ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Ketapang. Setelah sebelumnya sempat bebas sekian lama. “Memang benar ditahan lagi. Keduanya masuk Lapas tadi pagi,” kata Supriatna salah seorang pegawai Lapas Kelas II B Ketapang, kemarin. Lantas bagaimana kelanjutan proses hukum AKBP Ahmad Sun’an, mantan Kapolres Ketapang yang juga terlibat dalam kasus illegal logging tangkapan tim Mabes Polri tahun lalu itu. “Kabarnya Pak Sun’an mungkin tidak lama lagi menyusul (kembali ditahan,red),” tambah Supriatna. AKP Kadhapy Marpaung mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang, IPTU Agus Lutfiandi mantan mantan Kapospol serta mantan Kapolres Ketapang AKBP Ahmad Sun,an ditangkap tim Mabes Polri sejak 10 April 2008 lalu di Polres Ketapang. Ketiga mantan pejabat Polres Ketapang ini sempat ditahan, namun belakangan bebas di Pengadilan Tinggi Kalbar, namun JPU melakukan kasasi ke Mahakamah Agung. Sementara Budi Arif dari Lembaga Pemerhati Lingkungan Hijau Kalbar memberikan apresiasi terhadap ditahannya kembali ketiga mantan pejabat Polres Ketapang tersebut. Namun, dia cukup heran lantaran baru sekarang eksekusi dilakukan oleh kejaksaan. “Padahal surat perintah penahanan dari MA sudah beberapa bulan lalu. Tapi kenapa JPU tidak melakukan eksekusi, kan lucu, ” kata ungkap Budi. Budi juga menyesalkan hampir sebagian besar pelaku utama illegal logging tangkapan tim Mabes Polri itu dihukum ringan. Bahkan status hukumannya tahanan kota. Artinya mereka tidak pernah menginap dibalik jeruji. Ironinya lagi mereka berkeliaran terang-terangan di muka umum dan tidak tersentuh hukum. “Justru yang masih ditahan di Lapas, hanyalah para nakhoda dan juragan motor saja,” ungkapnya. Merasa mendapat perlakuan hukum yang tidak adil itu, beberapa waktu lalu, para nakhoda dan juragan motor melakukan aksi mogok makan di dalam Lapas. Beberapa di antaranya hingga harus mendapatkan perawatan intesif seperti Aweng. Perlakuan hukum berbeda yang sangat menyolok, terlihat dari bebasnya sekitar 12 pelaku utama illegal logging. Mestinya mereka masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang sudah jelas mereka divonis bersalah dengan hukuman paling sedikit 10 bulan dan maksimal 1,6 tahun penjara. Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan. Ke-12 orang itu antara lain Issiat (pemilik kayu), Wijaya (koordinator dokumen dan dana taktis), Darwis (pemilik kayu dan sawmill PO Kayu Bertuah), Stefanus Chandra (Pemilik sawmil Maranatha), Adi Murdiani (penyewa sawmill Maranatha sekaligus koordinator dana taktis), Freddy Lee (pemilik sawmill CV Rimba Ramin), Dol Solben alias Abdul Jobar (pemilik sawmill Karya Bersama), AKBP A Sun’an (mantan Kapolres), AKP Khadaphy Marpaung (mantan Kasat Reskrim), Iptu Agus Lufiandi (mantan Kapospol), Syaiufl (mantan Kadishut Ketapang) dan Nur Fadri (Ketua tim stok opname Dishut Ktp). Saat ini yang tersisa di Lapas Kelas IIB Ketapang hanyalah Aweng dan Tony Wong. Bahkan pelaku yang menjadi DPO tim Mabes Polri pun tak pernah tertangkap hingga kini. Padahal mereka berlenggang kangkung menghirup udara segar di Ketapang, bahkan masih bermain kayu dalam skala konteiner seperti Iin Soluna dan H. Marhali bos kayu Telok Batang. Terhadap pelaku utama yang menjadi DPO Mabes Polri, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing saat silaturahmi dengan wartawan berjanji akan menindak lanjutinya. “Saya akan lihat lagi. Siapa-siapa yang menjadi DPO Mabes. Kalau memang masih ada yang berkeliaran. Kita akan tangkap,” janji Kapolda. (rob)

Advertisements

Read Full Post »

Selasa, 2009 Juli 14

Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyatakan kekecewaannya mengetahui beberapa di antara para cukong illegal logging (IL) Ketapang dibebaskan dari hukuman.

“Saya sangat kecewa dan tak terima. Hati kecil saya kalau sudah mendengar itu sangat sedih dan kecewa. Anggota saya sudah kerja di-P21 jaksa kemudian dibebaskan. Berarti ada sesuatu yang harus kita cermati. Ada apa ini sebenarnya. Apakah saya yang salah. Tapi mudah-mudahan tidak lah,” tegas Kapolda kepada wartawan kemarin disela menyaksikan persiapan puncak HUT Bhayangkara ke-63 di Mapolda Kalbar.

Kapolda katakan pihaknya sudah mengajukan pasal-pasal dengan hukuman yang setimpal. Akan tetapi jika ada keputusan pengadilan di luar itu, maka merupakan kewenangan dari hakim.

“Yang jelas saya sudah katakan pada anggota, zero ileggal logging. Anggota saya yang terlibat saya tahan. Dan terhadap cukong yang dikenai tahanan kota saya akan cek ke Polres setempat,” tuturnya.

Ia tegaskan kalau dirinya tidak akan menangguhkan penahanan terhadap siapapun pelaku illegal logging. Berkaitan dengan tiga perwira yang dihukum, Kapolda nyatakan tidak akan intervensi karena sudah ranah hukumnya hakim.

“Tapi menurut saya kalau seorang pamen yang pernah menjadi kapolres ternyata ditahan di polresnya sendiri, itu satu pukulan bagi Sunan, khadafi. arkat dan martabatnya telah jatuh,” tukasnya. (rob)

Read Full Post »

100_14821100_1483

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

100_1486100_1491100_1484100_14851100_1493

Read Full Post »

Terdakwa Ilog Pakai Kaos Khusus

Rabu, 7 Januari 2009 | 03:15 WIB

KETAPANG, TRIBUN – Ada yang berbeda di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Selasa (6/1). Pasalnya, seorang terdakwa illegal logging, Abdullah, yang akan disidang mengenakan kaus putih berkerah dengan beberapa kalimat  yang tercetak di depan dan punggung kaus tersebut.

Pada bagian dada, tertulis “Kami Tumbal Cukong Illegal Logging”, sementara pada bagian belakang tercantum “Tangkap Cukongnya, Kamu Pasti Bisa”.

Abdullah yang ditemui Tribun di sela-sela sidang, mengatakan, kaos putih bersablon tersebut merupakan bentuk protes dari para terdakwa ilog yang saat ini ditahan di Lapas Ketapang.

Mereka menilai dirinya menjadi korban peraturan yang tak adil, sementara cukong kayu masih berkeliaran. Bila ditangkap pun hukumannya lebih ringan dibanding masyarakat biasa. “Kaos ini hasil kesepakatan sesama tahanan ilog. Kami telah memesan sekitar 40 kaos, namun yang telah siap baru belasan saja. Kaus saya ini baru datang tadi,” ujar Abdullah.

Keberatan tahanan ilog di lapas semakin menjadi setelah vonis bagi 24 terdakwa ilog diputus. Pasalnya, sebagian segera bisa menghirup udara bebas karena masa hukuman habis setelah dipotong masa tahanan. “Kami ingin diperlakukan adil, tidak dihukum berat,” tukas Abdullah.

Terlihat air mata mengalir di pipinya. Kata dia, dari lebih dari 60 tahanan ilog di lapas, hampir semuanya adalah orang kecil yang membawa kayu untuk kebutuhan pribadi, atau atas perintah majikan.

Abdullah yang asal Kampung Tengah, Telok Melano, mengharapkan mereka diberi keringanan, juga aturan kehutanan dikaji kembali agar tak mengorbankan masyarakat. “Saya ingin ketemu dengan keluarga saya, bertemu dengan kedua anak saya,” ujarnya lirih dari balik jeruji tahanan PN Ketapang.

Ia sudah tujuh bulan menjadi tahanan. Menurut pengakuannya, itu semua berawal dari sekitar lima kubik kayu yang ia bawa menggunakan rakit di Telok Melano. “Itu merupakan perintah kontraktor, saya hanya orang suruhan saja,” katanya.

Rencananya, kaus tersebut akan dikenakan oleh para tahanan ilog setiap mengikuti persidangan di PN Ketapang. “Jika semuanya sudah dapat, kami akan pakai bersama-sama,” tambah Abdullah.

Jaksa penuntut umum (JPU) Citra Krisyanti menyatakan, ia tidak tahu-menahu tindakan terdakwa yang memakai kaus dengan tulisan khusus tersebut. “Yang penting rapi dan sopan saat di persidangan. Soal baju, itu kan bagian dari aspirasi mereka,” kata Citra.

Citra tak mempermasalahkan pakaian yang dikenakan oleh Abdullah, karena masih dipandang sesuai etika yang berlaku. “Nanti dilarang, dibilang melanggar HAM,” tandas jaksa berkulit sawo matang ini sembari tersenyum.

Jajaran para hakim di PN Ketapang sempat berdiskusi membahas penggunaan kaus tersebut saat berada di ruang pengadilan. Namun, tampaknya, hakim tak melihat permasalahan mendasar pada pemakaian kostum tersebut. “Pada prinsipnya, saat masuk di ruang peradilan, mereka harus berpakaian rapi, sopan, dan tidak mengganggu jalannya persidangan,” ujar Humas PN Ketapang, Santonius Tambunan.

Dia mengakui, kejadian seperti itu baru pertama kali terjadi di PN Ketapang. Yang penting tulisan yang tertera pada baju tersebut harus sopan, tidak melanggar etika, dan tidak mengarah kepada pihak-pihak tertentu. “Ini fenomena baru dalam praktik peradilan,” tandas Tambunan.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan, pemakaian kaos tersebut dilarang saat persidangan, jika dianggap mengganggu proses peradilan. “Hakim punya wewenang saat berada dalam persidangan. Yang penting, proses peradilan harus dihargai,” katanya. (Tribun Pontianak/Dasa Novi Gultom)

Read Full Post »

PENGAKUAN para Juragan Motor, Nakoda Kapal, Mandor, Masyarakat jadi TUMBAL ILLEGAL LOGGING, tentang masalah ILLEGAL LOGGING dan KORUPSI di Kalbar Indonesia.

Confessions among local boat drivers, ship captains, former foremen in the field, and the poor locals who bear the blames of Illegal logging in the region of Ketapang, west borneo, Indonesia.

VICTIMS OF ILLEGAL LOGGING

Pemilik kayu sudah di periksa Polisi tapi tidak ditahan polisi, kayu Belian yang diangkut adalah bahan Jembatan Proyek Pemerintah yang sudah dikerjakan, tinggal dipasang saja, Surat Proyek dan Surat keterangan Kepala Desa juga ada, penjual kayu juga ada, tapi tidak ditahan, disaat penangkapan Pemilik kayu ada diatas Motor air bersama Juragan Motor saya, Mengapa saya selaku  Pemilik Motor Air bisa dijadikan tersangka Illegal Logging ?

During the raid, the timber owner had been questioned by the police but no detention was made. The load of timber Belian was the material needed for a Government’s bridge project, which had been prepared and ready to be installed. Letters of authorisation issued on the project as well as from the administrative village head were also presented, at the scene, the timber seller was there too but didn’t get caught, and the timber owner was on the boat with my boat driver. Why should I as a boat owner become an illegal logging suspect?

Pada saat Penangkapan ada 14 buah Motor Air yang ditangkap, Mengapa cuma 1 Motor air saja jadi masalah atau Ditumbalkan? Kemana kayu dan ke 13 Motor Air lainnya? Apa karena pemilik kayunya adalah cukong-cukong besar yang selama ini tidak pernah tersentuh Hukum? Dimana letak Keadilan?

At the time of the raid, a total of 14 boats were seized. Why does only one boat get into trouble or bear the blame? Where have the rest of timbers and 13 boats gone? Is it because the timber owners are powerful timber barons who have never ever been touched by law? Where is the justice?

(The boat owner – Mr Sapdilah // Pemilik Motor Air – Bpk Sapdilah)

(PART 1) : http://www.youtube.com/watch?v=Vv-_RX67p5A

(PART 2) : http://www.youtube.com/watch?v=5A0y0nE4DT0

(PART 3) : http://www.youtube.com/watch?v=iOE_bLoj2o4

(PART 4) : http://www.youtube.com/watch?v=tuPpKQ26c_k

(PART 5) : http://www.youtube.com/watch?v=GMQsXvHu9pY

(The boat driver – Mr Maman // Juragan Motor – Bpk Maman)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=_f6z-qFZChc

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=xhgE8WRONMg

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=gFwKliQJFmA

(The boat driver – Mr Arif // Juragan Motor – Bpk Arif)

http://www.youtube.com/watch?v=320H5BLhEDY

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=U009qzZe4rE

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=S9WxCESATJ8

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=RwGr6RgtPvw

(4) : http://www.youtube.com/watch?v=tCjQAIY4t6I

(5) : http://www.youtube.com/watch?v=oDe02U8DL4Q

(6) : http://www.youtube.com/watch?v=pQKtH1HcOu8

(7) : http://www.youtube.com/watch?v=m2fQLc_c_YU

(8) : http://www.youtube.com/watch?v=dC772ffiY0w

(9) : http://www.youtube.com/watch?v=LLqLXhsHxsY

(The boat driver – Mr Made // Juragan Motor – Bpk Made)

http://www.youtube.com/watch?v=WfNvnqPmbBg

(The ship captain – Mr Saman // Nakoda Kapal – Bpk Saman)

http://www.youtube.com/watch?v=dXE4t9_UP04

(The ship captain – Mr Dera // Nakoda Kapal – Bpk Dera)

http://www.youtube.com/watch?v=YBMbqWzSHGc

(The ship captain – Mr Sumorio // Nakoda Kapal – Bpk Sumorio)

http://www.youtube.com/watch?v=GD-SCSa9CGE

(The ship captain – Mr Aladin // Nahkoda Kapal – Bpk Aladin)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=qa1-nFrJq7c

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=J2ecy3j1u8I

The Ex foreman of Illegal Logging in Gunung Palung National Park

PENGAKUAN EX Mandor IL di Taman Nasional Gunung Palung

(Ex foreman – Mr Umar // EX Mandor – Bpk Umar)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=eviW4vGy8KQ

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=yVDgdtbufiI

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=dZws4Jw-6Hk

THE VICTIM OF ILLEGAL LOGGING // TUMBAL ILLOG

(Ex foreman – Mr Dolah // EX Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=jLUY-aD7yTk

(2) http://www.youtube.com/watch?v=70AddVNaXx0

(3) http://www.youtube.com/watch?v=mT-2Ef5mfWA

(4) http://www.youtube.com/watch?v=lG3ZfpSVBWw

A confession of Ex foreman of Illegal Logging in the region of Matan

ENGAKUAN EX Mandor IL di Daerah Matan

(Ex foreman – Mr Dolah // EX Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=8HiVmD8ynfw

(2) http://www.youtube.com/watch?v=J6bLBUz2RmQ

(3) http://www.youtube.com/watch?v=uppuG3Kkhno

ILLEGAL LOGGING ACTIVITIES IN GUNUNG PALANG NATIONAL PARK

KEGIATAN / PEMBALAKAN IL DI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG

(A story from an ex foreman – Mr Dolah // Pengakuan Ex Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=yVcD5YTjc38

(2) http://www.youtube.com/watch?v=ONE4a1nHBkk

(3) http://www.youtube.com/watch?v=dfhRFXDGIKY

.

.

MEREKA SANGAT BUTUH PERHATIAN DARI PEMERINTAH

Government attention is an urgent need

.

Kapasitas  LP Kelas II B Ketapang   150 Orang. Pada saat ini Penghuni LP Kelas II B Ketapang berjumlah 278 Orang.

The prison of Ketapang is facilitated to accommodate 150 inmates. Currently, the 150-capacity prison has a population of 278 inmates, nearly twice of the standard capacity.

30% diantaranya adalah Tahanan Kasus Ilegal Logging, dan menempati Rangking Pertama di LP Kelas II B Ketapang.

Of the 278 inmates, 30% have been charged with Illegal Logging which claims the top place of the majority in the prison of Ketapang

95% Tahanan Kasus Ilegal Logging yang ada adalah Para Juragan Motor, Nahkoda Kapal , Pemilik Motor air, Pemikul Kayu dan pemilik kayu Belian dalam skala sangat kecil untuk Bangunan rumah.

Among the illegal logging cases, 95% of them are local boat drivers, ship captains, boat owners, and timber owners who only hold a handful amount of timbers for building their own homes.

Mereka rata-rata berpendidikan sangat rendah dan awam dalam masalah Hukum dengan latar belakang kehidupan yang sangat MISKIN,

In general, they are people who receive very little education, have very limited knowledge about laws, and struggle to survive in poverty.

Dalam menjalani proses Hukum tidak didampingi Pengacara, mereka secara umum mendapatkan Tuntutan dari  JPU antara 3 s/d 6 tahun Pidana Penjara dan mereka tidak dapat melakukan pembelaan di depan Persidangan Pengadilan dikarenakan ketiadaan Penasehat Hukum dan rasa Ketakutan yang sangat tinggi.

During the trials, they appear in courts without legal representations, generally, they have been sought sentences ranging from 3 to 6 years in jail by the prosecutors, they don’t even have a chance to defend themselves against the accusations before the judges under the circumstances with no access to lawyers and in a sense of huge insecurity.

Sebagian dari Mereka sudah ada yang di Vonis oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan  Pengadilan Tingggi di Pontianak ditingkat Banding dengan Pidana antara 18 Bulan s/d 36 Bulan Penjara, dan JPU melakukan Banding / Kasasi.

Some of them have been convicted by the District Court in Ketapang and the High Court in Pontianak with imprisonment sentences ranging from 18 to 36 months, but the prosecutors are still unsatisfied and launch appeals against the judge decisions.

Dengan melihat Kondisi latar belakang yang miskin dan sudah berdampak pada runtuhnya Kehidupan Keluarga .

Considering their vulnerability and long suffering in poverty, they are now facing a total financial breakdown and leaving their families in misery.

Atas Dasar Kemanusiaan, sangat diharapkan adanya  perhatian dari :

With a sense of human compassion, an urgent attention is much needed from :

1. Bapak Presiden SBY, (Mr President SBY)

2. Bapak Kapolri, (The National Police chief)

3. Bapak Ketua Mahkamah Agung, (The Supreme Court Chief)

4. Bapak Kepala Kejaksaan Agung, (The Head of Attorney General)

5. Segenap Anggota DPR RI khususnya Komisi III, (Members of Parliament, specially the division of commission III)

6. Jajaran Media Cetak & Electronic, (All the electronic and print media)

Kiranya berkenan meluangkan waktu , datang  melihat dan mewawancarai mereka secara langsung, sehingga bisa mengetahui Kondisi mereka secara utuh , dan layak tidaknya mereka di Katagorikan sebagai Para Pelaku Ilegal Logging ???

Please spare sometime, come and visit these people, talk to them face to face, to get a whole picture of their stories, and evaluate whether it’s fair for these people to be categorized as Illegal Loggers ???

Secara umum saya menganggap Mereka ini adalah Tumbal Ilegal Logging, mereka bukan  Pelaku Ilegal Logging , Sebagian besar Pelaku Ilegal Logging Sejati masih Bebas dan Belum tertangkap.

As far as I concern, they are victims of illegal logging, they are not the real illegal loggers, the biggest proportion of illegal loggers are still at liberty and escape legal punishments.

Mereka ini adalah Korban , Korban Pembiaran Aparat dan Korban dari Para Pelaku Ilegal Logging Sejati yang tidak bertanggung jawab.

They are the real victims, who receive little care from government officials but bear the responsibility for the real illegal loggers.

Read Full Post »

Sabtu, 27 Desember 2008 , 11:23:00

Vonis Ringan dan Bebas IL Ketapang
Bukti Penegakan Hukum Buram


Pontianak. Ringannya vonis terdakwa kasus illegal logging (IL) Ketapang yang melibatkan cukong, Kapolres dan Kepala Dinas Kehutanan setempat, bukti buramnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kalbar.

“Vonis hukum yang tetapkan hakim, sangat-sangat ringan. Kapolres yang termasuk menjadi leading sector lolosnya penebangan dan pengangkutan kayu ilegal hanya divonis tiga tahun dan denda Rp 5 juta. Parahnya lagi, Kadishut justru divonis bebas, meskipun bersyarat,” ungkap Rousdi Said SH MS, Akademisi Hukum Untan, Jumat (26/12).

Ada rasa tidak sensitif dari penegak hukum dalam rangka mengamankan harta negara yang telah dibawa kabur ketika menjatuhkan vonis. Aparatur hukum dinilai tidak punya keberanian karena ada kemungkinan tersangka merupakan kolega yang dikenal baik ketika menjabat di pemerintahan. Oleh sebab itu, mereka tidak menjatuhkan hukuman maksimal, seperti yang diusulkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Harusnya, Jaksa Penuntut Umum tidak boleh tinggal diam, harus melakukan banding ke MA, sehingga vonis hukumnya bisa dipertahankan, yakni 6,8 tahun dengan denda Rp 250 juta, atau mungkin bisa diperberat,” papar Rousdi.

Upaya banding JPU, kemungkinan bisa mengubah vonis yang ditetapkan hakim. Apalagi memandang asas keadilan dan kebocoran keuangan negara yang begitu besar atas kerugian dari dampak IL. Apalagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka mencapai 20 orang. “Tentunya, tidak mungkin hanya divonis rata-rata satu hingga dua tahun saja,” ujar Rousdi.

Rousdi mengatakan, berdasarkan kajian hukum, harusnya pelaku dikenakan pasal berlapis. Bukan hanya UU tindak pidana kehutanan, tetapi juga lingkungan, suap dan korupsi. Sangat aneh apabila JPU dan hakim dinilai tidak berani menggunakan pasal tersebut untuk menetapkan vonis. Apalagi kasus IL Ketapang menjadi vokus hukum di Indonesia, karena mereka yang disidang merupakan pejabat polisi dan pemerintahan. “Inilah yang kita sesalkan. Apalagi ketika proses persidangan berlangsung, kejahatan IL tetap berlanjut, terbukti masih ada pelaku IL yang ditangkap karena melakukan kasus serupa. Ini menandakan tidak ada efek jera. Apalagi Kapolres hanya ditahan selama tiga tahun. Ini membuat pelaku IL akan semakin berani mencuri kayu kita,” tegasnya.

Terkait putusan tiga oknum perwira polisi yang jauh dari tuntutan jaksa dan vonis bebas bersyarat Kadishut Ketapang, pelaksana harian  Konsorsium Anti Ilegal Logging (KAIL), Happy Hendrawan mengatakan sejak awal memang sudah diperkirakan. “Di mana yang saya lihat aspek politis lebih mengedepan dibanding aspek kebenaran hukum,” jelas Happy.

Belum lagi bebasnya Kadishut Ketapang walaupun bersyarat yang tentu menjadi persoalan baru. Artinya, jika Kadishut bebas dan tidak terbukti, lalu siapa di Dishut Ketapang yang sepantasnya bertanggung jawab terhadap masalah ilegal logging di Ketapang.

“Tentu ini menjadi PR. Jika Kapuas Hulu saja yang begitu besar dan dahsyat pada periode 2002-2006 bisa berhenti, kok Ketapang masih saja berlangsung. Apakah memang ada tangan-tangan setan yang bergerak tanpa terendus aparat hukum?” tanyanya kesal.

Terkait putusan majelis hakim terhadap para terdakwa dari oknum perwira polisi, ketiganya terbukti melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar pasal 56 ke 2 KUHP Jo pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta melanggar pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan.  Sedangkan pasal 78 ayat 5 berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, maka putusan majelis hakim sudah sangat sesuai dengan perkiraan khalayak umum.

“Sementara, atas tuntutan JPU yang menuntut ketiganya dengan penjara 6 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 25 juta saja dirasakan sudah sumir. Apalagi dengan pertimbangan hakim yang salah satunya menganggap bahwa itu terlalu berat. Maka, vonis ketiganya dijatuhkan selama tiga tahun dan denda Rp 5 juta,” tegas Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan ILmu Politik Untan ini.

Yang dinilai tuntutan sumir menurut Happy adalah tak satu pun dari dakwaan yang disebutkan JPU itu menyebutkan tentang perbuatan korupsi tepatnya melalui perbuatan gratifikasi. Padahal, sudah jelas ada unsur upeti yang ditemukan selama proses persidangan.

Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU tersebut dengan pertimbangan hakim yang menilai ketiganya masih memiliki tanggungan keluarga, serta diyakini bisa berubah atau memperbaiki kesalahannya merupakan wujud atau bentuk ketidaksamaan warga negara atau seseorang di mata hukum.

“Majelis hakim lupa bahwa mereka berbuat karena memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai aparatur penegak hukum sehingga jelas tidak saja perbuatan pidana tetapi lebih berat dari itu. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum tetapi menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dihukum sama dengan nakhoda kapal. Padahal, nakhoda itu hanya sekadar mencari sesuap nasi sebagai penyedia jasa transportasi dan hanya buruh saja,” kesalnya.

Lanjut mahasiswa paskasarjana UGM ini, hakim lupa bahwa dampak dari perbuatan mereka justru jauh lebih dahsyat terhadap kaidah-kaidah negara hukum, sosial dan budaya hukum masyarakat secara luas. “Aspek ini jelas telah dinafikan hanya untuk memenuhi syarat formal bahwa Polri peduli pada pemberantasan ilegal logging,” ungkapnya.

Pria berkacamata minus ini menilai lagi-lagi korps hakim di PN Ketapang telah mencederai rasa keadilan masyarakat luas. Karena dalam pembacaan amar putusan, banyak fakta hukum yang muncul sebagaimana dibacakan sendiri oleh majelis hakim. Seperti ketiga terdakwa diakui telah menerima upeti berupa uang dari sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang perkayuan.

Penerimaan uang dari sejumlah pengusaha tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meloloskan ribuan kubik kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah agar dapat keluar dari wilayah Kabupaten Ketapang.

“Jika demikian, maka mestinya pihak penyidik juga sudah dapat melakukan penyidikan atas potensi telah terjadinya tidak pidana korupsi dan pencucian uang, apabila asumsi penyidikan pidana pencucian uang harus terlebih dahulu ada pidana awalnya, jika memang pidana korupsinya ingin ditelantarkan dan jika benar-benar ingin meminimalisir tindakan kejahatan di lingkup aparatur penegak hukum,” ulasnya. (amk/her)

Read Full Post »

Rabu, 24 Desember 2008 , 12:40:00

Perwira Polisi Divonis Tiga Tahun


Hukum telah ditegakkan. Aparat polisi yang notabene penegak hukum kalau bersalah tetap dihukum. Sebagai contoh, tiga perwira polisi, masing-masing mantan Kapolres Ketapan AKBP Akhmad Sun’an SH, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan mantan Kapos Polair Ketapang Iptu Agus Lutfiardi. Ketiganya terbukti terlibat ilegal logging (IL) dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 5 juta.


Divonisnya para perwira itu mudah-mudahan pertanda positif bagi penegakan hukum di negeri ini. Mungkin baru inilah pengadilan berhasil menyidangkan perwira polisi. Soalnya, selama ini yang banyak disidangkan paling polisi berpangkat rendah. Polisi yang tidak memiliki power atau kata orang polisi umpan peluru. Kita berikan aplaus buat para hakim yang berhasil menjatuhkan vonis buat para petinggi polisi itu. Ini artinya tidak pandang bulu.


Cuma, kalau kita lihat ke belakang, kasus IL banyak terjadi di sejumlah daerah terutama yang kayunya masih banyak. Kayu IL dengan mudahnya hilir mudik di jalan raya dan sungai. Hutan lebat pada gundul. Anehnya, tidak satupun aparat polisi yang melihat. Kalaupun ada yang melihat, dibiarkan begitu saja. Lebih aneh lagi, tidak satupun perwira polisi terlibat IL. Semua aman dan bersih.
Sementara kasus tiga perwira polisi di Ketapang itu ditangkap karena ikut bermain dengan para cukong kayu. Polda Kalbar tidak berhasil mengungkapnya. Tapi, Kapolri sendiri turun baru bisa menangkapi para perusak hutan itu. Coba kalau Kapolri tidak turun ketika itu, apakah para perwira itu bisa dijebloskan ke penjara? Publik pasti menjawab pesimis.


Mungkin di sinilah letak persoalannya, adanya komitmen kuat dari pemimpin tertinggi, hukum bisa ditegakkan. Selama pemimpin tidak ada komitmen atau malah menjadikan hukum sebagai komoditas, yakinlah supremasi hukum hanya mimpi. Atau, hukum hanya menjadi bulan-bulanan orang-orang kecil.


Sebagai contoh lagi, Presiden SBY sangat komitmen memberantas korupsi. Pengaruhnya, banyak para pejabat maupun anggota Dewan yang dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun belum optimal, tapi paling tidak indeks persepsi pemberantasan korupsi Indonesia setiap tahunnya meningkat. Apalagi nanti ada KPK di setiap daerah, dipastikan indeks tersebut akan meningkat lagi.


Jadi, semua perlu komitmen pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi. Hukum bisa ditegakkan apabila ada keseriusan dari tiga lembaga hukum yakni polisi, kejaksaan dan pengadilan. Kalau di dalam lembaga itu, para pemimpinnya tidak memiliki komitmen jelas untuk penegakan hukum, dipastikan hukum akan menjadi komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika para pemimpin lembaga hukum itu komitmen, upaya penegakan hukum pasti dirasakan masyarakat.


Bagaimana caranya agar seorang pemimpin memiliki komitmen? Sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab, komitmen ini datang dari dalam hati. Yang namanya hati sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Komitmen itu lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan tanggung jawab. Pemimpin yang baik pasti sadar akan tanggung jawab dan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin, terutama dalam pemerintahan tidak boleh mengkhianati rakyat, tidak boleh mengkomersialisasikan hukum, tidak menyalahgunakan wewenang. Jika kesadaran akan tanggung jawab ini tertanam dalam diri pribadi seorang pemimpin, berarti dia memiliki tanggung jawab.


Harus diakui, pengaruh materi sangat kuat untuk memengaruhi komitmen seorang pemimpin. Apalagi pemimpin itu memiliki pengaruh luas di masyarakat. Orang bisa memberikan apa saja asalkan mendapatkan kepercayaan pemimpin itu. Jangan heran apabila banyak pemimpin menerima suap, karena tidak memiliki komitmen, lupa terhadap tanggung jawabnya.


Tiga perwira polisi yang dijebloskan ke penjara itu membuktikan bahwa Kapolri ketika itu memiliki komitmen. Kapolri sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina seluruh anggotanya yang tersebar di Indonesia. Kita berharap, kejadian itu menyadarkan seluruh pemimpin kita agar memiliki komitmen kuat untuk penegakan hukum, menyejahterakan rakyat dan menciptakan keharmonisan.

Read Full Post »

Older Posts »