Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘TAHANAN’

Senin, 17 Agustus 2009 | 12:09 WIB

TEMPO Interaktif, Pontianak – Tim Bareskrim Mabes Polri menyita 82 ton timah putih milik Faisal Riza Direktur CV. Liga Akses yang diduga berasal dari pertambangan illegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat . Polisi juga menahan Hadi, seorang pengusaha asal Bangka Belitung dan memeriksa delapan orang lainnya.

Tim gabungan, yang dipimpin langsung oleh anggota Bareskrim Mabes Polri Kompol Witarsa Aji S.ik ini langsung melakukan penggeledahan di gudang milik Haji Bo’od di Jalan Tanjungpura, Pesaguan Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang. Di gudang yang jaraknya hanya beberapa meter dari Kantor Polsek Pesaguan itu, Polisi menemukan sekitar 82 ton biji timah putih, yang diduga illegal yang disimpan CV Liga Akses.

“Dari operasi tersebut berhasil diamankan kurang lebih 82 ton biji timah dan pasir hitam yang berasal dari gudang CV. Ligat Akses milik saudara Faisal Riza Jalan Tanjung Pura Desa Pesaguan Kanan pada Selasa (12/8) lalu,” ungkap Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Ongky Isgunawan kepada Tempo Senin (17/8). Gudang tersebut diakuinya tidak diberi garis policeline, namun sejumlah petugas berpakaian preman, telah berjaga-jaga.

Dijelaskan Ongky, tim terdiri dari dua perwaira pertama dan satu perwira menengah Bareskrim Mabes Polri, Ditreskrim dan Dit Intel Polda Kalbar, Satuan Brimob Polda Kalbar, serta anggota Polres Ketapang.

”Jumlah keseluruhan tim sekitar 370 personil. Operasi yang digelar mulai Rabu (12/8) hingga batas yang tidak ditentukan, yakni Lokasi Batu Menangis dan wilayah Cengkareng Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang, dan Desa Kemuning,” jelasnya. Barang bukti puluhan karung berisikan biji timah dan ratusan mesin dompeng, genset, Robin, maupun selang telah diamankan di halaman samping Markas Polres Ketapang.

Menurut Ongky, meskipun Hadi telah tahanan, namun statusnya masih menuggu hasil penyidikan Tim Mabes Polri. Hadi kata Ongky bukanlah pemain lama, dari informasi yang didapat kepolisian Hadi merupakan investor dari propinsi Bangka Belitung. Untuk pemeriksaan lebih lanjut Hadi dan ke delapan orang lainnya diamankan oleh anggota Bereskrim Mabel Polri.

Dijelaskannya operasi PETI ini dilakukan secara estafet. Setelah mendapatkan 82 ton timah dan pasir hitam pada 12 Agustus lalu. Polisi juga menggeledah dua lokasi di kecamatan yang sama. Yakni lokasi Batu Menangis dan Cengkareng pada Jumat (14/8) sekitar pukul 22.30 malam.

Dari data yang di dapat dari sumber Tempo, CV. Ligat Akses juga memberikan surat kuasa kepada Erwin Rowel untuk menyediakan gudang tempat penyimpanan sementara yang ditandatangani direktur Fasisal Riza bertanggal 14 Juni 2009 berlokasi di Desa Jungkal, Kecamatan Matan Hilir Selatan. “Tapi gudang itu masih aman,”ungkap sumber tadi. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Ketapang yang juga Ketua Harian Tim Pengendalian PETI, Ismet Iswandi mengungkapkan, anak buahnya yang pertama kali mengungkap kasus biji timah putih sebanyak 2,9 ton milik CV Ligat Akses yang diduga berasal dari tambang liar pada 5 Agustus 2009 lalu di Jalan Tanjungpura Pesaguan.

“Hasil tangkapan itu, perlu diproses dan kita serahkan ke Polres Ketapang untuk diselidiki lebih lanjut, apakah diambil diwilayah CV.Ligat Akses atau dari tambang milik orang lain atau tambang liar. Dari laporan awal memang dicurigai PT.Ligat Akses mengambil timah bukan diwilayahnya, itu yang perlu dibuktikan,” kata Ismet, yang baru delapan bulan menjabat, Kadis Pertambangan Ketapang ini.

Menurut Ismet timah yang disita oleh anak buahnya 2,9 ton dan Tim Mabes Polri 82 ton merupakan jenis timah putih yang nilainya lumayan mahal. “Perkilonya, dipasaran bisa 16 dollar Amerika. Kalau timah jauh dibawah itu. Dan anak buah saya sudah cek, bahwa biji timah sebanyak delapan puluhan ton di Gudang Haji Bood, di Pesaguan itu, timah putih, nilainya bisa mencapai puluhan miliaran rupiah. Untuk itu kami akan pantau proses hukumnya,” katanya.

HARRY DAYA

Advertisements

Read Full Post »

Selasa, 2009 Juli 14

Pontianak, BERKAT.
Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Erwin TPL Tobing menyatakan kekecewaannya mengetahui beberapa di antara para cukong illegal logging (IL) Ketapang dibebaskan dari hukuman.

“Saya sangat kecewa dan tak terima. Hati kecil saya kalau sudah mendengar itu sangat sedih dan kecewa. Anggota saya sudah kerja di-P21 jaksa kemudian dibebaskan. Berarti ada sesuatu yang harus kita cermati. Ada apa ini sebenarnya. Apakah saya yang salah. Tapi mudah-mudahan tidak lah,” tegas Kapolda kepada wartawan kemarin disela menyaksikan persiapan puncak HUT Bhayangkara ke-63 di Mapolda Kalbar.

Kapolda katakan pihaknya sudah mengajukan pasal-pasal dengan hukuman yang setimpal. Akan tetapi jika ada keputusan pengadilan di luar itu, maka merupakan kewenangan dari hakim.

“Yang jelas saya sudah katakan pada anggota, zero ileggal logging. Anggota saya yang terlibat saya tahan. Dan terhadap cukong yang dikenai tahanan kota saya akan cek ke Polres setempat,” tuturnya.

Ia tegaskan kalau dirinya tidak akan menangguhkan penahanan terhadap siapapun pelaku illegal logging. Berkaitan dengan tiga perwira yang dihukum, Kapolda nyatakan tidak akan intervensi karena sudah ranah hukumnya hakim.

“Tapi menurut saya kalau seorang pamen yang pernah menjadi kapolres ternyata ditahan di polresnya sendiri, itu satu pukulan bagi Sunan, khadafi. arkat dan martabatnya telah jatuh,” tukasnya. (rob)

Read Full Post »

Terdakwa Ilog Pakai Kaos Khusus

Rabu, 7 Januari 2009 | 03:15 WIB

KETAPANG, TRIBUN – Ada yang berbeda di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Selasa (6/1). Pasalnya, seorang terdakwa illegal logging, Abdullah, yang akan disidang mengenakan kaus putih berkerah dengan beberapa kalimat  yang tercetak di depan dan punggung kaus tersebut.

Pada bagian dada, tertulis “Kami Tumbal Cukong Illegal Logging”, sementara pada bagian belakang tercantum “Tangkap Cukongnya, Kamu Pasti Bisa”.

Abdullah yang ditemui Tribun di sela-sela sidang, mengatakan, kaos putih bersablon tersebut merupakan bentuk protes dari para terdakwa ilog yang saat ini ditahan di Lapas Ketapang.

Mereka menilai dirinya menjadi korban peraturan yang tak adil, sementara cukong kayu masih berkeliaran. Bila ditangkap pun hukumannya lebih ringan dibanding masyarakat biasa. “Kaos ini hasil kesepakatan sesama tahanan ilog. Kami telah memesan sekitar 40 kaos, namun yang telah siap baru belasan saja. Kaus saya ini baru datang tadi,” ujar Abdullah.

Keberatan tahanan ilog di lapas semakin menjadi setelah vonis bagi 24 terdakwa ilog diputus. Pasalnya, sebagian segera bisa menghirup udara bebas karena masa hukuman habis setelah dipotong masa tahanan. “Kami ingin diperlakukan adil, tidak dihukum berat,” tukas Abdullah.

Terlihat air mata mengalir di pipinya. Kata dia, dari lebih dari 60 tahanan ilog di lapas, hampir semuanya adalah orang kecil yang membawa kayu untuk kebutuhan pribadi, atau atas perintah majikan.

Abdullah yang asal Kampung Tengah, Telok Melano, mengharapkan mereka diberi keringanan, juga aturan kehutanan dikaji kembali agar tak mengorbankan masyarakat. “Saya ingin ketemu dengan keluarga saya, bertemu dengan kedua anak saya,” ujarnya lirih dari balik jeruji tahanan PN Ketapang.

Ia sudah tujuh bulan menjadi tahanan. Menurut pengakuannya, itu semua berawal dari sekitar lima kubik kayu yang ia bawa menggunakan rakit di Telok Melano. “Itu merupakan perintah kontraktor, saya hanya orang suruhan saja,” katanya.

Rencananya, kaus tersebut akan dikenakan oleh para tahanan ilog setiap mengikuti persidangan di PN Ketapang. “Jika semuanya sudah dapat, kami akan pakai bersama-sama,” tambah Abdullah.

Jaksa penuntut umum (JPU) Citra Krisyanti menyatakan, ia tidak tahu-menahu tindakan terdakwa yang memakai kaus dengan tulisan khusus tersebut. “Yang penting rapi dan sopan saat di persidangan. Soal baju, itu kan bagian dari aspirasi mereka,” kata Citra.

Citra tak mempermasalahkan pakaian yang dikenakan oleh Abdullah, karena masih dipandang sesuai etika yang berlaku. “Nanti dilarang, dibilang melanggar HAM,” tandas jaksa berkulit sawo matang ini sembari tersenyum.

Jajaran para hakim di PN Ketapang sempat berdiskusi membahas penggunaan kaus tersebut saat berada di ruang pengadilan. Namun, tampaknya, hakim tak melihat permasalahan mendasar pada pemakaian kostum tersebut. “Pada prinsipnya, saat masuk di ruang peradilan, mereka harus berpakaian rapi, sopan, dan tidak mengganggu jalannya persidangan,” ujar Humas PN Ketapang, Santonius Tambunan.

Dia mengakui, kejadian seperti itu baru pertama kali terjadi di PN Ketapang. Yang penting tulisan yang tertera pada baju tersebut harus sopan, tidak melanggar etika, dan tidak mengarah kepada pihak-pihak tertentu. “Ini fenomena baru dalam praktik peradilan,” tandas Tambunan.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan, pemakaian kaos tersebut dilarang saat persidangan, jika dianggap mengganggu proses peradilan. “Hakim punya wewenang saat berada dalam persidangan. Yang penting, proses peradilan harus dihargai,” katanya. (Tribun Pontianak/Dasa Novi Gultom)

Read Full Post »

Mantan Kepala Polres Dihukum

Dua Mantan Anak Buahnya Divonis Serupa

Selasa, 23 Desember 2008 | 00:59 WIB

Ketapang, Kompas – Mantan Kepala Kepolisian Resor Ketapang Ajun Komisaris Besar Akhmad Sun’an (47) divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang. Ia dinilai bersalah karena dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk menguras hasil hutan yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, secara tidak sah.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Eddy P Siregar juga menyatakan, menjatuhkan tambahan hukuman berupa denda Rp 5 juta atau pidana kurungan satu bulan.

Putusan serupa dijatuhkan kepada dua mantan anak buah Sun’an, yakni mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Ketapang Ajun Komisaris Khadafi Marpaung (33) dan mantan Kepala Polisi Pos Air Polres Ketapang Inspektur Satu Agus Lutfiadi (39).

Vonis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni masing-masing penjara enam tahun delapan bulan dan denda Rp 25 juta.

Menurut majelis hakim, perbuatan Sun’an dan kedua anak buahnya melanggar ketentuan Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 50 Ayat 3 huruf (f) juncto Pasal 78 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam persidangan tersebut, yang dinilai memberatkan ketiga terdakwa antara lain mereka merupakan aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum dan mendukung program pemerintah tentang pemberantasan pembalakan liar.

Dalam konteks itu, pihak yang diberi kesempatan mengambil hasil hutan secara tidak sah oleh ketiga terdakwa adalah Adi Murdiani, Issiat Iayak, dan M Darwis (ketiganya berstatus sebagai saksi), serta Wijaya (terdakwa dalam perkara serupa).

Hal yang meringankan, menurut majelis hakim, antara lain ketiga terdakwa berperilaku baik selama di persidangan dan dimungkinkan dapat memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang.

Terhadap putusan itu, penasihat hukum ketiga terdakwa, Jamhuri, menyatakan banding. Sementara itu, jaksa penuntut umum Sri Rahayu dan Ali Said menyatakan pikir-pikir.

Sun’an yang ditemui seusai persidangan enggan mengomentari vonis hakim. ”Nanti dinilai membela diri. Saya minta maaf kepada masyarakat jika dinilai merugikan negara dan merusak hutan,” katanya singkat.

Gratifikasi

Dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan pula, para pengusaha, yang mengetahui bahwa sebagian kayu yang mereka miliki ilegal, sempat berkoordinasi dengan ketiga terdakwa dan memberikan sejumlah uang. Tujuannya, agar kayu-kayu ilegal tersebut tidak ditahan. ”Uang itu diberikan antara lain untuk perbaikan Kantor Polres Ketapang dan keperluan Sun’an pergi ke Kuching, Malaysia,” kata majelis hakim.

Pakar hukum tindak pidana korupsi dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, Prof DR Redatin Parwadi MA, berpendapat, pemberian uang kepada Sun’an tergolong gratifikasi. ”Ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Siapa pun yang menerima gratifikasi berkaitan dengan tugasnya untuk melancarkan kegiatan melanggar hukum sangat wajar mendapat hukuman,” katanya.

Jaksa seharusnya jeli melihat kasus ini. ”Tak hanya dalam konteks tindak pidana pembalakan liar, tetapi juga tindak pidana korupsi,” kata Redatin. (why)

Read Full Post »

Selasa, 23 Desember 2008 , 12:09:00

Tiga Polisi Terlibat IL Divonis Penjara


Hakim cukup tegas, tiga polisi diganjar tiga tahun penjara. Fakta persidangan menyatakan terjadi setoran upeti agar kayu ilegal lolos.

Ketapang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menjatuhkan vonis tiga tahun penjara, dan denda Rp 5 juta kepada tiga oknum polisi terlibat kasus illegal logging (IL) Ketapang, Selasa (22/12). Para tedakwa itu terbukti menerima upeti untuk meloloskan kayu tanpa dokumen.

Sidang putusan mulai digelar pukul 15.30 dan selesai jelang magrib. Pengunjung sidang terlihat memadati ruang sidang yang dilangsungkan di Lantai II PN Ketapang ini. Eddy Parulian Siregar SH MH sebagai hakim ketua memimpin jalannya persidangan didampingi dua hakim anggota, Rendra SH dan Sumaryono SH.


Setelah palu hakim dijatuhkan, ketiga terdakwa tertunduk lesu. Mereka yang statusnya sekarang menjadi terpidana itu adalah mantan perwira di Polres Ketapang masing-masing mantan Kapolres Ketapan AKBP Akhmad Sun’an SH, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan mantan Kapos Polair Ketapang Iptu Agus Lutfiardi.


Dalam amar putusan majelis hakim, Sun’an, M Kadhapy dan Agus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tindak pidana dimaksud, karena ketiganya dianggap sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dari kawasan hutan yang diambil dengan memiliki izin atau dokumen yang sah.


Dengan demikian, majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketiganya diyakini bersalah dan melanggar pasal 56 ke-2 KUHP Jo pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Serta melanggar pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan.


JPU yang semula menuntut ketiganya dengan penjara 6 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 25 juta dirasakan hakim terlalu berat. Maka, vonis ketiganya dijatuhkan selama tiga tahun dan denda Rp 5 juta. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU tersebut, karena hakim menilai ketiganya masih memiliki tanggungan keluarga, serta diyakini bisa berubah atau memperbaiki kesalahannya.

Selama persidangan, ketiganya juga dinyatakan selalu sopan. Kesemua itu, termasuk menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim meringankan vonis ketiga terdakwa dari tuntutan JPU.


Dalam pembacaan amar putusan, ketiga terdakwa diakui telah menerima upeti berupa uang dari sejumlah pengusaha yang bergerak dibidang perkayuan. Penerimaan uang dari sejumlah pengusaha tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meloloskan ribuan kubik kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah agar dapat keluar dari wilayah Kabupaten Ketapang.

Hanya saja, ribuan meter kubik kayu olahan yang dimuat dibelasan unit kapal belum berhasil keluar, karena pada 14 Maret 2008, kapal-kapal yang memuat kayu olahan di Sungai Pawan ditangkap Tim Mabes Polri karena tak dilengkapi dokumen yang sah.

Terbukti nego

Dari amar putusan majelis hakim, terkuak juga bahwa M Kadhapy Marpaung selaku Kasat Reskrim Polres Ketapang kerap negosiasi dan berkoordinasi dengan sejumlah pengusaha kayu di Ketapang. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membicarakan soal kayu olahan yang illegal yang hendak dibawa ke Pulau Jawa, serta menentukan jumlah nominal rupiah yang harus diterima dari sejumlah pengusaha.


Adanya pemberian upeti ini sesuai keterangan saksi-saksi di antaranya Darwis, Adi Murdiani, Wijaya dan lainnya. Meskipun dalam persidangan, para saksi mencabut keterangannya. Namun majelis hakim tak mengiyakan, sebab dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) keterangan saksi dimintai dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.


Kisaran nilai rupiah masing-masing pengusaha pernah menyetor Rp 8 juta untuk untuk Sun’an berangkat ke Kuching, Malaysia. Uang tersebut dimintai Kadhapy melalui Iin Solinar yang selanjutnya Iin Solinar menyampaikan ke pengusaha lainnya. Tak hanya sekali itu, uang dari pengusaha seperti A’un (kini DPO) yang nilainya puluhan juta juga pernah sampai ke para terdakwa.


Terhadap pembelaan kuasa hukum yang menyatakan Sun’an tak pernah menerima uang dari pengusaha kayu, juga dimentahkan majelis hakim. Sun’an diakui majelis hakim memang tak pernah terima uang dari pengusaha kayu, akan tetapi menerima dari Kadhapy.

Menurut majelis hakim, itu artinya ada kerjasama Sun’an dan Kadhapy. Apalagi, Kadhapy diakui sebagai aparat di lapangan yang berkoordinasi langsung dengan para pengusaha.


Jamhuri Amir SH, kuasa hukum tiga terdakwa usai sidang menyatakan menolak putusan tersebut. Dirinya pun akan melakukan upaya banding. Sementara, Sri Rahayu SH didampingi M Ali Said SH dimintai tanggapannya atas putusan tersebut, mengatakan pihaknya akan mengkaji putusan tersebut.


“Kita pikir-pikir dulu, kan ada waktu seminggu, bisa banding karena vonisnya jauh lebih ringan dengan tuntutan kita dan bisa juga tidak,” ucapnya singkat. (lud)

Read Full Post »

Sabtu, 20 Desember 2008 , 15:08:00

Hakim Tunda Vonis Kasus IL Sun’an Cs
Karyoto Disidang Disiplin

Ketapang. Sidang putusan illegal logging (IL) yang melibatkan tiga perwira polisi, AKBP Akhmad Sun’an SH, AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan Iptu Agus Lutfiardi, Jumat (19/12) kemarin, batal digelar. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang beralasan berkas vonis belum siap.

“Berkas vonis masih perlu disempurnakan dan dimatangkan kembali oleh majelis hakim agar berkas tiga terdakwa itu benar-benar siap untuk dibacakan dalam persidangan,” kata Hakim Ketua, Eddy Parulian Siregar SH MH didampingi dua hakim anggota, Rendra SH dan Sumaryono SH.

Alasan lainnya lantaran konsentrasi terbagi untuk penanganan perkara lainnya. “Bukan hanya perkara ini saja yang ditangani, banyak perkara lainnya yang harus kami kerjakan. Memang perlu waktu menyempurnakan berkasnya. Juga supaya majelis hakim tidak terlalu tegang dan bisa sedikit bernapas,” ujar Eddy Parulian yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang.

Vonis kasus dari hasil operasi Mabes Polri itu diagendakan kembali, Senin (22/12) mendatang. “Sidang kita tunda hingga Senin depan,” kata Eddy ketika memimpin sidang di ruang lantai II PN Ketapang, kemarin pukul 15.30 WIB.

Usai palu sidang dipukul ketua majelis hakim, mantan Kapolres Ketapang, Akhmad Sun’an bersama mantan Kasat Reskrim M Kadhapy Marpaung dan Agus Lutfiardi mantan Kapos Polair Ketapang, bergegas keluar ruangan sidang. Ketiganya langsung menuju pintu depan PN dan masuk ke mobil khusus untuk dibawa ke tahanan umum Polres Ketapang.

Kabar penundaan vonis terhadap ketiga terdakwa memang sudah terdengar sebelumnya. Apalagi di papan pengumuman jadwal sidang PN, nama ketiga terdakwa itu baru dituliskan siang harinya, Jumat (19/12) kemarin. Kadhapy berada di urutan 9, Akhmad Sun’an di nomor urut 10 dan Agus Lutfiardi berada di urutan 11.

Sidang kemarin dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Sri Rahayu SH dan M Ali Said SH. Sebelum sidang, ketiga terdakwa tiba di PN Ketapang sekitar pukul 15.00. Ketiganya didatangkan dengan menggunakan mobil dinas Provos Polres Ketapang dengan pengawalan kepolisian.

Kena getah

Selama dalam penahanan sel Mapolres, Akhmad Sun’an memang pernah berbuat ulah karena keluar tahanan beberapa waktu lalu. Kapolres Ketapang AKBP Drs Karyoto pun terkena getahnya.

Jumat (19/12) sekitar pukul 15.30 kemarin, Karyoto menjalani sidang disiplin di Polda Kalbar. Sunan yang seharusnya berada di dalam ruang tahanan ternyata bebas keluar. Persoalan itu kemudian terpublikasi hingga Propam Polda Kalbar turun memeriksa ke Ketapang.

Bahkan ketika itu, Kapolda, Brigjen Pol Drs R Nata Kesuma mendatangi Polres Ketapang sekaligus memberikan pengarahan kepada jajarannya mengenai penanganan kasus atensi Kapolri.

Sidang disiplin terhadap Karyoto dilaksanakan di sebuah ruangan lantai III Mapolda Kalbar. Karyoto mendapat giliran disidang disiplin setelah Propam menggelar sidang untuk mantan pimpinan dan anggota Ditpolair Polda, AKBP Suharyanto erkait hilangnya barang bukti kayu hasil tangkapan beberapa waktu lalu.

Beberapa orang polisi yang menjaga jalannya sidang tidak memperkenankan sejumlah wartawan untuk meliput. “sidang disiplin itu pada dasarnya tertutup dan hasilnya baru bisa disampaikan ke publik setelah sidang berakhir. Ya memang tidak bisa diliput langsung,” kata Kapolda Kalbar melalui Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Drs Suhadi SW.

Sidang yang dilaksanakan tersebut menurut alumni magister ilmu sosial Untan ini merupakan bentuk komitmen Kapolda beberapa waktu lalu yang menyatakan akan memproses perkara keluarnya tahanan di Polres Ketapang. ”Kapolda komitmen akan memproses semua anggota yang tak disiplin, tak terkeuali kapolres. Anggota yang lain sudah sidang langsung di Polres, tapi kalau untuk tingkat AKBP yang menyidangkan Polda dibawah pimpinan Wakapolda dan Irwasda,” ujarnya.

Menurut Suhadi, Kapolda dalam persoalan ini tidak main-main terutama bagi anggota yang lengah, lalai dan tidak disiplin tetap akan dikenakan sanksi. ”Masyarakat tak perlu khawatir dan ragu kalau ada anggota polisi yang tidak disiplin dan masyarakat lapor, maka akan tetap ditindaklanjuti,” terangnya.

Mengenai sanksi disiplin itu, suami dari Ny Agustina ini mengatakan ada berbagai bentuk sanksi yang bisa diberikan yaitu teguran baik lisan maupun tertulis, demosi, penempatan di tempat khusus dan tidak diberikan kesempatan sekolah untuk beberapa periode. ”Khusus untuk pak Karyoto ini dengan bobot pelanggaran yang seperti itu, biasanya diberikan teguran tertulis. Namun bentuk teguran tertulis ini tetap akan masuk dalam CV (Curriculum Vitae/riwayat pekerjaan, red) yang bersangkutan,” tukasnya.

Sementara, soal sidang yang melibatkan bekas Direktur Polair, Suhadi mengatakan hal itu terkait pemberantasan ilegal logging sekitar April silam Ditpolair menangkap tersangka pembalakan liar, berikut barang bukti. Barang bukti ketika itu dititipkan pada sebuah perusahaan lantaran tempat penyimpanan BB di Ditpolair sudah tidak memungkinkan.

Namun dalam perjalanannya ternyata barang bukti itu banyak berkurang dan setelah dicek ternyata digunakan dan diolah oleh perusahaan yang dititipi. ”Dari hal tersebut, pihak Ditpolair dikenakan disiplin, kemudian pihak perusahaan ditahan di Polres Pontianak karena mengambil barang bukti yang berarti pencurian. Terhadap kelalaian itu ada dua sanksi yang diterima yaitu teguran tertulis dan demosi. Hasil sidang itu dilampirkan dalam CV, jadi kemanapun pindah dibawa,” bebernya. (lud/her)

Read Full Post »

Oleh Tanto Yakobus

Jauh bukan berarti luput dari pengawasan. Di daerah bukan lantas bisa berbuat enaknya saja. Sebab di Republik ini kita punya aturan yang jelas. Dari pusat sampai daerah pakai aturan yang sama.

Demikian juga dengan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim, semua sudah ada prosedur tetap (protap) pada lembaga masing-masing dalam menangani kasus.


Dengan demikian, aturan hukum yang diterapkan di Jakarta, perlakuannya sama persis di daerah-daerah di Republik ini.


Artinya, tidak ada pengecualian hukum bagi seseorang. Apalagi bila seseorang itu statusnya tahanan, terpidana atau malah narapidana sekalipun. Sebab protap penanganannya sudah jelas. Aturan hukumnya jelas. Namun teorinya tidaklah seindah praktik di lapangan.


Sebagai orang awam, kita kaget juga dengan perlakukan hukum terhadap mantan Kapolres Ketapang, AKBP Akhmad Sun’an—yang bisa berkeliaran mencari sapi untuk kurban.


Padahal statusnya jelas sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Ketapang–yang dititipkan di ruang tahanan Mapolres Ketapang. Kini, mantan Kapolres Melawi itu tengah menjalani masa pesidangan di Pengadilan Negeri Ketapang terkait kasus illegal logging yang menyeret banyak pejabat di Ketapang.


Kita tidak tahu apakah dengan mudahnya Sun’an keluar masuk ruang tahanan karena ada perlakukan khusus? Kita juga tidak tahu apakah ada perbedaan perlakukan terhadap tahanan yang mantan pejabat penegak hukum dengan orang awam?


Atau memang ada ikatan emosional karena kesamaan korp? Sehingga walau pun statusnya tahanan, dia masih bisa bebas menghirup udara di luar.

Sebetulnya kejadian seperti Sun’an itu bukan kali pertama saja, tapi banyak kasus-kasus serupa terjadi. Dengan berbagai macam alasan mereka yang statusnya tahanan bebas beraktivitas di luar.

Jadi terhadap kasus Sun’an bukan berarti karena Ketapang jauh dari pantauan kita, atau jauh dari pengawasan aparat penegak hukum lainnya.

 

Sekali lagi, itulah fakta hukum kita. Praktiknya tak selalu seindah teorinya. Sebab antara praktik lapangan dan teori selalu bertolak belakang.


Tak heran juga dari dulu kasus-kasus kakap di negeri ini tak pernah tuntas penyelesainya. Sebab aparat penegak hukum kita hampir-hampir berwajah opurtunis. Begitu dia menyelesaikan suatu kasus, begitu juga dia membuat kasus itu tambah rumit.


Misalnya, biaya untuk penyelesaian satu kasus korupsi senilai Rp100 juta, biaya penyelesainya bisa lebih dari Rp100 juga bahkan bisa mencapai miliaran. Mulai dari proses penyidikan, penyelidikan hingga proses persidangan, butuh biaya yang tidak sedikit. Karena disana sini ada uangnya. Entah apa namanya, yang jelas semuanya butuh uang pelicin.


Demikian juga dengan tersangka atau terdakwa, bila punya duit, bisalah mengatur semuanya. Maka tak heran status tahanan sekali pun bisa tetap keliaran di luar tahanan, seperti Sun’an itu.


Jadi semakin kakap kelas kasus yang ditangani, maka semakin besar pulalah biaya penyelesainya. Dan semakin berduit para tersangka maupun terdakwa, maka semakin enaklah dia, walau pun statusnya pesakitan, tapi hidupnya tidak.

Keadilan yang seadil-adilnya ternyata masih mimpi di negeri ini. Faktanya, ada perlakuan beda antara Sun’an dengan tahanan lainnya.

 

http://tuahtanto.blogspot.com/2008/11/keadilan-masih-mimpi.html

 

Read Full Post »

Older Posts »