Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘KAPOLDA’

Kamis, 2009 Juli 30

Ketapang, BERKAT

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya surat Keputusan Penahanan dari Mahkamah Agung RI terhadap AKP Khadaphy Marpaung dan IPTU Agus Lutfiandi telah turun. Kejaksaan Negeri Ketapang selaku eksekutor pun kembali melakukan penahanan terhadap dua mantan perwira Polres Ketapang yang terlibat dalam kasus illegal logging itu. Keduanya pun pada Rabu (29/7) kemarin akhirnya kembali dijebloskan ke tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Ketapang. Setelah sebelumnya sempat bebas sekian lama. “Memang benar ditahan lagi. Keduanya masuk Lapas tadi pagi,” kata Supriatna salah seorang pegawai Lapas Kelas II B Ketapang, kemarin. Lantas bagaimana kelanjutan proses hukum AKBP Ahmad Sun’an, mantan Kapolres Ketapang yang juga terlibat dalam kasus illegal logging tangkapan tim Mabes Polri tahun lalu itu. “Kabarnya Pak Sun’an mungkin tidak lama lagi menyusul (kembali ditahan,red),” tambah Supriatna. AKP Kadhapy Marpaung mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang, IPTU Agus Lutfiandi mantan mantan Kapospol serta mantan Kapolres Ketapang AKBP Ahmad Sun,an ditangkap tim Mabes Polri sejak 10 April 2008 lalu di Polres Ketapang. Ketiga mantan pejabat Polres Ketapang ini sempat ditahan, namun belakangan bebas di Pengadilan Tinggi Kalbar, namun JPU melakukan kasasi ke Mahakamah Agung. Sementara Budi Arif dari Lembaga Pemerhati Lingkungan Hijau Kalbar memberikan apresiasi terhadap ditahannya kembali ketiga mantan pejabat Polres Ketapang tersebut. Namun, dia cukup heran lantaran baru sekarang eksekusi dilakukan oleh kejaksaan. “Padahal surat perintah penahanan dari MA sudah beberapa bulan lalu. Tapi kenapa JPU tidak melakukan eksekusi, kan lucu, ” kata ungkap Budi. Budi juga menyesalkan hampir sebagian besar pelaku utama illegal logging tangkapan tim Mabes Polri itu dihukum ringan. Bahkan status hukumannya tahanan kota. Artinya mereka tidak pernah menginap dibalik jeruji. Ironinya lagi mereka berkeliaran terang-terangan di muka umum dan tidak tersentuh hukum. “Justru yang masih ditahan di Lapas, hanyalah para nakhoda dan juragan motor saja,” ungkapnya. Merasa mendapat perlakuan hukum yang tidak adil itu, beberapa waktu lalu, para nakhoda dan juragan motor melakukan aksi mogok makan di dalam Lapas. Beberapa di antaranya hingga harus mendapatkan perawatan intesif seperti Aweng. Perlakuan hukum berbeda yang sangat menyolok, terlihat dari bebasnya sekitar 12 pelaku utama illegal logging. Mestinya mereka masih mendekam di Lapas Kelas IIB Ketapang karena putusan Pengadilan Negeri Ketapang sudah jelas mereka divonis bersalah dengan hukuman paling sedikit 10 bulan dan maksimal 1,6 tahun penjara. Apalagi ke-12 orang tersebut maupun JPU mengajukan banding atau kasasi baik ke PT Kalbar maupun MA, tetapi putusannya tidak pernah dijalankan. Ke-12 orang itu antara lain Issiat (pemilik kayu), Wijaya (koordinator dokumen dan dana taktis), Darwis (pemilik kayu dan sawmill PO Kayu Bertuah), Stefanus Chandra (Pemilik sawmil Maranatha), Adi Murdiani (penyewa sawmill Maranatha sekaligus koordinator dana taktis), Freddy Lee (pemilik sawmill CV Rimba Ramin), Dol Solben alias Abdul Jobar (pemilik sawmill Karya Bersama), AKBP A Sun’an (mantan Kapolres), AKP Khadaphy Marpaung (mantan Kasat Reskrim), Iptu Agus Lufiandi (mantan Kapospol), Syaiufl (mantan Kadishut Ketapang) dan Nur Fadri (Ketua tim stok opname Dishut Ktp). Saat ini yang tersisa di Lapas Kelas IIB Ketapang hanyalah Aweng dan Tony Wong. Bahkan pelaku yang menjadi DPO tim Mabes Polri pun tak pernah tertangkap hingga kini. Padahal mereka berlenggang kangkung menghirup udara segar di Ketapang, bahkan masih bermain kayu dalam skala konteiner seperti Iin Soluna dan H. Marhali bos kayu Telok Batang. Terhadap pelaku utama yang menjadi DPO Mabes Polri, Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs. Erwin TPL Tobing saat silaturahmi dengan wartawan berjanji akan menindak lanjutinya. “Saya akan lihat lagi. Siapa-siapa yang menjadi DPO Mabes. Kalau memang masih ada yang berkeliaran. Kita akan tangkap,” janji Kapolda. (rob)

Advertisements

Read Full Post »

Selasa, 2009 Juli 14

Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyatakan kekecewaannya mengetahui beberapa di antara para cukong illegal logging (IL) Ketapang dibebaskan dari hukuman.

“Saya sangat kecewa dan tak terima. Hati kecil saya kalau sudah mendengar itu sangat sedih dan kecewa. Anggota saya sudah kerja di-P21 jaksa kemudian dibebaskan. Berarti ada sesuatu yang harus kita cermati. Ada apa ini sebenarnya. Apakah saya yang salah. Tapi mudah-mudahan tidak lah,” tegas Kapolda kepada wartawan kemarin disela menyaksikan persiapan puncak HUT Bhayangkara ke-63 di Mapolda Kalbar.

Kapolda katakan pihaknya sudah mengajukan pasal-pasal dengan hukuman yang setimpal. Akan tetapi jika ada keputusan pengadilan di luar itu, maka merupakan kewenangan dari hakim.

“Yang jelas saya sudah katakan pada anggota, zero ileggal logging. Anggota saya yang terlibat saya tahan. Dan terhadap cukong yang dikenai tahanan kota saya akan cek ke Polres setempat,” tuturnya.

Ia tegaskan kalau dirinya tidak akan menangguhkan penahanan terhadap siapapun pelaku illegal logging. Berkaitan dengan tiga perwira yang dihukum, Kapolda nyatakan tidak akan intervensi karena sudah ranah hukumnya hakim.

“Tapi menurut saya kalau seorang pamen yang pernah menjadi kapolres ternyata ditahan di polresnya sendiri, itu satu pukulan bagi Sunan, khadafi. arkat dan martabatnya telah jatuh,” tukasnya. (rob)

Read Full Post »

Kamis, 07 Mei 2009 , 13:19:00

Ketapang, Kabupaten Ketapang dikenal ladangnya praktik Ilegal Logging (IL). Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Drs Erwin TP Lumban Tobing menegaskan, tidak ada ampun untuk kejahatan IL di Ketapang. Penegasan itu disampaikannya saat mengunjungi Ketapang untuk pertama kalinya, kemarin (6/5).

“Ketapang sekitar awal tahun 2008 lalu cukup heboh terdengar, di mana, aktivitas illegal logging berlangsung begitu hebat, dan bisa dibilang cukup terang-terangan. Oleh karenanya, saya tegaskan Polres Kabupaten Ketapang tetap tegas terhadap tindak kejahatan di bidang kehutanan ini. Tak ada toleransi bagi pelaku illegal logging, siapapun dia kalau terlibat harus ditindak,” tegasnya.

Penegakan hukum termasuk terkait pemberantasan IL diingatkan Kapolda tidak ada tebang pilih. Bila melanggar sekalipun anggota aparat penegak hukum tetap harus diproses dan dikenakan sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sebab, di mata hukum semua sama.

“Di negeri ini tidak ada yang kebal hukum, siapa yang tak kenal dengan Antasari seorang Ketua KPK yang cukup dikenal serta jago nangkap koruptor, namun sekarang beliau juga sedang diproses atas dugaan keterlibatannya. Inilah hukum yang memang harus kita junjung tinggi,” terang Kapolda.

Sebelumnya, Kapolres Kabupaten Ketapang AKBP Karyoto S Ik mengakui, praktik IL di wilayah hukum Kabupaten Ketapang belum zero alias bersih total. Akan tetapi, volumenya bila dibanding dengan sebelumnya jauh menurun. Bahkan, menurunnya bisa dibilang sangat drastis.

“Kalau sebelumnya terang-terangan melakukan aktivitas illegal logging, namun sekarang itu tidak lagi terjadi. Memang masih ada tetapi kecil-kecilan,” akunya.

Aktivitas IL yang kecil-kecilan ini, dilanjutkan Kapolres, bukan dibiarkan mulus begitu saja. Sampai sekarang, pihaknya terus memerangi itu. Bahkan, setiap ditemukan ada yang mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah tetap ditahan sesuai prosedur hukum. “Belum lama ini kita juga berhasil mengamankan sekitar 500-san batang jenis kayu ulin yang diangkut dengan motor klotok dan sekarang diproses,” ucapnya.

Selanjutnya, Kapolda Kalbar dalam pengarahan anggota di Aula Mapolres Kabupaten Ketapang menyerukan perubahan di tubuh Polri. Polri dituntut harus banyak berubah dari kondisi sebelumnya. Bila tidak, institusi ini akan tertinggal dan bisa tergilas. “Walau upaya menuju perubahan ke arah yang lebih baik itu terasa sulit dan amat berat, namun kita harus lakukan karena kita harus berubah lebih baik lagi dan ini juga untuk citra polisi di mata masyarakat,” ucapnya.

Kapolda menyebutkan beberapa hal yang harus diubah. Yaitu, pembersihan pungli, penyelesaian pengaduan-SOP, APP dan Pengawasan Masyarakat (Waskat), hilangkan sikap pemimpin lempar kesalahan-Rencana Action, hilangkan kebiasaan dominasi istri dalam jabatan, hilangkan membebani bawahan untuk kepentingan pribadi (budaya sector), serta tingkatkan peran fungsi pembinaan propam.

Penyambutan Kapolda Kapolda beserta rombongan tiba di Bandara Rahadi Osman Ketapang sekitar pukul 09.25. Rombongan itu menaiki pesawat Kalstar. Kapolda disambut unsur Muspida Kabupaten Ketapang di antaranya Bupati Kabupaten Ketapang, H Morkes Effendi S Pd MH, Kapolres AKBP Karyoto S Ik, Kajari diwakili Kasi Pidsus Jannes Nababan SH, Dandim 1203 Kabupaten Ketapang diwakili Kasdim Mayor Hardi Darmawan.

Sebelum masuk ke ruang VIP Bandara, Kapolda dan rombongan disambut dengan upacara adapt Melayu dan tarian adat Dayak. Kapolda juga sempat memotong sebatang bambu yang melintang dengan senjata tajam. Tak beberapa lama di Ruang VIP Bandara, Kapolda dan rombongan langsung ke Mapolres Kabupaten Ketapang.

Usai memberikan pengarahan anggota, Kapolda keliling meninjau sejumlah Polsek di wilayah sekitar Kota Ketapang, di antaranya Polsek Delta Pawan, Polsek Muara Pawan dan Polsek Benua Kayong. Malam harinya pukul 19.00 WIB, Kapolda silaturahmi di Pendopo Bupati Ketapang. Dalam kesempatan itu, Kapolda mendapat gelar Datok Pengawal Negeri dari Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Ketapang. Pagi ini, Kapolda meneruskan perjalanan ke Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang dan selanjutnya berkunjung ke Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. (lud)

Read Full Post »

Sabtu, 20 Desember 2008 , 15:08:00

Hakim Tunda Vonis Kasus IL Sun’an Cs
Karyoto Disidang Disiplin

Ketapang. Sidang putusan illegal logging (IL) yang melibatkan tiga perwira polisi, AKBP Akhmad Sun’an SH, AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan Iptu Agus Lutfiardi, Jumat (19/12) kemarin, batal digelar. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang beralasan berkas vonis belum siap.

“Berkas vonis masih perlu disempurnakan dan dimatangkan kembali oleh majelis hakim agar berkas tiga terdakwa itu benar-benar siap untuk dibacakan dalam persidangan,” kata Hakim Ketua, Eddy Parulian Siregar SH MH didampingi dua hakim anggota, Rendra SH dan Sumaryono SH.

Alasan lainnya lantaran konsentrasi terbagi untuk penanganan perkara lainnya. “Bukan hanya perkara ini saja yang ditangani, banyak perkara lainnya yang harus kami kerjakan. Memang perlu waktu menyempurnakan berkasnya. Juga supaya majelis hakim tidak terlalu tegang dan bisa sedikit bernapas,” ujar Eddy Parulian yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang.

Vonis kasus dari hasil operasi Mabes Polri itu diagendakan kembali, Senin (22/12) mendatang. “Sidang kita tunda hingga Senin depan,” kata Eddy ketika memimpin sidang di ruang lantai II PN Ketapang, kemarin pukul 15.30 WIB.

Usai palu sidang dipukul ketua majelis hakim, mantan Kapolres Ketapang, Akhmad Sun’an bersama mantan Kasat Reskrim M Kadhapy Marpaung dan Agus Lutfiardi mantan Kapos Polair Ketapang, bergegas keluar ruangan sidang. Ketiganya langsung menuju pintu depan PN dan masuk ke mobil khusus untuk dibawa ke tahanan umum Polres Ketapang.

Kabar penundaan vonis terhadap ketiga terdakwa memang sudah terdengar sebelumnya. Apalagi di papan pengumuman jadwal sidang PN, nama ketiga terdakwa itu baru dituliskan siang harinya, Jumat (19/12) kemarin. Kadhapy berada di urutan 9, Akhmad Sun’an di nomor urut 10 dan Agus Lutfiardi berada di urutan 11.

Sidang kemarin dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Sri Rahayu SH dan M Ali Said SH. Sebelum sidang, ketiga terdakwa tiba di PN Ketapang sekitar pukul 15.00. Ketiganya didatangkan dengan menggunakan mobil dinas Provos Polres Ketapang dengan pengawalan kepolisian.

Kena getah

Selama dalam penahanan sel Mapolres, Akhmad Sun’an memang pernah berbuat ulah karena keluar tahanan beberapa waktu lalu. Kapolres Ketapang AKBP Drs Karyoto pun terkena getahnya.

Jumat (19/12) sekitar pukul 15.30 kemarin, Karyoto menjalani sidang disiplin di Polda Kalbar. Sunan yang seharusnya berada di dalam ruang tahanan ternyata bebas keluar. Persoalan itu kemudian terpublikasi hingga Propam Polda Kalbar turun memeriksa ke Ketapang.

Bahkan ketika itu, Kapolda, Brigjen Pol Drs R Nata Kesuma mendatangi Polres Ketapang sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya mengenai penanganan kasus atensi Kapolri.

Sidang disiplin terhadap Karyoto dilaksanakan di sebuah ruangan lantai III Mapolda Kalbar. Karyoto mendapat giliran disidang disiplin setelah Propam menggelar sidang untuk mantan pimpinan dan anggota Ditpolair Polda, AKBP Suharyanto erkait hilangnya barang bukti kayu hasil tangkapan beberapa waktu lalu.

Beberapa orang polisi yang menjaga jalannya sidang tidak memperkenankan sejumlah wartawan untuk meliput. “sidang disiplin itu pada dasarnya tertutup dan hasilnya baru bisa disampaikan ke publik setelah sidang berakhir. Ya memang tidak bisa diliput langsung,” kata Kapolda Kalbar melalui Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Drs Suhadi SW.

Sidang yang dilaksanakan tersebut menurut alumni magister ilmu sosial Untan ini merupakan bentuk komitmen Kapolda beberapa waktu lalu yang menyatakan akan memproses perkara keluarnya tahanan di Polres Ketapang. ”Kapolda komitmen akan memproses semua anggota yang tak disiplin, tak terkeuali kapolres. Anggota yang lain sudah sidang langsung di Polres, tapi kalau untuk tingkat AKBP yang menyidangkan Polda dibawah pimpinan Wakapolda dan Irwasda,” ujarnya.

Menurut Suhadi, Kapolda dalam persoalan ini tidak main-main terutama bagi anggota yang lengah, lalai dan tidak disiplin tetap akan dikenakan sanksi. ”Masyarakat tak perlu khawatir dan ragu kalau ada anggota polisi yang tidak disiplin dan masyarakat lapor, maka akan tetap ditindaklanjuti,” terangnya.

Mengenai sanksi disiplin itu, suami dari Ny Agustina ini mengatakan ada berbagai bentuk sanksi yang bisa diberikan yaitu teguran baik lisan maupun tertulis, demosi, penempatan di tempat khusus dan tidak diberikan kesempatan sekolah untuk beberapa periode. ”Khusus untuk pak Karyoto ini dengan bobot pelanggaran yang seperti itu, biasanya diberikan teguran tertulis. Namun bentuk teguran tertulis ini tetap akan masuk dalam CV (Curriculum Vitae/riwayat pekerjaan, red) yang bersangkutan,” tukasnya.

Sementara, soal sidang yang melibatkan bekas Direktur Polair, Suhadi mengatakan hal itu terkait pemberantasan ilegal logging sekitar April silam Ditpolair menangkap tersangka pembalakan liar, berikut barang bukti. Barang bukti ketika itu dititipkan pada sebuah perusahaan lantaran tempat penyimpanan BB di Ditpolair sudah tidak memungkinkan.

Namun dalam perjalanannya ternyata barang bukti itu banyak berkurang dan setelah dicek ternyata digunakan dan diolah oleh perusahaan yang dititipi. ”Dari hal tersebut, pihak Ditpolair dikenakan disiplin, kemudian pihak perusahaan ditahan di Polres Pontianak karena mengambil barang bukti yang berarti pencurian. Terhadap kelalaian itu ada dua sanksi yang diterima yaitu teguran tertulis dan demosi. Hasil sidang itu dilampirkan dalam CV, jadi kemanapun pindah dibawa,” bebernya. (lud/her)

Read Full Post »

Ditahan, Mantan Kapolres Malah Berkeliaran

 Laporan: iin/ rzi//PersdaNetwo rk/ugi   

Rabu, 26-11-2008 | 11:02:48

  

JAKARTA, BPOST – Mabes Polri akan mengusut oknum yang memberi kesempatan kepada mantan Kapolres Ketapang yang menjadi terdakwa kasus illegal logging, AKBP Akhmad Sun’an, keluar dari tempat penahanannya di Polres Ketapang.

 

“Kalau benar mantan Kapolres itu keluar dari tahanan untuk keperluan seperti membeli sapi, itu jelas pelanggaran,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Sulistyo Ishak, di Jakarta, kemarin.

 

“Apalagi bila sampai Kapolres Ketapang tidak tahu. Ini artinya ada oknum di sana yang memberi kesempatan dia keluar.  Siapa oknum tersebut, harus diusut,” tegas Sulistyo.

 

Sebagaimana berita Tribun edisi Senin, Sun’an yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Ketapang tepergok keluar tahanan menggunakan sepeda motor pada Minggu (23/11).  Padahal, ia menjalani penahanan di rumah dalam asrama di belakang mapolres.

 

Sun’an mengaku keluar untuk membeli sapi kurban yang akan disumbangkan ke panti asuhan.  Tapi, baik kapolres maupun ketua PN setempat mengatakan tidak pernah memberi izin keluar.

 

Sulistyo mengatakan belum mendapat laporan lengkap dari Polda Kalbar terkait informasi mengenai Sun’an.  Namun demikian, Mabes Polri berjanji terus melakukan monitoring penanganan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

 

Menurut keterangan Sulistyo, untuk kasus pelanggaran seperti ini, penanganannya diserahkan ke polres atau polda setempat.  Mabes Polri tidak akan mengambil alih.

 

“Mabes hanya melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pelanggaran itu.  Seperti, bagaimana penyelesaiannya dan apa sanksi yang atas pelanggaran tersebut,” jelas Sulistyo.

 

“Kalau tidak berjalan, kita pertanyakan.  Kalau kemudian penyelesaiannya tidak sesuai ketentuan atau ada penyimpangan, kapolres atau kapolda kita minta pertanggungjawaban,” tegasnya.

 

Sulistyo menjelaskan, tim dari Irwasum Mabes Polri akan diterjunkan bila memang dari hasil monitoring dan evaluasi penegakan hukum di sana untuk memproses kasus seperti ini tidak bisa berjalan.

 

“Jadi, kita tunggu dulu dan kita monitoring penyelesaian dan penindakannya seperti apa.  Dalam struktur Polri, itu kan berjenjang.  Kalau polres tidak sanggup, ditangani polda.  Polda tidak sanggup, tim Mabes Polri diturunkan,” katanya

 

Karena kasus Sun’an keluar dari tahanan tanpa izin ini juga menyangkut dangan lembaga lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, Mabes Polri meminta kapolres setempat untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi tersebut.  “Polres harus secepatnya melakukan koordinasi lembaga terkai. Sebab dia kan tahanan titipan,” katanya.

 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar, AKBP Suhadi, yang dikonfirmasi Tribun, belum bersedia memberikan komentar mengenai kasus ini.

 

“Ini bukan porsi saya untuk menjawabnya, mungkin Humas Mabes Polri yang dapat memberikan penjelasan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin.

 

 

Segera Periksa

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, yang dihubungi Senin malam, mengatakan, selayaknya Kapolda Kalbar Brigjen Pol R Nata Kesuma segera memeriksa anggotanya yang terlibat memuluskan keluarnya Sun’an dari tahanan.

 

“Tidak mungkin ia bisa keluar tanpa ada yang memberi izin.,  Oknum-oknum yang bermain mesti diperiksa dan ditindak.  Kapolda dan pejabat berwenang hendaknya segera memerintahkan pemeriksaan siapa yang terlibat sehingga ia bisa keluar,” kata Mulfachri.

 

Politisi dari PAN ini juga mempertanyakan dari mana aturannya atau dasar hukumnya, seorang terdakwa, apalagi mantan kapolres, bisa diberikan izin sekadar ambil uang di ATM.

 

“Tidak benar itu, dengan status terdakwa bisa ambil uang di ATM.  Dari mana aturannya?  Siapa yang berikan izin?”  ujar Mulfachri dengan nada tinggi.  Ia mempertanyakan kenapa tahanan bisa keluar masuk semuanya.

 

Menurut dia, kalau Kapolres Ketapang tidak bisa menyelesaikan serta menyelidiki kasus ini, harus diambil alih secara langsung oleh Polda Kalbar.  Kapolda bisa memerintahkan anak buahnya, pejabat berwenang di bawahnya, mengusut kasus ini.

 

Sebagai Wakil Ketua Komsis III, katanya, permasalahan ini bakal ditanyakan secara langsung ke Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dalam pertemuan komisi nantinya.

Read Full Post »

2008 19:39:36 WIB

Kapolri: Waspadai Pembalakan Liar Dengan Modus Lelang

 

KAPOLRI Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri meminta jajarannya mewaspadai praktek pembalakan liar dengan modus baru seperti melalui lelang terselubung.

“Saya sudah arahkan kepada para Kapolda di Kalimantan untuk mewaspadai kasus itu dengan modus-modus lelang,” kata Kapolri saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kamis (20/11).

Menurut Kapolri, sejumlah kasus pembalakan liar (illegal logging) di sejumlah daerah menunjukkan seolah-olah terdapat kayu temuan sedangkan tersangkanya tidak diketahui.

Bambang Hendarso meminta jajarannya agar menangkap juga para tersangka pembalakan liar, bukan sekedar menemukan kayu-kayu hasil tebangan liar.

Kapolri menegaskan, operasi pemberantasan pembalakan liar tetap menjadi skala prioritas Polri terutama di daerah-daerah yang masih memiliki kawasan hutan cukup luas seperti di Kalimantan.

“Illegal logging merupakan skala prioritas dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Semua kasus akan kami tindaklanjuti,” kata Bambang yang merupakan Kapolri pertama dalam tiga tahun terakhir yang mengunjungi Kalteng.

Sejumlah aktifis lingkungan di Kalimantan Tengah selama ini menduga terjadi kasus pembalakan liar dengan modus lelang, yakni cukong penebang dan pemodal sengaja menebang kayu untuk kemudian diarahkan agar mudah ditemukan oleh aparat sebagai kayu temuan tanpa tersangka.

Para cukong melalui perusahaannya selanjutnya dapat memiliki kayu tersebut dengan membeli murah melalui pelelangan terencana dan mendapatkan dokumen resmi atas kayu hasil tebangan liar tersebut.

Pada akhirnya, kayu hasil tebangan liar yang jumlahnya bahkan terkadang melebihi angka produksi resmi perusahaan HPH itu dapat dijual ke pasaran dalam dan luar negeri karena telah mendapatkan legalitas hukum sebagai kayu temuan negara.

Dinikmati Pejabat

Selain menguntungkan cukong, modus lelang diduga juga menguntungkan sejumlah pejabat.

“Save Our Borneo”, sebelumnya juga mengkritisi keputusan Bupati Katingan yang membagi uang dari biaya pengganti proses lelang kayu hingga masuk kantong anggota dewan.

Koordinator SOB, Nordin secara tegas meminta Pemkab Katingan segera mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pengelola Pembagian dan Penggunaan Biaya Pengganti Proses Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan, dan Rampasan.

Dalam Keputusan itu, Bupati Katingan mencantumkan insentif pembagian biaya pengganti lelang untuk anggota dewan hingga sebesar 10 persen sedangkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Unsur Muspida, dan Tim Koordinasi mencapai sebesar 14 persen.

Nordin menilai, berapa pun persentase untuk DPRD dan kalangan yang tidak ada sangkut pautnya tetap tidak etis, karena anggota dewan tidak berjasa dalam kegiatan pemberantasan illegal logging di lapangan.

“Kalau dalihnya dalam rangka rapat kordinasi penyusunan kebijakan penanggulangan illegal logging juga tidak masuk akal, karena rapat anggota dewan sudah ada biaya tersendiri yang dianggarkan,” tegasnya.

Pembagian uang pengganti lelang hingga ke kantong DPRD, menurut Nordin, merupakan bentuk kompromi dalam proses hukum illegal logging. Pelibatan anggota dewan secara langsung menunjukkan adanya kompromi politik dalam kejahatan illegal logging.

Bila demikian yang berlaku, Nordin menegaskan, anggota dewan juga harus ikut bertanggung jawab saat terjadi pelanggaran hukum di lapangan karena ikut menikmati uang dari lelang kayu. (Ant)

Read Full Post »

Nusantara | Pontianak | Kamis, 16 Okt 2008 07:45:00 WIB

Polda Kalbar Bentuk Tim Khusus Berantas Judi

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Kalimantan Barat, membentuk tim khusus guna memberantas judi serta kejahatan lainnya di wilayah hukumnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Pol Suhadi SW.

“Tim khusus beranggota 41 orang, baru dibentuk pasca komitmen Kapolri yang baru agar menekan seminimal mungkin praktek judi di wilayah hukum Polda masing-masing,” kata Suhadi SW, ketika dihubungi melalui telepon genggam, di Pontianak, Rabu (15/10).

Ia menjelaskan, Kapolda Kalbar, Brigadir Jenderal Pol, Raden Nata Kesuma, setelah mendapat pengarahan langsung oleh Kapolri, Jenderal Pol Bambang Hendarso, di Jakarta kemarin agar menekan seminimal mungkin praktek judi dan illegal logging atau pembalakan hutan secara liar di Kalbar yang sempat marak beberapa bulan lalu.

Suhadi menambahkan, hasil pertemuan Kapolda Kalbar dan Kapolri di Jakarta, pihaknya membuat kebijakan agar seluruh Kepolisian Resort (Polres) memberantas judi dalam tiga hari terhitung sejak Senin (13/10).

“Kita tidak segan-segan menindak Kapolres yang terbukti tidak bekerja serius dalam memberantas judi di wilayah hukum masing-masing, bila perlu Kapolresnya dicopot,” ujarnya.

Ia mengatakan, hingga hari ini belum ada laporan dari Kapolres-kapolres mengenai hasil penegakan hukumnya setelah diperintahkan agar menekan praktek judi dan illegal logging.

“Paling tidak dalam tiga bulan kedepan akan kita lakukan evaluasi apakah sudah berjalan sesuai perintah atasan,” kata Suhadi.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalbar, Brigjen Pol Raden Nata Kesuma membantah saat ini praktek pembalakan hutan secara liar kembali marak.

“Yang ada para cukong saat ini berusaha mengeluarkan kayu hasil pembalakan liar yang lalu. Itu bisa dilihat dari kualitas kayu yang sudah menurun dan dari pantauan juga tidak ada aktivitas pembalakan hutan secara liar,” katanya.

Ia mengatakan, dikeluarkannya hasil pembalakan liar yang sudah lama ditimbun dan disembunyikan karena melihat kebutuhan kayu untuk lokal saat ini yang sulit terpenuhi akibat dilarangnya praktek pembabatan hutan.

“Momen ini dimanfaatkan para cukong untuk mengeluarkan kayu dalam jumlah kecil, untuk mengelabui petugas di lapangan, tetapi kita tidak ingin kecolongan dengan memeriksa dokumen setiap kayu keluar,” katanya.

Ia juga membantah, kembali banyaknya tangkapan kayu-kayu tanpa dokumen karena efek jera yang dilakukan aparat hukum masih rendah.

“Malah kita temukan para cukong menggunakan dokumen tahun 2004 agar kayu-kayu tersebut bisa lolos,” kata Nata Kesuma.

Untuk memunuhi kebutuhan kayu, ia menyarankan masyarakat menempuh jalur-jalur yang sah, seperti adanya aturan pemerintah daerah yang membolehkan membawa kayu kurang dari empat meter kubik tetapi khusus untuk daerah tebangan, katanya.

Saat ini, pihaknya saat ini kembali mengintensifkan patroli bersama antara Polda Kalimantan Tengah dan Polda Kalimantan Timur untuk menekan praktek-praktek ilegal. (Ant)

Read Full Post »