Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘KAPOLRI’

PENGAKUAN para Juragan Motor, Nakoda Kapal, Mandor, Masyarakat jadi TUMBAL ILLEGAL LOGGING, tentang masalah ILLEGAL LOGGING dan KORUPSI di Kalbar Indonesia.

Confessions among local boat drivers, ship captains, former foremen in the field, and the poor locals who bear the blames of Illegal logging in the region of Ketapang, west borneo, Indonesia.

VICTIMS OF ILLEGAL LOGGING

Pemilik kayu sudah di periksa Polisi tapi tidak ditahan polisi, kayu Belian yang diangkut adalah bahan Jembatan Proyek Pemerintah yang sudah dikerjakan, tinggal dipasang saja, Surat Proyek dan Surat keterangan Kepala Desa juga ada, penjual kayu juga ada, tapi tidak ditahan, disaat penangkapan Pemilik kayu ada diatas Motor air bersama Juragan Motor saya, Mengapa saya selaku  Pemilik Motor Air bisa dijadikan tersangka Illegal Logging ?

During the raid, the timber owner had been questioned by the police but no detention was made. The load of timber Belian was the material needed for a Government’s bridge project, which had been prepared and ready to be installed. Letters of authorisation issued on the project as well as from the administrative village head were also presented, at the scene, the timber seller was there too but didn’t get caught, and the timber owner was on the boat with my boat driver. Why should I as a boat owner become an illegal logging suspect?

Pada saat Penangkapan ada 14 buah Motor Air yang ditangkap, Mengapa cuma 1 Motor air saja jadi masalah atau Ditumbalkan? Kemana kayu dan ke 13 Motor Air lainnya? Apa karena pemilik kayunya adalah cukong-cukong besar yang selama ini tidak pernah tersentuh Hukum? Dimana letak Keadilan?

At the time of the raid, a total of 14 boats were seized. Why does only one boat get into trouble or bear the blame? Where have the rest of timbers and 13 boats gone? Is it because the timber owners are powerful timber barons who have never ever been touched by law? Where is the justice?

(The boat owner – Mr Sapdilah // Pemilik Motor Air – Bpk Sapdilah)

(PART 1) : http://www.youtube.com/watch?v=Vv-_RX67p5A

(PART 2) : http://www.youtube.com/watch?v=5A0y0nE4DT0

(PART 3) : http://www.youtube.com/watch?v=iOE_bLoj2o4

(PART 4) : http://www.youtube.com/watch?v=tuPpKQ26c_k

(PART 5) : http://www.youtube.com/watch?v=GMQsXvHu9pY

(The boat driver – Mr Maman // Juragan Motor – Bpk Maman)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=_f6z-qFZChc

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=xhgE8WRONMg

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=gFwKliQJFmA

(The boat driver – Mr Arif // Juragan Motor – Bpk Arif)

http://www.youtube.com/watch?v=320H5BLhEDY

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=U009qzZe4rE

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=S9WxCESATJ8

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=RwGr6RgtPvw

(4) : http://www.youtube.com/watch?v=tCjQAIY4t6I

(5) : http://www.youtube.com/watch?v=oDe02U8DL4Q

(6) : http://www.youtube.com/watch?v=pQKtH1HcOu8

(7) : http://www.youtube.com/watch?v=m2fQLc_c_YU

(8) : http://www.youtube.com/watch?v=dC772ffiY0w

(9) : http://www.youtube.com/watch?v=LLqLXhsHxsY

(The boat driver – Mr Made // Juragan Motor – Bpk Made)

http://www.youtube.com/watch?v=WfNvnqPmbBg

(The ship captain – Mr Saman // Nakoda Kapal – Bpk Saman)

http://www.youtube.com/watch?v=dXE4t9_UP04

(The ship captain – Mr Dera // Nakoda Kapal – Bpk Dera)

http://www.youtube.com/watch?v=YBMbqWzSHGc

(The ship captain – Mr Sumorio // Nakoda Kapal – Bpk Sumorio)

http://www.youtube.com/watch?v=GD-SCSa9CGE

(The ship captain – Mr Aladin // Nahkoda Kapal – Bpk Aladin)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=qa1-nFrJq7c

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=J2ecy3j1u8I

The Ex foreman of Illegal Logging in Gunung Palung National Park

PENGAKUAN EX Mandor IL di Taman Nasional Gunung Palung

(Ex foreman – Mr Umar // EX Mandor – Bpk Umar)

(1) : http://www.youtube.com/watch?v=eviW4vGy8KQ

(2) : http://www.youtube.com/watch?v=yVDgdtbufiI

(3) : http://www.youtube.com/watch?v=dZws4Jw-6Hk

THE VICTIM OF ILLEGAL LOGGING // TUMBAL ILLOG

(Ex foreman – Mr Dolah // EX Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=jLUY-aD7yTk

(2) http://www.youtube.com/watch?v=70AddVNaXx0

(3) http://www.youtube.com/watch?v=mT-2Ef5mfWA

(4) http://www.youtube.com/watch?v=lG3ZfpSVBWw

A confession of Ex foreman of Illegal Logging in the region of Matan

ENGAKUAN EX Mandor IL di Daerah Matan

(Ex foreman – Mr Dolah // EX Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=8HiVmD8ynfw

(2) http://www.youtube.com/watch?v=J6bLBUz2RmQ

(3) http://www.youtube.com/watch?v=uppuG3Kkhno

ILLEGAL LOGGING ACTIVITIES IN GUNUNG PALANG NATIONAL PARK

KEGIATAN / PEMBALAKAN IL DI TAMAN NASIONAL GUNUNG PALUNG

(A story from an ex foreman – Mr Dolah // Pengakuan Ex Mandor – Bpk Dolah)

(1) http://www.youtube.com/watch?v=yVcD5YTjc38

(2) http://www.youtube.com/watch?v=ONE4a1nHBkk

(3) http://www.youtube.com/watch?v=dfhRFXDGIKY

.

.

MEREKA SANGAT BUTUH PERHATIAN DARI PEMERINTAH

Government attention is an urgent need

.

Kapasitas  LP Kelas II B Ketapang   150 Orang. Pada saat ini Penghuni LP Kelas II B Ketapang berjumlah 278 Orang.

The prison of Ketapang is facilitated to accommodate 150 inmates. Currently, the 150-capacity prison has a population of 278 inmates, nearly twice of the standard capacity.

30% diantaranya adalah Tahanan Kasus Ilegal Logging, dan menempati Rangking Pertama di LP Kelas II B Ketapang.

Of the 278 inmates, 30% have been charged with Illegal Logging which claims the top place of the majority in the prison of Ketapang

95% Tahanan Kasus Ilegal Logging yang ada adalah Para Juragan Motor, Nahkoda Kapal , Pemilik Motor air, Pemikul Kayu dan pemilik kayu Belian dalam skala sangat kecil untuk Bangunan rumah.

Among the illegal logging cases, 95% of them are local boat drivers, ship captains, boat owners, and timber owners who only hold a handful amount of timbers for building their own homes.

Mereka rata-rata berpendidikan sangat rendah dan awam dalam masalah Hukum dengan latar belakang kehidupan yang sangat MISKIN,

In general, they are people who receive very little education, have very limited knowledge about laws, and struggle to survive in poverty.

Dalam menjalani proses Hukum tidak didampingi Pengacara, mereka secara umum mendapatkan Tuntutan dari  JPU antara 3 s/d 6 tahun Pidana Penjara dan mereka tidak dapat melakukan pembelaan di depan Persidangan Pengadilan dikarenakan ketiadaan Penasehat Hukum dan rasa Ketakutan yang sangat tinggi.

During the trials, they appear in courts without legal representations, generally, they have been sought sentences ranging from 3 to 6 years in jail by the prosecutors, they don’t even have a chance to defend themselves against the accusations before the judges under the circumstances with no access to lawyers and in a sense of huge insecurity.

Sebagian dari Mereka sudah ada yang di Vonis oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan  Pengadilan Tingggi di Pontianak ditingkat Banding dengan Pidana antara 18 Bulan s/d 36 Bulan Penjara, dan JPU melakukan Banding / Kasasi.

Some of them have been convicted by the District Court in Ketapang and the High Court in Pontianak with imprisonment sentences ranging from 18 to 36 months, but the prosecutors are still unsatisfied and launch appeals against the judge decisions.

Dengan melihat Kondisi latar belakang yang miskin dan sudah berdampak pada runtuhnya Kehidupan Keluarga .

Considering their vulnerability and long suffering in poverty, they are now facing a total financial breakdown and leaving their families in misery.

Atas Dasar Kemanusiaan, sangat diharapkan adanya  perhatian dari :

With a sense of human compassion, an urgent attention is much needed from :

1. Bapak Presiden SBY, (Mr President SBY)

2. Bapak Kapolri, (The National Police chief)

3. Bapak Ketua Mahkamah Agung, (The Supreme Court Chief)

4. Bapak Kepala Kejaksaan Agung, (The Head of Attorney General)

5. Segenap Anggota DPR RI khususnya Komisi III, (Members of Parliament, specially the division of commission III)

6. Jajaran Media Cetak & Electronic, (All the electronic and print media)

Kiranya berkenan meluangkan waktu , datang  melihat dan mewawancarai mereka secara langsung, sehingga bisa mengetahui Kondisi mereka secara utuh , dan layak tidaknya mereka di Katagorikan sebagai Para Pelaku Ilegal Logging ???

Please spare sometime, come and visit these people, talk to them face to face, to get a whole picture of their stories, and evaluate whether it’s fair for these people to be categorized as Illegal Loggers ???

Secara umum saya menganggap Mereka ini adalah Tumbal Ilegal Logging, mereka bukan  Pelaku Ilegal Logging , Sebagian besar Pelaku Ilegal Logging Sejati masih Bebas dan Belum tertangkap.

As far as I concern, they are victims of illegal logging, they are not the real illegal loggers, the biggest proportion of illegal loggers are still at liberty and escape legal punishments.

Mereka ini adalah Korban , Korban Pembiaran Aparat dan Korban dari Para Pelaku Ilegal Logging Sejati yang tidak bertanggung jawab.

They are the real victims, who receive little care from government officials but bear the responsibility for the real illegal loggers.

Advertisements

Read Full Post »

Rabu, 24 Desember 2008 , 12:40:00

Perwira Polisi Divonis Tiga Tahun


Hukum telah ditegakkan. Aparat polisi yang notabene penegak hukum kalau bersalah tetap dihukum. Sebagai contoh, tiga perwira polisi, masing-masing mantan Kapolres Ketapan AKBP Akhmad Sun’an SH, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan mantan Kapos Polair Ketapang Iptu Agus Lutfiardi. Ketiganya terbukti terlibat ilegal logging (IL) dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 5 juta.


Divonisnya para perwira itu mudah-mudahan pertanda positif bagi penegakan hukum di negeri ini. Mungkin baru inilah pengadilan berhasil menyidangkan perwira polisi. Soalnya, selama ini yang banyak disidangkan paling polisi berpangkat rendah. Polisi yang tidak memiliki power atau kata orang polisi umpan peluru. Kita berikan aplaus buat para hakim yang berhasil menjatuhkan vonis buat para petinggi polisi itu. Ini artinya tidak pandang bulu.


Cuma, kalau kita lihat ke belakang, kasus IL banyak terjadi di sejumlah daerah terutama yang kayunya masih banyak. Kayu IL dengan mudahnya hilir mudik di jalan raya dan sungai. Hutan lebat pada gundul. Anehnya, tidak satupun aparat polisi yang melihat. Kalaupun ada yang melihat, dibiarkan begitu saja. Lebih aneh lagi, tidak satupun perwira polisi terlibat IL. Semua aman dan bersih.
Sementara kasus tiga perwira polisi di Ketapang itu ditangkap karena ikut bermain dengan para cukong kayu. Polda Kalbar tidak berhasil mengungkapnya. Tapi, Kapolri sendiri turun baru bisa menangkapi para perusak hutan itu. Coba kalau Kapolri tidak turun ketika itu, apakah para perwira itu bisa dijebloskan ke penjara? Publik pasti menjawab pesimis.


Mungkin di sinilah letak persoalannya, adanya komitmen kuat dari pemimpin tertinggi, hukum bisa ditegakkan. Selama pemimpin tidak ada komitmen atau malah menjadikan hukum sebagai komoditas, yakinlah supremasi hukum hanya mimpi. Atau, hukum hanya menjadi bulan-bulanan orang-orang kecil.


Sebagai contoh lagi, Presiden SBY sangat komitmen memberantas korupsi. Pengaruhnya, banyak para pejabat maupun anggota Dewan yang dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun belum optimal, tapi paling tidak indeks persepsi pemberantasan korupsi Indonesia setiap tahunnya meningkat. Apalagi nanti ada KPK di setiap daerah, dipastikan indeks tersebut akan meningkat lagi.


Jadi, semua perlu komitmen pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi. Hukum bisa ditegakkan apabila ada keseriusan dari tiga lembaga hukum yakni polisi, kejaksaan dan pengadilan. Kalau di dalam lembaga itu, para pemimpinnya tidak memiliki komitmen jelas untuk penegakan hukum, dipastikan hukum akan menjadi komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika para pemimpin lembaga hukum itu komitmen, upaya penegakan hukum pasti dirasakan masyarakat.


Bagaimana caranya agar seorang pemimpin memiliki komitmen? Sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab, komitmen ini datang dari dalam hati. Yang namanya hati sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Komitmen itu lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan tanggung jawab. Pemimpin yang baik pasti sadar akan tanggung jawab dan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin, terutama dalam pemerintahan tidak boleh mengkhianati rakyat, tidak boleh mengkomersialisasikan hukum, tidak menyalahgunakan wewenang. Jika kesadaran akan tanggung jawab ini tertanam dalam diri pribadi seorang pemimpin, berarti dia memiliki tanggung jawab.


Harus diakui, pengaruh materi sangat kuat untuk memengaruhi komitmen seorang pemimpin. Apalagi pemimpin itu memiliki pengaruh luas di masyarakat. Orang bisa memberikan apa saja asalkan mendapatkan kepercayaan pemimpin itu. Jangan heran apabila banyak pemimpin menerima suap, karena tidak memiliki komitmen, lupa terhadap tanggung jawabnya.


Tiga perwira polisi yang dijebloskan ke penjara itu membuktikan bahwa Kapolri ketika itu memiliki komitmen. Kapolri sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina seluruh anggotanya yang tersebar di Indonesia. Kita berharap, kejadian itu menyadarkan seluruh pemimpin kita agar memiliki komitmen kuat untuk penegakan hukum, menyejahterakan rakyat dan menciptakan keharmonisan.

Read Full Post »

Sabtu, 20 Desember 2008 , 15:08:00

Hakim Tunda Vonis Kasus IL Sun’an Cs
Karyoto Disidang Disiplin

Ketapang. Sidang putusan illegal logging (IL) yang melibatkan tiga perwira polisi, AKBP Akhmad Sun’an SH, AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan Iptu Agus Lutfiardi, Jumat (19/12) kemarin, batal digelar. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang beralasan berkas vonis belum siap.

“Berkas vonis masih perlu disempurnakan dan dimatangkan kembali oleh majelis hakim agar berkas tiga terdakwa itu benar-benar siap untuk dibacakan dalam persidangan,” kata Hakim Ketua, Eddy Parulian Siregar SH MH didampingi dua hakim anggota, Rendra SH dan Sumaryono SH.

Alasan lainnya lantaran konsentrasi terbagi untuk penanganan perkara lainnya. “Bukan hanya perkara ini saja yang ditangani, banyak perkara lainnya yang harus kami kerjakan. Memang perlu waktu menyempurnakan berkasnya. Juga supaya majelis hakim tidak terlalu tegang dan bisa sedikit bernapas,” ujar Eddy Parulian yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang.

Vonis kasus dari hasil operasi Mabes Polri itu diagendakan kembali, Senin (22/12) mendatang. “Sidang kita tunda hingga Senin depan,” kata Eddy ketika memimpin sidang di ruang lantai II PN Ketapang, kemarin pukul 15.30 WIB.

Usai palu sidang dipukul ketua majelis hakim, mantan Kapolres Ketapang, Akhmad Sun’an bersama mantan Kasat Reskrim M Kadhapy Marpaung dan Agus Lutfiardi mantan Kapos Polair Ketapang, bergegas keluar ruangan sidang. Ketiganya langsung menuju pintu depan PN dan masuk ke mobil khusus untuk dibawa ke tahanan umum Polres Ketapang.

Kabar penundaan vonis terhadap ketiga terdakwa memang sudah terdengar sebelumnya. Apalagi di papan pengumuman jadwal sidang PN, nama ketiga terdakwa itu baru dituliskan siang harinya, Jumat (19/12) kemarin. Kadhapy berada di urutan 9, Akhmad Sun’an di nomor urut 10 dan Agus Lutfiardi berada di urutan 11.

Sidang kemarin dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Sri Rahayu SH dan M Ali Said SH. Sebelum sidang, ketiga terdakwa tiba di PN Ketapang sekitar pukul 15.00. Ketiganya didatangkan dengan menggunakan mobil dinas Provos Polres Ketapang dengan pengawalan kepolisian.

Kena getah

Selama dalam penahanan sel Mapolres, Akhmad Sun’an memang pernah berbuat ulah karena keluar tahanan beberapa waktu lalu. Kapolres Ketapang AKBP Drs Karyoto pun terkena getahnya.

Jumat (19/12) sekitar pukul 15.30 kemarin, Karyoto menjalani sidang disiplin di Polda Kalbar. Sunan yang seharusnya berada di dalam ruang tahanan ternyata bebas keluar. Persoalan itu kemudian terpublikasi hingga Propam Polda Kalbar turun memeriksa ke Ketapang.

Bahkan ketika itu, Kapolda, Brigjen Pol Drs R Nata Kesuma mendatangi Polres Ketapang sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya mengenai penanganan kasus atensi Kapolri.

Sidang disiplin terhadap Karyoto dilaksanakan di sebuah ruangan lantai III Mapolda Kalbar. Karyoto mendapat giliran disidang disiplin setelah Propam menggelar sidang untuk mantan pimpinan dan anggota Ditpolair Polda, AKBP Suharyanto erkait hilangnya barang bukti kayu hasil tangkapan beberapa waktu lalu.

Beberapa orang polisi yang menjaga jalannya sidang tidak memperkenankan sejumlah wartawan untuk meliput. “sidang disiplin itu pada dasarnya tertutup dan hasilnya baru bisa disampaikan ke publik setelah sidang berakhir. Ya memang tidak bisa diliput langsung,” kata Kapolda Kalbar melalui Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Drs Suhadi SW.

Sidang yang dilaksanakan tersebut menurut alumni magister ilmu sosial Untan ini merupakan bentuk komitmen Kapolda beberapa waktu lalu yang menyatakan akan memproses perkara keluarnya tahanan di Polres Ketapang. ”Kapolda komitmen akan memproses semua anggota yang tak disiplin, tak terkeuali kapolres. Anggota yang lain sudah sidang langsung di Polres, tapi kalau untuk tingkat AKBP yang menyidangkan Polda dibawah pimpinan Wakapolda dan Irwasda,” ujarnya.

Menurut Suhadi, Kapolda dalam persoalan ini tidak main-main terutama bagi anggota yang lengah, lalai dan tidak disiplin tetap akan dikenakan sanksi. ”Masyarakat tak perlu khawatir dan ragu kalau ada anggota polisi yang tidak disiplin dan masyarakat lapor, maka akan tetap ditindaklanjuti,” terangnya.

Mengenai sanksi disiplin itu, suami dari Ny Agustina ini mengatakan ada berbagai bentuk sanksi yang bisa diberikan yaitu teguran baik lisan maupun tertulis, demosi, penempatan di tempat khusus dan tidak diberikan kesempatan sekolah untuk beberapa periode. ”Khusus untuk pak Karyoto ini dengan bobot pelanggaran yang seperti itu, biasanya diberikan teguran tertulis. Namun bentuk teguran tertulis ini tetap akan masuk dalam CV (Curriculum Vitae/riwayat pekerjaan, red) yang bersangkutan,” tukasnya.

Sementara, soal sidang yang melibatkan bekas Direktur Polair, Suhadi mengatakan hal itu terkait pemberantasan ilegal logging sekitar April silam Ditpolair menangkap tersangka pembalakan liar, berikut barang bukti. Barang bukti ketika itu dititipkan pada sebuah perusahaan lantaran tempat penyimpanan BB di Ditpolair sudah tidak memungkinkan.

Namun dalam perjalanannya ternyata barang bukti itu banyak berkurang dan setelah dicek ternyata digunakan dan diolah oleh perusahaan yang dititipi. ”Dari hal tersebut, pihak Ditpolair dikenakan disiplin, kemudian pihak perusahaan ditahan di Polres Pontianak karena mengambil barang bukti yang berarti pencurian. Terhadap kelalaian itu ada dua sanksi yang diterima yaitu teguran tertulis dan demosi. Hasil sidang itu dilampirkan dalam CV, jadi kemanapun pindah dibawa,” bebernya. (lud/her)

Read Full Post »

Ditahan, Mantan Kapolres Malah Berkeliaran

 Laporan: iin/ rzi//PersdaNetwo rk/ugi   

Rabu, 26-11-2008 | 11:02:48

  

JAKARTA, BPOST – Mabes Polri akan mengusut oknum yang memberi kesempatan kepada mantan Kapolres Ketapang yang menjadi terdakwa kasus illegal logging, AKBP Akhmad Sun’an, keluar dari tempat penahanannya di Polres Ketapang.

 

“Kalau benar mantan Kapolres itu keluar dari tahanan untuk keperluan seperti membeli sapi, itu jelas pelanggaran,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Sulistyo Ishak, di Jakarta, kemarin.

 

“Apalagi bila sampai Kapolres Ketapang tidak tahu. Ini artinya ada oknum di sana yang memberi kesempatan dia keluar.  Siapa oknum tersebut, harus diusut,” tegas Sulistyo.

 

Sebagaimana berita Tribun edisi Senin, Sun’an yang sedang disidang di Pengadilan Negeri Ketapang tepergok keluar tahanan menggunakan sepeda motor pada Minggu (23/11).  Padahal, ia menjalani penahanan di rumah dalam asrama di belakang mapolres.

 

Sun’an mengaku keluar untuk membeli sapi kurban yang akan disumbangkan ke panti asuhan.  Tapi, baik kapolres maupun ketua PN setempat mengatakan tidak pernah memberi izin keluar.

 

Sulistyo mengatakan belum mendapat laporan lengkap dari Polda Kalbar terkait informasi mengenai Sun’an.  Namun demikian, Mabes Polri berjanji terus melakukan monitoring penanganan dan penindakan terhadap pelanggaran tersebut.

 

Menurut keterangan Sulistyo, untuk kasus pelanggaran seperti ini, penanganannya diserahkan ke polres atau polda setempat.  Mabes Polri tidak akan mengambil alih.

 

“Mabes hanya melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pelanggaran itu.  Seperti, bagaimana penyelesaiannya dan apa sanksi yang atas pelanggaran tersebut,” jelas Sulistyo.

 

“Kalau tidak berjalan, kita pertanyakan.  Kalau kemudian penyelesaiannya tidak sesuai ketentuan atau ada penyimpangan, kapolres atau kapolda kita minta pertanggungjawaban,” tegasnya.

 

Sulistyo menjelaskan, tim dari Irwasum Mabes Polri akan diterjunkan bila memang dari hasil monitoring dan evaluasi penegakan hukum di sana untuk memproses kasus seperti ini tidak bisa berjalan.

 

“Jadi, kita tunggu dulu dan kita monitoring penyelesaian dan penindakannya seperti apa.  Dalam struktur Polri, itu kan berjenjang.  Kalau polres tidak sanggup, ditangani polda.  Polda tidak sanggup, tim Mabes Polri diturunkan,” katanya

 

Karena kasus Sun’an keluar dari tahanan tanpa izin ini juga menyangkut dangan lembaga lain, seperti kejaksaan dan pengadilan, Mabes Polri meminta kapolres setempat untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi tersebut.  “Polres harus secepatnya melakukan koordinasi lembaga terkai. Sebab dia kan tahanan titipan,” katanya.

 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalbar, AKBP Suhadi, yang dikonfirmasi Tribun, belum bersedia memberikan komentar mengenai kasus ini.

 

“Ini bukan porsi saya untuk menjawabnya, mungkin Humas Mabes Polri yang dapat memberikan penjelasan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin.

 

 

Segera Periksa

 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, yang dihubungi Senin malam, mengatakan, selayaknya Kapolda Kalbar Brigjen Pol R Nata Kesuma segera memeriksa anggotanya yang terlibat memuluskan keluarnya Sun’an dari tahanan.

 

“Tidak mungkin ia bisa keluar tanpa ada yang memberi izin.,  Oknum-oknum yang bermain mesti diperiksa dan ditindak.  Kapolda dan pejabat berwenang hendaknya segera memerintahkan pemeriksaan siapa yang terlibat sehingga ia bisa keluar,” kata Mulfachri.

 

Politisi dari PAN ini juga mempertanyakan dari mana aturannya atau dasar hukumnya, seorang terdakwa, apalagi mantan kapolres, bisa diberikan izin sekadar ambil uang di ATM.

 

“Tidak benar itu, dengan status terdakwa bisa ambil uang di ATM.  Dari mana aturannya?  Siapa yang berikan izin?”  ujar Mulfachri dengan nada tinggi.  Ia mempertanyakan kenapa tahanan bisa keluar masuk semuanya.

 

Menurut dia, kalau Kapolres Ketapang tidak bisa menyelesaikan serta menyelidiki kasus ini, harus diambil alih secara langsung oleh Polda Kalbar.  Kapolda bisa memerintahkan anak buahnya, pejabat berwenang di bawahnya, mengusut kasus ini.

 

Sebagai Wakil Ketua Komsis III, katanya, permasalahan ini bakal ditanyakan secara langsung ke Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dalam pertemuan komisi nantinya.

Read Full Post »

Jum’at, 21 November 2008 , 16:24:00

Kapolri Perintahkan Tangkap DPO IL

 

Pemberantasan illegal logging di Kalbar belum tuntas. Pelaku dan cukong berkeliaran. Kapolri janji jalin kerjasama Polri-PDRM. Ungkap maling kayu dari negeri jiran.

Pontianak. Kapolri Jenderal Polisi Drs H Bambang Hendarso Danuri MM memerintahkan jajarannya di Kalbar untuk menangkap Asong, gembong aksi illegal logging (IL). Polri juga segera menjalin kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengungkap sejumlah tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)


“Kalau ternyata masih ada di sini dan waktu itu kan DPO, ya tentunya kewajiban polisi melakukan upaya-upaya paksa sehingga yang bersangkutan bisa dihadirkan di peradilan nantinya,” kata Bambang usai kunjungan kerja, Kamis (20/11) di Mapolda Kalbar.


Dijelaskan Bambang, dirinya akan memerintahkan Kabareskrim guna mempelajari posisi Asong pada kasus-kasusnya terdahulu.


Seperti diketahui, Asong beberapa waktu lalu memang gencar diburu polisi karena dugaan keterlibatannya dalam kasus pembalakan liar di Kabupaten Ketapang. Bahkan kasus itu melibatkan tiga pejabat di jajaran Polres Ketapang dan sejumlah pejabat di Dinas Kehutanan Ketapang.


Kapolri yang memilih Kalbar sebagai daerah yang pertama kali dikunjunginya sejak dilantik menjadi Kapolri 30 September silam ini bertekad menjalin kerjasama bilateral dengan PDRM. Tujuannya untuk mengungkap sejumlah DPO yang ditetapkan Polda Kalbar seperti Apeng, dan sejumlah maling kayu lainnya maupun DPO Mabes Polri yang berkewarganegaraan Malaysia yang ikut melakukan IL.


“Nanti kita lihat sampai sejauh mana upaya-upaya yang berkaitan dengan penegakan hukum bisa direalisasikan. Itu ada tahapan-tahapannya. Itu akan jadi concern kita nanti,” ungkapnya.


Wilayah Polda Kalbar, kata dia, menjadi perhatian utama di samping Polda Kalteng dan Kalsel karena di wilayah ini posisinya sangat strategis. Selain berbatasan dengan negara tetangga yang memiliki banyak masalah tindak pidana tertentu seperti IL dan trafficking in persons. “Itu jadi perhatian,” tukasnya.

Disinggung upaya pemberantasan premanisme, ia menekankan hal itu adalah kebijakan seluruh Polda untuk memberikan tindakan tegas pada pelaku-pelaku premanisme yang mengganggu kenyamanan kehidupan masyarakat.

Apakah sudah mengkhawatirkan? “Tidak, tidak mengkhawatirkan, sekarang kan tentunya kita ingin memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” tukasnya.

 


Nantinya, kata dia, para preman yang berhasil diamankan polisi dari sejumlah operasi atau razia akan diarahkan agar memiliki keterampilan. Nantinya ada kerjasama antara Polda dengan pemerintahan setempat dari aspek yang lebih spesifik.


Apakah tidak akan mengarah ke Petrus (Penembak Misterius seperti zaman orde baru)?. “Oh tidak ada, bukan waktunya lagi kita melakukan tindakan kekerasan bagi pelaku kejahatan,” kata Bambang.


Kunjungan Kapolri kemarin sekitar pukul 09.00 ke Mapolda Kalbar untuk memberikan perhatian kepada seluruh personel di tingkat Polsek, Polres dan jajaran Polda. Kedatangannya di Kalbar hanya kunjungan kerja biasa untuk meningkatkan koordinasi di jajaran Polri. Ia datang bersama sejumlah pejabat tinggi dari Mabes Polri yang disambut upacara singkat.


Bambang menyempatkan diri mengisi buku tamu di lobi Mapolda Kalbar dan menuliskan kalimat ‘laksanakan kebijakan akselerasi transformasi kultural Polri secara konsisten dengan komitmen yang tinggi’ pada kolom pesan dan kesan di buku tamu tersebut.


Bambang bersama Kapolda Kalbar, Brigjen Polisi Drs R Nata Kesuma diiringi sejumlah perwira tinggi Mabes Polri serta perwira menengah jajaran Polda Kalbar menuju ruangan khusus pertemuan Kapolda. Dilanjutkan pertemuan di Graha Khatulistiwa Mapolda.


Tak diketahui apa yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu. Namun dari informasi yang dihimpun Equator, Kapolri hanya kunjungan kerja biasa dan berkoordinasi. Usai pertemuan di Polda Kalbar, Bambang menuju Palangkaraya. Ia hanya beberapa menit saja bersedia diwawancarai sejumlah wartawan.


Menurut Bambang, kedatangannya ke Kalbar ingin melihat langsung jajarannya. “Dengan diberikan amanah jadi Kapolri, saya mencoba langsung melihat ke lapangan,” kata dia. (her)

 

 

 

Read Full Post »

2008 19:39:36 WIB

Kapolri: Waspadai Pembalakan Liar Dengan Modus Lelang

 

KAPOLRI Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri meminta jajarannya mewaspadai praktek pembalakan liar dengan modus baru seperti melalui lelang terselubung.

“Saya sudah arahkan kepada para Kapolda di Kalimantan untuk mewaspadai kasus itu dengan modus-modus lelang,” kata Kapolri saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Kalimantan Tengah, di Palangka Raya, Kamis (20/11).

Menurut Kapolri, sejumlah kasus pembalakan liar (illegal logging) di sejumlah daerah menunjukkan seolah-olah terdapat kayu temuan sedangkan tersangkanya tidak diketahui.

Bambang Hendarso meminta jajarannya agar menangkap juga para tersangka pembalakan liar, bukan sekedar menemukan kayu-kayu hasil tebangan liar.

Kapolri menegaskan, operasi pemberantasan pembalakan liar tetap menjadi skala prioritas Polri terutama di daerah-daerah yang masih memiliki kawasan hutan cukup luas seperti di Kalimantan.

“Illegal logging merupakan skala prioritas dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Semua kasus akan kami tindaklanjuti,” kata Bambang yang merupakan Kapolri pertama dalam tiga tahun terakhir yang mengunjungi Kalteng.

Sejumlah aktifis lingkungan di Kalimantan Tengah selama ini menduga terjadi kasus pembalakan liar dengan modus lelang, yakni cukong penebang dan pemodal sengaja menebang kayu untuk kemudian diarahkan agar mudah ditemukan oleh aparat sebagai kayu temuan tanpa tersangka.

Para cukong melalui perusahaannya selanjutnya dapat memiliki kayu tersebut dengan membeli murah melalui pelelangan terencana dan mendapatkan dokumen resmi atas kayu hasil tebangan liar tersebut.

Pada akhirnya, kayu hasil tebangan liar yang jumlahnya bahkan terkadang melebihi angka produksi resmi perusahaan HPH itu dapat dijual ke pasaran dalam dan luar negeri karena telah mendapatkan legalitas hukum sebagai kayu temuan negara.

Dinikmati Pejabat

Selain menguntungkan cukong, modus lelang diduga juga menguntungkan sejumlah pejabat.

“Save Our Borneo”, sebelumnya juga mengkritisi keputusan Bupati Katingan yang membagi uang dari biaya pengganti proses lelang kayu hingga masuk kantong anggota dewan.

Koordinator SOB, Nordin secara tegas meminta Pemkab Katingan segera mencabut Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penunjukkan dan Penetapan Pengelola Pembagian dan Penggunaan Biaya Pengganti Proses Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan, dan Rampasan.

Dalam Keputusan itu, Bupati Katingan mencantumkan insentif pembagian biaya pengganti lelang untuk anggota dewan hingga sebesar 10 persen sedangkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Unsur Muspida, dan Tim Koordinasi mencapai sebesar 14 persen.

Nordin menilai, berapa pun persentase untuk DPRD dan kalangan yang tidak ada sangkut pautnya tetap tidak etis, karena anggota dewan tidak berjasa dalam kegiatan pemberantasan illegal logging di lapangan.

“Kalau dalihnya dalam rangka rapat kordinasi penyusunan kebijakan penanggulangan illegal logging juga tidak masuk akal, karena rapat anggota dewan sudah ada biaya tersendiri yang dianggarkan,” tegasnya.

Pembagian uang pengganti lelang hingga ke kantong DPRD, menurut Nordin, merupakan bentuk kompromi dalam proses hukum illegal logging. Pelibatan anggota dewan secara langsung menunjukkan adanya kompromi politik dalam kejahatan illegal logging.

Bila demikian yang berlaku, Nordin menegaskan, anggota dewan juga harus ikut bertanggung jawab saat terjadi pelanggaran hukum di lapangan karena ikut menikmati uang dari lelang kayu. (Ant)

Read Full Post »

    

                                                                    Ketapang 03 November 2008

 

  Kepada

 

  Yth : Bapak KAPOLRI

 

                                                                          Di      J a k a r t a.

 

Prihal : Mohon Pelindungan Hukum.

 

 

Dengan hormat,

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama       :     Tony Wong

 

Alamat     :      Jalan Agus Salim No 228  Pontianak  atau

                      Jalan Gajah Mada gg Taha No 62  Ketapang.Kal-Bar

                           

                                 Saat ini    :     Di tahan di Lapas kelas II B Ketapang.

                      

Melalui surat ini, ijinkanlah saya menyampaikan kehadapan Bapak hal-hal sebagai berikut:

 

1.      Saya adalah Tersangka / Terdakwa Kasus Korupsi PSDH-DR  berdasarkan Laporan Polisi NO POL :  LP/A.245/IV/2007 tertanggal 28 April 2007,ditangkap oleh Resmod Polda Kalbar tanggal 07 Mei 2007 di Bandara Soekarno Hatta Jakarta,dan setelah menjalani proses Hukum dan pada tanggal 26 Mei 2008 saya di Vonis Bebas oleh Pengadilan Negeri Ketapang.

 

2.      Pada tanggal 26 Mei 2008 saya ditangkap kembali oleh Polres Ketapang ketika saya keluar dari pintu LP Ketapang, penangkapan saya berdasarkan Laporan Polisi : No Pol : LP / A.238 / IV / 2007,tertanggal 26 April 2007 dan saat ini saya sedang menjalani proses Hukum di Pengadilan Ketapang ( tahap pemeriksaan saksi )

 

Berhubungan dengan proses Hukum yang sedang saya jalani saat ini masih dalam pemeriksaan saksi , dan apa bila saya diputus tidak bersalah , maka saya akan ditangkap kembali dan dihadapkan pada kasus lain lagi.

  

 

Perlu diketahui juga , pada hari kamis  tanggal 30 Oktober 2008 pada saat persidangan saya dengan acara pemeriksaan saksi , tidak seperti biasanya,  seluruh personel Reserse Polres Ketapang Kalimantan Barat sebanyak 30 orang dengan berpakaian preman bersama Bapak Kapolres menghadiri persidangan , Kehadiran tersebut  karena mendapatan informasi saya akan diputus bebas sehingga dapat ditangkap lagi , dan memberikan  tepukan tangan kepada Jaksa Penuntut Umum layaknya menonton pertunjukan.

 

 

Berkaitan dengan penyampaian hal-hal saya diatas, saya selaku anak bangsa, perkenankanlah saya memohon pelindungan Hukum kehadapan Bapak selaku Pimpinan tertinggi POLRI.

 

Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya juga memohon kesediaan waktu untuk bisa menghadap / bertemu bapak menyampaikan berbagai masalah-masalah yang penting berkaitan dengan Ilegal Logging.

 

Sebagai bahan pertimbangan bapak ,bersama ini saya lampirkan uraian singkat KRONOLOGIS KEJADIAN.

 

Demikian penyampaian surat Permohonan saya ini, dan atas perkenan Bapak sebelumnya saya haturkan terima kasih.

                                                                                 Hormat saya

 

 

                                                                             ttd

                                                                                   

                                                                             Tony Wong

Tembusan :

 

1.      Yth :Bapak Kabareskrim Mabes Polri;

2.      Yth :Bapak Irwasum Mabes Polri;

3.      Yth :Bapak Kadiv Propam Mabes Polri;

4.      Yth :Komisi Pelindungan Saksi di Jakarta;

5.      Yth :Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Jakarta;

6.      Yth :Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

7.      Yth :Bapak Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta.

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »