Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘WEST KALIMANTAN’

Wednesday, 02 September, 2009 | 13:49 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: West Kalimantan Police continue operation against illegal tin mining in the province as more tin were confiscated in the province, police reported on Wednesday.

About two tonnes of tin were seized during the operation in Batu Menangis Village and Cengkareng Village in Ketapang Regency, West Kalimantan since August 29, chief Public Relation officer with the West Kalimantan Province Senior Commissioner Suhadi SW told Tempo. “We have detained four people who have been named suspects, Suhadi said.

Dozens of equipments were also seized during the operation, following the first catch last month, in which police seize abut 82 tonnes of raw tin and black sand in South Matan Hilir Subdistrict, Ketapang Regency.

The recent operation was conducted by local police while the operation in mid August was directly led by a team from Jakarta.

HARRY DAYA

Advertisements

Read Full Post »

100_14821100_1483

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

Tumbal cukong Illog dengan kostum khusus

100_1486100_1491100_1484100_14851100_1493

Read Full Post »

Terdakwa Ilog Pakai Kaos Khusus

Rabu, 7 Januari 2009 | 03:15 WIB

KETAPANG, TRIBUN – Ada yang berbeda di Pengadilan Negeri (PN) Ketapang, Selasa (6/1). Pasalnya, seorang terdakwa illegal logging, Abdullah, yang akan disidang mengenakan kaus putih berkerah dengan beberapa kalimat  yang tercetak di depan dan punggung kaus tersebut.

Pada bagian dada, tertulis “Kami Tumbal Cukong Illegal Logging”, sementara pada bagian belakang tercantum “Tangkap Cukongnya, Kamu Pasti Bisa”.

Abdullah yang ditemui Tribun di sela-sela sidang, mengatakan, kaos putih bersablon tersebut merupakan bentuk protes dari para terdakwa ilog yang saat ini ditahan di Lapas Ketapang.

Mereka menilai dirinya menjadi korban peraturan yang tak adil, sementara cukong kayu masih berkeliaran. Bila ditangkap pun hukumannya lebih ringan dibanding masyarakat biasa. “Kaos ini hasil kesepakatan sesama tahanan ilog. Kami telah memesan sekitar 40 kaos, namun yang telah siap baru belasan saja. Kaus saya ini baru datang tadi,” ujar Abdullah.

Keberatan tahanan ilog di lapas semakin menjadi setelah vonis bagi 24 terdakwa ilog diputus. Pasalnya, sebagian segera bisa menghirup udara bebas karena masa hukuman habis setelah dipotong masa tahanan. “Kami ingin diperlakukan adil, tidak dihukum berat,” tukas Abdullah.

Terlihat air mata mengalir di pipinya. Kata dia, dari lebih dari 60 tahanan ilog di lapas, hampir semuanya adalah orang kecil yang membawa kayu untuk kebutuhan pribadi, atau atas perintah majikan.

Abdullah yang asal Kampung Tengah, Telok Melano, mengharapkan mereka diberi keringanan, juga aturan kehutanan dikaji kembali agar tak mengorbankan masyarakat. “Saya ingin ketemu dengan keluarga saya, bertemu dengan kedua anak saya,” ujarnya lirih dari balik jeruji tahanan PN Ketapang.

Ia sudah tujuh bulan menjadi tahanan. Menurut pengakuannya, itu semua berawal dari sekitar lima kubik kayu yang ia bawa menggunakan rakit di Telok Melano. “Itu merupakan perintah kontraktor, saya hanya orang suruhan saja,” katanya.

Rencananya, kaus tersebut akan dikenakan oleh para tahanan ilog setiap mengikuti persidangan di PN Ketapang. “Jika semuanya sudah dapat, kami akan pakai bersama-sama,” tambah Abdullah.

Jaksa penuntut umum (JPU) Citra Krisyanti menyatakan, ia tidak tahu-menahu tindakan terdakwa yang memakai kaus dengan tulisan khusus tersebut. “Yang penting rapi dan sopan saat di persidangan. Soal baju, itu kan bagian dari aspirasi mereka,” kata Citra.

Citra tak mempermasalahkan pakaian yang dikenakan oleh Abdullah, karena masih dipandang sesuai etika yang berlaku. “Nanti dilarang, dibilang melanggar HAM,” tandas jaksa berkulit sawo matang ini sembari tersenyum.

Jajaran para hakim di PN Ketapang sempat berdiskusi membahas penggunaan kaus tersebut saat berada di ruang pengadilan. Namun, tampaknya, hakim tak melihat permasalahan mendasar pada pemakaian kostum tersebut. “Pada prinsipnya, saat masuk di ruang peradilan, mereka harus berpakaian rapi, sopan, dan tidak mengganggu jalannya persidangan,” ujar Humas PN Ketapang, Santonius Tambunan.

Dia mengakui, kejadian seperti itu baru pertama kali terjadi di PN Ketapang. Yang penting tulisan yang tertera pada baju tersebut harus sopan, tidak melanggar etika, dan tidak mengarah kepada pihak-pihak tertentu. “Ini fenomena baru dalam praktik peradilan,” tandas Tambunan.

Namun demikian, tak menutup kemungkinan, pemakaian kaos tersebut dilarang saat persidangan, jika dianggap mengganggu proses peradilan. “Hakim punya wewenang saat berada dalam persidangan. Yang penting, proses peradilan harus dihargai,” katanya. (Tribun Pontianak/Dasa Novi Gultom)

Read Full Post »

Sabtu, 27 Desember 2008 , 11:23:00

Vonis Ringan dan Bebas IL Ketapang
Bukti Penegakan Hukum Buram


Pontianak. Ringannya vonis terdakwa kasus illegal logging (IL) Ketapang yang melibatkan cukong, Kapolres dan Kepala Dinas Kehutanan setempat, bukti buramnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya Kalbar.

“Vonis hukum yang tetapkan hakim, sangat-sangat ringan. Kapolres yang termasuk menjadi leading sector lolosnya penebangan dan pengangkutan kayu ilegal hanya divonis tiga tahun dan denda Rp 5 juta. Parahnya lagi, Kadishut justru divonis bebas, meskipun bersyarat,” ungkap Rousdi Said SH MS, Akademisi Hukum Untan, Jumat (26/12).

Ada rasa tidak sensitif dari penegak hukum dalam rangka mengamankan harta negara yang telah dibawa kabur ketika menjatuhkan vonis. Aparatur hukum dinilai tidak punya keberanian karena ada kemungkinan tersangka merupakan kolega yang dikenal baik ketika menjabat di pemerintahan. Oleh sebab itu, mereka tidak menjatuhkan hukuman maksimal, seperti yang diusulkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Harusnya, Jaksa Penuntut Umum tidak boleh tinggal diam, harus melakukan banding ke MA, sehingga vonis hukumnya bisa dipertahankan, yakni 6,8 tahun dengan denda Rp 250 juta, atau mungkin bisa diperberat,” papar Rousdi.

Upaya banding JPU, kemungkinan bisa mengubah vonis yang ditetapkan hakim. Apalagi memandang asas keadilan dan kebocoran keuangan negara yang begitu besar atas kerugian dari dampak IL. Apalagi mereka yang ditetapkan sebagai tersangka mencapai 20 orang. “Tentunya, tidak mungkin hanya divonis rata-rata satu hingga dua tahun saja,” ujar Rousdi.

Rousdi mengatakan, berdasarkan kajian hukum, harusnya pelaku dikenakan pasal berlapis. Bukan hanya UU tindak pidana kehutanan, tetapi juga lingkungan, suap dan korupsi. Sangat aneh apabila JPU dan hakim dinilai tidak berani menggunakan pasal tersebut untuk menetapkan vonis. Apalagi kasus IL Ketapang menjadi vokus hukum di Indonesia, karena mereka yang disidang merupakan pejabat polisi dan pemerintahan. “Inilah yang kita sesalkan. Apalagi ketika proses persidangan berlangsung, kejahatan IL tetap berlanjut, terbukti masih ada pelaku IL yang ditangkap karena melakukan kasus serupa. Ini menandakan tidak ada efek jera. Apalagi Kapolres hanya ditahan selama tiga tahun. Ini membuat pelaku IL akan semakin berani mencuri kayu kita,” tegasnya.

Terkait putusan tiga oknum perwira polisi yang jauh dari tuntutan jaksa dan vonis bebas bersyarat Kadishut Ketapang, pelaksana harian  Konsorsium Anti Ilegal Logging (KAIL), Happy Hendrawan mengatakan sejak awal memang sudah diperkirakan. “Di mana yang saya lihat aspek politis lebih mengedepan dibanding aspek kebenaran hukum,” jelas Happy.

Belum lagi bebasnya Kadishut Ketapang walaupun bersyarat yang tentu menjadi persoalan baru. Artinya, jika Kadishut bebas dan tidak terbukti, lalu siapa di Dishut Ketapang yang sepantasnya bertanggung jawab terhadap masalah ilegal logging di Ketapang.

“Tentu ini menjadi PR. Jika Kapuas Hulu saja yang begitu besar dan dahsyat pada periode 2002-2006 bisa berhenti, kok Ketapang masih saja berlangsung. Apakah memang ada tangan-tangan setan yang bergerak tanpa terendus aparat hukum?” tanyanya kesal.

Terkait putusan majelis hakim terhadap para terdakwa dari oknum perwira polisi, ketiganya terbukti melakukan tindak pidana dengan dakwaan melanggar pasal 56 ke 2 KUHP Jo pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta melanggar pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan.  Sedangkan pasal 78 ayat 5 berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar, maka putusan majelis hakim sudah sangat sesuai dengan perkiraan khalayak umum.

“Sementara, atas tuntutan JPU yang menuntut ketiganya dengan penjara 6 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 25 juta saja dirasakan sudah sumir. Apalagi dengan pertimbangan hakim yang salah satunya menganggap bahwa itu terlalu berat. Maka, vonis ketiganya dijatuhkan selama tiga tahun dan denda Rp 5 juta,” tegas Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan ILmu Politik Untan ini.

Yang dinilai tuntutan sumir menurut Happy adalah tak satu pun dari dakwaan yang disebutkan JPU itu menyebutkan tentang perbuatan korupsi tepatnya melalui perbuatan gratifikasi. Padahal, sudah jelas ada unsur upeti yang ditemukan selama proses persidangan.

Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU tersebut dengan pertimbangan hakim yang menilai ketiganya masih memiliki tanggungan keluarga, serta diyakini bisa berubah atau memperbaiki kesalahannya merupakan wujud atau bentuk ketidaksamaan warga negara atau seseorang di mata hukum.

“Majelis hakim lupa bahwa mereka berbuat karena memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai aparatur penegak hukum sehingga jelas tidak saja perbuatan pidana tetapi lebih berat dari itu. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki tanggung jawab menegakkan hukum tetapi menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi dihukum sama dengan nakhoda kapal. Padahal, nakhoda itu hanya sekadar mencari sesuap nasi sebagai penyedia jasa transportasi dan hanya buruh saja,” kesalnya.

Lanjut mahasiswa paskasarjana UGM ini, hakim lupa bahwa dampak dari perbuatan mereka justru jauh lebih dahsyat terhadap kaidah-kaidah negara hukum, sosial dan budaya hukum masyarakat secara luas. “Aspek ini jelas telah dinafikan hanya untuk memenuhi syarat formal bahwa Polri peduli pada pemberantasan ilegal logging,” ungkapnya.

Pria berkacamata minus ini menilai lagi-lagi korps hakim di PN Ketapang telah mencederai rasa keadilan masyarakat luas. Karena dalam pembacaan amar putusan, banyak fakta hukum yang muncul sebagaimana dibacakan sendiri oleh majelis hakim. Seperti ketiga terdakwa diakui telah menerima upeti berupa uang dari sejumlah pengusaha yang bergerak di bidang perkayuan.

Penerimaan uang dari sejumlah pengusaha tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meloloskan ribuan kubik kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah agar dapat keluar dari wilayah Kabupaten Ketapang.

“Jika demikian, maka mestinya pihak penyidik juga sudah dapat melakukan penyidikan atas potensi telah terjadinya tidak pidana korupsi dan pencucian uang, apabila asumsi penyidikan pidana pencucian uang harus terlebih dahulu ada pidana awalnya, jika memang pidana korupsinya ingin ditelantarkan dan jika benar-benar ingin meminimalisir tindakan kejahatan di lingkup aparatur penegak hukum,” ulasnya. (amk/her)

Read Full Post »

Rabu, 24 Desember 2008 , 12:40:00

Perwira Polisi Divonis Tiga Tahun


Hukum telah ditegakkan. Aparat polisi yang notabene penegak hukum kalau bersalah tetap dihukum. Sebagai contoh, tiga perwira polisi, masing-masing mantan Kapolres Ketapan AKBP Akhmad Sun’an SH, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan mantan Kapos Polair Ketapang Iptu Agus Lutfiardi. Ketiganya terbukti terlibat ilegal logging (IL) dan divonis tiga tahun penjara dan denda Rp 5 juta.


Divonisnya para perwira itu mudah-mudahan pertanda positif bagi penegakan hukum di negeri ini. Mungkin baru inilah pengadilan berhasil menyidangkan perwira polisi. Soalnya, selama ini yang banyak disidangkan paling polisi berpangkat rendah. Polisi yang tidak memiliki power atau kata orang polisi umpan peluru. Kita berikan aplaus buat para hakim yang berhasil menjatuhkan vonis buat para petinggi polisi itu. Ini artinya tidak pandang bulu.


Cuma, kalau kita lihat ke belakang, kasus IL banyak terjadi di sejumlah daerah terutama yang kayunya masih banyak. Kayu IL dengan mudahnya hilir mudik di jalan raya dan sungai. Hutan lebat pada gundul. Anehnya, tidak satupun aparat polisi yang melihat. Kalaupun ada yang melihat, dibiarkan begitu saja. Lebih aneh lagi, tidak satupun perwira polisi terlibat IL. Semua aman dan bersih.
Sementara kasus tiga perwira polisi di Ketapang itu ditangkap karena ikut bermain dengan para cukong kayu. Polda Kalbar tidak berhasil mengungkapnya. Tapi, Kapolri sendiri turun baru bisa menangkapi para perusak hutan itu. Coba kalau Kapolri tidak turun ketika itu, apakah para perwira itu bisa dijebloskan ke penjara? Publik pasti menjawab pesimis.


Mungkin di sinilah letak persoalannya, adanya komitmen kuat dari pemimpin tertinggi, hukum bisa ditegakkan. Selama pemimpin tidak ada komitmen atau malah menjadikan hukum sebagai komoditas, yakinlah supremasi hukum hanya mimpi. Atau, hukum hanya menjadi bulan-bulanan orang-orang kecil.


Sebagai contoh lagi, Presiden SBY sangat komitmen memberantas korupsi. Pengaruhnya, banyak para pejabat maupun anggota Dewan yang dijebloskan ke penjara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun belum optimal, tapi paling tidak indeks persepsi pemberantasan korupsi Indonesia setiap tahunnya meningkat. Apalagi nanti ada KPK di setiap daerah, dipastikan indeks tersebut akan meningkat lagi.


Jadi, semua perlu komitmen pemimpin tertinggi dalam sebuah institusi. Hukum bisa ditegakkan apabila ada keseriusan dari tiga lembaga hukum yakni polisi, kejaksaan dan pengadilan. Kalau di dalam lembaga itu, para pemimpinnya tidak memiliki komitmen jelas untuk penegakan hukum, dipastikan hukum akan menjadi komoditas untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika para pemimpin lembaga hukum itu komitmen, upaya penegakan hukum pasti dirasakan masyarakat.


Bagaimana caranya agar seorang pemimpin memiliki komitmen? Sangat sulit untuk menjawabnya. Sebab, komitmen ini datang dari dalam hati. Yang namanya hati sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Komitmen itu lahir dari sebuah kesadaran mendalam akan tanggung jawab. Pemimpin yang baik pasti sadar akan tanggung jawab dan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin, terutama dalam pemerintahan tidak boleh mengkhianati rakyat, tidak boleh mengkomersialisasikan hukum, tidak menyalahgunakan wewenang. Jika kesadaran akan tanggung jawab ini tertanam dalam diri pribadi seorang pemimpin, berarti dia memiliki tanggung jawab.


Harus diakui, pengaruh materi sangat kuat untuk memengaruhi komitmen seorang pemimpin. Apalagi pemimpin itu memiliki pengaruh luas di masyarakat. Orang bisa memberikan apa saja asalkan mendapatkan kepercayaan pemimpin itu. Jangan heran apabila banyak pemimpin menerima suap, karena tidak memiliki komitmen, lupa terhadap tanggung jawabnya.


Tiga perwira polisi yang dijebloskan ke penjara itu membuktikan bahwa Kapolri ketika itu memiliki komitmen. Kapolri sadar akan tanggung jawabnya sebagai pembina seluruh anggotanya yang tersebar di Indonesia. Kita berharap, kejadian itu menyadarkan seluruh pemimpin kita agar memiliki komitmen kuat untuk penegakan hukum, menyejahterakan rakyat dan menciptakan keharmonisan.

Read Full Post »

Mantan Kepala Polres Dihukum

Dua Mantan Anak Buahnya Divonis Serupa

Selasa, 23 Desember 2008 | 00:59 WIB

Ketapang, Kompas – Mantan Kepala Kepolisian Resor Ketapang Ajun Komisaris Besar Akhmad Sun’an (47) divonis tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang. Ia dinilai bersalah karena dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk menguras hasil hutan yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, secara tidak sah.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Eddy P Siregar juga menyatakan, menjatuhkan tambahan hukuman berupa denda Rp 5 juta atau pidana kurungan satu bulan.

Putusan serupa dijatuhkan kepada dua mantan anak buah Sun’an, yakni mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Ketapang Ajun Komisaris Khadafi Marpaung (33) dan mantan Kepala Polisi Pos Air Polres Ketapang Inspektur Satu Agus Lutfiadi (39).

Vonis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni masing-masing penjara enam tahun delapan bulan dan denda Rp 25 juta.

Menurut majelis hakim, perbuatan Sun’an dan kedua anak buahnya melanggar ketentuan Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 50 Ayat 3 huruf (f) juncto Pasal 78 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam persidangan tersebut, yang dinilai memberatkan ketiga terdakwa antara lain mereka merupakan aparat kepolisian yang seharusnya menegakkan hukum dan mendukung program pemerintah tentang pemberantasan pembalakan liar.

Dalam konteks itu, pihak yang diberi kesempatan mengambil hasil hutan secara tidak sah oleh ketiga terdakwa adalah Adi Murdiani, Issiat Iayak, dan M Darwis (ketiganya berstatus sebagai saksi), serta Wijaya (terdakwa dalam perkara serupa).

Hal yang meringankan, menurut majelis hakim, antara lain ketiga terdakwa berperilaku baik selama di persidangan dan dimungkinkan dapat memperbaiki kesalahannya di masa yang akan datang.

Terhadap putusan itu, penasihat hukum ketiga terdakwa, Jamhuri, menyatakan banding. Sementara itu, jaksa penuntut umum Sri Rahayu dan Ali Said menyatakan pikir-pikir.

Sun’an yang ditemui seusai persidangan enggan mengomentari vonis hakim. ”Nanti dinilai membela diri. Saya minta maaf kepada masyarakat jika dinilai merugikan negara dan merusak hutan,” katanya singkat.

Gratifikasi

Dalam pertimbangan majelis hakim disebutkan pula, para pengusaha, yang mengetahui bahwa sebagian kayu yang mereka miliki ilegal, sempat berkoordinasi dengan ketiga terdakwa dan memberikan sejumlah uang. Tujuannya, agar kayu-kayu ilegal tersebut tidak ditahan. ”Uang itu diberikan antara lain untuk perbaikan Kantor Polres Ketapang dan keperluan Sun’an pergi ke Kuching, Malaysia,” kata majelis hakim.

Pakar hukum tindak pidana korupsi dari Universitas Tanjungpura, Pontianak, Prof DR Redatin Parwadi MA, berpendapat, pemberian uang kepada Sun’an tergolong gratifikasi. ”Ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Siapa pun yang menerima gratifikasi berkaitan dengan tugasnya untuk melancarkan kegiatan melanggar hukum sangat wajar mendapat hukuman,” katanya.

Jaksa seharusnya jeli melihat kasus ini. ”Tak hanya dalam konteks tindak pidana pembalakan liar, tetapi juga tindak pidana korupsi,” kata Redatin. (why)

Read Full Post »

Selasa, 23 Desember 2008 , 12:09:00

Tiga Polisi Terlibat IL Divonis Penjara


Hakim cukup tegas, tiga polisi diganjar tiga tahun penjara. Fakta persidangan menyatakan terjadi setoran upeti agar kayu ilegal lolos.

Ketapang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menjatuhkan vonis tiga tahun penjara, dan denda Rp 5 juta kepada tiga oknum polisi terlibat kasus illegal logging (IL) Ketapang, Selasa (22/12). Para tedakwa itu terbukti menerima upeti untuk meloloskan kayu tanpa dokumen.

Sidang putusan mulai digelar pukul 15.30 dan selesai jelang magrib. Pengunjung sidang terlihat memadati ruang sidang yang dilangsungkan di Lantai II PN Ketapang ini. Eddy Parulian Siregar SH MH sebagai hakim ketua memimpin jalannya persidangan didampingi dua hakim anggota, Rendra SH dan Sumaryono SH.


Setelah palu hakim dijatuhkan, ketiga terdakwa tertunduk lesu. Mereka yang statusnya sekarang menjadi terpidana itu adalah mantan perwira di Polres Ketapang masing-masing mantan Kapolres Ketapan AKBP Akhmad Sun’an SH, mantan Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP M Kadhapy Marpaung SIk dan mantan Kapos Polair Ketapang Iptu Agus Lutfiardi.


Dalam amar putusan majelis hakim, Sun’an, M Kadhapy dan Agus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Tindak pidana dimaksud, karena ketiganya dianggap sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut dari kawasan hutan yang diambil dengan memiliki izin atau dokumen yang sah.


Dengan demikian, majelis hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketiganya diyakini bersalah dan melanggar pasal 56 ke-2 KUHP Jo pasal 50 ayat (3) huruf f Jo pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Serta melanggar pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan.


JPU yang semula menuntut ketiganya dengan penjara 6 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 25 juta dirasakan hakim terlalu berat. Maka, vonis ketiganya dijatuhkan selama tiga tahun dan denda Rp 5 juta. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU tersebut, karena hakim menilai ketiganya masih memiliki tanggungan keluarga, serta diyakini bisa berubah atau memperbaiki kesalahannya.

Selama persidangan, ketiganya juga dinyatakan selalu sopan. Kesemua itu, termasuk menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim meringankan vonis ketiga terdakwa dari tuntutan JPU.


Dalam pembacaan amar putusan, ketiga terdakwa diakui telah menerima upeti berupa uang dari sejumlah pengusaha yang bergerak dibidang perkayuan. Penerimaan uang dari sejumlah pengusaha tersebut diyakini memiliki keterkaitan dengan upaya untuk meloloskan ribuan kubik kayu olahan tanpa dilengkapi dokumen yang sah agar dapat keluar dari wilayah Kabupaten Ketapang.

Hanya saja, ribuan meter kubik kayu olahan yang dimuat dibelasan unit kapal belum berhasil keluar, karena pada 14 Maret 2008, kapal-kapal yang memuat kayu olahan di Sungai Pawan ditangkap Tim Mabes Polri karena tak dilengkapi dokumen yang sah.

Terbukti nego

Dari amar putusan majelis hakim, terkuak juga bahwa M Kadhapy Marpaung selaku Kasat Reskrim Polres Ketapang kerap negosiasi dan berkoordinasi dengan sejumlah pengusaha kayu di Ketapang. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membicarakan soal kayu olahan yang illegal yang hendak dibawa ke Pulau Jawa, serta menentukan jumlah nominal rupiah yang harus diterima dari sejumlah pengusaha.


Adanya pemberian upeti ini sesuai keterangan saksi-saksi di antaranya Darwis, Adi Murdiani, Wijaya dan lainnya. Meskipun dalam persidangan, para saksi mencabut keterangannya. Namun majelis hakim tak mengiyakan, sebab dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) keterangan saksi dimintai dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.


Kisaran nilai rupiah masing-masing pengusaha pernah menyetor Rp 8 juta untuk untuk Sun’an berangkat ke Kuching, Malaysia. Uang tersebut dimintai Kadhapy melalui Iin Solinar yang selanjutnya Iin Solinar menyampaikan ke pengusaha lainnya. Tak hanya sekali itu, uang dari pengusaha seperti A’un (kini DPO) yang nilainya puluhan juta juga pernah sampai ke para terdakwa.


Terhadap pembelaan kuasa hukum yang menyatakan Sun’an tak pernah menerima uang dari pengusaha kayu, juga dimentahkan majelis hakim. Sun’an diakui majelis hakim memang tak pernah terima uang dari pengusaha kayu, akan tetapi menerima dari Kadhapy.

Menurut majelis hakim, itu artinya ada kerjasama Sun’an dan Kadhapy. Apalagi, Kadhapy diakui sebagai aparat di lapangan yang berkoordinasi langsung dengan para pengusaha.


Jamhuri Amir SH, kuasa hukum tiga terdakwa usai sidang menyatakan menolak putusan tersebut. Dirinya pun akan melakukan upaya banding. Sementara, Sri Rahayu SH didampingi M Ali Said SH dimintai tanggapannya atas putusan tersebut, mengatakan pihaknya akan mengkaji putusan tersebut.


“Kita pikir-pikir dulu, kan ada waktu seminggu, bisa banding karena vonisnya jauh lebih ringan dengan tuntutan kita dan bisa juga tidak,” ucapnya singkat. (lud)

Read Full Post »

Older Posts »