Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘illegal logging’

Monday, 24 August, 2009 | 12:36 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: The Indonesian Police Headquarters is carrying out operations to eradicate illegal mining and logging in West Kalimantan, Central Kalimantan, and Bangka Belitung.

According to Brigadier General Suhardi Alius, Director of Certain Criminal Actions on last Friday (21/8), the operations started in early August and are limited operations to support regional police.

He mentioned that in West Kalimantan, the police have confiscated 82.5 ton of tin sand and detained two suspects with the initials HH and FL.

In Bangka Belitung, the operation was held in three cities/regencies. Two tons of tin was confiscated and seven suspects detained.

While in Central Kalimantan, an operation to fight illegal logging was carried out. “We found 6,600 meters of logs without documents,” he said.

Titis Setianingtyas

Advertisements

Read Full Post »

Ditulis oleh Antara Rabu, 19 Agustus 2009

Tiga perwira yang tersangkut kasus pembalakan liar di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mendapatkan remisi dua bulan berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan RI.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Ketapang, Indra M Sofyan, di Ketapang, Selasa, mengatakan ketiga orang tersebut yakni, Akhmad Sun`an, Khadapy Marpaung dan Agus Lutfiardi. “Ketiganya mendapatkan remisi selama dua bulan,” katanya.

Menurut ia, ketiga orang itu baru sekitar tiga minggu menempati lapas, namun sudah menjalani dua pertiga dari masa tahanan selama dua tahun. Selain itu, selama menjalani penahanan, ketiga perwira itu berkelakuan baik dan menjadi panutan bagi narapidana lainnya.

Akhmad Sun`an, Khadapy Marpaung, dan Agus Lutfiardi, merupakan tiga perwira dari Kepolisian Resort Ketapang yang tersangkut kasus pembalakan liar.

Akhmad Sun`an terakhir berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, mantan Kepala Polres setempat. Jabatan terakhir sebelum menjadi tahanan Lapas Ketapang sebagai Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Kalimantan Selatan.Khadapy Marpaung berpangkat Ajun Komisaris Polisi adalah mantan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Ketapang, dan Agus Lutfiardi berpangkat Inspektur Satu dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos Polisi Perairan Polres Ketapang.

Ketiga orang tersebut dijerat UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 55 serta 56 KUHP tentang Ikut serta dalam tindak pidana. Mereka dianggap telah melakukan pembiaran dan tidak berbuat apa-apa saat terjadi pembalakan liar di daerah tersebut pada 2008 lalu. Selain ketiga orang tersebut, remisi juga diberikan kepada 81 narapidana lainnya.

Sebanyak tujuh narapidana mendapatkan remisi langsung bebas. Menurut Kepala Pengadilan Negeri Ketapang, Bestman Simarmata, narapidana yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan dan berkelakuan baik, berhak mendapatkan remisi.

“Remisi adalah hak semua Napi. Namun tidak semua Napi mendapatkan remisi. Napi yang dapat remisi dari Presiden harus benar-benar berkelakuan baik selama masa pembinaan di Lapas. Kita hanya mengapresiasi apa yang sudah menjadihak mereka,” katanya.

Read Full Post »

Kamis, 2009 Juli 30

Ketapang, BERKAT

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya surat Keputusan Penahanan dari Mahkamah Agung RI terhadap AKP Khadaphy Marpaung dan IPTU Agus Lutfiandi telah turun. Kejaksaan Negeri Ketapang selaku eksekutor pun kembali melakukan penahanan terhadap dua mantan perwira Polres Ketapang yang terlibat dalam kasus illegal logging itu. Keduanya pun pada Rabu (29/7) kemarin akhirnya kembali dijebloskan ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Ketapang. Setelah sebelumnya sempat bebas sekian lama. “Memang benar ditahan lagi. Keduanya masuk Lapas tadi pagi,” kata Supriatna salah seorang pegawai Lapas Kelas II B Ketapang, kemarin. Lantas bagaimana kelanjutan proses hukum AKBP Ahmad Sun’an, mantan Kapolres Ketapang yang juga terlibat dalam kasus illegal logging tangkapan tim Mabes Polri tahun lalu itu. “Kabarnya Pak Sun’an mungkin tidak lama lagi menyusul (kembali ditahan,red),” tambah Supriatna. AKP Kadhapy Marpaung mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang, IPTU Agus Lutfiandi mantan mantan Kapospol serta mantan Kapolres Ketapang AKBP Ahmad Sun,an ditangkap tim Mabes Polri sejak 10 April 2008 lalu di Polres Ketapang. Ketiga mantan pejabat Polres Ketapang ini sempat ditahan, namun belakangan bebas di Pengadilan Tinggi Kalbar, namun JPU melakukan kasasi ke Mahakamah Agung. Sementara Budi Arif dari Lembaga Pemerhati Lingkungan Hijau Kalbar memberikan apresiasi terhadap ditahannya kembali ketiga mantan pejabat Polres Ketapang tersebut. Namun, dia cukup heran lantaran baru sekarang eksekusi dilakukan oleh kejaksaan. “Padahal surat perintah penahanan dari MA sudah beberapa bulan lalu. Tapi kenapa JPU tidak melakukan eksekusi, kan lucu, ” kata ungkap Budi. Budi juga menyesalkan hampir sebagian besar pelaku utama illegal logging tangkapan tim Mabes Polri itu dihukum ringan. Bahkan status hukumannya tahanan kota. Artinya mereka tidak pernah menginap dibalik jeruji. Ironinya lagi mereka berkeliaran terang-terangan di muka umum dan tidak tersentuh hukum. “Justru yang masih ditahan di Lapas, hanyalah para nakhoda dan juragan motor saja,” ungkapnya. Merasa mendapat perlakuan hukum yang tidak adil itu, beberapa waktu lalu, para nakhoda dan juragan motor melakukan aksi mogok makan di dalam Lapas. Beberapa di antaranya hingga harus mendapatkan perawatan intesif seperti Aweng. Perlakuan hukum berbeda yang sangat menyolok, terlihat dari bebasnya sekitar 12 pelaku utama illegal logging. Mestinya mereka masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang sudah jelas mereka divonis bersalah dengan hukuman paling sedikit 10 bulan dan maksimal 1,6 tahun penjara. Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan. Ke-12 orang itu antara lain Issiat (pemilik kayu), Wijaya (koordinator dokumen dan dana taktis), Darwis (pemilik kayu dan sawmill PO Kayu Bertuah), Stefanus Chandra (Pemilik sawmil Maranatha), Adi Murdiani (penyewa sawmill Maranatha sekaligus koordinator dana taktis), Freddy Lee (pemilik sawmill CV Rimba Ramin), Dol Solben alias Abdul Jobar (pemilik sawmill Karya Bersama), AKBP A Sun’an (mantan Kapolres), AKP Khadaphy Marpaung (mantan Kasat Reskrim), Iptu Agus Lufiandi (mantan Kapospol), Syaiufl (mantan Kadishut Ketapang) dan Nur Fadri (Ketua tim stok opname Dishut Ktp). Saat ini yang tersisa di Lapas Kelas IIB Ketapang hanyalah Aweng dan Tony Wong. Bahkan pelaku yang menjadi DPO tim Mabes Polri pun tak pernah tertangkap hingga kini. Padahal mereka berlenggang kangkung menghirup udara segar di Ketapang, bahkan masih bermain kayu dalam skala konteiner seperti Iin Soluna dan H. Marhali bos kayu Telok Batang. Terhadap pelaku utama yang menjadi DPO Mabes Polri, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing saat silaturahmi dengan wartawan berjanji akan menindak lanjutinya. “Saya akan lihat lagi. Siapa-siapa yang menjadi DPO Mabes. Kalau memang masih ada yang berkeliaran. Kita akan tangkap,” janji Kapolda. (rob)

Read Full Post »

Selasa, 2009 Juli 14

Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyatakan kekecewaannya mengetahui beberapa di antara para cukong illegal logging (IL) Ketapang dibebaskan dari hukuman.

“Saya sangat kecewa dan tak terima. Hati kecil saya kalau sudah mendengar itu sangat sedih dan kecewa. Anggota saya sudah kerja di-P21 jaksa kemudian dibebaskan. Berarti ada sesuatu yang harus kita cermati. Ada apa ini sebenarnya. Apakah saya yang salah. Tapi mudah-mudahan tidak lah,” tegas Kapolda kepada wartawan kemarin disela menyaksikan persiapan puncak HUT Bhayangkara ke-63 di Mapolda Kalbar.

Kapolda katakan pihaknya sudah mengajukan pasal-pasal dengan hukuman yang setimpal. Akan tetapi jika ada keputusan pengadilan di luar itu, maka merupakan kewenangan dari hakim.

“Yang jelas saya sudah katakan pada anggota, zero ileggal logging. Anggota saya yang terlibat saya tahan. Dan terhadap cukong yang dikenai tahanan kota saya akan cek ke Polres setempat,” tuturnya.

Ia tegaskan kalau dirinya tidak akan menangguhkan penahanan terhadap siapapun pelaku illegal logging. Berkaitan dengan tiga perwira yang dihukum, Kapolda nyatakan tidak akan intervensi karena sudah ranah hukumnya hakim.

“Tapi menurut saya kalau seorang pamen yang pernah menjadi kapolres ternyata ditahan di polresnya sendiri, itu satu pukulan bagi Sunan, khadafi. arkat dan martabatnya telah jatuh,” tukasnya. (rob)

Read Full Post »

Kamis, 07 Mei 2009 , 13:19:00

Ketapang, Kabupaten Ketapang dikenal ladangnya praktik Ilegal Logging (IL). Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs Erwin TP Lumban Tobing menegaskan, tidak ada ampun untuk kejahatan IL di Ketapang. Penegasan itu disampaikannya saat mengunjungi Ketapang untuk pertama kalinya, kemarin (6/5).

“Ketapang sekitar awal tahun 2008 lalu cukup heboh terdengar, di mana, aktivitas illegal logging berlangsung begitu hebat, dan bisa dibilang cukup terang-terangan. Oleh karenanya, saya tegaskan Polres Kabupaten Ketapang tetap tegas terhadap tindak kejahatan di bidang kehutanan ini. Tak ada toleransi bagi pelaku illegal logging, siapapun dia kalau terlibat harus ditindak,” tegasnya.

Penegakan hukum termasuk terkait pemberantasan IL diingatkan Kapolda tidak ada tebang pilih. Bila melanggar sekalipun anggota aparat penegak hukum tetap harus diproses dan dikenakan sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sebab, di mata hukum semua sama.

“Di negeri ini tidak ada yang kebal hukum, siapa yang tak kenal dengan Antasari seorang Ketua KPK yang cukup dikenal serta jago nangkap koruptor, namun sekarang beliau juga sedang diproses atas dugaan keterlibatannya. Inilah hukum yang memang harus kita junjung tinggi,” terang Kapolda.

Sebelumnya, Kapolres Kabupaten Ketapang AKBP Karyoto S Ik mengakui, praktik IL di wilayah hukum Kabupaten Ketapang belum zero alias bersih total. Akan tetapi, volumenya bila dibanding dengan sebelumnya jauh menurun. Bahkan, menurunnya bisa dibilang sangat drastis.

“Kalau sebelumnya terang-terangan melakukan aktivitas illegal logging, namun sekarang itu tidak lagi terjadi. Memang masih ada tetapi kecil-kecilan,” akunya.

Aktivitas IL yang kecil-kecilan ini, dilanjutkan Kapolres, bukan dibiarkan mulus begitu saja. Sampai sekarang, pihaknya terus memerangi itu. Bahkan, setiap ditemukan ada yang mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah tetap ditahan sesuai prosedur hukum. “Belum lama ini kita juga berhasil mengamankan sekitar 500-san batang jenis kayu ulin yang diangkut dengan motor klotok dan sekarang diproses,” ucapnya.

Selanjutnya, Kapolda Kalbar dalam pengarahan anggota di Aula Mapolres Kabupaten Ketapang menyerukan perubahan di tubuh Polri. Polri dituntut harus banyak berubah dari kondisi sebelumnya. Bila tidak, institusi ini akan tertinggal dan bisa tergilas. “Walau upaya menuju perubahan ke arah yang lebih baik itu terasa sulit dan amat berat, namun kita harus lakukan karena kita harus berubah lebih baik lagi dan ini juga untuk citra polisi di mata masyarakat,” ucapnya.

Kapolda menyebutkan beberapa hal yang harus diubah. Yaitu, pembersihan pungli, penyelesaian pengaduan-SOP, APP dan Pengawasan Masyarakat (Waskat), hilangkan sikap pemimpin lempar kesalahan-Rencana Action, hilangkan kebiasaan dominasi istri dalam jabatan, hilangkan membebani bawahan untuk kepentingan pribadi (budaya sector), serta tingkatkan peran fungsi pembinaan propam.

Penyambutan Kapolda Kapolda beserta rombongan tiba di Bandara Rahadi Osman Ketapang sekitar pukul 09.25. Rombongan itu menaiki pesawat Kalstar. Kapolda disambut unsur Muspida Kabupaten Ketapang di antaranya Bupati Kabupaten Ketapang, H Morkes Effendi S Pd MH, Kapolres AKBP Karyoto S Ik, Kajari diwakili Kasi Pidsus Jannes Nababan SH, Dandim 1203 Kabupaten Ketapang diwakili Kasdim Mayor Hardi Darmawan.

Sebelum masuk ke ruang VIP Bandara, Kapolda dan rombongan disambut dengan upacara adapt Melayu dan tarian adat Dayak. Kapolda juga sempat memotong sebatang bambu yang melintang dengan senjata tajam. Tak beberapa lama di Ruang VIP Bandara, Kapolda dan rombongan langsung ke Mapolres Kabupaten Ketapang.

Usai memberikan pengarahan anggota, Kapolda keliling meninjau sejumlah Polsek di wilayah sekitar Kota Ketapang, di antaranya Polsek Delta Pawan, Polsek Muara Pawan dan Polsek Benua Kayong. Malam harinya pukul 19.00 WIB, Kapolda silaturahmi di Pendopo Bupati Ketapang. Dalam kesempatan itu, Kapolda mendapat gelar Datok Pengawal Negeri dari Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Ketapang. Pagi ini, Kapolda meneruskan perjalanan ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang dan selanjutnya berkunjung ke Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. (lud)

Read Full Post »

Selasa, 31 Maret 2009 | 21:57 WIB

KETAPANG, TRIBUN – Kuasa Hukum tiga perwira polisi yang terlibat illegal logging di Ketapang, Jamhuri mengungkapkan, pihaknya tidak mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalbar terhadap kliennya.

Beberapa waktu lalu, Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar meringankan hukuman Akhmad Sun’an, Kadhapy, dan Agus Lutfi. Ketiganya divonis 2 tahun penjara, lebih ringan satu tahun dari putusan Pengadilan Negeri Ketapang. “Setelah putusan PT, kami tidak mengajukan kasasi. Semuanya tergantung pihak kejaksaan,” kata Jamhuri kepada Tribun, beberapa waktu lalu.

Selain perkara Sun’an cs, terdapat delapan perkara illegal logging di Ketapang yang diungkap Mabes Polri, dan telah diputus Pengadilan Tinggi Kalbar. Sebelumnya, 24 berkas perkara illegal logging telah diajukan ke PT dalam proses banding.

“Masih banyak yang belum turun. Masih ditunggu semuanya,” ujar Panitera Muda Pidana PN Ketapang, Sediyan, kepada Tribun, Senin (30/3). Dia menjelaskan semua putusan PT yang diterima, segera disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum serta kuasa hukum terdakwa.

Ketua PT, Rosmala P Sitorus, beberapa waktu lalu, mengatakan kepada Tribun, bahwa masih banyak waktu untuk memutus perkara-perkara tersebut. “Paling lambat enam bulan setelah berkas kami terima, putusan bandingnya akan selesai. Kita memprioritaskan terdakwa yang ditahan,” jelas Rosmala saat itu.

Dari 24 perkara illegal logging mabes polri, yang diputus Pengadilan Negeri (PN) Ketapang akhir Desember 2008 lalu, baru sembilan perkara yang telah diputus di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Kalbar. Selain kasus Akhmad Sun’an cs, juga terdapat lima kasus lainnya. Mereka merupakan terdakwa yang dituduhkan sebagai pemilik kayu, antara lain Issiat, Freddy Lie, Wengky Suwandi, Wijaya, dan M Darwis, juga seorang staf dinas kehutanan (Dishut), Nur Fadli.

Sementara itu, putusan banding untuk Kepala Dishut Ketapang, H Syaiful, belum diterima PN Ketapang dari PT Kalbar. Begitu pula, dua pemilik kayu lainnya, Adi Murdani dan Stefanus Chandra. Kasi Pidsus Kejari Ketapang, Jannes Nababan, menerangkan kemungkinan besar pihaknya akan mengajukan kasasi untuk semua perkara ilog mabes polri. “Kita menunggu perintah atasan saja, tapi biasanya, jika putusan kurang setengah dari tuntutan kita akan mengajukan kasasi,” tukas Jannes Nababan.

Sementara Kajari Ketapang, Bambang S, menegaskan pihaknya akan mengajukan kasasi untuk semua kasus illegal logging yang diungkap tim Mabes Polri. “Sesuai undang-undang yang mengatur, sebelum batas waktu tujuh hari habis, kita mengajukan upaya kasasi. Namun demikian, semua tergantung petunjuk kejaksaan agung nantinya. Jika dianggap putusan banding mencukupi, maka kita akan mencabut kasasi kita,” jelas Bambang. (dng)

Read Full Post »

Written by widodo
Jumat, 20 Maret 2009

KETAPANG, TRIBUN – AKBP Akhmad Sun’an, mantan Kapolres Ketapang yang menjadi terdakwa kasus illegal logging, pasrah ditahan di Ketapang.

Ia tak lagi berminat pindah tahanan ke Lapas Brimob Kepala Dua, Depok. Apalagi, Pengadilan Tinggi Kalbar dalam putusan bandingnya mengurangi vonis Sun’an menjadi dua tahun.

Penasihat hukum Sun’an, Jamhuri Amir, yang ditemui Tribun di kediamannya, Kamis (19/3), mengaku sudah menerima petikan putusan PT Kalbar tentang vonis Sun’an yang lebih ringan setahun dibanding vonis PN Ketapang.

Dua terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni mantan Kasatreskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung dan Kasat Polair Ketapang Iptu Agus Luthfiardi, juga mendapat pengurangan hukuman yang sama.

Sebelumnya, pada 22 Desember 2008, majelis hakim PN Ketapang yang diketuai Eddy P Siregar menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara, denda Rp 5 juta, atau subsider satu bulan kurungan untuk Sun’an dan dua rekannya, Kadhapy dan Agus.

Ketiga mantan pejabat Polres Ketapang itu sempat ditahan Mabes Polri sebagai tersangka kasus pembalakan liar yang merugikan negara sebesar Rp 216 miliar. Barang bukti 19 kapal berisi 12 ribu meter kubik kayu berhasil diamankan oleh tim Mabes Polri di Sungai Pawan Ketapang pada 14 Maret 2008.

Apakah ketiganya menerima putusan itu atau kasasi? Jamhur mengatakan harus berkoordinasi dahulu dengan ketiga kliennya. “Akan kasasi atau menerima putusan, saya harus koordinasi dahulu. Karena secara resmi saya belum menghubungi mereka,” ujarnya.

Jamhuri juga mengungkapkan, Sun’an kini tak berminat lagi mengajukan permohonan pindah lokasi penahanan ke LP Brimob, Kepala Dua, Jakarta. Sun’an dulunya menginginkan hal itu agar bisa dekat dengan keluarganya.

“Tidak, tidak kami ajukan, beliau (Sun’an) sepertinya sudah pasrah ditahan di Ketapang,” tandas Jamhuri.

Informasi yang diperoleh Tribun menyebutkan, petikan atau ringkasan putusan PT Kalbar terhadap Sun’an, Kadhapy, dan Agus telah diterima PN Ketapang.

Dalam dingkasan putusan PT yang bernomor 64/PID/2009/ PTPTK, yang ditetapkan 5 Maret 2009 oleh ketua majelis Rosmala Sitorus, serta anggota H Neris dan Desna Yeti, tidak dilampirkan pertimbangan pengurangan hukuman pidana.

“Ini baru petikan atau ringkasan, pertimbangan ada pada salinan putusan. Kita baru menerima petikan ini saja,” terang Humas PN Ketapang, Santonius Tambunan.

Tambunan menjelaskan, prinsipnya sama, hakim PT menyatakan Sun’an cs bersalah, hanya saja terdapat pertimbangan meringankan, yang tidak dipertimbangkan sebelumnya.

Petikan putusan ini sendiri telah diserahkan kepada kuasa hukum Sun’an cs, serta jaksa penuntut umum (JPU) Abdul Faried yang menangani perkara itu.

Petunjuk Kejagung

Di tempat terpisah, Kajari Ketapang Bambang S yang dihubungi via telepon selularnya, menerangkan bahwa pihaknya harus meminta petunjuk dari Kejagung terkait putusan majelis hakim PT Kalbar itu.

“Karena ini awalnya perkara yang dilimpahkan Mabes Polri, jadi kita harus koordinasi dengan Kejagung, apakah menerima putusan atau kasasi,” jelas Kajari Bambang.

Umumnya, kata Bambang, jika putusan tak memenuhi sepertiga tuntutan, maka kejaksaan akan melakukan upaya hukum yang lebih tinggi, namun kali ini dirinya tidak bisa memastikan.

“Kalau nanti akan kasasi maupun menerima, akan ada pertimbangannya, jadi kita tunggu saja, ya,” pungkas Bambang.

Deputi Manajer Walhi Kalbar, Blasius H Chandra, yang dimintai tanggapan atas putusan banding PT Kalbar tersebut, menyatakan, vonis tersebut mencederai masyarakat Kalbar secara keseluruhan.

“Tindakan Sun’an, yang dinyatakan terbukti oleh majelis hakim, sudah merugikan masyarakat banyak tapi dia hanya dihukum seringan itu,” katanya.

Kabid Humas Polda Kalbar, Suhadi SW, tidak mau berkomentar banyak mengomentari kasus ini. “Negara kita adalah negara hukum, semua kembalikan lagi pada hukum yang berlaku. Saya akan menghargai keputusan yang telah diputuskan dari pengadilan itu sendiri,” ujar suhadi.

Read Full Post »

Older Posts »